Untitled Document
Komisi untuk Orang Hilang dan Korban
Tindak Kekerasan
Untitled Document Pencarian detail

IND | ENG
Untitled Document
Untitled Document
   
BERITA
Kontras Berharap DPR Setujui Ratifikasi Anti Penghilangan Paksa

Sumber: detiknews.com | Tgl terbit: Rabu, 29 September 2010
Indra Subagja - detikNews
Jakarta - Komisi untuk Orang Hilang dan Korban Tindak Kekerasan (Kontras) berharap DPR segera menyetujui ratifikasi Konvensi Anti Penghilangan Paksa (KAPP). Hal ini menyusul langkah Menlu Marty Natalegawa yang kini tengah berada di AS dalam rangka menandatangani konvensi tersebut.

"Kami berharap langkah ini diikuti ratifikasi segera melalui persetujuan DPR. Ini adalah tindak lanjut proses panjang kampanyenya korban dan keluarga korban orang hilang," terang Ketua Dewan Pembina Kontras, Usman Hamid, pada detikcom, Rabu (29/9/2010).

Dia menjelaskan, ratifikasi ini juga adalah pemenuhan janji mantan Menkum HAM Hamid Awaluddin yang berpidato di depan Dewan HAM PBB pada 2006 bahwa Indonesia berkomitmen terhadap perlindungan semua orang dari penghilangan secara paksa.

Berbagai dukungan datang dari kalangan masyarakat sipil dalam dan luar negeri, khususnya dari Amerika Latin dan Asia yang dalam 5 tahun terakhir selalu berkunjung ke Indonesia untuk bersama-sama mengusahakan agar RI meratifikasi konvensi tersebut, melalui rangkaian pertemuan dengan Kemenkum HAM, Kemlu, serta staf serta penasihat presiden hingga Komisi III dan Komisi I DPR.

"Kami harap DPR setujui segera RUU Ratifikasi. Agar RI menjadi negara ke-20 yang meratifikasi konvensi dan membuat konvensi ini berlaku secara hukum, entry into force. Kita juga berharap Presiden dan DPR membuat kebijakan konkret mencari kejelasan nasib aktivis yang masih hilang dan mengupayakan keadilan bagi korban," terangnya.

Kontras juga mengapreasi peran Menkum Patrialis Akbar yang selama ini bersikap terbuka bagi ratifikasi KAPP. "Sekarang tinggal menunggu langkah DPR," tutupnya.

Menlu Marty meneken International Convention for the Protection of All Persons from Enforced Disappearance (Konvensi Internasional untuk Perlindungan Semua Orang dari Penghilangan Paksa)  pada Senin 27 September 2010.

Arti penting Konvensi tersebut bagi Indonesia di antaranya adalah sebagai berikut:

Sistem hukum pidana nasional selama ini hanya bertumpu pada Pasal 333 KUHP dan Pasal 9 huruf I Undang-Undang no. 26/2000 tentang Pengadilan HAM. Penandatanganan Konvensi tersebut dapat memperkuat landasan normatif di tingkat nasional.

Konvensi tersebut juga dapat digunakan sebagai dasar untuk melakukan kerjasama hukum (khususnya melalui ekstradisi dan mutual legal assistance);

Disamping itu, Konvensi tersebut juga secara khusus memberi perhatian pada hak-hak dan perlindungan korban. Keikutsertaan Indonesia sebagai negara pihak pada Konvensi tersebut juga akan menghilangkan legal remedies yang lebih memadai bagi korban penghilangan secara paksa.

Selain itu, Konvensi tersebut juga bertujuan untuk mencegah terjadinya perbuatan eksekusi ekstra yudisial (extra judicial killings) yang dapat dilakukan oleh aparat negara baik dalam keadaan darurat ataupun dalam kondisi damai.

Konvensi ini berlaku non-retroaktif. Sebagai catatan, hingga saat ini Konvensi tersebut belum berlaku secara efektif (entry into force). Hal ini dikarenakan Konvensi mensyaratkan ratifikasi 20 negara terlebih dahulu sebelum berlaku efektif.

Data terakhir menunjukkan 83 negara telah menandatangani dan 19 di antaranya telah meratifikasi. Dari ke-19 negara tersebut, 9 negara berasal dari Amerika Latin, 4 negara Eropa, 4 negara Afrika dan 2 negara dari Asia, yaitu Jepang dan Kazakhstan.

(ndr/nrl)


Isu terkait:


Wilayah terkait:


Dilihat : 336 kali

Untitled Document
ARTIKEL TERPOPULER

Dua Tahun Pemerintahan Widodo-Kalla: Minim Prestasi, Gemar Klaim Sepihak Keberhasilan Penegakan Hukum Dan HAM
Hilangnya Wiji Thukul
Penembakan dan Pembunuhan Sewenang – Wenang di Enarotali, Paniai;
Segera Bentuk Tim Independen, Pulihkan Korban dan Masyarakat;

Peringatan Hari HAM Sedunia 10 Desember 2014
HAM hari ini: Siapa yang akan bertanggung jawab?

Surat Terbuka :
"Mendesak Komnas HAM untuk Membentuk Tim Penyelidikan Terkait Dugaan Peristiwa Kejahatan Terhadap Kemanusiaan di Paniai"

Komnas HAM Harus Segera Keluarkan Rekomendasi Hasil Penyelidikan Kasus Pelanggaran HAM Berat Aceh
Pemerintah Indonesia Tidak Pro HAM dan Demokrasi Dengan Kembali Abstain dalam Resolusi PBB Terhadap Korea Utara
Bentrokan TNI Vs Polri: Ancaman Atas Rasa Aman Bagi Masyarakat
Peringatan 66 Tahun Hari HAM Internasional :
Hentikan Penyiksaan dan Penuhi Hak-Hak Korban

Komnas HAM dan Kejaksaan Agung harus Segera Panggil AM. Hendropriyono
Pembebasan Pollycarpus: Negara tidak berdaya terhadap pelaku kejahatan kemanusian
Surat Terbuka: Desakan kepada Panglima TNI untuk menindak tegas anggota TNI pelaku penyerbuan terhadap petugas Satpam Kramat Jati
Menanggapi pro dan kontra Pengakuan Prabowo Subianto atas keterlibatannya dalam kasus penculikan aktivis 1997-1998
Proses Penyelesaian Kasus Penculikan dan Pelanggaran HAM
Mempertanyakan Komitmen Indonesia sebagai Anggota Dewan HAM PBB Periode 2015 – 2018
Surat Terbuka: Desakan kepada Kapolri untuk mengusut Tuntas Praktik Mafia Perdagangan Orang di institusi Polda NTT
Pernyataan Sikap Bersama 16 Tahun Tragedy Semanggi I Presiden, Pilihlah Jaksa Agung Bermental Baja
Hentikan Perampasan Tanah, Intimidasi, Kekerasan dan Kriminalisasi Terhadap Petani Takalar, Sulawesi Selatan
Kedatangan dan Tuntutan Keluarga Tengku Bantaqiyah
Laporan Lanjutan Kerusuhan Sambas
15 tahun Tragedi Semanggi I : Mereka Lupa, Kami Luka
Potret Penanganan Kasus Pelanggaran HAM di Papua Komnas HAM Gagal Menghadirkan Keadilan
Surat : Penolakan Pemberian Gelar Pahlawan Bagi (alm.) Soeharto
Presiden Jokowi; Pilih Jaksa Agung yang Berani Melakukan Penyidikan Kasus Pelanggaran HAM Berat
POLEMIK PENYELESAIAN KASUS PELANGGARAN HAM
English
Media Sosial |        
KABAR TERKINI
Untitled Document
SIARAN PERS
BERITA
OPINI
DATA
KEGIATAN
KAMPANYE
Untitled Document

Copyright © 2015 | www.kontras.org
JL. Kramat II No. 7, Kwitang, Senen | Jakarta Pusat 10420
Tlp: 021-3919097, 3919098 | Fax: 021-3919099 | Email: kontras_98@kontras.org | Webmaster: pemelihara@kontras.org