Untitled Document
Komisi untuk Orang Hilang dan Korban
Tindak Kekerasan
Untitled Document Pencarian detail

IND | ENG
Untitled Document
Untitled Document
   
BERITA
SECARA TEKNIS, PEMERIKSAAN AKTIVIS KPA MASALAH SEDERHANA

Sumber: KOMPAS | Tgl terbit: Rabu, 06 September 2000

Jakarta, Kompas
Secara teknis, pemeriksaan empat aktivis Konsorsium Pembaharuan Agraria (KPA) merupakan masalah sederhana. Bukan hal yang harus membuat polisi bersitegang dengan para aktivis yang mengaku diculik, maupun KPA, Komisi untuk Orang Hilang dan Korban Tindak Kekerasan (Kontras).

KPA dan Kontras adalah lembaga yang kini memberi perlindungan kepada empat aktivis tersebut. Polisi belum yakin keempat aktivis tersebut-Usep Setiawan (29), Anton Sulton (26), Idham Kurniawan (24), dan Mohamad Hafiz Azdam (24)-merupakan korban penculikan aparat keamanan, khususnya kepolisian. Sebab sejak kembali 27 Agustus hingga Selasa (5/9) para aktivis itu belum memberi keterangan resmi ke-pada polisi.    

Demikian Kepala Dinas Penerangan Mabes Polri Brigjen (Pol) Dadang Garnida dan Kepala Dinas Penerangan Polda Metro Jaya Superintendent Nur Usman, secara terpisah, Selasa. Keduanya menangapi keberatan KPA dan Kontras atas pemanggilan empat aktivis KPA oleh Polda Metro Jaya.    

Dadang Garnida membenarkan, Koordinator Kontras Munarman, Johnson Panjaitan dari KPA, dan sembilan anggota keluarga empat aktivis KPA tersebut menemuinya, Selasa pagi. Mereka, menyatakan keberatan diperiksa di Polda Metro Jaya. Pasalnya, Polda Metro sudah menyatakan penculikan tersebut tidak benar. Padahal, mereka berkeyakinan bahwa empat aktivis tersebut benar-benar diculik.     Menurut Garnida, laporan polisi tentang kasus tersebut, yang dilaporkan pihak keluarga empat aktivis itu ke Mabes Polri, memang sudah dilimpahkan ke Polda Metro Jaya. Garnida mengingatkan bahwa antara Mabes Polri dan Polda Metro Jaya sama saja. "Kalau membedakan, itu berarti KPA dan Kontras melakukan pengkotak-kotakan polisi. Kalau nanti Polda Metro melakukan penyimpangan, Mabes Polri tidak akan tinggal diam," katanya.
 
Bersama-sama
Superintendent Nur Usman menjelaskan, pemanggilan para aktivis KPA melalui surat sampai dua kali, karena polisi ingin cepat menuntaskan kasus tersebut. Hal itu juga berkaitan dengan tuntutan pihak KPA dan Kontras sendiri, pada saat kedua lembaga itu melakukan jumpa pers sehubungan kembalinya empat aktivis KPA, Minggu (27/8).    

Pada saat itu, tuturnya, Munarman menjanjikan bahwa dalam dua tiga hari, akan mempertemukan para aktivis tersebut dengan polisi. Polda Metro Jaya, katanya, ingin segera bertemu para aktivis, karena ingin mengetahui apa yang sesungguhnya terjadi.    

Kasus hilangnya empat aktivis KPA itu, menurut Nur Usaman, sedikit banyak membuat Polda Metro Jaya dipojokan. Namun, tambah Nur, Polda Metro Jaya tidak menekankan pada masalah tersebut. "Yang penting bagi kami sama-sama mencari kebenaran dan mencari siapa penculik mereka, demi supermasi hukum. Apakah mereka diculik atau tidak, kami belum tahu. Kami mengatakan mereka diculik karena pengakuannya di media massa, mereka dibawa paksa. Kalau dibawa paksa,
berarti diculik," kata Nur Usman.

Ia menjelaskan, Polda Metro Jaya terpaksa memanggil mereka dengan surat resmi, karena selama ini tidak ada kontak fisik atau komunikasi antara polisi dengan keempat aktivis. Sehingga, polisi belum mengetahui kondisi riil mereka. Bahwa mereka misalnya di bawah perlidungan atau menggunakan pengacara dari KPA atau Kontras, tidak ada pemberitahuan resmi. "Kami panggil mereka sebagai saksi melalui surat. Ini sesuai ketentuan KUHAP. Cara kerja polisi ada posedur
tetapnya, bukan sembarang main panggil orang," kata Nur.

Setelah polisi bertemu langsung dengan para aktivis, baru bisa diketahui, apakah mereka bisa diperiksa sekarang atau nanti, dan di mana diperiksanya. "Ketentuan dalam pemeriksaan, yang diperiksa itu harus sehat. Jadi, sebetulnya sederhana saja. Biar mereka bertemu dahulu dengan kami, setelah itu sama-sama kita atur, bagaimana enaknya proses pemeriksaan itu," katanya.    

Bukti tidak diculik
Sementara itu sejumlah perwira polisi meragukan empat aktivis tersebut diculik. Mereka mempunyai beberapa fakta yang bisa membuktikan sebaliknya. Bukti itu di antaranya percakapan telepon, yang diduga dari handphone milik Usep Setiawan, dengan beberapa anggota aktivis KPA lain selama Usep dan ketiga rekannya menghilang.    

Percakapan telepon itu antara Usep dengan Dede (anggota KPA), antara Usep dengan Dianto (KPA di Yogyakarta), serta adanya bukti upaya Usep menelepon kantor Kontras. Biaya sekali percakapan tersebut, antara Rp 1.500 sampai Rp 2.500. Malah salah satu percakapan tersebut menelan biaya sampai sekitar Rp 10.000.    

Tercatat percakapan handphone antara Usep (0818917XXX) dan Dianto (0811257XXX) terjadi pada 20 Agustus pagi. Dede (0818437XXX) yang juga menelepon ke nomor handphone Usep, ternyata juga menghubungi Dianto pada 17 Agustus sore dan 18 Agustus siang. Fakta lain yang didapat yaitu ada juga hubungan komukasi antara Usep (0818917XXX) dengan handphone nomor 0818911XXX pada 15 Agustus sore dan 28 Agustus siang.

Sedangkan mobil aktivis KPA ialah Toyota Kijang D 1760 PS, yang disewa dari penyewaan mobil Merapi di Jalan Gunung Merapi Nomor 11, Gunung Batu, Bandung. Mobil itu disewa selama 45 hari oleh Dianto.

Data lain yang dimiliki polisi yaitu keterangan seorang satpam di sekitar kantor KPU yang melihat mereka turun dari mobil ambulan Polda Metro Jaya. Polisi juga mempunyai keterangan beberapa orang yang berada di sekitar Plaza Indonesia pada malam aktivis itu dinyatakan hilang. (rts)



Isu terkait:


Wilayah terkait:


Aktor Pelaku terkait:

Dilihat : 437 kali

Untitled Document
ARTIKEL TERPOPULER

Dua Tahun Pemerintahan Widodo-Kalla: Minim Prestasi, Gemar Klaim Sepihak Keberhasilan Penegakan Hukum Dan HAM
Hilangnya Wiji Thukul
Penembakan dan Pembunuhan Sewenang – Wenang di Enarotali, Paniai;
Segera Bentuk Tim Independen, Pulihkan Korban dan Masyarakat;

Peringatan Hari HAM Sedunia 10 Desember 2014
HAM hari ini: Siapa yang akan bertanggung jawab?

Surat Terbuka :
"Mendesak Komnas HAM untuk Membentuk Tim Penyelidikan Terkait Dugaan Peristiwa Kejahatan Terhadap Kemanusiaan di Paniai"

Komnas HAM Harus Segera Keluarkan Rekomendasi Hasil Penyelidikan Kasus Pelanggaran HAM Berat Aceh
Pemerintah Indonesia Tidak Pro HAM dan Demokrasi Dengan Kembali Abstain dalam Resolusi PBB Terhadap Korea Utara
Bentrokan TNI Vs Polri: Ancaman Atas Rasa Aman Bagi Masyarakat
Peringatan 66 Tahun Hari HAM Internasional :
Hentikan Penyiksaan dan Penuhi Hak-Hak Korban

Komnas HAM dan Kejaksaan Agung harus Segera Panggil AM. Hendropriyono
Pembebasan Pollycarpus: Negara tidak berdaya terhadap pelaku kejahatan kemanusian
Surat Terbuka: Desakan kepada Panglima TNI untuk menindak tegas anggota TNI pelaku penyerbuan terhadap petugas Satpam Kramat Jati
Menanggapi pro dan kontra Pengakuan Prabowo Subianto atas keterlibatannya dalam kasus penculikan aktivis 1997-1998
Proses Penyelesaian Kasus Penculikan dan Pelanggaran HAM
Mempertanyakan Komitmen Indonesia sebagai Anggota Dewan HAM PBB Periode 2015 – 2018
Surat Terbuka: Desakan kepada Kapolri untuk mengusut Tuntas Praktik Mafia Perdagangan Orang di institusi Polda NTT
Pernyataan Sikap Bersama 16 Tahun Tragedy Semanggi I Presiden, Pilihlah Jaksa Agung Bermental Baja
Hentikan Perampasan Tanah, Intimidasi, Kekerasan dan Kriminalisasi Terhadap Petani Takalar, Sulawesi Selatan
Kedatangan dan Tuntutan Keluarga Tengku Bantaqiyah
Laporan Lanjutan Kerusuhan Sambas
15 tahun Tragedi Semanggi I : Mereka Lupa, Kami Luka
Potret Penanganan Kasus Pelanggaran HAM di Papua Komnas HAM Gagal Menghadirkan Keadilan
Surat : Penolakan Pemberian Gelar Pahlawan Bagi (alm.) Soeharto
Presiden Jokowi; Pilih Jaksa Agung yang Berani Melakukan Penyidikan Kasus Pelanggaran HAM Berat
POLEMIK PENYELESAIAN KASUS PELANGGARAN HAM
English
Media Sosial |        
KABAR TERKINI
Untitled Document
SIARAN PERS
BERITA
OPINI
DATA
KEGIATAN
KAMPANYE
Untitled Document

Copyright © 2015 | www.kontras.org
JL. Kramat II No. 7, Kwitang, Senen | Jakarta Pusat 10420
Tlp: 021-3919097, 3919098 | Fax: 021-3919099 | Email: kontras_98@kontras.org | Webmaster: pemelihara@kontras.org