Untitled Document
Komisi untuk Orang Hilang dan Korban
Tindak Kekerasan
Untitled Document Pencarian detail

IND | ENG
Untitled Document
Untitled Document
   
BERITA
Kapolri Baru Harus Kembali Buka Kasus Rekening Gendut

Sumber: suaramerdeka.com | Tgl terbit: Selasa, 05 Oktober 2010

Jakarta, CyberNews. Calon Kapolri mendatang diminta serius membersihkan institusi kepolisian. Polri juga diminta serius menangani kasus korupsi, termasuk yang melibatkan pejabat kepolisian.

Menurut anggota Koalisi Masyarakat Sipil dari Indonesia Corruption Watch (ICW) Emerson Yuntho, tantangan calon Kapolri mendatang harus kembali membuka kasus terkait rekening gendut yang diduga dimiliki petinggi kepolisian. "Selama ini Polri diragukan keseriusannya dalam menangani kasus korupsi," kata Emerson di kantor Kontras, Selasa (5/10).

Dia mencontohkan, banyak kasus korupsi kakap yang tidak jelas penanganannya hingga saat ini. Publik tidak pernah mendengar kasus korupsi kelas kakap yang ditangani kepolisian dilimpahkan ke kejaksaan maupun disidangkan di Pengadilan. Dalam kasus Gayus Tambunan saja, lanjut Emerson, hanya menjerat pelaku berpangkat rendah. Sedangkan, petinggi Polri yang disebut-sebut terlibat tidak pernah diusut.

"Kapolri mendatang harus mengungkap tuntas kasus Gayus," ujarnya.

Namun, kata Emerson, selama ini Koalisi tidak melihat Calon tunggal Kapolri Komjen Polisi Timur Pradopo memiliki komitmen yang kuat terhadap pemberantasan korupsi. "Selama ini, Pak Timur tidak pernah memaparkan visi misinya terkait pembenahan di institusikepolisian," ujarnya.

Anggota Koalisi lainnya dari International NGO Forum on Indonesian Development (INFID) Nawawi mengatakan, pemilihan yang
cenderung mendadak, tertutup, dan tidak partisipatif berpotensi memiliki muatan politis yang kuat. Tindakan ini telah mengabaikan proses yang tengah berlangsung dan sistem yang ada.

Presiden juga tidak membuka hasil rekomendasi Komnas HAM, KPK, dan PPATK yang seharusnya menjadi pertimbangan utama pencalonan Kapolri. "Presiden harus menjelaskan pencalonan Timur," katanya.

( Mahendra Bungalan /CN16 )



Isu terkait:


Wilayah terkait:


Aktor Pelaku terkait:

Dilihat : 338 kali

Untitled Document
ARTIKEL TERPOPULER

Dua Tahun Pemerintahan Widodo-Kalla: Minim Prestasi, Gemar Klaim Sepihak Keberhasilan Penegakan Hukum Dan HAM
Hilangnya Wiji Thukul
Penembakan dan Pembunuhan Sewenang – Wenang di Enarotali, Paniai;
Segera Bentuk Tim Independen, Pulihkan Korban dan Masyarakat;

Peringatan Hari HAM Sedunia 10 Desember 2014
HAM hari ini: Siapa yang akan bertanggung jawab?

Surat Terbuka :
"Mendesak Komnas HAM untuk Membentuk Tim Penyelidikan Terkait Dugaan Peristiwa Kejahatan Terhadap Kemanusiaan di Paniai"

Pemerintah Indonesia Tidak Pro HAM dan Demokrasi Dengan Kembali Abstain dalam Resolusi PBB Terhadap Korea Utara
Komnas HAM Harus Segera Keluarkan Rekomendasi Hasil Penyelidikan Kasus Pelanggaran HAM Berat Aceh
Bentrokan TNI Vs Polri: Ancaman Atas Rasa Aman Bagi Masyarakat
Peringatan 66 Tahun Hari HAM Internasional :
Hentikan Penyiksaan dan Penuhi Hak-Hak Korban

Komnas HAM dan Kejaksaan Agung harus Segera Panggil AM. Hendropriyono
Pembebasan Pollycarpus: Negara tidak berdaya terhadap pelaku kejahatan kemanusian
Menanggapi pro dan kontra Pengakuan Prabowo Subianto atas keterlibatannya dalam kasus penculikan aktivis 1997-1998
Surat Terbuka: Desakan kepada Panglima TNI untuk menindak tegas anggota TNI pelaku penyerbuan terhadap petugas Satpam Kramat Jati
Proses Penyelesaian Kasus Penculikan dan Pelanggaran HAM
Mempertanyakan Komitmen Indonesia sebagai Anggota Dewan HAM PBB Periode 2015 – 2018
Surat Terbuka: Desakan kepada Kapolri untuk mengusut Tuntas Praktik Mafia Perdagangan Orang di institusi Polda NTT
Pernyataan Sikap Bersama 16 Tahun Tragedy Semanggi I Presiden, Pilihlah Jaksa Agung Bermental Baja
Hentikan Perampasan Tanah, Intimidasi, Kekerasan dan Kriminalisasi Terhadap Petani Takalar, Sulawesi Selatan
Kedatangan dan Tuntutan Keluarga Tengku Bantaqiyah
Laporan Lanjutan Kerusuhan Sambas
15 tahun Tragedi Semanggi I : Mereka Lupa, Kami Luka
Surat : Penolakan Pemberian Gelar Pahlawan Bagi (alm.) Soeharto
Potret Penanganan Kasus Pelanggaran HAM di Papua Komnas HAM Gagal Menghadirkan Keadilan
Presiden Jokowi; Pilih Jaksa Agung yang Berani Melakukan Penyidikan Kasus Pelanggaran HAM Berat
POLEMIK PENYELESAIAN KASUS PELANGGARAN HAM
English
Media Sosial |        
KABAR TERKINI
Untitled Document
SIARAN PERS
BERITA
OPINI
DATA
KEGIATAN
KAMPANYE
Untitled Document

Copyright © 2015 | www.kontras.org
JL. Kramat II No. 7, Kwitang, Senen | Jakarta Pusat 10420
Tlp: 021-3919097, 3919098 | Fax: 021-3919099 | Email: kontras_98@kontras.org | Webmaster: pemelihara@kontras.org