Untitled Document
Komisi untuk Orang Hilang dan Korban
Tindak Kekerasan
Untitled Document Pencarian detail

IND | ENG
Untitled Document
Untitled Document
   
BERITA
Tajuk Rencana: EMPAT AKTIVIS YANG HILANG SELAMAT, DITUNGGU BAGAIMANA DUDUK SOALNYA

Sumber: KOMPAS | Tgl terbit: Selasa, 29 Agustus 2000

EMPAT aktivis Konsorsium Pembaharuan Agraria Bandung yang hilang sejak 14 Agustus 2000 dikembalikan ke Jakarta. Mereka diduga dikembalikan oleh penculiknya dari tiga kota terpisah, Semarang, Solo, dan Yogyakarta.

Keempat aktivis itu sampai kemarin belum dapat dihubungi untuk minta keterangannya. Menurut keluarganya dan menurut staf Kontras, Komisi Orang Hilang dan Korban Tindak Kekerasan, mereka masih mengalami trauma psikologis.

Bersama dengan para keluarganya, kita bersyukur, keempat aktivis itu selamat. Dengan sendirinya kita ingin tahu apa yang terjadi pada mereka, siapa yang menculik mereka, apa motif penculikan, dan apa yang mereka alami selama diculik. Peristiwa itu mengingatkan kejadian dan pengalaman yang dialami oleh Pius Lustrilanang dan kawan-kawannya dalam tahun 1998. Penculikan terhadap aktivis waktu itu akhirnya dapat dipaparkan semua lewat keterangan korban, kemudian lewat pengadilan.

Belum dapat kita katakan, apakah kasus penculikan empat aktivis Konsorsium Pembaharuan Agraria juga akan berhasil dibuat terang. Kita pada saat ini barulah bisa bersyukur bahwa para korban selamat. Perkembangan selanjutnya masih harus ditunggu.
 
HILANGNYA empat aktivis yang berdemonstrasi di Gedung MPR menimbulkan berbagai pertanyaan. Keempat aktivis itu kabarnya termasuk dalam kelompok radikal. Mereka dikatakan terlibat pula dalam aksi demonstrasi di Pulau Bintan beberapa waktu yang lalu. Perhatian dan kepedulian mereka ditujukan kepada membela kaum tani dan rakyat yang mengalami persoalan tanah. Tanah mereka diambil semena-mena atau mereka diperlakukan secara tidak adil.

Ada yang memperkirakan, para aktivis itu bermaksud meneruskan aksi protesnya dalam bentuk yang lebih besar. Mungkin saja, aksi mereka oleh pihak-pihak tertentu diasosiasikan dengan gerakan radikal yang bermotif ideologi. Apakah perkiraan dan sangkaan itu menjadi latar belakang penculikan terhadap mereka? Belum tentu. Apa latar belakang dan motifnya, tetap masih merupakan teka-teki. Sebab seandainya, pertimbangannya adalah pencegahan dan keamanan terhadap aksi radikal yang lebih luas, kenapa tidak dilakukan secara terbuka.

Pemerintah dengan aparatnya mempunyai wewenang yang sah untuk sesuai hukum yang berlaku mengambil tindakan-tindakan pencegahan dan pengamanan.
    Sekali lagi, belum jelas bahkan belum dapat diindikasikan, apa sebenarnya latar belakang dan motif penculikan itu. Yang sudah dapat dipastikan ialah bahwa tindak penculikan memang menggentarkan dan memberikan dampak trauma psikologi yang amat mendalam.
 
TRAUMA penculikan beriak lebih luas. Bukan saja mereka yang diculik dan keluarganya gentar dan ketakutan. Kecemasan juga menimpa lingkungan lebih luas sebab penculikan sekaligus merupakan gangguan rasa aman dan gangguan keamanan. Warga masyarakat kehilangan pegangan dan kepastian untuk hidup secara aman dan hidup di bawah perlindungan hukum.

Selama enam bulan pertama tahun 2000, menurut laporan Polri 200 lebih orang hilang dan belum semuanya berhasil ditemukan. Kasus empat aktivis mengangkat masalah penculikan yang juga dialami sesama warga lainnya. Mungkin motif dan latar belakang penculikan itu berbeda-beda, tetapi apa pun motifnya dan oleh siapa pun tindak paksa itu dilakukan, akibatnya sama. Rasa kecemasan, rasa aman, dan kepastian keamanan yang diguncang.

Beberapa negara di Amerika Latin dalam tahun tujuh puluhan terkenal di dunia karena marak kasus penculikannya. Penculikan di suatu negara, apa pun motifnya menjadi kriteria yang dramatis dan mudah tersebar apakah suatu negara itu aman atau tidak. Indonesia baru yang sedang kita bangun di atas sendi-sendi demokrasi adalah Indonesia yang menghormati peri kemanusiaan, martabat manusia, dan hak-hak asasi manusia. Indonesia baru bertumpu pada asas dan proses hukum. ukum menjadi andalan perlindungan keadilan dan perlindungan keamanan.

Dengan konteks itu, masuk akal jika tindak paksa penculikan merupakan praktik yang harus kita tabukan. Tugas itu menjadi komitmen kita. RASA aman dan keamanan termasuk agenda prioritas bagi pemerintah dan masyarakat. Selama dua tahun terakhir, rasa aman dan keamanan menjadi topik pembicaraan setiap hari dalam banyak lingkungan masyarakat maupun pemerintahan.

Stabilitas politik dikaitkan dengan keamanan dan rasa aman. Masuknya investasi dari luar, juga diikatkan dengan keamanan dan rasa aman. Demikian pula kepastian hukum. Kepastian hukum erat pertaliannya dengan keamanan dan rasa aman. Dengan kata lain, dampak gangguan dan guncangan keamanan dan rasa
aman tidak terbatas pada perorangan, tetapi pada lingkungan dan masyarakat. Dampak penculikan serupa pula. Tidak hanya orang-orang yang menjadi korban, tidak pula terbatas hanya pada keluarganya. Masyarakat luas ikut terkena pengaruh aksi-aksi penculikan serta bentuk-bentuk tindak kekerasan serta gangguan keamanan lainnya.
 
SELANJUTNYA masyarakat menunggu bagaimana duduk perkara penculikan terhadap empat aktivis Konsorsium Pembaharuan Agraria Bandung itu.



Kasus terkait Tragedi Mei 1998;:


Isu terkait:


Wilayah terkait:


Aktor Pelaku terkait:

Dilihat : 236 kali

Untitled Document
ARTIKEL TERPOPULER

Dua Tahun Pemerintahan Widodo-Kalla: Minim Prestasi, Gemar Klaim Sepihak Keberhasilan Penegakan Hukum Dan HAM
Hilangnya Wiji Thukul
Penembakan dan Pembunuhan Sewenang – Wenang di Enarotali, Paniai;
Segera Bentuk Tim Independen, Pulihkan Korban dan Masyarakat;

Peringatan Hari HAM Sedunia 10 Desember 2014
HAM hari ini: Siapa yang akan bertanggung jawab?

Surat Terbuka :
"Mendesak Komnas HAM untuk Membentuk Tim Penyelidikan Terkait Dugaan Peristiwa Kejahatan Terhadap Kemanusiaan di Paniai"

Komnas HAM Harus Segera Keluarkan Rekomendasi Hasil Penyelidikan Kasus Pelanggaran HAM Berat Aceh
Pemerintah Indonesia Tidak Pro HAM dan Demokrasi Dengan Kembali Abstain dalam Resolusi PBB Terhadap Korea Utara
Bentrokan TNI Vs Polri: Ancaman Atas Rasa Aman Bagi Masyarakat
Peringatan 66 Tahun Hari HAM Internasional :
Hentikan Penyiksaan dan Penuhi Hak-Hak Korban

Komnas HAM dan Kejaksaan Agung harus Segera Panggil AM. Hendropriyono
Pembebasan Pollycarpus: Negara tidak berdaya terhadap pelaku kejahatan kemanusian
Menanggapi pro dan kontra Pengakuan Prabowo Subianto atas keterlibatannya dalam kasus penculikan aktivis 1997-1998
Surat Terbuka: Desakan kepada Panglima TNI untuk menindak tegas anggota TNI pelaku penyerbuan terhadap petugas Satpam Kramat Jati
Proses Penyelesaian Kasus Penculikan dan Pelanggaran HAM
Mempertanyakan Komitmen Indonesia sebagai Anggota Dewan HAM PBB Periode 2015 – 2018
Surat Terbuka: Desakan kepada Kapolri untuk mengusut Tuntas Praktik Mafia Perdagangan Orang di institusi Polda NTT
Pernyataan Sikap Bersama 16 Tahun Tragedy Semanggi I Presiden, Pilihlah Jaksa Agung Bermental Baja
Hentikan Perampasan Tanah, Intimidasi, Kekerasan dan Kriminalisasi Terhadap Petani Takalar, Sulawesi Selatan
Kedatangan dan Tuntutan Keluarga Tengku Bantaqiyah
Laporan Lanjutan Kerusuhan Sambas
15 tahun Tragedi Semanggi I : Mereka Lupa, Kami Luka
Potret Penanganan Kasus Pelanggaran HAM di Papua Komnas HAM Gagal Menghadirkan Keadilan
Surat : Penolakan Pemberian Gelar Pahlawan Bagi (alm.) Soeharto
POLEMIK PENYELESAIAN KASUS PELANGGARAN HAM
English
Presiden Jokowi; Pilih Jaksa Agung yang Berani Melakukan Penyidikan Kasus Pelanggaran HAM Berat
Media Sosial |        
KABAR TERKINI
Untitled Document
SIARAN PERS
BERITA
OPINI
DATA
KEGIATAN
KAMPANYE
Untitled Document

Copyright © 2015 | www.kontras.org
JL. Kramat II No. 7, Kwitang, Senen | Jakarta Pusat 10420
Tlp: 021-3919097, 3919098 | Fax: 021-3919099 | Email: kontras_98@kontras.org | Webmaster: pemelihara@kontras.org