Untitled Document
Komisi untuk Orang Hilang dan Korban
Tindak Kekerasan
Untitled Document Pencarian detail

IND | ENG
Untitled Document
Untitled Document
   
BERITA
DPR AKAN PANGGIL EMPAT AKTIVIS KPA DAN POLRI

Sumber: KOMPAS | Tgl terbit: Kamis, 07 September 2000

Jakarta, Kompas
Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) akan memanggil empat anggota Konsorsium Pembaharuan Agraria (KPA) yang mengaku diculik, sekaligus memanggil kepolisian untuk meminta penjelasan atas simpang-siurnya informasi tentang penculikan tersebut. Informasi yang tidak jelas ini mengakibatkan kurang baiknya wacana yang terbangun di masyarakat.

"Agar duduknya perkara lebih jelas, kami (DPR) akan memanggil empat anggota KPA, sekaligus memanggil kepolisian," kata Wakil Ketua Komisi II DPR Hamdan Zoelva, Rabu (6/9), menanggapi simpang-siurnya informasi atas keterangan empat anggota KPA yang mengaku diculik dan dugaan polisi bahwa keempat anggota KPA itu justru "menghilangkan" dirinya sendiri.

Keempat aktivis KPA itu, Usep Setiawan, Anton Sulton, Mohammad Hafiz Azdam, dan Idham Kurniawan, tanggal 14 Agustus 2000 mengaku diculik dan disekap selepas mereka melakukan unjuk rasa di DPR. Baru pada tanggal 27 Agustus 2000 mereka dilepas dan tiba kembali ke Jakarta dari tiga kota terpisah, Solo, Yogyakarta, dan Semarang. Penculikan ini kemudian menimbulkan perang pernyataan antara Polda Metro Jaya dengan Kontras.

Sekretaris Jenderal Komisi Nasional HAM Asmara Nababan prihatin atas perang pernyataan antara Polri dan Komisi untuk Orang Hilang dan Korban Tindak Kekerasan (Kontras) dalam soal penculikan empat aktivis KPA. Hal seperti itu seharusnya tidak perlu terjadi jika kedua belah pihak bisa menjalin komunikasi yang baik. Komnas HAM siap untuk menjembatani Kepolisian dan Kontras dalam soal penculikan empat aktivis KPA tersebut.

"Kami akan menghubungi kedua belah pihak untuk menawarkan bantuan apa yang bisa diberikan oleh Komnas HAM. Saya kira seluruh masyarakat juga memerlukan kejelasan atas sempat hilangnya empat aktivis KPA tersebut, namun untuk mendapatkan kejelasan itu juga perlu dilakukan dengan hati-hati dengan melihat kondisi korban. Yang penting, bagaimana kita menciptakan kondisi yang kondusif sehingga kejelasan kasus itu bisa kita dapatkan semua," ungkap Nababan.

Dalam perkembangannya, kasus penculikan itu malah melebar. Kontras dan PBHI selaku kuasa hukum keempat aktivis memasukkan permohonan praperadilan terhadap Polri, dan khususnya Polda Metro Jaya, atas penangkapan keempat aktivis di dalam Gedung MPR/ DPR yang dilakukan secara tidak sah. Atas penangkapan tidak sah tersebut, kepolisian digugat membayar kerugian materiil untuk pengobatan keempat aktivis tersebut sebesar Rp 900.000 dan kerugian immateriil sebesar Rp 4 milyar.
 
Kejelasan informasi
Hamdan yang anggota Fraksi Partai Bulan Bintang mengatakan, kalau keempat anggota KPA terbukti melakukan kebohongan terhadap publik, hal ini merupakan kecelakaan moral bagi LSM. Karena, perjuangan LSM yang sebenarnya adalah perjuangan yang benar-benar murni terpanggil untuk memperjuangkan kepentingan rakyat.

"Kalau itu benar-benar terjadi, sungguh sangat disayangkan, sebab ini kecelakaan moral bagi sebuah perjuangan. Akibatnya, orang tidak lagi percaya lagi kepada LSM. Ini sangat berbahaya," kata Hamdan. Ditambahkan, dirinya tidak akan percaya begitu saja terhadap tuduhan bahwa KPA melakukan kebohongan dengan cara "menghilangkan" diri sendiri, sebelum ada penyelidikan lebih mendalam.

Karena hal ini menyangkut perjuangan LSM yang dikatakan sudah terbukti banyak bermanfaat dalam melakukan kontrol terhadap jalannya pemerintah dan memberi masukan yang baik bagi demokrasi, maka menurut Hamdan, harus ada kejelasan informasi. "Jangan sampai kita cepat memvonis bahwa memang begitu kejadiannya. Bagi saya, harus diklarifikasi dulu dan dilakukan penelitian yang lebih mendalam," katanya.

"Setelah dilakukan penelitian yang mendalam dan ternyata dugaan itu benar, saya kira polisi dapat melakukan penyelidikan lebih jauh mengenai persoalan ini," ujarnya lagi. Saat dikonfirmasi bahwa polisi telah dua kali memanggil empat anggota KPA tersebut tetapi tidak mengindahkan panggilan polisi, Hamdan menegaskan, polisi berhak membawa keempatnya secara paksa.

Menurut Hamdan, yang penting ada klarifikasi untuk mencegah jangan sampai ada informasi yang tidak jelas kepada publik, yang akan menimbulkan masalah dalam wacana dan diskusi publik selama ini. "Isu yang mengatakan di satu pihak dikatakan diculik tetapi di pihak lain mereka menghilangkan diri, ini tidak baik dan masyarakat berhak mendapat informasi yang jelas mengenai hal itu. Inilah kewajiban kepolisian," papar Hamdan.

Anggota Komisi II DPR Dimyati Hartono menjelaskan, sejak semula dirinya meragukan jika empat aktivis KPA telah diculik oleh aparat kepolisian. Alasannya, di bawah rezim pemerintahan yang sudah demokratis, ruang untuk melakukan penculikan nyaris tidak ada. Dia menambahkan, tindakan penculikan semacam itu hanya biasa terjadi di masa rezim Orde Baru yang menjalankan demokrasi semu.

Akan tetapi, anggota Komisi I DPR Djoko Susilo yakin bahwa keempat aktivis KPA itu benar-benar diculik. Dia menegaskan, apa yang dituduhkan polisi bahwa keempat anggota KPA menghilangkan dirinya sendiri itu harus dibuktikan. "Tuduhan polisi itu enggak lucu," katanya. (oki/pep)



Isu terkait:


Wilayah terkait:


Aktor Pelaku terkait:

Dilihat : 197 kali

Untitled Document
ARTIKEL TERPOPULER

Dua Tahun Pemerintahan Widodo-Kalla: Minim Prestasi, Gemar Klaim Sepihak Keberhasilan Penegakan Hukum Dan HAM
Hilangnya Wiji Thukul
Penembakan dan Pembunuhan Sewenang – Wenang di Enarotali, Paniai;
Segera Bentuk Tim Independen, Pulihkan Korban dan Masyarakat;

Peringatan Hari HAM Sedunia 10 Desember 2014
HAM hari ini: Siapa yang akan bertanggung jawab?

Surat Terbuka :
"Mendesak Komnas HAM untuk Membentuk Tim Penyelidikan Terkait Dugaan Peristiwa Kejahatan Terhadap Kemanusiaan di Paniai"

Komnas HAM Harus Segera Keluarkan Rekomendasi Hasil Penyelidikan Kasus Pelanggaran HAM Berat Aceh
Pemerintah Indonesia Tidak Pro HAM dan Demokrasi Dengan Kembali Abstain dalam Resolusi PBB Terhadap Korea Utara
Bentrokan TNI Vs Polri: Ancaman Atas Rasa Aman Bagi Masyarakat
Peringatan 66 Tahun Hari HAM Internasional :
Hentikan Penyiksaan dan Penuhi Hak-Hak Korban

Komnas HAM dan Kejaksaan Agung harus Segera Panggil AM. Hendropriyono
Pembebasan Pollycarpus: Negara tidak berdaya terhadap pelaku kejahatan kemanusian
Menanggapi pro dan kontra Pengakuan Prabowo Subianto atas keterlibatannya dalam kasus penculikan aktivis 1997-1998
Surat Terbuka: Desakan kepada Panglima TNI untuk menindak tegas anggota TNI pelaku penyerbuan terhadap petugas Satpam Kramat Jati
Proses Penyelesaian Kasus Penculikan dan Pelanggaran HAM
Mempertanyakan Komitmen Indonesia sebagai Anggota Dewan HAM PBB Periode 2015 – 2018
Surat Terbuka: Desakan kepada Kapolri untuk mengusut Tuntas Praktik Mafia Perdagangan Orang di institusi Polda NTT
Pernyataan Sikap Bersama 16 Tahun Tragedy Semanggi I Presiden, Pilihlah Jaksa Agung Bermental Baja
Hentikan Perampasan Tanah, Intimidasi, Kekerasan dan Kriminalisasi Terhadap Petani Takalar, Sulawesi Selatan
Kedatangan dan Tuntutan Keluarga Tengku Bantaqiyah
Laporan Lanjutan Kerusuhan Sambas
15 tahun Tragedi Semanggi I : Mereka Lupa, Kami Luka
Potret Penanganan Kasus Pelanggaran HAM di Papua Komnas HAM Gagal Menghadirkan Keadilan
Surat : Penolakan Pemberian Gelar Pahlawan Bagi (alm.) Soeharto
POLEMIK PENYELESAIAN KASUS PELANGGARAN HAM
English
Presiden Jokowi; Pilih Jaksa Agung yang Berani Melakukan Penyidikan Kasus Pelanggaran HAM Berat
Media Sosial |        
KABAR TERKINI
Untitled Document
SIARAN PERS
BERITA
OPINI
DATA
KEGIATAN
KAMPANYE
Untitled Document

Copyright © 2015 | www.kontras.org
JL. Kramat II No. 7, Kwitang, Senen | Jakarta Pusat 10420
Tlp: 021-3919097, 3919098 | Fax: 021-3919099 | Email: kontras_98@kontras.org | Webmaster: pemelihara@kontras.org