Untitled Document
Komisi untuk Orang Hilang dan Korban
Tindak Kekerasan
Untitled Document Pencarian detail

IND | ENG
Untitled Document
Untitled Document
   
BERITA
MASYARAKAT JANGAN TUNGGU PEMERINTAH

Sumber: KOMPAS | Tgl terbit: Kamis, 22 Juni 2000

Jakarta, Kompas
Masyarakat tidak usah menunggu untuk menyelesaikan konflik Ambon, apalagi menyalahkan pemerintah. Masyarakat bisa membantu menyelesaikan sendiri dengan menerapkan semangat antikekerasan.    

Demikian dikatakan sosiolog UI Dr Imam B Prasodjo dalam diskusi Meneropong dan Mencari Jalan Keluar Konflik SARA di Jakarta, Rabu (21/6).

Sikap masyarakat terhadap pelbagai konflik horizontal, menurut Imam, bisa dianalogikan dengan kisah tenggelamnya kapal Titanic. Ketika penumpang di dek bawah mulai tenggelam, penumpang di dek atas masih berpesta. "Masyarakat tidak responsif karena belum tergerak meredakan konflik kalau belum tertimpa langsung," katanya.    

Imam mengusulkan sejumlah langkah untuk menyelesaikan konflik Ambon. Pertama, membuat social mapping untuk mendeteksi wilayah yang gawat dan yang tidak. Lalu, perlu segera dibentuk pasukan penjaga perdamaian (peace keeping force) yang terdiri dari relawan, TNI, dan polisi untuk menjaga agar wilayah yang telah reda tidak rusuh lagi.    

Koordinator Komisi untuk Orang Hilang dan Tindak Kekerasan (Kontras) Munir meragukan efektivitas pembentukan pasukan tersebut. Berdasarkan pengalaman Kontras, jelasnya, mediator dari luar Ambon sulit diterima oleh pihak yang bertikai dan aparat keamanan. Munir melihat konflik Ambon harus diselesaikan secara politis karena kasus itu dipicu oleh faktor politis. Faktor tersebut adalah perebutan akses kekuasaan dan ekonomi, proses justifikasi posisi elite dalam
berkonsolidasi, dan kekerasan oleh alat negara.

Menurut Imam, elemen masyarakat harus secara intensif dan ekstensif berkampanye antikekerasan. Media massa harus mengajak komunitas lokal berpartisipasi dan yang menjadi fokus kampanye adalah masyarakat di daerah konflik.

Selanjutnya, perlu dibentuk forum-forum dialog lokal. "Yang harus berdialog adalah pemimpin tiap kubu yang bertikai," ujarnya.     Terakhir, harus dibentuk pusat informasi pengungsian, agar masyarakat tahu ke mana kalau hendak membantu. "Harus ada aksi massif agar konflik tidak menjalar ke daerah lain," katanya.
 
Akar konflik SARA
Prasangka sosial, menurut anggota MPR Nursyahbani Katjasungkana, merupakan akar konflik SARA di Indonesia. Prasangka sosial muncul saat masyarakat kurang informasi. Terutama jika informasi itu mengenai identitas komunal dan distribusi sumber daya.

Prasangka sosial berdasar identitas komunal telah ada sejak terbentuknya negara Indonesia. Ironisnya, pemerintah Orde Baru justru menggunakan beda identitas itu untuk mengontrol dan merepresi. Orba bahkan mempertajam perbedaan dengan memberi hak-hak istimewa kepada beberapa kelompok masyarakat, berdasarkan kelas dan agama.    

Suburnya prasangka sosial di Indonesia juga akibat pemerintah Orba jadi satu-satunya lembaga yang berhak mengartikan simbol-simbol identitas komunal. Toleransi jadi jargon yang efektif untuk menyelesaikan konflik antar komunitas. Akibatnya, toleransi lebih menyerupai alat represi, karena dipaksakan oleh pemerintah dan tidak muncul dari pengertian antarkelompok itu sendiri. (p02/p03)



Wilayah terkait:


Aktor Pelaku terkait:

Dilihat : 333 kali

Untitled Document
ARTIKEL TERPOPULER

Dua Tahun Pemerintahan Widodo-Kalla: Minim Prestasi, Gemar Klaim Sepihak Keberhasilan Penegakan Hukum Dan HAM
Hilangnya Wiji Thukul
Penembakan dan Pembunuhan Sewenang – Wenang di Enarotali, Paniai;
Segera Bentuk Tim Independen, Pulihkan Korban dan Masyarakat;

Peringatan Hari HAM Sedunia 10 Desember 2014
HAM hari ini: Siapa yang akan bertanggung jawab?

Surat Terbuka :
"Mendesak Komnas HAM untuk Membentuk Tim Penyelidikan Terkait Dugaan Peristiwa Kejahatan Terhadap Kemanusiaan di Paniai"

Pemerintah Indonesia Tidak Pro HAM dan Demokrasi Dengan Kembali Abstain dalam Resolusi PBB Terhadap Korea Utara
Komnas HAM Harus Segera Keluarkan Rekomendasi Hasil Penyelidikan Kasus Pelanggaran HAM Berat Aceh
Bentrokan TNI Vs Polri: Ancaman Atas Rasa Aman Bagi Masyarakat
Peringatan 66 Tahun Hari HAM Internasional :
Hentikan Penyiksaan dan Penuhi Hak-Hak Korban

Komnas HAM dan Kejaksaan Agung harus Segera Panggil AM. Hendropriyono
Pembebasan Pollycarpus: Negara tidak berdaya terhadap pelaku kejahatan kemanusian
Menanggapi pro dan kontra Pengakuan Prabowo Subianto atas keterlibatannya dalam kasus penculikan aktivis 1997-1998
Surat Terbuka: Desakan kepada Panglima TNI untuk menindak tegas anggota TNI pelaku penyerbuan terhadap petugas Satpam Kramat Jati
Proses Penyelesaian Kasus Penculikan dan Pelanggaran HAM
Mempertanyakan Komitmen Indonesia sebagai Anggota Dewan HAM PBB Periode 2015 – 2018
Surat Terbuka: Desakan kepada Kapolri untuk mengusut Tuntas Praktik Mafia Perdagangan Orang di institusi Polda NTT
Pernyataan Sikap Bersama 16 Tahun Tragedy Semanggi I Presiden, Pilihlah Jaksa Agung Bermental Baja
Hentikan Perampasan Tanah, Intimidasi, Kekerasan dan Kriminalisasi Terhadap Petani Takalar, Sulawesi Selatan
Kedatangan dan Tuntutan Keluarga Tengku Bantaqiyah
Laporan Lanjutan Kerusuhan Sambas
15 tahun Tragedi Semanggi I : Mereka Lupa, Kami Luka
Surat : Penolakan Pemberian Gelar Pahlawan Bagi (alm.) Soeharto
Potret Penanganan Kasus Pelanggaran HAM di Papua Komnas HAM Gagal Menghadirkan Keadilan
Presiden Jokowi; Pilih Jaksa Agung yang Berani Melakukan Penyidikan Kasus Pelanggaran HAM Berat
POLEMIK PENYELESAIAN KASUS PELANGGARAN HAM
English
Media Sosial |        
KABAR TERKINI
Untitled Document
SIARAN PERS
BERITA
OPINI
DATA
KEGIATAN
KAMPANYE
Untitled Document

Copyright © 2015 | www.kontras.org
JL. Kramat II No. 7, Kwitang, Senen | Jakarta Pusat 10420
Tlp: 021-3919097, 3919098 | Fax: 021-3919099 | Email: kontras_98@kontras.org | Webmaster: pemelihara@kontras.org