Untitled Document
Komisi untuk Orang Hilang dan Korban
Tindak Kekerasan
Untitled Document Pencarian detail

IND | ENG
Untitled Document
Untitled Document
   
BERITA
USEP: SAYA MERASA JIWA SAYA TERANCAM

Sumber: KOMPAS | Tgl terbit: Sabtu, 02 September 2000

Jakarta, Kompas
Tiga dari empat aktivis Konsorsium Pembaharuan Agraria (KPA) yang diculik kelompok tak dikenal, Jumat (1/9), akhirnya memberikan kesaksian mengenai apa yang telah mereka alami. Trauma yang masih mereka rasakan menyebabkan kesaksian yang mereka ungkapkan tidak bisa dilakukan lebih mendalam. Ketiga korban beberapa kali mengeluarkan air mata saat menyampaikan pengalamannya dan tidak kuasa meneruskan kesaksiannya lebih jauh.

Kondisi traumatis yang dialami Usep Setiawan, Anton Sulton, dan Moh Hafiz Azdam sudah terlihat ketika mereka menempati tempat duduk di hadapan puluhan wartawan. Begitu para fotografer mendekat untuk mengabadikan para aktivis yang sempat hilang itu, Anton langsung menangis, begitu juga Usep dan Azdam yang terus menundukkan kepalanya. Hanya Idham Kurniawan yang terlihat tegar, meski aktivis KPA yang satu ini tak mengeluarkan satu patah kata pun.

"Di Kontras, sampai tadi malam saya belum bisa bercerita apa pun tentang apa yang saya alami. Saya hanya mencoba menuangkan apa yang saya alami ke dalam bentuk tulisan. Kepada teman-teman Kontras, sekali pun saya tidak berbicara detail, karena saya tidak sanggup membicarakan itu. Saya merasa jiwa saya terancam karena kalau saya bicara, risiko yang saya hadapi begitu berat, termasuk nyawa saya dan keluarga saya ...," ungkap Usep disusul dengan tangis.

Sambil berusaha menahan tangisnya, Usep melanjutkan, mudah-mudahan dengan berbicara di hadapan publik itu, dirinya dilindungi oleh masyarakat. "Saya mau ambil risiko itu. Mudah-mudahan saya tidak ...," kata Usep tak bisa meneruskan pengungkapan isi hatinya dan lalu menangis.
 
Kepala ditutup
Usep, maupun Anton dan Azdam yang menambahi keterangan Usep, menyampaikan kronologi penghilangan mereka dengan garis besar seperti apa yang sudah mereka sampaikan kepada Komisi untuk Orang Hilang dan Korban Tindak Kekerasan (Kontras), ketika mereka baru saja tiba di Jakarta setelah dibebaskan para penculiknya.

Setelah diturunkan di depan Kantor KPU, para aktivis KPA yang berasal dari Bandung itu beberapa kali nyasar, sehingga mereka sudah kelelahan ketika sampai di Bundaran HI. Semula, mereka hendak ke Bundaran HI untuk melanjutkan aksi, yang akhirnya disepakati untuk dibatalkan. Lalu, karena sudah lapar, mereka kemudian makan di lantai bawah Pertokoan Sogo.

Mereka sempat beristirahat satu jam sambil menikmati makanan, dan sepakat melanjutkan perjalanan ke kantor Konsulat KPA di Jakarta, di sekitar Jalan Penjernihan, Pejompongan. Untuk menuju ke Pejompongan, mereka kemudian berjalan kaki menyusuri jalan Kebon Kacang dengan tujuan naik angkutan umum dari Tanah Abang melalui Pejompongan.    

"Ketika kami sudah melewati jalan yang ramai di sekitar Kebon Kacang, kemudian kami masuk ke kawasan yang agak gelap di jalan itu. Saya bersama kawan Anton berjalan di depan sambil membicarakan serius aksi yang telah dilakukan di MPR. Saat itulah proses pengambilan kami dimulai. Saya ditodong oleh seseorang dari belakang. Dia merangkul saya sambil menodong pinggang saya di belakang. Dia mengatakan agar saya jangan macam-macam kalau mau selamat. Kalau macam-macam, dia akan langsung tembak saya di situ. Dalam waktu yang hampir bersamaan, tiba-tiba ada mobil di depan kami dengan pintu yang segera terbuka,
dan dalam waktu sangat singkat saya didorong masuk ke mobil itu," ungkap Usep dengan mata berkaca-kaca.

Dia meneruskan, dengan cepat seorang yang ada di belakang mobil yang diperkirakan sejenis Toyota Kijang itu kemudian menutup kepalanya dengan kain yang agak tebal, serta disusul tali yang diikatkan di lehernya. "Saya mencoba berteriak, tetapi yang di belakang mengancam jangan berteriak dan macam-macam kalau mau selamat. Setelah itu mobil bergerak dengan cepat dan saya tidak tahu dibawa ke mana," papar Usep.

Azdam, yang paling sering berhenti saat memberikan keterangan karena tak kuat menahan tangis, mengungkapkan, ketika dirinya bermaksud menolong Usep dan Anton, ternyata di belakangnya pun sudah ada orang yang kemudian membekuknya sambil menodongkan senjata. Azdam dan Idham kemudian dimasukkan ke dalam mobil yang lain, dan kepalanya ditutup dengan kain.

"Saya tidak berani  bertanya apa pun, karena mereka mengancam saya, kalau kamu berani bertanya sesuatu, kamu akan .... Di leher saya ada tali. Kalau saya bergeser sedikit, tali itu akan menggantung dan mencekik leher saya," paparnya sambil menahan tangis.     Oleh penculiknya, Azdam diinterogasi mengenai kegiatannya dan keluarganya. "Saya tidak berpikiran bahwa saya akan dibebaskan. Dalam pikiran saya pasrah dan berdoa. Kalaupun saya mati, saya ikhlaskan
kepada Tuhan saja. Selama di perjalanan, seingat saya mereka mengancam saya dengan mengatakan kalau kamu mencoba sekali lagi dan kelihatan di aksi-aksi petani, data-data kamu ada di saya, nama orangtuamu ada di sana, mungkin kamu akan dibunuh. Nyawa kamu diancam segala macam," tambahnya.

Usep menambahkan, ancaman yang disampaikan kepada dirinya cukup banyak. Secara fisik, Usep mengaku tidak mendapatkan banyak siksaan fisik, hanya badannya dan kepalanya didorong-dorong sambil digoblok-goblokkan. "Saya sering ditanya tentang siapa yang membiayai aksi-aksi penjarahan tanah. Mereka sering menyebut perkebunan, pertambangan, kehutanan, mereka banyak menyebut itu. Selain bertanya, mereka sebenarnya menuduh saya dan kawan-kawan KPA merancang penjarahan-penjarahan tanah yang terjadi di Indonesia," jelasnya. 

Jangan dipaksa
Koordinator Badan Pekerja Kontras Munarman maupun Wakil Ketua PBHI Johnson Panjaitan, menyatakan, mereka tidak akan menyerahkan keempat aktivis KPA itu kepada Polda Metro Jaya. Alasannya, Polda bukanlah pihak yang independen dalam kasus penculikan keempat aktivis KPA itu. Lagipula, selama ini Polda bukannya membantu memberikan support terhadap para korban, melainkan terus memojokkan para korban.     Menurut guru besar psikiatri Fakultas Kedokteran Universitas Udayana, Prof Dr dr Luh Ketut Suryani SpKJ, pihak kepolisian seharusnya tidak memaksa para korban penculikan untuk menjalani
proses pemeriksaan. "Seharusnya polisi minta psikiater untuk menilai kondisi kejiwaan para korban, apakah layak untuk diperiksa," kata Suryani.

Jika korban yang sedang stres berat dipaksakan untuk diperiksa, itu akan memperberat keadaan mental mereka dan menimbulkan trauma baru. "Jangan main-main dengan mental, karena bisa membahayakan masa depan penderita. Korban penculikan akan mengalami gangguan pascatrauma, di mana dalam keadaan sadar penderita merasa mengalami peristiwa kembali, sehingga selalu ketakutan. Pada saat tidur, penderita mengalami mimpi-mimpi buruk yang mengingatkan peristiwa itu
kembali, sehingga takut tidur. Akhirnya, penderita tidak bisa menjalani kehidupan secara normal, seperti yang terjadi pada tentara AS yang dikirim ke Vietnam," papar Suryani.    

Menurut Suryani, jika pada penampilannya di depan umum saat ini para korban tidak mampu berbicara dengan jelas dan selalu menangis, artinya kondisi mental mereka terganggu, tidak bisa mengendalikan diri. Mereka tidak mampu melihat kenyataan secara wajar, sehingga tidak bisa memberi keterangan dengan baik. Untuk itu, mereka harus diterapi lebih dulu sampai siap diperiksa polisi.

Jika hanya reaksi akut akibat tindakan yang dialami dalam penculikan, katanya, dengan hipnoterapi satu hari dilanjutkan psikoterapi dua sampai tiga pertemuan selama satu minggu, kondisi mental mereka akan pulih. (p29/oki/atk)



Isu terkait:


Wilayah terkait:


Aktor Pelaku terkait:

Dilihat : 277 kali

Untitled Document
ARTIKEL TERPOPULER

Dua Tahun Pemerintahan Widodo-Kalla: Minim Prestasi, Gemar Klaim Sepihak Keberhasilan Penegakan Hukum Dan HAM
Hilangnya Wiji Thukul
Penembakan dan Pembunuhan Sewenang – Wenang di Enarotali, Paniai;
Segera Bentuk Tim Independen, Pulihkan Korban dan Masyarakat;

Peringatan Hari HAM Sedunia 10 Desember 2014
HAM hari ini: Siapa yang akan bertanggung jawab?

Surat Terbuka :
"Mendesak Komnas HAM untuk Membentuk Tim Penyelidikan Terkait Dugaan Peristiwa Kejahatan Terhadap Kemanusiaan di Paniai"

Komnas HAM Harus Segera Keluarkan Rekomendasi Hasil Penyelidikan Kasus Pelanggaran HAM Berat Aceh
Pemerintah Indonesia Tidak Pro HAM dan Demokrasi Dengan Kembali Abstain dalam Resolusi PBB Terhadap Korea Utara
Bentrokan TNI Vs Polri: Ancaman Atas Rasa Aman Bagi Masyarakat
Peringatan 66 Tahun Hari HAM Internasional :
Hentikan Penyiksaan dan Penuhi Hak-Hak Korban

Komnas HAM dan Kejaksaan Agung harus Segera Panggil AM. Hendropriyono
Pembebasan Pollycarpus: Negara tidak berdaya terhadap pelaku kejahatan kemanusian
Menanggapi pro dan kontra Pengakuan Prabowo Subianto atas keterlibatannya dalam kasus penculikan aktivis 1997-1998
Surat Terbuka: Desakan kepada Panglima TNI untuk menindak tegas anggota TNI pelaku penyerbuan terhadap petugas Satpam Kramat Jati
Proses Penyelesaian Kasus Penculikan dan Pelanggaran HAM
Mempertanyakan Komitmen Indonesia sebagai Anggota Dewan HAM PBB Periode 2015 – 2018
Surat Terbuka: Desakan kepada Kapolri untuk mengusut Tuntas Praktik Mafia Perdagangan Orang di institusi Polda NTT
Pernyataan Sikap Bersama 16 Tahun Tragedy Semanggi I Presiden, Pilihlah Jaksa Agung Bermental Baja
Hentikan Perampasan Tanah, Intimidasi, Kekerasan dan Kriminalisasi Terhadap Petani Takalar, Sulawesi Selatan
Kedatangan dan Tuntutan Keluarga Tengku Bantaqiyah
Laporan Lanjutan Kerusuhan Sambas
15 tahun Tragedi Semanggi I : Mereka Lupa, Kami Luka
Potret Penanganan Kasus Pelanggaran HAM di Papua Komnas HAM Gagal Menghadirkan Keadilan
Surat : Penolakan Pemberian Gelar Pahlawan Bagi (alm.) Soeharto
POLEMIK PENYELESAIAN KASUS PELANGGARAN HAM
English
Presiden Jokowi; Pilih Jaksa Agung yang Berani Melakukan Penyidikan Kasus Pelanggaran HAM Berat
Media Sosial |        
KABAR TERKINI
Untitled Document
SIARAN PERS
BERITA
OPINI
DATA
KEGIATAN
KAMPANYE
Untitled Document

Copyright © 2015 | www.kontras.org
JL. Kramat II No. 7, Kwitang, Senen | Jakarta Pusat 10420
Tlp: 021-3919097, 3919098 | Fax: 021-3919099 | Email: kontras_98@kontras.org | Webmaster: pemelihara@kontras.org