Untitled Document
Komisi untuk Orang Hilang dan Korban
Tindak Kekerasan
Untitled Document Pencarian detail

IND | ENG
Untitled Document
Untitled Document
   
BERITA
SEKJEN PBB BERUSAHA TAK AGENDAKAN MALUKU * Menlu: RI tidak Terima Intervensi Negatif

Sumber: KOMPAS | Tgl terbit: Selasa, 18 Juli 2000

Jakarta, Kompas
Presiden Abdurrahman Wahid mengatakan, Sekretaris Jenderal Perserikatan Bangsa-Bangsa (Sekjen PBB) Kofi Annan akan berusaha tidak memasukkan masalah Maluku ke dalam agenda PBB, meskipun banyak pihak meminta masalah Maluku dibicarakan secara khusus dalam agenda PBB.

Sementara itu, Menteri Luar Negeri (Menlu) Alwi Shihab menegaskan, pada prinsipnya, pemerintah tidak bisa menerima intervensi asing yang bersifat negatif, dalam arti menggerogoti kedaulatan negara RI.

"Saya telah menerima telepon dari Sekjen PBB Kofi Annan yang mengatakan pihaknya menerima permintaan dari berbagai pihak agar masalah Maluku dibicarakan secara khusus di PBB. Akan tetapi, saya meyakinkan dia, dalam waktu satu minggu ini keadaan akan mereda, sehingga tak perlu membicarakan lagi masalah Maluku di PBB," ujar Presiden di Bina Graha, Jakarta, Senin (17/7), saat bertemu dengan para duta besar Uni Eropa dan para gubernur.

"Kofi Annan bilang, pihaknya akan mengusahakan agar suara-suara yang menginginkan perlunya pasukan asing tidak sampai diagendakan dalam sidang Dewan Keamanan PBB," kata Presiden. 

Tak terima
Usai melantik serangkaian pejabat tinggi di Departemen Luar Negeri (Deplu), Menlu Alwi Shihab menegaskan, pada prinsipnya Indonesia tidak bisa menerima intervensi negatif. "Saya mengatakan, intervensi positif itu apabila berkisar pada bantuan kemanusiaan. Tetapi intervensi negatif itu, artinya menggerogoti kedaulatan kita. Dan itu tidak bisa kita terima," tegas Alwi Shihab.

Ia menekankan, tidak bisa menerima adanya satu tentara asing, baik dari PBB atau negara lain, menginjak wilayah Indonesia. Karena itu, ia menekankan, tidak perlu terlalu mempedulikan pandangan asing yang menganggap Indonesia tidak mampu mengatasi masalah Maluku. "Itu terserah mereka. Tetapi sekarang kita bekerja keras," katanya.

Menanggapi masih terus berlangsungnya pertikaian dan kekerasan di Maluku meski status darurat sipil sudah diterapkan, Sekretaris Jenderal Komnas HAM Asmara Nababan, dalam kesempatan terpisah mengungkapkan, pihaknya lebih mengusulkan diundangnya misi PBB, bukan pasukan PBB.

Sementara Ketua Badan Pengurus Komisi untuk Orang Hilang dan Korban Tindak Kekerasan (Kontras) Munir, yang baru kembali dari berbagai pertemuan internasional di Jerman, mengungkapkan, rakyat Eropa memang agak kebingungan juga dalam menyikapi soal Maluku.

"Mereka juga tidak begitu setuju kalau dikirim pasukan PBB ke Maluku, tetapi ada baiknya kalau dikirimkan terlebih dahulu special rapporteur PBB ke Maluku untuk menilai kondisi hak asasi manusia secara fair," kata Munir.

Namun, kata Munir, persoalannya special rapporteur itu hanya bisa dikirim kalau ada permintaan resmi dari Indonesia.  AS pilih Australia

Di Sydney, Australia, Menteri Pertahanan (Menhan) AS William Cohen mengatakan, sejauh ini belum ada permintaan dari Indonesia kepada AS untuk membantu menuntaskan persoalan Maluku. Namun, bila ada intervensi asing di Maluku, Cohen berharap Australia bisa mengoordinasikan hal itu. Selain lebih dekat, Australia juga dipandangan berhasil memulihkan perdamaian di Timor Timur (Timtim).

Cohen berkunjung dua hari di Australia. Usai berbicara dengan mitranya, Menhan Australia John Moore, Cohen mengatakan, akan melakukan koordinasi dengan sangat hati-hati, terutama dalam upaya memberi tanggapan yang paling tepat. Ia sekali lagi menegaskan, hingga saat ini belum ada permintaan bantuan resmi dari Pemerintah Indonesia.    

Menanggapi hal itu, Dirjenpol Deplu Dr N Hassan Wirajuda mengatakan, masalah Maluku tidak bisa disamakan dengan Timtim yang sejak awal sudah menjadi masalah internasional. "Ini kan masalah intern," katanya. Selain itu, Maluku berada di negara yang pemerintahannya masih efektif. Karena itu, adanya intervensi asing, walau dalam bentuk kemanusiaan, hanya bisa dilaksanakan bila ada permintaan resmi dari Pemerintah Indonesia.

Wirajuda meragukan efektivitas intervensi kemanusiaan asing dalam wilayah konflik seperti Maluku. "Sebagai konsep, intervensi kemanusiaan itu sangat meragukan. Tidak jelas. Dan dalam praktiknya, sangat tidak konsisten," lanjutnya. Ia lalu memberi contoh, intervensi kemanusiaan justru tidak bergerak di Rwanda, Burundi, dan Somalia yang jelas-jelas pemerintahannya sudah tidak efektif. (AFP/Reuters/gun/osd/oki/rie)



Isu terkait:


Wilayah terkait:


Aktor Pelaku terkait:

Dilihat : 333 kali

Untitled Document
ARTIKEL TERPOPULER

Dua Tahun Pemerintahan Widodo-Kalla: Minim Prestasi, Gemar Klaim Sepihak Keberhasilan Penegakan Hukum Dan HAM
Hilangnya Wiji Thukul
Penembakan dan Pembunuhan Sewenang – Wenang di Enarotali, Paniai;
Segera Bentuk Tim Independen, Pulihkan Korban dan Masyarakat;

Peringatan Hari HAM Sedunia 10 Desember 2014
HAM hari ini: Siapa yang akan bertanggung jawab?

Surat Terbuka :
"Mendesak Komnas HAM untuk Membentuk Tim Penyelidikan Terkait Dugaan Peristiwa Kejahatan Terhadap Kemanusiaan di Paniai"

Komnas HAM Harus Segera Keluarkan Rekomendasi Hasil Penyelidikan Kasus Pelanggaran HAM Berat Aceh
Pemerintah Indonesia Tidak Pro HAM dan Demokrasi Dengan Kembali Abstain dalam Resolusi PBB Terhadap Korea Utara
Bentrokan TNI Vs Polri: Ancaman Atas Rasa Aman Bagi Masyarakat
Peringatan 66 Tahun Hari HAM Internasional :
Hentikan Penyiksaan dan Penuhi Hak-Hak Korban

Komnas HAM dan Kejaksaan Agung harus Segera Panggil AM. Hendropriyono
Pembebasan Pollycarpus: Negara tidak berdaya terhadap pelaku kejahatan kemanusian
Surat Terbuka: Desakan kepada Panglima TNI untuk menindak tegas anggota TNI pelaku penyerbuan terhadap petugas Satpam Kramat Jati
Menanggapi pro dan kontra Pengakuan Prabowo Subianto atas keterlibatannya dalam kasus penculikan aktivis 1997-1998
Proses Penyelesaian Kasus Penculikan dan Pelanggaran HAM
Mempertanyakan Komitmen Indonesia sebagai Anggota Dewan HAM PBB Periode 2015 – 2018
Surat Terbuka: Desakan kepada Kapolri untuk mengusut Tuntas Praktik Mafia Perdagangan Orang di institusi Polda NTT
Pernyataan Sikap Bersama 16 Tahun Tragedy Semanggi I Presiden, Pilihlah Jaksa Agung Bermental Baja
Hentikan Perampasan Tanah, Intimidasi, Kekerasan dan Kriminalisasi Terhadap Petani Takalar, Sulawesi Selatan
Kedatangan dan Tuntutan Keluarga Tengku Bantaqiyah
Laporan Lanjutan Kerusuhan Sambas
15 tahun Tragedi Semanggi I : Mereka Lupa, Kami Luka
Potret Penanganan Kasus Pelanggaran HAM di Papua Komnas HAM Gagal Menghadirkan Keadilan
Surat : Penolakan Pemberian Gelar Pahlawan Bagi (alm.) Soeharto
Presiden Jokowi; Pilih Jaksa Agung yang Berani Melakukan Penyidikan Kasus Pelanggaran HAM Berat
POLEMIK PENYELESAIAN KASUS PELANGGARAN HAM
English
Media Sosial |        
KABAR TERKINI
Untitled Document
SIARAN PERS
BERITA
OPINI
DATA
KEGIATAN
KAMPANYE
Untitled Document

Copyright © 2015 | www.kontras.org
JL. Kramat II No. 7, Kwitang, Senen | Jakarta Pusat 10420
Tlp: 021-3919097, 3919098 | Fax: 021-3919099 | Email: kontras_98@kontras.org | Webmaster: pemelihara@kontras.org