Untitled Document
Komisi untuk Orang Hilang dan Korban
Tindak Kekerasan
Untitled Document Pencarian detail

IND | ENG
Untitled Document
Untitled Document
   
BERITA
JEDA KEMANUSIAAN DI ACEH MASIH MEMPRIHATINKAN

Sumber: KOMPAS | Tgl terbit: Rabu, 21 Juni 2000

Medan, Kompas
Meski Nota Kesepahaman Bersama tentang Jeda Kemanusiaan untuk Aceh sudah dioperasionalkan sejak 2 Juni lalu, namun, kondisi keamanan di Tanah Rencong tersebut masih memprihatinkan. Hingga kini pertikaian aparat dengan gerombolan bersenjata pengacau keamanan (GBPK) masih saja berlangsung.

Hal itu dikemukakan Panglima Komando Daerah Militer I/ Bukit Barisan Mayjen Afandi dalam perayaan hari ulang tahun (HUT) ke-50 Kodam I/Bukit Barisan di markasnya di Medan, Selasa (20/6). Hadir dalam acara tersebut dua mantan Pangdam I, Letjen Arie J Kumaat (Kepala Badan Koordinasi Intelijen) dan Mayjen (Purn) Sedaryanto, Ketua DPRD Sumut M Yunus Harahap.

Afandi yang sebentar lagi posisinya digantikan oleh Mayjen I Gede Purnawa mengharapkan dorongan seluruh lapisan masyarakat Aceh agar propinsi paling barat itu tetap berada dalam wilayah kesatuan Republik Indonesia.

Secara terpisah Wakil Koordinator Komisi untuk Orang Hilang dan Tindak Kekerasan Kontras Ikranavy Hilman kepada wartawan di Jakarta, mengatakan, sampai saat ini tidak ada sinergisitas antara pemerintah RI dengan GAM untuk sungguh-sungguh menerapkan isi kesepakatan secara menyeluruh sampai tingkat bawah.

Berdasarkan hasil pemantauan Kontras, sejak mulai berlakunya Jeda Kemanusiaan 2 Juni hingga 12 Juni 2000, telah terjadi 13 kasus kekerasan. Jumlah korban dari ke-13 kasus tersebut adalah, 3 tewas, 28 luka-luka, 3 hilang.

Sedangkan sejak terjadinya penandatanganan kesepakatan, 12 Mei hingga 1 Juni, terjadi 27 kasus kekerasan, yang menimbulkan korban tewas 31 orang, 26 luka-luka, dan 12 hilang.

Dari seluruh korban yang mencapai 103 orang, 91 berasal dari masyarakat sipil dan 12 dari Polri/TNI.
Proses hukum

Menurut Kontras, kesepakatan antara GAM dan pemerintah belum diterapkan secara efektif dan menyeluruh sampai ke tingkat bawah. "Selain dari itu, dua hal harus berjalan beriringan. Di satu sisi ada kesepakatan, di sisi lain pemerintah RI harus memulai langkah-langkah konkret untuk mewujudkan kedamaian di Aceh. Proses hukum terhadap kasus-kasus yang terjadi di Aceh mutlak harus dilakukan", kata Usman Hamid, seorang sukarelawan Kontras, dalam jumpa pers tersebut.

Dua komite yang dibentuk pasca penandatanganan jeda kemanusiaan, yaitu Komite Bersama Modalitas Keamanan dan Komite Kemanusiaan, dinilai Kontras tidak bekerja efektif, karena tidak melibatkan masyarakat seluas-luasnya.

Oleh karena itu, Kontras menyarankan agar dibentuk sebuah komisi yang melibatkan semua komponen masyarakat atau perwakilannya, seperti kaum agamawan, mahasiswa, dan LSM, tidak hanya GAM dan pemerintah. (smn/oki/cc)


Wilayah terkait:


Aktor Pelaku terkait:

Dilihat : 284 kali

Untitled Document
ARTIKEL TERPOPULER

Dua Tahun Pemerintahan Widodo-Kalla: Minim Prestasi, Gemar Klaim Sepihak Keberhasilan Penegakan Hukum Dan HAM
Hilangnya Wiji Thukul
Penembakan dan Pembunuhan Sewenang – Wenang di Enarotali, Paniai;
Segera Bentuk Tim Independen, Pulihkan Korban dan Masyarakat;

Peringatan Hari HAM Sedunia 10 Desember 2014
HAM hari ini: Siapa yang akan bertanggung jawab?

Surat Terbuka :
"Mendesak Komnas HAM untuk Membentuk Tim Penyelidikan Terkait Dugaan Peristiwa Kejahatan Terhadap Kemanusiaan di Paniai"

Komnas HAM Harus Segera Keluarkan Rekomendasi Hasil Penyelidikan Kasus Pelanggaran HAM Berat Aceh
Pemerintah Indonesia Tidak Pro HAM dan Demokrasi Dengan Kembali Abstain dalam Resolusi PBB Terhadap Korea Utara
Bentrokan TNI Vs Polri: Ancaman Atas Rasa Aman Bagi Masyarakat
Peringatan 66 Tahun Hari HAM Internasional :
Hentikan Penyiksaan dan Penuhi Hak-Hak Korban

Komnas HAM dan Kejaksaan Agung harus Segera Panggil AM. Hendropriyono
Pembebasan Pollycarpus: Negara tidak berdaya terhadap pelaku kejahatan kemanusian
Surat Terbuka: Desakan kepada Panglima TNI untuk menindak tegas anggota TNI pelaku penyerbuan terhadap petugas Satpam Kramat Jati
Menanggapi pro dan kontra Pengakuan Prabowo Subianto atas keterlibatannya dalam kasus penculikan aktivis 1997-1998
Proses Penyelesaian Kasus Penculikan dan Pelanggaran HAM
Mempertanyakan Komitmen Indonesia sebagai Anggota Dewan HAM PBB Periode 2015 – 2018
Surat Terbuka: Desakan kepada Kapolri untuk mengusut Tuntas Praktik Mafia Perdagangan Orang di institusi Polda NTT
Pernyataan Sikap Bersama 16 Tahun Tragedy Semanggi I Presiden, Pilihlah Jaksa Agung Bermental Baja
Hentikan Perampasan Tanah, Intimidasi, Kekerasan dan Kriminalisasi Terhadap Petani Takalar, Sulawesi Selatan
Kedatangan dan Tuntutan Keluarga Tengku Bantaqiyah
Laporan Lanjutan Kerusuhan Sambas
15 tahun Tragedi Semanggi I : Mereka Lupa, Kami Luka
Potret Penanganan Kasus Pelanggaran HAM di Papua Komnas HAM Gagal Menghadirkan Keadilan
Surat : Penolakan Pemberian Gelar Pahlawan Bagi (alm.) Soeharto
Presiden Jokowi; Pilih Jaksa Agung yang Berani Melakukan Penyidikan Kasus Pelanggaran HAM Berat
POLEMIK PENYELESAIAN KASUS PELANGGARAN HAM
English
Media Sosial |        
KABAR TERKINI
Untitled Document
SIARAN PERS
BERITA
OPINI
DATA
KEGIATAN
KAMPANYE
Untitled Document

Copyright © 2015 | www.kontras.org
JL. Kramat II No. 7, Kwitang, Senen | Jakarta Pusat 10420
Tlp: 021-3919097, 3919098 | Fax: 021-3919099 | Email: kontras_98@kontras.org | Webmaster: pemelihara@kontras.org