Untitled Document
Komisi untuk Orang Hilang dan Korban
Tindak Kekerasan
Untitled Document Pencarian detail

IND | ENG
Untitled Document
Untitled Document
   
BERITA
KONTRAS: KEPOLISIAN HARUS TEGAS TANGANI KONFLIK ANTARWARGA DI TASIK

Sumber: KOMPAS | Tgl terbit: Kamis, 06 Juli 2000

Jakarta, Kompas
Komisi untuk Orang Hilang dan Korban Tindak Kekerasan (Kontras) menuntut aparat kepolisian di Tasikmalaya, Jawa Barat, tegas menangani pelaku penyerangan dan perusakan terhadap warga kampung Hanja, Cibuntiris, dan Sindang Jaya, Kecamatan Bojonggambir, Kabupaten Tasikmalaya. Kontras juga mengecam pernyataan Komandan Komando Rayon Militer (Koramil) setempat yang justru mendorong penduduk kampung Hanja untuk mengosongkan daerah tersebut. Di sisi lain, masyarakat juga diminta untuk tidak gampang terprovokasi hasutan sekelompok orang yang menggunakan isu agama.

Hal tersebut disampaikan Koordinator Badan Pekerja Kontras Munarman, Rabu (5/7), di Jakarta. Munarman didampingi oleh dua warga Cibuntiris yang menjadi korban, Edi Supriadi dan Jalaludin, serta wakil masyarakat Tasikmalaya, Nasrulhadi.

Munarman menjelaskan, Kontras akan segera melakukan penyelidikan menyeluruh atas laporan warga Hanja dan Cibuntiris, Tasikmalaya, mengenai penyerangan sekaligus pembakaran rumah-rumah penduduk di kedua kampung tersebut, oleh sekelompok orang bertopeng yang dilakukan sambung-menyambung selama empat hari. Penyerangan terhadap warga Hanja dan Buntiris itu, menurut informasi yang dikumpulkan warga, diawali dengan beredarnya isu bahwa penduduk kampung Hanja menganut aliran sesat.

"Aparat keamanan seharusnya tidak membiarkan aksi-aksi main hakim sendiri seperti ini terus terjadi, karena aksi seperti ini bisa meluas ke daerah-daerah lainnya," tegas Munarman.    

Dia menguraikan, teror terhadap warga Hanja mulai terjadi tanggal 21 Juni, dengan aksi pelemparan batu ke genting rumah warga. Keesokan harinya aksi penyerangan dilanjutkan oleh sekitar 100 orang yang menggunakan penutup muka.

"Penyerangan kedua tanggal 22 Juni itu sudah dilaporkan ke Polsek Taraju, tetapi jawaban polisi di sana mengatakan kekuatan kami tidak seimbang dengan kekuatan massa. Ini sangat aneh buat kami, karena jarak dari Polsek ke kampung kami itu sekitar 17 kilometer. Kok polisi kayaknya sudah tahu massanya banyak," ungkap Edi Supriadi sambil menambahkan tak kurang dari 30 rumah warga beserta isinya habis dibakar pada insiden penyerangan tersebut.

Sedangkan imbauan agar kampung Hanja dikosongkan, menurut Munarman, disampaikan saat warga Hanja dan Cibuntiris bertemu dengan Muspika setempat untuk membahas penyerangan orang sekelompok orang pada tanggal 22 Juni. Akan tetapi, meski sudah dikosongkan aparat bukannya menjaga kampung tersebut dan malahan membiarkan penyerangan terus terjadi sampai tanggal 24 Juni.

"Tindakan teror, intimidasi, penyerangan secara terus-menerus, pengusiran dan pembakaran rumah-rumah warga kampung Hanja, Cibuntiris dan Sindang Jaya itu jelas merupakan tindakan kekerasan yang bertentangan dengan UUD 1945 pasal 29 ayat 2, serta bertentangan dengan deklarasi umum Hak Asasi Manusia artikel 18 tentang kebebasan memilih agama. Oleh karena itu, aparat berkewajiban untuk mengambil tindakan, tidak boleh diam saja hanya karena alasan jumlah aparatnya
lebih sedikit," tegas koordinator Kontras itu. (oki)



Isu terkait:


Wilayah terkait:


Aktor Pelaku terkait:

Dilihat : 485 kali

Untitled Document
ARTIKEL TERPOPULER

Dua Tahun Pemerintahan Widodo-Kalla: Minim Prestasi, Gemar Klaim Sepihak Keberhasilan Penegakan Hukum Dan HAM
Hilangnya Wiji Thukul
Penembakan dan Pembunuhan Sewenang – Wenang di Enarotali, Paniai;
Segera Bentuk Tim Independen, Pulihkan Korban dan Masyarakat;

Peringatan Hari HAM Sedunia 10 Desember 2014
HAM hari ini: Siapa yang akan bertanggung jawab?

Surat Terbuka :
"Mendesak Komnas HAM untuk Membentuk Tim Penyelidikan Terkait Dugaan Peristiwa Kejahatan Terhadap Kemanusiaan di Paniai"

Pemerintah Indonesia Tidak Pro HAM dan Demokrasi Dengan Kembali Abstain dalam Resolusi PBB Terhadap Korea Utara
Komnas HAM Harus Segera Keluarkan Rekomendasi Hasil Penyelidikan Kasus Pelanggaran HAM Berat Aceh
Bentrokan TNI Vs Polri: Ancaman Atas Rasa Aman Bagi Masyarakat
Peringatan 66 Tahun Hari HAM Internasional :
Hentikan Penyiksaan dan Penuhi Hak-Hak Korban

Komnas HAM dan Kejaksaan Agung harus Segera Panggil AM. Hendropriyono
Pembebasan Pollycarpus: Negara tidak berdaya terhadap pelaku kejahatan kemanusian
Menanggapi pro dan kontra Pengakuan Prabowo Subianto atas keterlibatannya dalam kasus penculikan aktivis 1997-1998
Surat Terbuka: Desakan kepada Panglima TNI untuk menindak tegas anggota TNI pelaku penyerbuan terhadap petugas Satpam Kramat Jati
Proses Penyelesaian Kasus Penculikan dan Pelanggaran HAM
Mempertanyakan Komitmen Indonesia sebagai Anggota Dewan HAM PBB Periode 2015 – 2018
Surat Terbuka: Desakan kepada Kapolri untuk mengusut Tuntas Praktik Mafia Perdagangan Orang di institusi Polda NTT
Pernyataan Sikap Bersama 16 Tahun Tragedy Semanggi I Presiden, Pilihlah Jaksa Agung Bermental Baja
Hentikan Perampasan Tanah, Intimidasi, Kekerasan dan Kriminalisasi Terhadap Petani Takalar, Sulawesi Selatan
Kedatangan dan Tuntutan Keluarga Tengku Bantaqiyah
Laporan Lanjutan Kerusuhan Sambas
15 tahun Tragedi Semanggi I : Mereka Lupa, Kami Luka
Surat : Penolakan Pemberian Gelar Pahlawan Bagi (alm.) Soeharto
Potret Penanganan Kasus Pelanggaran HAM di Papua Komnas HAM Gagal Menghadirkan Keadilan
Presiden Jokowi; Pilih Jaksa Agung yang Berani Melakukan Penyidikan Kasus Pelanggaran HAM Berat
POLEMIK PENYELESAIAN KASUS PELANGGARAN HAM
English
Media Sosial |        
KABAR TERKINI
Untitled Document
SIARAN PERS
BERITA
OPINI
DATA
KEGIATAN
KAMPANYE
Untitled Document

Copyright © 2015 | www.kontras.org
JL. Kramat II No. 7, Kwitang, Senen | Jakarta Pusat 10420
Tlp: 021-3919097, 3919098 | Fax: 021-3919099 | Email: kontras_98@kontras.org | Webmaster: pemelihara@kontras.org