Untitled Document
Komisi untuk Orang Hilang dan Korban
Tindak Kekerasan
Untitled Document Pencarian detail

IND | ENG
Untitled Document
Untitled Document
   
BERITA
POLISI TAK PERLU TAKUT MELANGGAR HAM

Sumber: KOMPAS | Tgl terbit: Selasa, 12 September 2000

KETUA Dewan Pengurus Komisi untuk Orang Hilang dan Korban Tindak Kekerasan (Kontras) Munir ternyata tidak segalak biasanya. Ketika tampil sebagai pembicara dalam Workshop Wartawan Unit Polri yang dihadiri puluhan pejabat Polri, Kamis (7/9), ia justru memberikan semangat kepada polisi untuk berani bertindak tegas. Bahkan kalau perlu, polisi bisa bertindak melawan HAM (Hak Asasi Manusia) jika keadaan memang memaksa.

Munir justru menyatakan keheranannya kalau Polri sekarang ini terkesan kurang tegas dalam menghadapi berbagai kerusuhan dengan alasan takut melanggar HAM. Sebab, undang-undang sudah memberikan kewenangan bagi setiap anggota polisi untuk menilai situasi yang dihadapinya dan kemudian memutuskan tindakan apa yang harus dilakukan saat itu.

Artinya, kalau situasi memang mengharuskan seorang polisi menembak seseorang, secara undang-undang itu dibenarkan. Persoalannya tinggal bagaimana polisi tersebut mempertanggungjawabkan kepada atasannya mengapa ia menggunakan pelurunya. Kalau memang alasannya masuk akal, tindakan itu bisa dibenarkan.

Kewenangan seperti itu hanya dipunyai polisi sipil, bukan polisi yang masih terikat pada institusi militer. Kewenangan itu pun sudah melekat pada setiap anggota polisi, sehingga, menurut Munir, tidak perlu dinyatakan sebagai instruksi yang sifatnya komando.     Bahkan jika komandan-entah itu Kepala Kepolisian RI atau Kepala Kepolisian Daerah-mengeluarkan instruksi perintah tembak di tempat, seorang sersan pun boleh menolak perintah itu.

"Kerja polisi itu bukan untuk komandan, tetapi untuk kemanusiaan," katanya. Karena itu, struktur komando dan sentralistik yang sekarang ini ada dan menjadi salah satu penyebab rendahnya profesionalisme di tubuh Polri harus diubah.

***
 
TUGAS-tugas kepolisian memang sangat mudah dituding sebagai pelanggaran HAM. Karena pada dasarnya tugas kepolisian berkait dengan penghilangan hak-hak seseorang untuk kepentingan penegakan hukum. Siapa sih yang senang dihilangkan kebebasannya (ditangkap, ditahan), dihilangkan hak privacy-nya (digeledah), dan bahkan dihilangkan nyawanya?

Karena itu, dalam menjalankan tugas-tugasnya polisi dituntut selalu penuh percaya diri bahwa apa yang dilakukannya, benar secara hukum. Tidak berlebihan kalau Kapolri Jenderal Polisi Rusdihardjo menyebut polisi itu sebagai hukum yang hidup. Hanya saja, kenyataan di lapangan sering jauh dari pernyataan itu. Polisi justru sering dilihat masyarakat melecehkan hukum atau menyelewengkan hukum untuk kepentingan pribadinya.

Kenyataan itu pun diakui Rusdihardjo. Untuk memperbaiki, tidak cukup hanya mengandalkan reformasi intern di tubuh Polri. Sebab, polisi di negara mana pun pada dasarnya adalah refleksi atau cerminan dari masyarakatnya.

Oleh karena itu, Rusdihardjo mengharapkan seluruh lapisan masyarakat ikut membantu Polri dalam menuju kemandirian dan profesionalismenya. Partisipasi masyarakat itu bisa dilakukan dengan bermacam cara dari memberikan laporan jika menemui polisi yang nakal sampai tidak memberikan upeti, pungli, pelicin, dan sejenisnya jika berhadapan dengan polisi

Hanya saja, tidak mudah menghilangkan budaya "delapan enam", denda damai, salam tempel di kalangan masyarakat ketika berhadapan dengan polisi. Sebab, cara-cara seperti itu biasa dilakukan mereka yang merasa-atau sudah pasti-melakukan pelanggaran hukum dan jalan pintas selalu lebih menarik asal bisa menyelesaikan persoalannya. Lalu bak pepatah antara ayam dan telur, mana lebih dulu harus dilakukan, yakni membuat polisi tak mau menerima uang sogok atau
mengharap masyarakat sadar hukum? (msh)



Isu terkait:


Aktor Pelaku terkait:

Dilihat : 204 kali

Untitled Document
ARTIKEL TERPOPULER

Dua Tahun Pemerintahan Widodo-Kalla: Minim Prestasi, Gemar Klaim Sepihak Keberhasilan Penegakan Hukum Dan HAM
Hilangnya Wiji Thukul
Penembakan dan Pembunuhan Sewenang – Wenang di Enarotali, Paniai;
Segera Bentuk Tim Independen, Pulihkan Korban dan Masyarakat;

Peringatan Hari HAM Sedunia 10 Desember 2014
HAM hari ini: Siapa yang akan bertanggung jawab?

Surat Terbuka :
"Mendesak Komnas HAM untuk Membentuk Tim Penyelidikan Terkait Dugaan Peristiwa Kejahatan Terhadap Kemanusiaan di Paniai"

Komnas HAM Harus Segera Keluarkan Rekomendasi Hasil Penyelidikan Kasus Pelanggaran HAM Berat Aceh
Pemerintah Indonesia Tidak Pro HAM dan Demokrasi Dengan Kembali Abstain dalam Resolusi PBB Terhadap Korea Utara
Bentrokan TNI Vs Polri: Ancaman Atas Rasa Aman Bagi Masyarakat
Peringatan 66 Tahun Hari HAM Internasional :
Hentikan Penyiksaan dan Penuhi Hak-Hak Korban

Komnas HAM dan Kejaksaan Agung harus Segera Panggil AM. Hendropriyono
Pembebasan Pollycarpus: Negara tidak berdaya terhadap pelaku kejahatan kemanusian
Menanggapi pro dan kontra Pengakuan Prabowo Subianto atas keterlibatannya dalam kasus penculikan aktivis 1997-1998
Surat Terbuka: Desakan kepada Panglima TNI untuk menindak tegas anggota TNI pelaku penyerbuan terhadap petugas Satpam Kramat Jati
Proses Penyelesaian Kasus Penculikan dan Pelanggaran HAM
Mempertanyakan Komitmen Indonesia sebagai Anggota Dewan HAM PBB Periode 2015 – 2018
Surat Terbuka: Desakan kepada Kapolri untuk mengusut Tuntas Praktik Mafia Perdagangan Orang di institusi Polda NTT
Pernyataan Sikap Bersama 16 Tahun Tragedy Semanggi I Presiden, Pilihlah Jaksa Agung Bermental Baja
Hentikan Perampasan Tanah, Intimidasi, Kekerasan dan Kriminalisasi Terhadap Petani Takalar, Sulawesi Selatan
Kedatangan dan Tuntutan Keluarga Tengku Bantaqiyah
Laporan Lanjutan Kerusuhan Sambas
15 tahun Tragedi Semanggi I : Mereka Lupa, Kami Luka
Potret Penanganan Kasus Pelanggaran HAM di Papua Komnas HAM Gagal Menghadirkan Keadilan
Surat : Penolakan Pemberian Gelar Pahlawan Bagi (alm.) Soeharto
POLEMIK PENYELESAIAN KASUS PELANGGARAN HAM
English
Presiden Jokowi; Pilih Jaksa Agung yang Berani Melakukan Penyidikan Kasus Pelanggaran HAM Berat
Media Sosial |        
KABAR TERKINI
Untitled Document
SIARAN PERS
BERITA
OPINI
DATA
KEGIATAN
KAMPANYE
Untitled Document

Copyright © 2015 | www.kontras.org
JL. Kramat II No. 7, Kwitang, Senen | Jakarta Pusat 10420
Tlp: 021-3919097, 3919098 | Fax: 021-3919099 | Email: kontras_98@kontras.org | Webmaster: pemelihara@kontras.org