Untitled Document
Komisi untuk Orang Hilang dan Korban
Tindak Kekerasan
Untitled Document Pencarian detail

IND | ENG
Untitled Document
Untitled Document
   
BERITA
Dalam Tangani Penculikan : POLRI PERLU CONTOH SYAMSU DJALAL

Sumber: KOMPAS | Tgl terbit: Senin, 04 September 2000

Jakarta, Kompas
Aparat Polri seyogianya bisa meniru mantan Komandan Pusat Polisi Militer Mayjen Syamsu Djalal ketika melakukan tugas penyidikan untuk menyidik kasus penculikan. Syamsu tidak pernah memberikan interpretasi negatif, bahkan menawarkan proteksi terhadap korban jika korban membutuhkan. Itu dikemukakan Ketua Dewan Pengurus Komisi untuk Orang Hilang dan Korban Tindak Kekerasan (Kontras) Munir kepada pers di Jakarta, Sabtu (2/9).

Jika keempat aktivis diharapkan memberi keterangan yang lebih terbuka, menurut Munir, kondisi umumnya harus diciptakan lebih baik terlebih dulu. Jajaran kepolisian seharusnya bisa mencontoh kerja Pusat Polisi Militer saat dipimpin Sjamsu Djalal, dalam menangani korban penculikan.

Aktivis Usep Setiawan, Anton Sulton, Moh Hafiz Azdam telah memberikan kesaksian terbuka. Namun, kesaksian terbuka itu belum sepenuhnya terungkapkan karena korban masih traumatis. Saat memberikan kesaksian, beberapa kali mereka menangis. Sementara, Idham Kurniawan tak berkata apa-apa.

Dikatakan Munir, Sjamsu Djalal paham betul korban penculikan itu punya problem te-kanan psikologis yang sangat besar. Makanya Sjamsu mengambil keputusan, para korban itu diperiksa di Kontras. Kedua, Sjamsu dan Puspom dulu tidak pernah memberi interpretasi negatif terhadap para korban.

"Justru Sjamsu menawarkan kalau mau proteksi, kami siap proteksi. Kalau perlu surat jaminan, juga akan dibuatkan. Jadi diciptakan satu suasana dimana para korban tidak perlu takut terhadap proses pemberian keterangan itu. Sehingga terlihat dalam kasus penculikan, Puspom saat itu jauh lebih profesional dibanding kepolisian sekarang ini," ungkapnya.
 
Harus membantu
Munir mengatakan, jajaran kepolisian, khususnya Polda Metro Jaya, seharusnya membantu pemulihan kondisi fisik dan psikis keempat aktivis yang menjadi korban penculikan. Seharusnya mereka tidak memberikan respons dan interpretasi negatif atas apa yang telah mereka alami. Upaya pemanggilan keempat aktivis perlu dihentikan dulu, karena dengan kondisi para korban seperti sekarang ini tidak akan didapat keterangan yang berarti untuk pengungkapan kasus
penculikan mereka tersebut.

Menurut Munir, trauma ber-kepenjangan yang dialami ke-empat aktivis KPA itu antara lain didorong oleh adanya reaksi negatif dari kepolisian yang tidak sensitif terhadap para korban kekerasan itu. "Mereka kan menonton televisi, baca koran dalam seminggu ini. Itu yang terjadi justru kayak mata rantai kepanjangan dari proses mereka hilang. Ini jadi teror tersendiri terhadap para korban. Mestinya polisi tidak menggunakan reaksi negatif, apalagi mengatakan akan
pakai lie detector, dan macam-macam," paparnya.
   
Koordinasi
Sementara itu, Kepala Dinas Penerangan Mabes Polri Brigjen Polisi Dadang Garnida meminta Kontras, KPA, maupun keluarga korban empat aktivis korban penculikan itu tidak mempersulit persoalan. Menurut Dadang, yang mendesak untuk dilakukan adalah adanya koordinasi antara Kontras, KPA, dan keluarga korban dengan Polri.

Soal kapan Usep dan kawan-kawan dimintai keterangan, apakah perlu perawatan dokter untuk memulihkan kondisi mentalnya, dan apakah harus penyidik Polda Metro Jaya atau Mabes Polri, menurut Dadang, itu hanya persoalan teknis. "Soal-soal teknis seperti itu justru bisa dibicarakan dalam koordinasi tersebut," katanya.

Dadang kembali menegaskan, Polri sangat berkepentingan untuk menuntaskan kasus penculikan itu karena selama ini ada kesan Polri dituding terlibat di dalamnya. Karena itu ia meminta semua pihak mementingkan mengungkap siapa dan motif apa di balik hilangnya Usep Dan kawan-kawan.
    
Bias kepentingan
Munir menilai, Polda harus menghentikan pemanggilan terhadap keempat aktivis KPA itu. Sebab dalam kasus penculikan itu Polda bias kepentingan, karena jajaran Poldalah yang pada awalnya mengeluarkan keempat aktivis KPA dari gedung MPR dan kemudian menurunkannya di depan kantor KPU.

"Harus diingat bahwa keempat aktivis itu bukan para tersangka, bukan orang yang mau diuber untuk pertanggungjawaban, tetapi mereka itu pelapor, keluarganya kan yang melapor. Menurut saya, nantinya ka-laupun ada testimoni maka yang melakukan itu harusnya Mabes Polri. Polda jangan dilibatkan. Saya kira Kapolri harus mengambil keputusan untuk tidak melibatkan Polda Metro Jaya karena bias kepentingan dalam soal hilangnya keempat aktivis KPA itu," tambahnya.

Atas pemanggilan Polda terhadap keempat aktivis KPA itu, Munir mengemukakan, yang harus bersikap bukan Kontras tetapi Kapolri. Sikap kehilangan profesionalitas di Polda itu yang harus diselesaikan oleh pihak Polri. "Jadi, Kapolri harus mengambil alih soal ini dari Polda, toh laporan keluarga korban pun ke Mabes Polri. Lebih baik Mabes Polri yang mengambil alih ini dan Polda diam dulu supaya tidak memperkeruh suasana, dan tidak membuat teror berkelanjutan dengan statement yang keras terhadap para korban," tegasnya.    

Kopassus tidak menculik
Sementara Kepala Staf TNI AD Jenderal Tyasno Sudarto saat ditanya apakah anggota Kopassus terlibat penculikan empat aktivis, ia menegaskan tidak. "Tidak ada. Oleh karena itu itikad yang baik itu harus dilakukan dengan baik agar hasilnya baik dan mendapatkan ridha dari Tuhan. Apa pun itikadnya baik, tetapi dilakukan dengan cara-cara yang menyimpang, tidak dengan cara baik, saya katakan hasilnya akan tidak baik," kata Tyasno yang saat diwawancarai wartawan didampingi Danjen Kopassus Mayjen Amirul Isnaini.

"Masalah penculikan harus kita lihat, kalau itu menculik rakyat sendiri, itu pasti tidak akan terjadi. Tetapi dalam profesionalisme keprajuritan komando, itu diajarkan. Mengapa? Apabila kita berhadapan dengan musuh yang terang-terangan akan menghancurkan negara, seperti kekuatan asing, itu perlu diadakan. Pasukan komando sudah memiliki profesionalisme keprajuritan semacam itu," paparnya.   (msh/oki/bur/nts)



Isu terkait:


Wilayah terkait:


Aktor Pelaku terkait:

Dilihat : 497 kali

Untitled Document
ARTIKEL TERPOPULER

Dua Tahun Pemerintahan Widodo-Kalla: Minim Prestasi, Gemar Klaim Sepihak Keberhasilan Penegakan Hukum Dan HAM
Hilangnya Wiji Thukul
Penembakan dan Pembunuhan Sewenang – Wenang di Enarotali, Paniai;
Segera Bentuk Tim Independen, Pulihkan Korban dan Masyarakat;

Peringatan Hari HAM Sedunia 10 Desember 2014
HAM hari ini: Siapa yang akan bertanggung jawab?

Surat Terbuka :
"Mendesak Komnas HAM untuk Membentuk Tim Penyelidikan Terkait Dugaan Peristiwa Kejahatan Terhadap Kemanusiaan di Paniai"

Pemerintah Indonesia Tidak Pro HAM dan Demokrasi Dengan Kembali Abstain dalam Resolusi PBB Terhadap Korea Utara
Komnas HAM Harus Segera Keluarkan Rekomendasi Hasil Penyelidikan Kasus Pelanggaran HAM Berat Aceh
Bentrokan TNI Vs Polri: Ancaman Atas Rasa Aman Bagi Masyarakat
Peringatan 66 Tahun Hari HAM Internasional :
Hentikan Penyiksaan dan Penuhi Hak-Hak Korban

Komnas HAM dan Kejaksaan Agung harus Segera Panggil AM. Hendropriyono
Pembebasan Pollycarpus: Negara tidak berdaya terhadap pelaku kejahatan kemanusian
Menanggapi pro dan kontra Pengakuan Prabowo Subianto atas keterlibatannya dalam kasus penculikan aktivis 1997-1998
Surat Terbuka: Desakan kepada Panglima TNI untuk menindak tegas anggota TNI pelaku penyerbuan terhadap petugas Satpam Kramat Jati
Proses Penyelesaian Kasus Penculikan dan Pelanggaran HAM
Mempertanyakan Komitmen Indonesia sebagai Anggota Dewan HAM PBB Periode 2015 – 2018
Surat Terbuka: Desakan kepada Kapolri untuk mengusut Tuntas Praktik Mafia Perdagangan Orang di institusi Polda NTT
Pernyataan Sikap Bersama 16 Tahun Tragedy Semanggi I Presiden, Pilihlah Jaksa Agung Bermental Baja
Hentikan Perampasan Tanah, Intimidasi, Kekerasan dan Kriminalisasi Terhadap Petani Takalar, Sulawesi Selatan
Kedatangan dan Tuntutan Keluarga Tengku Bantaqiyah
Laporan Lanjutan Kerusuhan Sambas
15 tahun Tragedi Semanggi I : Mereka Lupa, Kami Luka
Surat : Penolakan Pemberian Gelar Pahlawan Bagi (alm.) Soeharto
Potret Penanganan Kasus Pelanggaran HAM di Papua Komnas HAM Gagal Menghadirkan Keadilan
Presiden Jokowi; Pilih Jaksa Agung yang Berani Melakukan Penyidikan Kasus Pelanggaran HAM Berat
POLEMIK PENYELESAIAN KASUS PELANGGARAN HAM
English
Media Sosial |        
KABAR TERKINI
Untitled Document
SIARAN PERS
BERITA
OPINI
DATA
KEGIATAN
KAMPANYE
Untitled Document

Copyright © 2015 | www.kontras.org
JL. Kramat II No. 7, Kwitang, Senen | Jakarta Pusat 10420
Tlp: 021-3919097, 3919098 | Fax: 021-3919099 | Email: kontras_98@kontras.org | Webmaster: pemelihara@kontras.org