Untitled Document
Komisi untuk Orang Hilang dan Korban
Tindak Kekerasan
Untitled Document Pencarian detail

IND | ENG
Untitled Document
Untitled Document
   
BERITA
KELUARGA HARAPKAN KEEMPAT AKTIVIS DIKEMBALIKAN

Sumber: KOMPAS | Tgl terbit: Selasa, 22 Agustus 2000

Jakarta, Kompas
Keluarga keempat korban penculikan mengharapkan para penculik segera mengembalikan para aktivis yang diculik. Pihak keluarga menolak kemungkinan korban hanya menyembunyikan diri untuk menarik perhatian, terlebih lagi istri Usep Setiawan memiliki bayi yang baru berusia sembilan bulan. Mereka juga meminta Kepala Polda Metro Jaya dan Kepala Polri bertanggung jawab atas hilangnya empat aktivis Konsorsium Pembaharuan Agraria (KPA) tersebut.

Hal itu diungkapkan Ny Eulis Nurfaidah (istri Usep Setiawan), Ny E Afiah (ibu kandung Mohamad Hafiz Adzam), Ny Siti Khomariah (ibu kandung Anton Sulton), dan Yun Primawan (kakak kandung Idham Kurniawan), di kantor Komisi untuk Orang Hilang dan Korban Tindak Kekerasan (Kontras) Jakarta, Senin (21/8).

Keempat aktivis KPA-Usep Setiawan (28), Idham Kurniawan (23), Mohamad Hafiz Azdam (24), dan Anton Sulton (26)-hilang setelah melakukan aksi di Gedung MPR/DPR, 14 Agustus lalu. Korban sempat diangkut petugas kepolisian. Setelah diturunkan di depan kantor Komisi Pemilihan Umum (KPU) sekitar pukul 19.30, keempat aktivis itu tak diketahui lagi keberadaannya.

Ketua Dewan Pengurus Kontras, Munir, pernah berbicara dengan salah seorang penculik. Pembicaraan itu dilakukan melalui telepon genggam milik Usep Setiawan. "Ketika kami coba kontak melalui nomor handphone, ada orang yang menjawab dan mengatakan, 'iya keempat orang itu kami culik, lalu kamu mau apa?' Akan tetapi, sekarang ini sudah tidak pernah diangkat lagi, sehingga kami hanya bisa menitipkan pesan pada mailbox-nya,"jelas Munir.
 
Kasus kedua
Munir mengungkapkan, hilangnya keempat aktivis KPA itu merupakan kasus orang hilang kedua yang terkait dengan Kepala Polda Metro Jaya Inspektur Jenderal Nurfaizi. Pada kasus pertama, ketika Nurfaizi masih menjabat sebagai Komandan Korps Reserse Polri, dia terlibat dalam pelimpahan keempat aktivis yang diculik Komando Pasukan Khusus (Kopassus) TNI AD yaitu Andi Arief, Nezar Patria, Aan Rusdianto, dan Mugianto.

"Nurfaizi didampingi (Kapuspen ABRI) Abdul Wahab Mokodongan waktu itu menyatakan kepada publik bahwa merekalah yang melakukan penangkapan, bukan Kopassus. Tetapi, pasca-kasus ini dibongkar, Nurfaizi mengawali jabatan dia di Polda, dia mengatakan tidak tahu terhadap soal penghilangan orang tersebut. Dalam posisi ini kami patut mempunyai cukup alasan bahwa keterangan Nurfaizi dalam kasus yang terakhir ini pun punya bobot yang kurang lebih sama dengan sebelumnya," tegas Munir.

Pandangan serupa disampaikan Johnson Panjaitan dari PBHI, yang menjadi organisasai di mana Anton Sulton juga berkiprah. Menurut dia, penghilangan keempat aktivis KPA itu adalah semacam shock therapy terhadap aktivis lainnya, khususnya aktivis di bidang agraria yang akhir-akhir ini gencar melakukan aksi di berbagai daerah.

Sementara di Komnas HAM, Komandan Resor Pengamanan ST MPR kompleks Gedung MPR/DPR Superintendent Setyanto bertemu dengan Sekjen Komnas HAM Asmara Nababan untuk menjelaskan soal hilangnya keempat aktivis KPA itu. Menurut Nababan, penjelasan Setyanto tidak berbeda dengan penjelasan polisi yang sudah ada di media massa, bahwa bawahannya sudah melepaskan keempat aktivis itu di depan kantor KPU. 

Tidak bertanggung jawab
Kepala Polri Jenderal (Pol) Rusdihardjo mengatakan, Polri tidak bertanggung jawab terhadap penculikan empat mahasiswa, namun polisi bertekad akan mencari mereka yang hilang itu. Polda Metro Jaya telah membentuk tim khusus untuk mencari aktivis pembela petani tersebut.

"Yang bilang mereka diculik polisi itu siapa? Kan mereka sudah diantar ke mana mau pergi. Mereka minta turun di situ (depan kantor KPU-Red). (Penculikan) itu kan di luar tanggung jawab kami, kalau kemudian (setelah diturunkan) tidak ada (hilang). Itu kan bukan tanggung jawab kami," kata Rusdihardjo di sela acara Hari Bhakti Polri kepada Bangsa dan Negara, di Pangkalan Brimob, Senin siang.

Menurut Rusdhiharjo, walaupun penculikan itu bukan tanggung jawab kepolisian, namun polisi akan mencari empat mahasiswa yang hilang tersebut. Sebab, setiap laporan orang hilang ke polisi, polisi wajib mencari. "Tapi jangan bicara polisi yang bertanggung jawab. Itu tendensius namanya," katanya.

Secara terpisah, Kepala Sekretaris Dinas Penerangan Polda Metro Jaya Asisten Superintendent Alex Mandalika mengatakan, Polda Metro Jaya telah membentuk tim khusus mencari empat mahasiwa yang hilang itu. Sebab, katanya, merupakan kewajiban polisi mencari orang yang dilaporkan hilang. "Kami sudah mendatangi keluarga masing-masing korban di Bandung," ungkapnya.

Menurut Mandalika, Polda Metro Jaya sangat serius menangani kasus ini karena pihaknya juga ingin tahu kebenaran dari kasus itu. "Kalau mereka sudah ketemu, mereka kami suruh ngomong apa adanya kepada Anda (wartawan-Red)," katanya. (oki/rts/msh/p10)



Isu terkait:


Wilayah terkait:


Aktor Pelaku terkait:

Dilihat : 335 kali

Untitled Document
ARTIKEL TERPOPULER

Dua Tahun Pemerintahan Widodo-Kalla: Minim Prestasi, Gemar Klaim Sepihak Keberhasilan Penegakan Hukum Dan HAM
Hilangnya Wiji Thukul
Penembakan dan Pembunuhan Sewenang – Wenang di Enarotali, Paniai;
Segera Bentuk Tim Independen, Pulihkan Korban dan Masyarakat;

Peringatan Hari HAM Sedunia 10 Desember 2014
HAM hari ini: Siapa yang akan bertanggung jawab?

Surat Terbuka :
"Mendesak Komnas HAM untuk Membentuk Tim Penyelidikan Terkait Dugaan Peristiwa Kejahatan Terhadap Kemanusiaan di Paniai"

Komnas HAM Harus Segera Keluarkan Rekomendasi Hasil Penyelidikan Kasus Pelanggaran HAM Berat Aceh
Pemerintah Indonesia Tidak Pro HAM dan Demokrasi Dengan Kembali Abstain dalam Resolusi PBB Terhadap Korea Utara
Bentrokan TNI Vs Polri: Ancaman Atas Rasa Aman Bagi Masyarakat
Peringatan 66 Tahun Hari HAM Internasional :
Hentikan Penyiksaan dan Penuhi Hak-Hak Korban

Komnas HAM dan Kejaksaan Agung harus Segera Panggil AM. Hendropriyono
Pembebasan Pollycarpus: Negara tidak berdaya terhadap pelaku kejahatan kemanusian
Menanggapi pro dan kontra Pengakuan Prabowo Subianto atas keterlibatannya dalam kasus penculikan aktivis 1997-1998
Surat Terbuka: Desakan kepada Panglima TNI untuk menindak tegas anggota TNI pelaku penyerbuan terhadap petugas Satpam Kramat Jati
Proses Penyelesaian Kasus Penculikan dan Pelanggaran HAM
Mempertanyakan Komitmen Indonesia sebagai Anggota Dewan HAM PBB Periode 2015 – 2018
Surat Terbuka: Desakan kepada Kapolri untuk mengusut Tuntas Praktik Mafia Perdagangan Orang di institusi Polda NTT
Pernyataan Sikap Bersama 16 Tahun Tragedy Semanggi I Presiden, Pilihlah Jaksa Agung Bermental Baja
Hentikan Perampasan Tanah, Intimidasi, Kekerasan dan Kriminalisasi Terhadap Petani Takalar, Sulawesi Selatan
Kedatangan dan Tuntutan Keluarga Tengku Bantaqiyah
Laporan Lanjutan Kerusuhan Sambas
15 tahun Tragedi Semanggi I : Mereka Lupa, Kami Luka
Potret Penanganan Kasus Pelanggaran HAM di Papua Komnas HAM Gagal Menghadirkan Keadilan
Surat : Penolakan Pemberian Gelar Pahlawan Bagi (alm.) Soeharto
Presiden Jokowi; Pilih Jaksa Agung yang Berani Melakukan Penyidikan Kasus Pelanggaran HAM Berat
POLEMIK PENYELESAIAN KASUS PELANGGARAN HAM
English
Media Sosial |        
KABAR TERKINI
Untitled Document
SIARAN PERS
BERITA
OPINI
DATA
KEGIATAN
KAMPANYE
Untitled Document

Copyright © 2015 | www.kontras.org
JL. Kramat II No. 7, Kwitang, Senen | Jakarta Pusat 10420
Tlp: 021-3919097, 3919098 | Fax: 021-3919099 | Email: kontras_98@kontras.org | Webmaster: pemelihara@kontras.org