Untitled Document
Komisi untuk Orang Hilang dan Korban
Tindak Kekerasan
Untitled Document Pencarian detail

IND | ENG
Untitled Document
Untitled Document
   
BERITA
JEDA KEMANUSIAAN ACEH KURANG EFEKTIF

Sumber: KOMPAS | Tgl terbit: Selasa, 18 Juli 2000

Jakarta, Kompas
Komisi untuk Orang Hilang dan Korban Tindak Kekerasan (Kontras) menyarankan agar pemerintah segera mengkaji ulang kesepakatan Jeda Kemanusiaan di Aceh, mengingat kesepakatan Jeda Kemanusiaan itu dalam praktiknya tidak efektif. Hal ini selain disebabkan masih kurangnya komitmen masing-masing pihak untuk melakukan Jeda Kemanusiaan, juga diakibatkan buruknya kinerja Komite Kemanusiaan dan Komite Modalitas Keamanan yang lamban dalam mengimplementasikan isi kesepakatan Jeda Kemanusiaan tersebut. Pada periode pemberlakuan Jeda Kemanusiaan, masih terjadi banyak kasus kekerasan.

Hal tersebut disampaikan Koordinator Badan Pekerja Kontras, Munarman, Senin (17/7), di Jakarta. Sementara itu, mantan tahanan politik Orde Baru, Carmel Budiardjo, pada acara yang sama menyatakan akan berangkat ke Aceh, Jumat (21/7) mendatang, untuk melihat langsung keadaan di Aceh dalam beberapa hari.

Munarman menjelaskan, berdasarkan catatan Kontras selama periode pemberlakuan Jeda Kemanusiaan hingga saat ini, sedikitnya telah tercatat delapan peristiwa kontak senjata, tujuh penyerangan terhadap masyarakat sipil, delapan penyerangan terhadap aparat, tiga kali sweeping, dan pengrusakan yang mengakibatkan sebanyak 447 bangunan rusak. Sedangkan jumlah korban manusia seluruhnya 60 orang tewas, 18 luka-luka, dua korban hilang, tujuh korban penangkapan
sewenang-wenang, 10 korban pembunuhan di luar proses hukum, dan 40 korban penyiksaan.

"Masih banyaknya kasus kekerasan di atas menunjukkan bahwa komitmen kedua belah pihak untuk benar-benar melakukan Jeda Kemanusiaan, di tingkat bawah belum benar-benar terwujud. Komitmen dan konsistensi dari kedua belah pihak dalam menyelesaikan persoalan Aceh masih rendah. Oleh karena itu harus ada reevaluasi terhadap butir kesepakatan Jeda Kemanusiaan," jelasnya.

Lebih jauh Munarman juga meminta agar soal pengungsi benar-benar segera mendapat perhatian dalam Jeda Kemanusiaan. Data yang diperoleh Kontras menunjukkan, pengungsian terjadi di beberapa daerah pengungsian dan jumlahnya di wilayah Aceh saja sudah mencapai sekitar 13.000 jiwa, sedangkan di wilayah Sumatera Utara sekitar 8.000  jiwa. "Meskipun sudah ada komisi kemanusiaan, pada kenyataannya komisi itu mengalami kesulitan dalam soal pendanaan,
sehingga bantuan kemanusiaan untuk rakyat Aceh masih sangat minim," jelasnya.

Menurut Munarman, persoalan mendasar yang kurang mendapat perhatian dalam Jeda Kemanusiaan adalah pengawasan terhadap persenjataan. Masih beradanya senjata di tangan banyak pihak itulah yang menyebabkan aksi-aksi kekerasan terus terjadi. Pelanggaran atas kesepakatan dalam Jeda Kemanusiaan itu pun tidak ditindaklanjuti dengan efektif. (oki)



Isu terkait:


Wilayah terkait:


Dilihat : 635 kali

Untitled Document
ARTIKEL TERPOPULER

Dua Tahun Pemerintahan Widodo-Kalla: Minim Prestasi, Gemar Klaim Sepihak Keberhasilan Penegakan Hukum Dan HAM
Hilangnya Wiji Thukul
Penembakan dan Pembunuhan Sewenang – Wenang di Enarotali, Paniai;
Segera Bentuk Tim Independen, Pulihkan Korban dan Masyarakat;

Peringatan Hari HAM Sedunia 10 Desember 2014
HAM hari ini: Siapa yang akan bertanggung jawab?

Surat Terbuka :
"Mendesak Komnas HAM untuk Membentuk Tim Penyelidikan Terkait Dugaan Peristiwa Kejahatan Terhadap Kemanusiaan di Paniai"

Komnas HAM Harus Segera Keluarkan Rekomendasi Hasil Penyelidikan Kasus Pelanggaran HAM Berat Aceh
Pemerintah Indonesia Tidak Pro HAM dan Demokrasi Dengan Kembali Abstain dalam Resolusi PBB Terhadap Korea Utara
Bentrokan TNI Vs Polri: Ancaman Atas Rasa Aman Bagi Masyarakat
Peringatan 66 Tahun Hari HAM Internasional :
Hentikan Penyiksaan dan Penuhi Hak-Hak Korban

Komnas HAM dan Kejaksaan Agung harus Segera Panggil AM. Hendropriyono
Pembebasan Pollycarpus: Negara tidak berdaya terhadap pelaku kejahatan kemanusian
Surat Terbuka: Desakan kepada Panglima TNI untuk menindak tegas anggota TNI pelaku penyerbuan terhadap petugas Satpam Kramat Jati
Menanggapi pro dan kontra Pengakuan Prabowo Subianto atas keterlibatannya dalam kasus penculikan aktivis 1997-1998
Proses Penyelesaian Kasus Penculikan dan Pelanggaran HAM
Mempertanyakan Komitmen Indonesia sebagai Anggota Dewan HAM PBB Periode 2015 – 2018
Surat Terbuka: Desakan kepada Kapolri untuk mengusut Tuntas Praktik Mafia Perdagangan Orang di institusi Polda NTT
Pernyataan Sikap Bersama 16 Tahun Tragedy Semanggi I Presiden, Pilihlah Jaksa Agung Bermental Baja
Hentikan Perampasan Tanah, Intimidasi, Kekerasan dan Kriminalisasi Terhadap Petani Takalar, Sulawesi Selatan
Kedatangan dan Tuntutan Keluarga Tengku Bantaqiyah
Laporan Lanjutan Kerusuhan Sambas
15 tahun Tragedi Semanggi I : Mereka Lupa, Kami Luka
Potret Penanganan Kasus Pelanggaran HAM di Papua Komnas HAM Gagal Menghadirkan Keadilan
Surat : Penolakan Pemberian Gelar Pahlawan Bagi (alm.) Soeharto
Presiden Jokowi; Pilih Jaksa Agung yang Berani Melakukan Penyidikan Kasus Pelanggaran HAM Berat
POLEMIK PENYELESAIAN KASUS PELANGGARAN HAM
English
Media Sosial |        
KABAR TERKINI
Untitled Document
SIARAN PERS
BERITA
OPINI
DATA
KEGIATAN
KAMPANYE
Untitled Document

Copyright © 2015 | www.kontras.org
JL. Kramat II No. 7, Kwitang, Senen | Jakarta Pusat 10420
Tlp: 021-3919097, 3919098 | Fax: 021-3919099 | Email: kontras_98@kontras.org | Webmaster: pemelihara@kontras.org