Untitled Document
Komisi untuk Orang Hilang dan Korban
Tindak Kekerasan
Untitled Document Pencarian detail

IND | ENG
Untitled Document
Untitled Document
   
BERITA
IMAM PRASODJO: MPR TAK PEKA TERHADAP PENDERITAAN RAKYAT

Sumber: KOMPAS | Tgl terbit: Jumat, 11 Agustus 2000

Jakarta, Kompas
Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR) kurang sensitif terhadap penderitaan rakyat yang menjadi korban bencana sosial di sejumlah wilayah Indonesia. MPR dalam Sidang Tahunan hanya menyibukkan diri dengan masalah perebutan kekuasaan dan tidak mengagendakan secara khusus pembicaraan tentang pengungsi di berbagai daerah Indonesia yang saat ini jumlahnya mencapai ratusan ribu orang.

"Betapa kriminalnya kita bila masalah yang menyangkut nasib ratusan ribu orang di dalam kamp-kamp pengungsi yang mengalami trauma tidak menjadi agenda dalam Sidang Tahunan MPR," kata Sosiolog Universitas Indonesia Imam Prasodjo kepada Kompas di Jakarta, Kamis (10/8).
   
Imam mengemukakan, penanganan ratusan ribu pengungsi dan korban bencana sosial di berbagai wilayah Indonesia tidak bisa ditangani dalam panitia ad hoc. MPR, kata Imam, perlu mengeluarkan Ketetapan (Tap) tersendiri untuk mengatasi masalah ini. Dalam pembentukan kabinet, perlu ada menteri tersendiri atau minimal deputi menteri yang khusus menangani masalah pengungsi dan korban bencana sosial yang tengah terjadi daripada dibentuk sebuah kementerian yang
menangani masalah kemasyarakatan secara umum.

Menurut Imam, masalah pengungsi, rehabilitasi kerusakan fisik, dan pemulihan trauma korban-korban bencana sosial tidak bisa diselesaikan dalam waktu singkat. Penanganannya mungkin tidak akan selesai dalam jangka waktu tiga tahun tetapi membutuhkan waktu yang cukup lama. Karena itu, dibutuhkan alokasi anggaran yang jelas dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) khusus untuk menangani masalah ini.

Penanganan secara khusus terhadap para pengungsi dan korban bencana sosial yang terjadi di Maluku dan sejumlah wilayah Indonesia lainnya, menurut dia, akan menjadi perekat solidaritas emosional sesama anggota bangsa. "Indikasi solidaritas emosional itu adalah kepedulian terhadap mereka yang mengalami penderitaan di Maluku, Aceh, dan lain-lainnya," kata Imam.

Ia menyayangkan tidak adanya pembicaraan khusus di parlemen maupun MPR terhadap masalah ini. Padahal di Amerika Serikat, seorang yang dihukum cambuk di luar negeri akibat pelanggaran disiplin pun menjadi perdebatan sengit. "Karena itu MPR harus mengagendakan secara khusus masalah ini. Bila tidak ini akan menjadi skandal kemanusiaan," kata Imam.

Minta perlindungan
Sementara itu, Ketua Dewan Pengurus Komisi untuk Orang Hilang dan Korban Tindak Kekerasan (Kontras) Munir sekembali dari Dili mengemukakan bahwa saat ini ada sekitar 500 pengungsi Maluku yang minta perlindungan ke Timtim. Kedatangan mereka hampir menimbulkan kesalahpahaman karena dicurigai sebagai milisi karena membawa bendera In-donesia. Namun, akhirnya mereka diterima oleh warga Timtim dan mendapatkan perlindungan dari polisi sipil UNTAET. Mereka bahkan ditawari untuk menjadi warga negara Timtim.

"Kejadian ini sangat memalukan karena mencerminkan ketidakmampuan kita menangani soal pengungsi warga kita sendiri," jelas Munir sambil menambahkan bahwa rombongan terakhir yang mendarat di Dili, tepatnya di depan hotel terapung Olympic, tiba hari Selasa, dengan jumlah sekitar 60 orang. (wis/oki)



Isu terkait:


Wilayah terkait:


Aktor Pelaku terkait:

Dilihat : 319 kali

Untitled Document
ARTIKEL TERPOPULER

Dua Tahun Pemerintahan Widodo-Kalla: Minim Prestasi, Gemar Klaim Sepihak Keberhasilan Penegakan Hukum Dan HAM
Hilangnya Wiji Thukul
Penembakan dan Pembunuhan Sewenang – Wenang di Enarotali, Paniai;
Segera Bentuk Tim Independen, Pulihkan Korban dan Masyarakat;

Peringatan Hari HAM Sedunia 10 Desember 2014
HAM hari ini: Siapa yang akan bertanggung jawab?

Surat Terbuka :
"Mendesak Komnas HAM untuk Membentuk Tim Penyelidikan Terkait Dugaan Peristiwa Kejahatan Terhadap Kemanusiaan di Paniai"

Komnas HAM Harus Segera Keluarkan Rekomendasi Hasil Penyelidikan Kasus Pelanggaran HAM Berat Aceh
Pemerintah Indonesia Tidak Pro HAM dan Demokrasi Dengan Kembali Abstain dalam Resolusi PBB Terhadap Korea Utara
Bentrokan TNI Vs Polri: Ancaman Atas Rasa Aman Bagi Masyarakat
Peringatan 66 Tahun Hari HAM Internasional :
Hentikan Penyiksaan dan Penuhi Hak-Hak Korban

Komnas HAM dan Kejaksaan Agung harus Segera Panggil AM. Hendropriyono
Pembebasan Pollycarpus: Negara tidak berdaya terhadap pelaku kejahatan kemanusian
Surat Terbuka: Desakan kepada Panglima TNI untuk menindak tegas anggota TNI pelaku penyerbuan terhadap petugas Satpam Kramat Jati
Menanggapi pro dan kontra Pengakuan Prabowo Subianto atas keterlibatannya dalam kasus penculikan aktivis 1997-1998
Proses Penyelesaian Kasus Penculikan dan Pelanggaran HAM
Mempertanyakan Komitmen Indonesia sebagai Anggota Dewan HAM PBB Periode 2015 – 2018
Surat Terbuka: Desakan kepada Kapolri untuk mengusut Tuntas Praktik Mafia Perdagangan Orang di institusi Polda NTT
Pernyataan Sikap Bersama 16 Tahun Tragedy Semanggi I Presiden, Pilihlah Jaksa Agung Bermental Baja
Hentikan Perampasan Tanah, Intimidasi, Kekerasan dan Kriminalisasi Terhadap Petani Takalar, Sulawesi Selatan
Kedatangan dan Tuntutan Keluarga Tengku Bantaqiyah
Laporan Lanjutan Kerusuhan Sambas
15 tahun Tragedi Semanggi I : Mereka Lupa, Kami Luka
Potret Penanganan Kasus Pelanggaran HAM di Papua Komnas HAM Gagal Menghadirkan Keadilan
Surat : Penolakan Pemberian Gelar Pahlawan Bagi (alm.) Soeharto
Presiden Jokowi; Pilih Jaksa Agung yang Berani Melakukan Penyidikan Kasus Pelanggaran HAM Berat
POLEMIK PENYELESAIAN KASUS PELANGGARAN HAM
English
Media Sosial |        
KABAR TERKINI
Untitled Document
SIARAN PERS
BERITA
OPINI
DATA
KEGIATAN
KAMPANYE
Untitled Document

Copyright © 2015 | www.kontras.org
JL. Kramat II No. 7, Kwitang, Senen | Jakarta Pusat 10420
Tlp: 021-3919097, 3919098 | Fax: 021-3919099 | Email: kontras_98@kontras.org | Webmaster: pemelihara@kontras.org