Untitled Document
Komisi untuk Orang Hilang dan Korban
Tindak Kekerasan
Untitled Document Pencarian detail

IND | ENG
Untitled Document
Untitled Document
   
BERITA
Soal Penggalian Korban Priok : JAKSA DAN POLISI AKAN MENDAMPINGI

Sumber: KOMPAS | Tgl terbit: Sabtu, 12 Agustus 2000

Jakarta, Kompas
Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (Komnas HAM) tidak mempunyai wewenang untuk membongkar kuburan para korban peristiwa Tanjungpriok, karena wewenang itu ada di tangan penyidik. Oleh karena itu, dalam penggalian kuburan korban Priok, Komnas HAM akan didampingi jaksa dan juga polisi sebagai penyidik. Selain itu, nantinya juga akan didampingi dokter untuk melakukan pemeriksaan (visum et repertum) proyustisia.

Demikian dikatakan Koesparmono Irsan, koordinator Tim Komnas HAM untuk melengkapi hasil temuan Komisi Penyelidikan dan Pemeriksaan Pelanggaran HAM Kasus Tanjungpriok (KP3T), di Jakarta, Jumat (11/8).

"Komnas HAM itu bukan penyidik tetapi penyelidik, jadi kami tidak berwenang (membongkar kuburan korban Priok). Oleh karena itu kami mohon didampingi jaksa dan polisi waktu menggali nanti. Persyaratan lain seperti surat dari ahli waris sudah ada. Ini tiba-tiba harus ada izin Gubernur, ini sudah kita ajukan," kata Koesparmono Irsan usai bertemu Jaksa Agung Marzuki Darusman di kantor Kejaksaan Agung, Jakarta.

Kemarin Komnas HAM bersama Komisi untuk Orang Hilang dan Korban Tindak Kekerasan (Kontras)-dipimpin Munir, dan keluarga Korban Priok yang diwakili Muchtar Beni Biki-menemui Jaksa Agung untuk membicarakan langkah kejaksaan dalam menangani kasus ini. Mereka juga memberikan data
terbaru guna mengusut kasus Priok.

Munir menjelaskan, Kontras menyampaikan data terbaru yang merupakan hasil penyelidikan yang dilakukan Kontras, kepada Jaksa Agung. "Misalnya identifikasi yang dikaburkan, antara orang yang dihilangkan dari kasus Priok dan mereka yang diduga terbunuh. Juga soal pernyataan-pernyataan, misalnya pernyataan (mantan) Presiden Soeharto dalam satu pertemuan di Kalimantan, yang menyatakan akan melakukan tindakan represi apa pun, kalau perlu menghilangkan orang
bagi mereka yang melawan asas tunggal," jelas Munir.
 
Diubah
Dalam hal penanganan kasus Priok tersebut, Kontras mengusulkan agar standar penyelidikan Komnas HAM diubah dan disesuaikan dengan kaidah-kaidah resmi HAM yang berlaku universal. Juga diusulkan adanya kerja sama antara Kejagung dan Komnas HAM dalam proses penyelidikan. Ini berkaitan erat dengan keabsahan pengambilan alat bukti karena dikhawatirkan nantinya pengadilan akan mempersoalkan jika itu dilaku-kan oleh penyelidik. Selain itu juga soal rehabilitasi para korban Priok yang sampai sekarang masih menghadapi diskriminasi.

"Dari pertemuan tadi disepakati adanya kerja sama kejaksaan dan Komnas HAM maupun Kontras secara reguler untuk proses penyelidikannya. Artinya, kita mendukung dan akan ada pertemuan-pertemuan untuk saling memberi masukan dan kritik terhadap proses ini. Sementara soal penggalian, sementara disepakati di dua tempat yang akan dilakukan setelah tanggal 17 Agustus ini. Sedangkan yang lain nanti akan diindentifikasi," kata Munir.

Selain masalah Priok, kepada Jaksa Agung Kontras juga mengemukakan soal hilangnya aktivis HAM, Jafar Siddig Hamzah. Koordinator International Forum for Aceh (IFA) ini diperkirakan hilang sejak tanggal 6 Agustus 2000. Menurut Kontras, hilangnya Jafar Siddig Hamzah bukan kasus biasa, tetapi mengandung unsur politik yang sangat tinggi. Selain itu juga berkaitan erat dengan kerja-kerja kemanusiaan yang dilakukan oleh Jafar dalam upaya mencari penyelesaian terhadap persoalan Aceh.

"Soal Jafar Siddiq, kami menyampaikan perlu ada perhatian khusus dari pihak Kejagung dan Komnas HAM untuk melakukan penyelidikan, karena hilangnya ini kita lihat sebagai kasus yang sangat serius. Saya menduga dari aktivitasnya, ada kegiatan-kegiatan Jafar di bidang hak asasi yang tampaknya menimbulkan resisten di pihak lain," kata Munir. Mencermati apa yang terjadi pada Jafar, Kontras menduga, ini dilakukan oleh militer. (ika)



Isu terkait:


Wilayah terkait:


Aktor Pelaku terkait:

Dilihat : 313 kali

Untitled Document
ARTIKEL TERPOPULER

Dua Tahun Pemerintahan Widodo-Kalla: Minim Prestasi, Gemar Klaim Sepihak Keberhasilan Penegakan Hukum Dan HAM
Hilangnya Wiji Thukul
Penembakan dan Pembunuhan Sewenang – Wenang di Enarotali, Paniai;
Segera Bentuk Tim Independen, Pulihkan Korban dan Masyarakat;

Peringatan Hari HAM Sedunia 10 Desember 2014
HAM hari ini: Siapa yang akan bertanggung jawab?

Surat Terbuka :
"Mendesak Komnas HAM untuk Membentuk Tim Penyelidikan Terkait Dugaan Peristiwa Kejahatan Terhadap Kemanusiaan di Paniai"

Komnas HAM Harus Segera Keluarkan Rekomendasi Hasil Penyelidikan Kasus Pelanggaran HAM Berat Aceh
Pemerintah Indonesia Tidak Pro HAM dan Demokrasi Dengan Kembali Abstain dalam Resolusi PBB Terhadap Korea Utara
Bentrokan TNI Vs Polri: Ancaman Atas Rasa Aman Bagi Masyarakat
Peringatan 66 Tahun Hari HAM Internasional :
Hentikan Penyiksaan dan Penuhi Hak-Hak Korban

Komnas HAM dan Kejaksaan Agung harus Segera Panggil AM. Hendropriyono
Pembebasan Pollycarpus: Negara tidak berdaya terhadap pelaku kejahatan kemanusian
Surat Terbuka: Desakan kepada Panglima TNI untuk menindak tegas anggota TNI pelaku penyerbuan terhadap petugas Satpam Kramat Jati
Menanggapi pro dan kontra Pengakuan Prabowo Subianto atas keterlibatannya dalam kasus penculikan aktivis 1997-1998
Proses Penyelesaian Kasus Penculikan dan Pelanggaran HAM
Mempertanyakan Komitmen Indonesia sebagai Anggota Dewan HAM PBB Periode 2015 – 2018
Surat Terbuka: Desakan kepada Kapolri untuk mengusut Tuntas Praktik Mafia Perdagangan Orang di institusi Polda NTT
Pernyataan Sikap Bersama 16 Tahun Tragedy Semanggi I Presiden, Pilihlah Jaksa Agung Bermental Baja
Hentikan Perampasan Tanah, Intimidasi, Kekerasan dan Kriminalisasi Terhadap Petani Takalar, Sulawesi Selatan
Kedatangan dan Tuntutan Keluarga Tengku Bantaqiyah
Laporan Lanjutan Kerusuhan Sambas
15 tahun Tragedi Semanggi I : Mereka Lupa, Kami Luka
Potret Penanganan Kasus Pelanggaran HAM di Papua Komnas HAM Gagal Menghadirkan Keadilan
Surat : Penolakan Pemberian Gelar Pahlawan Bagi (alm.) Soeharto
Presiden Jokowi; Pilih Jaksa Agung yang Berani Melakukan Penyidikan Kasus Pelanggaran HAM Berat
POLEMIK PENYELESAIAN KASUS PELANGGARAN HAM
English
Media Sosial |        
KABAR TERKINI
Untitled Document
SIARAN PERS
BERITA
OPINI
DATA
KEGIATAN
KAMPANYE
Untitled Document

Copyright © 2015 | www.kontras.org
JL. Kramat II No. 7, Kwitang, Senen | Jakarta Pusat 10420
Tlp: 021-3919097, 3919098 | Fax: 021-3919099 | Email: kontras_98@kontras.org | Webmaster: pemelihara@kontras.org