Untitled Document
Komisi untuk Orang Hilang dan Korban
Tindak Kekerasan
Untitled Document Pencarian detail

IND | ENG
Untitled Document
Untitled Document
   
BERITA
Kontras Sambut Baik Pemerintah Teken Konvensi Orang Hilang

Sumber: rakyatmerdeka.co.id | Tgl terbit: Rabu, 29 September 2010

RMOL. Keputusan pemerintah menandatangi International Convention for the Protection of All Persons from Enforced Disappearance atau Konvensi Internasional untuk Perlindungan Semua Orang dari Penghilangan Paksa mendapat apresiasi.

Komisi Untuk Orang Hilang dan Korban Tindak Kekerasan (Kontras) menyebut penandatangan yang dilakukan oleh Menteri Luar Negeri Marty Natalegawa pada Senin lalu di New York Amerika Serikat itu sebagai sebuah langah maju setelah tepat pada setahun sebelumnya, 28 September, DPR melalui Panitia Khusus tentang Orang Hilang mendesak pemerintah untuk meratifikasi hal tersebut.

Demikian dikatakan Ketua Dewan Pengurus Kontras Usman Hamid saat dihubungi Rakyat Merdeka Online sesaat lalu (Rabu, 29/9).

Setelah penandatangan konvenan ini, Usman berharap DPR segera menyetujuinya untuk segera diratifikasi setelah diajukan oleh pemerintah dalam bentuk rancangan undang undang. Apalagi, hal itu merupakan permintaan DPR sendiri. Dia berharap Indonesia menjadi negara yang ke-20 dalam meratifikasi konvensi itu. Karena sejauh ini sudah ada 19 negara yang meratifikasi.

"Ini sangat diperlukan untuk memastikan bahwa setiap orang di Indonesia tidak bisa dihilangkan secara paksa lagi seperti di masa lalu. Dan keluarga korban juga punya hak untuk mengetahui kejelasan nasib dan keberadaan keluarganya untuk dimakamkan secara hormat. Itu kewajiban negara," tegasnya.

Usman mengingatkan ada empat rekomendasi dari Pansus orang hilang pada tahun lalu. Pemerintah sendiri baru akan melaksanakan poin yang keempat yaitu meratifikasi konvensi Internasional untuk Perlindungan Semua Orang dari Penghilangan Paksa.

Dari itu, ia berharap pemerintah segera menindaklanjuti tiga rekomendasi lainnya. Yaitu, pemerintah membentuk pengadilan HAM Ad hoc, pemerintah serta instansi pemerintah yang terkait untuk segera melakukan pencarian terhadap 13 aktivis 1997/1998 yang masih hilang, dan meminta pemerintah merehabilitasi dan memberikan kompensasi kepada keluarga korban yang hilang. [zul]



Kasus terkait Tragedi Mei 1998;:


Isu terkait:


Dilihat : 202 kali

Untitled Document
ARTIKEL TERPOPULER

Dua Tahun Pemerintahan Widodo-Kalla: Minim Prestasi, Gemar Klaim Sepihak Keberhasilan Penegakan Hukum Dan HAM
Hilangnya Wiji Thukul
Penembakan dan Pembunuhan Sewenang – Wenang di Enarotali, Paniai;
Segera Bentuk Tim Independen, Pulihkan Korban dan Masyarakat;

Peringatan Hari HAM Sedunia 10 Desember 2014
HAM hari ini: Siapa yang akan bertanggung jawab?

Surat Terbuka :
"Mendesak Komnas HAM untuk Membentuk Tim Penyelidikan Terkait Dugaan Peristiwa Kejahatan Terhadap Kemanusiaan di Paniai"

Komnas HAM Harus Segera Keluarkan Rekomendasi Hasil Penyelidikan Kasus Pelanggaran HAM Berat Aceh
Pemerintah Indonesia Tidak Pro HAM dan Demokrasi Dengan Kembali Abstain dalam Resolusi PBB Terhadap Korea Utara
Bentrokan TNI Vs Polri: Ancaman Atas Rasa Aman Bagi Masyarakat
Peringatan 66 Tahun Hari HAM Internasional :
Hentikan Penyiksaan dan Penuhi Hak-Hak Korban

Komnas HAM dan Kejaksaan Agung harus Segera Panggil AM. Hendropriyono
Pembebasan Pollycarpus: Negara tidak berdaya terhadap pelaku kejahatan kemanusian
Surat Terbuka: Desakan kepada Panglima TNI untuk menindak tegas anggota TNI pelaku penyerbuan terhadap petugas Satpam Kramat Jati
Menanggapi pro dan kontra Pengakuan Prabowo Subianto atas keterlibatannya dalam kasus penculikan aktivis 1997-1998
Proses Penyelesaian Kasus Penculikan dan Pelanggaran HAM
Mempertanyakan Komitmen Indonesia sebagai Anggota Dewan HAM PBB Periode 2015 – 2018
Surat Terbuka: Desakan kepada Kapolri untuk mengusut Tuntas Praktik Mafia Perdagangan Orang di institusi Polda NTT
Pernyataan Sikap Bersama 16 Tahun Tragedy Semanggi I Presiden, Pilihlah Jaksa Agung Bermental Baja
Hentikan Perampasan Tanah, Intimidasi, Kekerasan dan Kriminalisasi Terhadap Petani Takalar, Sulawesi Selatan
Kedatangan dan Tuntutan Keluarga Tengku Bantaqiyah
Laporan Lanjutan Kerusuhan Sambas
15 tahun Tragedi Semanggi I : Mereka Lupa, Kami Luka
Potret Penanganan Kasus Pelanggaran HAM di Papua Komnas HAM Gagal Menghadirkan Keadilan
Surat : Penolakan Pemberian Gelar Pahlawan Bagi (alm.) Soeharto
Presiden Jokowi; Pilih Jaksa Agung yang Berani Melakukan Penyidikan Kasus Pelanggaran HAM Berat
POLEMIK PENYELESAIAN KASUS PELANGGARAN HAM
English
Media Sosial |        
KABAR TERKINI
Untitled Document
SIARAN PERS
BERITA
OPINI
DATA
KEGIATAN
KAMPANYE
Untitled Document

Copyright © 2015 | www.kontras.org
JL. Kramat II No. 7, Kwitang, Senen | Jakarta Pusat 10420
Tlp: 021-3919097, 3919098 | Fax: 021-3919099 | Email: kontras_98@kontras.org | Webmaster: pemelihara@kontras.org