Untitled Document
Komisi untuk Orang Hilang dan Korban
Tindak Kekerasan
Untitled Document Pencarian detail

IND | ENG
Untitled Document
Untitled Document
   
BERITA
GARA-GARA 0,32 GRAM SHABU, WARGA INDONESIA DITAHAN DI MANILA

Sumber: KOMPAS | Tgl terbit: Jumat, 21 Juli 2000

Manila, Kompas
Pandu Yuda Winata (42) telah mendekam di tahanan polisi Manila selama delapan bulan. Meski Pengadilan Negeri Pasay City telah memutuskan bebas sementara sejak 16 Juli, sampai Kamis (20/7) Pandu masih mendekam di tahanan Camp Crame atau Markas Besar Kepolisian Filipina.

Pengusaha Warga Negara Indonesia (WNI) yang paspornya diterbitkan oleh Kantor Imigrasi Bogor, Jawa Barat, 6 Maret 1997 itu ditangkap polisi K-9 (unit reserse narkotika) Filipina di Bandara Ninoy Aquino ketika mendarat dari Sambuanga, Mindanao. "Polisi menemukan 0,32 gram shabu dari dalam tas Pandu," kata Duta Besar RI untuk Filipina Soeratmin kepada pers, termasuk wartawan Kompas M Suprihadi, di Manila, Kamis (20/7).

Menurut Soeratmin, pada saat penangkapannya tahun lalu Pandu disebut-sebut sebagai anggota kelompok teroris dari Timur Tengah yang berkewarganegaraan Indonesia. Sebab, selain shabu polisi juga menemukan lima paspor atas nama orang lain. Kepada polisi Pandu mengaku paspor tersebut milik teman-temannya yang akan dicarikan pekerjaan di Malaysia.

Nama Pandu pun disebut-sebut sebagai salah satu orang hilang yang namanya tercantum sebagai salah satu orang hilang yang dilaporkan ke Komisi untuk Orang Hilang dan Korban Tindak Kekerasan (Kontras). Namun, menurut Pandu ia sudah biasa bepergian selama berbulan-bulan dan tidak pernah ada persoalan. Kepada petugas Kedutaan Besar RI yang berusaha membantunya selama dalam proses pengadilan pun Pandu terkesan menutup-nutupi identitasnya. Ia bahkan tidak mau menyebutkan di mana alamat istri dan keluarganya karena tidak ingin mereka mengetahui kasus yang menimpa dirinya.

Pihak Kedubes pun sudah pula menghubungi Kontras dan mempertemukan dengan Pandu di tahanan polisi. Sejauh ini, Kontras telah membenarkan bahwa Pandu Yuda Winata adalah benar orang yang termasuk dalam daftar orang hilang yang selama ini dicari.

Pembebasan sementara Pandu itu, menurut Soeratmin, harus ditangani secara hati-hati karena bisa menimbulkan persoalan baru. Selama dua bulan mendatang-sebelum ada keputusan bebas murni- Pandu masih dilarang meninggalkan Kota Manila. "Kami belum tahu akan ditempatkan di mana selama dua bulan ini," kata Soeratmin. Sejauh ini Pandu sendiri justru merasa lebih baik tinggal di tahanan kepolisian.

Kehati-hatian penanganan Pandu dalam masa penantian putusan bebas itu berkait dengan keselamatan jiwanya. "Kami wajib melindungi setiap warga negara Indonesia di sini," kata Soeratmin. Dia tidak menginginkan Pandu justru menjadi korban dari tindak kekerasan yanag mungkin saja terjadi.

Ancaman hukuman untuk Pandu sebenarnya hanya satu tahun penjara dikurangi masa tahanan dan ia sudah menjalani tujuh bulan masa tahanan. Kasus yang menimpa Pandu itu merupakan satu-satunya kasus kriminal di Filipina yang melibatkan warga negara Indonesia. Tentang keterlibatan WNI dalam praktik-praktik prostitusi di Manila, Soeratmin menyatakan tidak ada. *



Isu terkait:


Wilayah terkait:


Aktor Pelaku terkait:

Dilihat : 217 kali

Untitled Document
ARTIKEL TERPOPULER

Dua Tahun Pemerintahan Widodo-Kalla: Minim Prestasi, Gemar Klaim Sepihak Keberhasilan Penegakan Hukum Dan HAM
Hilangnya Wiji Thukul
Penembakan dan Pembunuhan Sewenang – Wenang di Enarotali, Paniai;
Segera Bentuk Tim Independen, Pulihkan Korban dan Masyarakat;

Peringatan Hari HAM Sedunia 10 Desember 2014
HAM hari ini: Siapa yang akan bertanggung jawab?

Surat Terbuka :
"Mendesak Komnas HAM untuk Membentuk Tim Penyelidikan Terkait Dugaan Peristiwa Kejahatan Terhadap Kemanusiaan di Paniai"

Komnas HAM Harus Segera Keluarkan Rekomendasi Hasil Penyelidikan Kasus Pelanggaran HAM Berat Aceh
Pemerintah Indonesia Tidak Pro HAM dan Demokrasi Dengan Kembali Abstain dalam Resolusi PBB Terhadap Korea Utara
Bentrokan TNI Vs Polri: Ancaman Atas Rasa Aman Bagi Masyarakat
Peringatan 66 Tahun Hari HAM Internasional :
Hentikan Penyiksaan dan Penuhi Hak-Hak Korban

Komnas HAM dan Kejaksaan Agung harus Segera Panggil AM. Hendropriyono
Pembebasan Pollycarpus: Negara tidak berdaya terhadap pelaku kejahatan kemanusian
Menanggapi pro dan kontra Pengakuan Prabowo Subianto atas keterlibatannya dalam kasus penculikan aktivis 1997-1998
Surat Terbuka: Desakan kepada Panglima TNI untuk menindak tegas anggota TNI pelaku penyerbuan terhadap petugas Satpam Kramat Jati
Proses Penyelesaian Kasus Penculikan dan Pelanggaran HAM
Mempertanyakan Komitmen Indonesia sebagai Anggota Dewan HAM PBB Periode 2015 – 2018
Surat Terbuka: Desakan kepada Kapolri untuk mengusut Tuntas Praktik Mafia Perdagangan Orang di institusi Polda NTT
Pernyataan Sikap Bersama 16 Tahun Tragedy Semanggi I Presiden, Pilihlah Jaksa Agung Bermental Baja
Hentikan Perampasan Tanah, Intimidasi, Kekerasan dan Kriminalisasi Terhadap Petani Takalar, Sulawesi Selatan
Kedatangan dan Tuntutan Keluarga Tengku Bantaqiyah
Laporan Lanjutan Kerusuhan Sambas
15 tahun Tragedi Semanggi I : Mereka Lupa, Kami Luka
Potret Penanganan Kasus Pelanggaran HAM di Papua Komnas HAM Gagal Menghadirkan Keadilan
Surat : Penolakan Pemberian Gelar Pahlawan Bagi (alm.) Soeharto
POLEMIK PENYELESAIAN KASUS PELANGGARAN HAM
English
Presiden Jokowi; Pilih Jaksa Agung yang Berani Melakukan Penyidikan Kasus Pelanggaran HAM Berat
Media Sosial |        
KABAR TERKINI
Untitled Document
SIARAN PERS
BERITA
OPINI
DATA
KEGIATAN
KAMPANYE
Untitled Document

Copyright © 2015 | www.kontras.org
JL. Kramat II No. 7, Kwitang, Senen | Jakarta Pusat 10420
Tlp: 021-3919097, 3919098 | Fax: 021-3919099 | Email: kontras_98@kontras.org | Webmaster: pemelihara@kontras.org