Untitled Document
Komisi untuk Orang Hilang dan Korban
Tindak Kekerasan
Untitled Document Pencarian detail

IND | ENG
Untitled Document
Untitled Document
   
BERITA
Aktivis HAM Minta Pemerintah Batasi Praktek Hukuman Mati

Sumber: voanews.com | Tgl terbit: Minggu, 10 Oktober 2010

Koalisi LSM bidang penegakan HAM meminta pemerintah Indonesia menghapus pasal-pasal pidana mati yang masih ada pada sejumlah Undang-Undang.

Sebagai peratifikasi International Covenant on Civil Rights (ICCPR), para aktivis berpendapat Indonesia seharusnya melakukan pembatasan ketat terhadap praktek hukuman mati, dan memperjuangkan hukuman seumur hidup. Hal ini disampaikan pada Minggu siang, bertepatan dengan peringatan Hari Anti Hukuman Mati Sedunia, tanggal 10 Oktober.

Papang Hidayat dari Komisi untuk Orang Hilang dan Korban Tindak Kekerasan (Kontras), menilai ada perkembangan positif di Indonesia, di mana sudah hampir dua tahun tidak terjadi eksekusi mati.

Namun ada perkembangan lainnya yang dikuatirkan; seperti revisi Undang-Undang No. 22 Tahun 2002 tentang Grasi, di mana ketentuan yang baru hanya memberikan peluang pengajuan grasi (bagi terpidana mati) satu kali saja. Selain itu masih terdapat berbagai Rancangan Undang-Undang (RUU) yang mencantumkan vonis mati, diantaranya RUU Rahasia Negara.

“Hukuman mati ada di sekitar 10 UU, termasuk KUHP. Kalau bisa RUU Rahasia Negara, RUU Intelijen dan RUU KIHP, jangan lagi memasukkan hukuman mati. Sebetulnya banyak langkah yang bisa diambil cepat,” ungkap Papang.

Ia menambahkan setidaknya Indonesia melakukan moratorium terhadap hukuman mati. Menurut Papang “Indonesia punya kerangka formal untuk selalu semakin progresif menuju penghapusan hukuman mati.”

Migrant Workers in Malaysia
ASSOCIATED PRESS
Pekerja bangunan di Kuala Lumpur, Malaysia. Sejumlah TKI terancam hukuman mati di luar negeri dan belum mendapat bantuan hukum yang layak dari pemerintah.

Sementara itu, Direktur Eksekutif Migrant Care, Anis Hidayah, menilai sangat ironis ketika di dalam negeri pemerintah mengurangi pidana hukuman mati, namun di luar negeri Tenaga Kerja Indonesia (TKI) menghadapi peradilan yang tidak berimbang (unfair trial), tanpa didampingi pengacara.

“Kita mempertanyakan sejauh mana upaya advokasi pemerintah terhadap buruh migran yang mengalami hukuman mati, karena mereka sudah mengalami ancaman hukuman bertahun-tahun, tanpa didampingi pengacara dan penterjemah. Pihak keluarga juga tidak tahu sama sekali…” kata Anis Hidayah.

Diantara ratusan TKI yang terjerat pidana mati, tiga diantaranya adalah Bustaman bin Bukhari, Tarmizi bin Yacob, dan Parlan bin Dadeh. Ketiganya telah telah dihukum mati hingga proses hukum final di Malaysia. Sedangkan ratusan WNI lainnya diperkirakan divonis serupa di tingkat pengadilan lainnya.

Dalam pidatonya mengenai hubungan Indonesia-Malaysia awal September lalu, Presiden Yudhoyono sempat menyinggung masalah TKI, yang keberadaannya tidak dapat diabaikan karena menguntungkan kedua belah pihak.

“Ada sekitar dua juta saudara-saudara kita yang bekerja di Malaysia, di perusahaan, pertanian, dan di berbagai lapangan pekerjaan. Ini adalah jumlah tenaga kerja Indonesia terbesar di luar negeri. Tentu saja ini membawa keuntungan bersama, baik bagi Indoensia maupun Malaysia,” kata Presiden.

Namun, sikap dan pernyataan pemerintah dianggap tidak sejalan dengan fakta di lapangan. Para aktivis  berharap, di masa datang pemerintah mampu memberikan bantuan hukum selayaknya bagi semua WNI yang terancam vonis hukuman mati; khususnya di negara yang sistem hukumnya dianggap masih bermasalah dalam pandangan masyarakat internasional.



Isu terkait:


Aktor Pelaku terkait:

Dilihat : 367 kali

Untitled Document
ARTIKEL TERPOPULER

Dua Tahun Pemerintahan Widodo-Kalla: Minim Prestasi, Gemar Klaim Sepihak Keberhasilan Penegakan Hukum Dan HAM
Hilangnya Wiji Thukul
Penembakan dan Pembunuhan Sewenang – Wenang di Enarotali, Paniai;
Segera Bentuk Tim Independen, Pulihkan Korban dan Masyarakat;

Peringatan Hari HAM Sedunia 10 Desember 2014
HAM hari ini: Siapa yang akan bertanggung jawab?

Surat Terbuka :
"Mendesak Komnas HAM untuk Membentuk Tim Penyelidikan Terkait Dugaan Peristiwa Kejahatan Terhadap Kemanusiaan di Paniai"

Komnas HAM Harus Segera Keluarkan Rekomendasi Hasil Penyelidikan Kasus Pelanggaran HAM Berat Aceh
Pemerintah Indonesia Tidak Pro HAM dan Demokrasi Dengan Kembali Abstain dalam Resolusi PBB Terhadap Korea Utara
Bentrokan TNI Vs Polri: Ancaman Atas Rasa Aman Bagi Masyarakat
Peringatan 66 Tahun Hari HAM Internasional :
Hentikan Penyiksaan dan Penuhi Hak-Hak Korban

Komnas HAM dan Kejaksaan Agung harus Segera Panggil AM. Hendropriyono
Pembebasan Pollycarpus: Negara tidak berdaya terhadap pelaku kejahatan kemanusian
Surat Terbuka: Desakan kepada Panglima TNI untuk menindak tegas anggota TNI pelaku penyerbuan terhadap petugas Satpam Kramat Jati
Menanggapi pro dan kontra Pengakuan Prabowo Subianto atas keterlibatannya dalam kasus penculikan aktivis 1997-1998
Proses Penyelesaian Kasus Penculikan dan Pelanggaran HAM
Mempertanyakan Komitmen Indonesia sebagai Anggota Dewan HAM PBB Periode 2015 – 2018
Surat Terbuka: Desakan kepada Kapolri untuk mengusut Tuntas Praktik Mafia Perdagangan Orang di institusi Polda NTT
Pernyataan Sikap Bersama 16 Tahun Tragedy Semanggi I Presiden, Pilihlah Jaksa Agung Bermental Baja
Hentikan Perampasan Tanah, Intimidasi, Kekerasan dan Kriminalisasi Terhadap Petani Takalar, Sulawesi Selatan
Kedatangan dan Tuntutan Keluarga Tengku Bantaqiyah
Laporan Lanjutan Kerusuhan Sambas
15 tahun Tragedi Semanggi I : Mereka Lupa, Kami Luka
Potret Penanganan Kasus Pelanggaran HAM di Papua Komnas HAM Gagal Menghadirkan Keadilan
Surat : Penolakan Pemberian Gelar Pahlawan Bagi (alm.) Soeharto
Presiden Jokowi; Pilih Jaksa Agung yang Berani Melakukan Penyidikan Kasus Pelanggaran HAM Berat
POLEMIK PENYELESAIAN KASUS PELANGGARAN HAM
English
Media Sosial |        
KABAR TERKINI
Untitled Document
SIARAN PERS
BERITA
OPINI
DATA
KEGIATAN
KAMPANYE
Untitled Document

Copyright © 2015 | www.kontras.org
JL. Kramat II No. 7, Kwitang, Senen | Jakarta Pusat 10420
Tlp: 021-3919097, 3919098 | Fax: 021-3919099 | Email: kontras_98@kontras.org | Webmaster: pemelihara@kontras.org