Untitled Document
Komisi untuk Orang Hilang dan Korban
Tindak Kekerasan
Untitled Document Pencarian detail

IND | ENG
Untitled Document
Untitled Document
   
BERITA
Pertemuan dengan Menteri Pertahanan Gagal: KELUARGA USEP DITEROR

Sumber: KOMPAS | Tgl terbit: Rabu, 23 Agustus 2000

Jakarta, Kompas
Kasus penculikan empat aktivis Konsorsium Pembaruan Agraria (KPA) semakin serius setelah keluarga Usep Setiawan, salah seorang dari empat korban yang masih hilang, diteror. Rumah Usep di Bandung, Selasa (22/8) siang dibobol orang ketika adik Usep yang menunggui rumah itu sedang keluar rumah. Pintu depan dan pintu kamar dijebol, kamar istri Usep diacak-acak. Pada malam sebelumnya, beberapa orang yang mengaku dari KPA juga mendatangi rumah Usep.

Hal itu disampaikan istri Usep, Ny Eulis Nurfaidah dan Ketua KPA Dianto Bachriadi, Selasa (22/8), di Jakarta. Kabar bahwa rumah Usep dibobol orang itu diterima Ny Eulis ketika dia bersama keluarga korban lainnya datang ke Departemen Pertahanan untuk bertemu dengan Menteri Pertahanan Juwono Sudarsono.

Pertemuan dengan Juwono itu batal hanya karena masalah protokoler. Pihak Dephan membatasi jumlah orang yang bisa diterima hanya delapan orang. Padahal, menurut Koordinator Komisi untuk Orang Hilang dan Korban Tindak Kekerasan (Kontras), Munarman, sehari sebelumnya sudah disepakati jumlah yang bisa bertemu itu 10 orang.

Upaya tawar-menawar untuk menambah dua orang lagi sehingga menjadi 10 orang untuk mewadahi lima wakil korban dan lima organisasi yang mendampingi para korban, tidak bisa diterima Kepala Humas Dephan Marsekal Pertama Kamto Soetirto. Alasannya, Menhan hanya bersedia menerima delapan orang, sesuai jumlah kursi yang tersedia di ruang tamunya.

Kepada keluarga korban, Kamto menjelaskan, dia terus menerus berkonsultasi dengan atasannya mengenai jumlah mereka yang boleh masuk itu dan keputusannya tetap maksimal delapan orang. Oleh karena itu, jika jumlah utusan itu tidak bisa disepakati, Menhan memilih pertemuan itu pada kesempatan lain kali saja.

Keluarga aktivis yang hilang menyatakan sangat kecewa dengan sikap Menhan yang lebih mengedepankan soal protokoler, khususnya jumlah mereka yang bisa diterima, ketimbang menyerap dengan bijak persoalan para aktivis yang hilang.

Pandangan senada ditegaskan Munarman. Penolakan untuk menerima 10 wakil korban orang hilang terbaru itu menunjukkan aparat pemerintah, khususnya yang berkaitan dengan soal pertahanan keamanan, tidak punya kepedulian terhadap soal penghilangan orang, hak hidup orang. Padahal, keluarga para aktivis itu beserta para pendampingnya bisa diterima dengan baik oleh Ibu Negara  Siti Nuriyah.

"Ibu Negara akan menerima rombongan kami sebanyak 40 orang di Istana Negara tanggal 28 Agustus nanti. Sehingga kami heran mengapa jumlah 10 orang saja tidak bisa diterima oleh Menhan," tegasnya.
 
Diacak-acak
 Ny Eulis menguraikan, berdasarkan keterangan sementara dari adiknya, selain mengacak-acak, orang yang masuk ke rumahnya itu mengambil televisi dan perhiasan. Sementara barang berharga lainnya seperti sepeda motor, komputer tidak diambilnya. "Saya sendiri belum tahu apa ada yang lainnya yang dia ambil. Tetapi saya sendiri heran karena kompleks saya itu kompleks perumahan yang sangat aman. Selama ini tidak pernah ada kejadian seperti itu, apalagi di siang hari," ungkapnya.

Selain rumahnya dibobol orang, Ny Eulis juga mencurigai telepon yang masuk ke telepon genggamnya. Si penelepon, seorang wanita berbicara keras menanyakan di mana anaknya. "Dia bilang saya mencari anak saya, di mana anak saya. Ketika saya bilang ibu mau berbicara dengan siapa, dia bilang pokoknya saya mau mencari anak saya," ungkapnya.

Dianto menambahkan, sejumlah telepon juga masuk ke telepon genggam yang dipegang istri Usep itu. Para penelepon mengaku berasal dari aktivis-aktivis JakartaPerkembangan terakhir yang menimpa keluarga Usep segera dilaporkan Kontras kepada Mabes Polri. Menurut Ketua Dewan Pengurus Kontras, Munir, perkembangan terakhir itu semakin membuktikan bahwa hilangnya keempat aktivis KPA itu adalah benar-benar suatu operasi penghilangan aktivis, yang dilakukan oleh kelompok tertentu.

Tidak menculik
Sementara, Kepala Kepolisan Daerah Metro Jaya Inspektur Jenderal Nurfaizi, Selasa,) menegaskan, pihaknya berani disumpah atas nama Allah bahwa pihaknya tidak menculik empat mahasiswa tersebut. Penculikan itu merupakan perbuatan biadab dan harus sama-sama dikutuk. Ia mengatakan, tidak ada kepentingannya polisi menculik mereka. Polisi tidak tahu apa masalah yang mereka perjuangkan, karena polisi itu bersikap netral dan tidak bermain politik.

Ditanya kemungkinan kasus penculikan itu untuk mendiskreditkan pihak kepolisian, Nurfaizi menyatakan, hal tersebut bisa saja terjadi. Karena itu, pihaknya menyikapi masalah tersebut dengan tenang dan kepala dingin. (oki/rts)



Isu terkait:


Wilayah terkait:


Aktor Pelaku terkait:

Dilihat : 337 kali

Untitled Document
ARTIKEL TERPOPULER

Dua Tahun Pemerintahan Widodo-Kalla: Minim Prestasi, Gemar Klaim Sepihak Keberhasilan Penegakan Hukum Dan HAM
Hilangnya Wiji Thukul
Penembakan dan Pembunuhan Sewenang – Wenang di Enarotali, Paniai;
Segera Bentuk Tim Independen, Pulihkan Korban dan Masyarakat;

Peringatan Hari HAM Sedunia 10 Desember 2014
HAM hari ini: Siapa yang akan bertanggung jawab?

Surat Terbuka :
"Mendesak Komnas HAM untuk Membentuk Tim Penyelidikan Terkait Dugaan Peristiwa Kejahatan Terhadap Kemanusiaan di Paniai"

Komnas HAM Harus Segera Keluarkan Rekomendasi Hasil Penyelidikan Kasus Pelanggaran HAM Berat Aceh
Pemerintah Indonesia Tidak Pro HAM dan Demokrasi Dengan Kembali Abstain dalam Resolusi PBB Terhadap Korea Utara
Bentrokan TNI Vs Polri: Ancaman Atas Rasa Aman Bagi Masyarakat
Peringatan 66 Tahun Hari HAM Internasional :
Hentikan Penyiksaan dan Penuhi Hak-Hak Korban

Komnas HAM dan Kejaksaan Agung harus Segera Panggil AM. Hendropriyono
Pembebasan Pollycarpus: Negara tidak berdaya terhadap pelaku kejahatan kemanusian
Menanggapi pro dan kontra Pengakuan Prabowo Subianto atas keterlibatannya dalam kasus penculikan aktivis 1997-1998
Surat Terbuka: Desakan kepada Panglima TNI untuk menindak tegas anggota TNI pelaku penyerbuan terhadap petugas Satpam Kramat Jati
Proses Penyelesaian Kasus Penculikan dan Pelanggaran HAM
Mempertanyakan Komitmen Indonesia sebagai Anggota Dewan HAM PBB Periode 2015 – 2018
Surat Terbuka: Desakan kepada Kapolri untuk mengusut Tuntas Praktik Mafia Perdagangan Orang di institusi Polda NTT
Pernyataan Sikap Bersama 16 Tahun Tragedy Semanggi I Presiden, Pilihlah Jaksa Agung Bermental Baja
Hentikan Perampasan Tanah, Intimidasi, Kekerasan dan Kriminalisasi Terhadap Petani Takalar, Sulawesi Selatan
Kedatangan dan Tuntutan Keluarga Tengku Bantaqiyah
Laporan Lanjutan Kerusuhan Sambas
15 tahun Tragedi Semanggi I : Mereka Lupa, Kami Luka
Potret Penanganan Kasus Pelanggaran HAM di Papua Komnas HAM Gagal Menghadirkan Keadilan
Surat : Penolakan Pemberian Gelar Pahlawan Bagi (alm.) Soeharto
POLEMIK PENYELESAIAN KASUS PELANGGARAN HAM
English
Presiden Jokowi; Pilih Jaksa Agung yang Berani Melakukan Penyidikan Kasus Pelanggaran HAM Berat
Media Sosial |        
KABAR TERKINI
Untitled Document
SIARAN PERS
BERITA
OPINI
DATA
KEGIATAN
KAMPANYE
Untitled Document

Copyright © 2015 | www.kontras.org
JL. Kramat II No. 7, Kwitang, Senen | Jakarta Pusat 10420
Tlp: 021-3919097, 3919098 | Fax: 021-3919099 | Email: kontras_98@kontras.org | Webmaster: pemelihara@kontras.org