Untitled Document
Komisi untuk Orang Hilang dan Korban
Tindak Kekerasan
Untitled Document Pencarian detail

IND | ENG
Untitled Document
Untitled Document
   
BERITA
PPI Belanda Berduka Kehilangan Munir

Sumber: Detikcom | Tgl terbit: Rabu, 08 September 2004
Reporter: Eddi Santosa

detikcom - Den Haag, Perhimpunan Pelajar Indonesia (PPI) Belanda sangat berduka cita atas meninggalnya Munir. PPI juga terkejut tidak ada pihak KBRI yang menunggu proses otopsi.

Demikian disampaikan Sekretaris Jenderal (Sekjen) MPA PPI Belanda, Albert F. H. Simorangkir, M.Si kepada detikcom hari ini, Rabu (8/9/2004) jam 12.00 atau 17.00 WIB.

Albert mengungkapkan bahwa pengurus teras PPI dan beberapa mahasiswa RI di Belanda sebelumnya sudah bergembira mendapat kabar pejuang HAM itu akan melanjutkan studi ke Universitas Utrecht dan mereka sudah membahas mengenai kedatangannya.

"Kami membicarakan dengan sangat antusias karena kami sebagai perhimpunan pelajar Indonesia di Belanda merasa akan ada sosok yang dapat ikut memberikan kontribusi untuk organisasi kami," demikian Albert, seraya menjelaskan bahwa organisasinya baru di re-launch pada 12/6/2004 lalu.

"Namun ternyata keinginan kami hanya tinggal keinginan karena Tuhan berkehendak lain terhadap beliau," tambah Albert dengan nada sedih.

Menurut Albert, PPI Belanda sudah menganggap Munir sebagai anggota karena selain dia sebagai pejuang masalah anti kekerasan dan HAM, juga telah terdaftar sebagai mahasiswa di Utrecht. Apalagi, kata Albert, diantara anggota PPI juga ada yang masih menekuni studi bidang HAM dan mereka memiliki cita-cita yang sama dengan Munir.

Saran untuk KBRI

Albert mengungkapkan, begitu mendapat kabar Munir meninggal di perjalanan antara lain dari detikcom, pihaknya langsung bergegas mencari informasi dan persiapan yang dibutuhkan agar bisa memberi bantuan.

Salah satu yang dihubungi dia adalah Marechaussee, otoritas yang menangani jenazah Munir. "Sesuai info yang saya terima dari Marechaussee, jenazah Munir sedang diotopsi," kata Albert, yang saat ini sedang menempuh program LL.M in Business and Trade Law, Universitas Erasmus, Rotterdam.

Dikatakan, bahwa PPI Belanda sangat berkeinginan untuk dapat melayat dan mengiringi kepergian jenazah Munir ke Jakarta, "Sebagai bukti rasa kepedulian kami sebagai sesama mahasiswa dan sebagai orang-orang yang anti kekerasan. Dan kami juga akan terbuka untuk membantu sekiranya ada yang dapat kami lakukan dalam melancarkan kepulangan Munir," ujarnya.

Satu hal yang mengejutkan Albert adalah dia mendapat informasi dari pihak Marechaussee bahwa ternyata tidak ada pejabat KBRI yang menunggu proses otopsi.

"Mungkin juga ada baiknya saya memberikan saran kepada pihak KBRI, sesuai informasi yang saya dapat dari pihak Marechausse, bahwa tidak ada pihak KBRI yang menunggu proses otopsi, agar dapat segera menindaklanjuti hasil dan proses dari otopsi tersebut. Sebab pihak KBRI merupakan pihak yang bertanggung jawab atas jenazah beliau selama berada di Belanda," demikian Albert.

Secara khusus, mewakili Ketua PPI Belanda Ir. Yurdi Yasmi M.Sc (yang saat ini tidak berada di Belanda) dan seluruh anggotanya, Albert menyampaikan duka yang sedalam-dalamnya atas berpulangnya pejuang kemanusiaan Munir SH, dan kepada keluarga yang ditinggalkan semoga diberi kekuatan dan ketabahan.

"Indonesia pasti kehilangan dirimu Saudara Munir, semoga kami masih bisa mendapatkan penggantimu," katanya. (es)


Wilayah terkait:


Dilihat : 175 kali

Untitled Document
ARTIKEL TERPOPULER

Dua Tahun Pemerintahan Widodo-Kalla: Minim Prestasi, Gemar Klaim Sepihak Keberhasilan Penegakan Hukum Dan HAM
Hilangnya Wiji Thukul
Penembakan dan Pembunuhan Sewenang – Wenang di Enarotali, Paniai;
Segera Bentuk Tim Independen, Pulihkan Korban dan Masyarakat;

Peringatan Hari HAM Sedunia 10 Desember 2014
HAM hari ini: Siapa yang akan bertanggung jawab?

Surat Terbuka :
"Mendesak Komnas HAM untuk Membentuk Tim Penyelidikan Terkait Dugaan Peristiwa Kejahatan Terhadap Kemanusiaan di Paniai"

Komnas HAM Harus Segera Keluarkan Rekomendasi Hasil Penyelidikan Kasus Pelanggaran HAM Berat Aceh
Pemerintah Indonesia Tidak Pro HAM dan Demokrasi Dengan Kembali Abstain dalam Resolusi PBB Terhadap Korea Utara
Bentrokan TNI Vs Polri: Ancaman Atas Rasa Aman Bagi Masyarakat
Peringatan 66 Tahun Hari HAM Internasional :
Hentikan Penyiksaan dan Penuhi Hak-Hak Korban

Komnas HAM dan Kejaksaan Agung harus Segera Panggil AM. Hendropriyono
Pembebasan Pollycarpus: Negara tidak berdaya terhadap pelaku kejahatan kemanusian
Menanggapi pro dan kontra Pengakuan Prabowo Subianto atas keterlibatannya dalam kasus penculikan aktivis 1997-1998
Surat Terbuka: Desakan kepada Panglima TNI untuk menindak tegas anggota TNI pelaku penyerbuan terhadap petugas Satpam Kramat Jati
Proses Penyelesaian Kasus Penculikan dan Pelanggaran HAM
Mempertanyakan Komitmen Indonesia sebagai Anggota Dewan HAM PBB Periode 2015 – 2018
Surat Terbuka: Desakan kepada Kapolri untuk mengusut Tuntas Praktik Mafia Perdagangan Orang di institusi Polda NTT
Pernyataan Sikap Bersama 16 Tahun Tragedy Semanggi I Presiden, Pilihlah Jaksa Agung Bermental Baja
Hentikan Perampasan Tanah, Intimidasi, Kekerasan dan Kriminalisasi Terhadap Petani Takalar, Sulawesi Selatan
Kedatangan dan Tuntutan Keluarga Tengku Bantaqiyah
Laporan Lanjutan Kerusuhan Sambas
15 tahun Tragedi Semanggi I : Mereka Lupa, Kami Luka
Potret Penanganan Kasus Pelanggaran HAM di Papua Komnas HAM Gagal Menghadirkan Keadilan
Surat : Penolakan Pemberian Gelar Pahlawan Bagi (alm.) Soeharto
POLEMIK PENYELESAIAN KASUS PELANGGARAN HAM
English
Presiden Jokowi; Pilih Jaksa Agung yang Berani Melakukan Penyidikan Kasus Pelanggaran HAM Berat
Media Sosial |        
KABAR TERKINI
Untitled Document
SIARAN PERS
BERITA
OPINI
DATA
KEGIATAN
KAMPANYE
Untitled Document

Copyright © 2015 | www.kontras.org
JL. Kramat II No. 7, Kwitang, Senen | Jakarta Pusat 10420
Tlp: 021-3919097, 3919098 | Fax: 021-3919099 | Email: kontras_98@kontras.org | Webmaster: pemelihara@kontras.org