Untitled Document
Komisi untuk Orang Hilang dan Korban
Tindak Kekerasan
Untitled Document Pencarian detail

IND | ENG
Untitled Document
Untitled Document
   
BERITA
DI ACEH, SELAIN MERAH PUTIH DILARANG

Sumber: KOMPAS | Tgl terbit: Rabu, 16 Agustus 2000

Banda Aceh, Kompas
Pihak kepolisian di Aceh akan menindak siapa saja yang menaikkan bendera selain Merah Putih pada 17 Agustus 2000. "Polri tidak akan segan-segan menindak mereka," kata Kepala Kepolisian Daerah (Kapolda) Aceh, Brigjen Pol Deddy Sumantyawan, Selasa (15/8).

Kepada wartawan seusai upacara gelar pasukan pengaman peringatan HUT RI, Deddy mengatakan sekitar 11.000 anggota TNI dan polisi siap mengamankan Aceh dari gangguan keamanan, khususnya pada peringatan detik-detik Proklamasi 17 Agustus 2000.    

Sementara itu, Koordinator Lembaga Bantuan Hukum (LBH) Banda Aceh, Rufriadi, dan Koordinator Komisi Orang Hilang dan Tindak Kekerasan (Kontras) Aceh, Aguswandi menyatakan apa pun sikap politik rakyat Aceh sehubungan peringatan HUT RI hendaknya jauh dari rasa keterpaksaan. Artinya, jangan ada pihak yang memaksa rakyat untuk mengibarkan atau tidak bendera Merah Putih tersebut.    

Dalam pernyataan bersama mereka hari Selasa, keduanya mengimbau semua pihak tidak memprovokasi rakyat sehubungan peringatan HUT Kemerdekaan RI. "Misalnya kalimat yang disebarkan melalui selebaran yang menyebutkan kalau tak mengibarkan Merah Putih dianggap tak setia pada Republik Indonesia. Ini bisa meresahkan, karena kondisi Aceh hingga kini masih belum stabil," kata Rufriadi.

Sebelumnya Penjabat Gubernur Aceh, Ramli Ridwan dan unsur Muspida lainnya menyerukan seluruh lapisan masyarakat untuk mengibarkan bendera pada 17 Agustus.

Namun, menurut Ramli, bila kondisi setempat tak memungkinkan, rakyat boleh tidak mengibarkan bendera itu. Pihak Gerakan Aceh Merdeka (GAM) telah pula mengeluarkan pernyataan tidak melarang rakyat untuk mengibarkan Merah Putih pada HUT Kemerdekaan RI.     "Terserah rakyat, tapi mereka jangan dipaksa," kata Teungku Nashiruddin bin Ahmed, Ketua Delegasi GAM pada Komite Bersama Modalitas Keamanan yang dibentuk berdasarkan Kesepakatan Swiss 12 Mei
lalu.

Banda Aceh, ibu kota Propinsi Aceh hingga Selasa masih sepi dari umbul-umbul atau bangunan gapura yang biasanya dibuat masyarakat untuk menyambut HUT Kemerdekaan RI. Kendaraan bermotor di jalan raya juga belum menggunakan Merah Putih. (nj)


Isu terkait:


Wilayah terkait:


Aktor Pelaku terkait:

Dilihat : 371 kali

Untitled Document
ARTIKEL TERPOPULER

Dua Tahun Pemerintahan Widodo-Kalla: Minim Prestasi, Gemar Klaim Sepihak Keberhasilan Penegakan Hukum Dan HAM
Hilangnya Wiji Thukul
Penembakan dan Pembunuhan Sewenang – Wenang di Enarotali, Paniai;
Segera Bentuk Tim Independen, Pulihkan Korban dan Masyarakat;

Peringatan Hari HAM Sedunia 10 Desember 2014
HAM hari ini: Siapa yang akan bertanggung jawab?

Surat Terbuka :
"Mendesak Komnas HAM untuk Membentuk Tim Penyelidikan Terkait Dugaan Peristiwa Kejahatan Terhadap Kemanusiaan di Paniai"

Pemerintah Indonesia Tidak Pro HAM dan Demokrasi Dengan Kembali Abstain dalam Resolusi PBB Terhadap Korea Utara
Komnas HAM Harus Segera Keluarkan Rekomendasi Hasil Penyelidikan Kasus Pelanggaran HAM Berat Aceh
Bentrokan TNI Vs Polri: Ancaman Atas Rasa Aman Bagi Masyarakat
Peringatan 66 Tahun Hari HAM Internasional :
Hentikan Penyiksaan dan Penuhi Hak-Hak Korban

Komnas HAM dan Kejaksaan Agung harus Segera Panggil AM. Hendropriyono
Pembebasan Pollycarpus: Negara tidak berdaya terhadap pelaku kejahatan kemanusian
Menanggapi pro dan kontra Pengakuan Prabowo Subianto atas keterlibatannya dalam kasus penculikan aktivis 1997-1998
Surat Terbuka: Desakan kepada Panglima TNI untuk menindak tegas anggota TNI pelaku penyerbuan terhadap petugas Satpam Kramat Jati
Proses Penyelesaian Kasus Penculikan dan Pelanggaran HAM
Mempertanyakan Komitmen Indonesia sebagai Anggota Dewan HAM PBB Periode 2015 – 2018
Surat Terbuka: Desakan kepada Kapolri untuk mengusut Tuntas Praktik Mafia Perdagangan Orang di institusi Polda NTT
Pernyataan Sikap Bersama 16 Tahun Tragedy Semanggi I Presiden, Pilihlah Jaksa Agung Bermental Baja
Hentikan Perampasan Tanah, Intimidasi, Kekerasan dan Kriminalisasi Terhadap Petani Takalar, Sulawesi Selatan
Kedatangan dan Tuntutan Keluarga Tengku Bantaqiyah
Laporan Lanjutan Kerusuhan Sambas
15 tahun Tragedi Semanggi I : Mereka Lupa, Kami Luka
Surat : Penolakan Pemberian Gelar Pahlawan Bagi (alm.) Soeharto
Potret Penanganan Kasus Pelanggaran HAM di Papua Komnas HAM Gagal Menghadirkan Keadilan
Presiden Jokowi; Pilih Jaksa Agung yang Berani Melakukan Penyidikan Kasus Pelanggaran HAM Berat
POLEMIK PENYELESAIAN KASUS PELANGGARAN HAM
English
Media Sosial |        
KABAR TERKINI
Untitled Document
SIARAN PERS
BERITA
OPINI
DATA
KEGIATAN
KAMPANYE
Untitled Document

Copyright © 2015 | www.kontras.org
JL. Kramat II No. 7, Kwitang, Senen | Jakarta Pusat 10420
Tlp: 021-3919097, 3919098 | Fax: 021-3919099 | Email: kontras_98@kontras.org | Webmaster: pemelihara@kontras.org