Untitled Document
Komisi untuk Orang Hilang dan Korban
Tindak Kekerasan
Untitled Document Pencarian detail

IND | ENG
Untitled Document
Untitled Document
   
BERITA
RUU PENGADILAN HAK ASASI MANUSIA PERLU DIROMBAK

Sumber: KOMPAS | Tgl terbit: Senin, 12 Juni 2000

Jakarta, Kompas
Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) perlu merombak Rancangan Undang- Undang (RUU) Pengadilan Hak Asasi Manusia (HAM), khususnya terhadap pasal yang memungkinkan intervensi pemerintah atas sistem peradilan, serta peluang untuk mempertahankan lingkaran setan kekebalan hukum para pelaku pelanggaran HAM. Di sisi lain, DPR perlu mencabut UU tentang Peradilan Militer yang selama ini menjadi alat melindungi pelaku dan penanggung jawab kejahatan HAM.

Hal tersebut disampaikan Koordinator Komisi Orang Hilang dan Korban Tindak Kekerasan (Kontras) Munarman, Wakil Ketua Dewan Pengurus Yayasan Lembaga Bantuan Hukum Indonesia (YLBHI) Munir, dan Kepala Operasional Lembaga Bantuan Hukum (LBH) Jakarta Daniel Panjaitan, Jumat (9/6), di Jakarta.

Ketiganya menguraikan, ketentuan dalam pasal 37 RUU yang menentukan bahwa Presiden atas usulan DPR-lah yang menetapkan perlu tidaknya ada peradilan ad hoc HAM untuk kasus pelanggaran HAM yang telah terjadi sebelum adanya UU Pengadilan HAM, perlu diubah. Ketentuan itu memberikan ruang gerak bagi permainan elite politik, baik di DPR maupun eksekutif, untuk melindungi para pelaku pelanggaran HAM.

"Kalau harus diatur bahwa peristiwa pelanggaran HAM sebelum RUU itu diundangkan diselesaikan melalui peradilan HAM ad hoc, seharusnya Mahkamah Agung-lah yang menentukan perlu tidaknya pembentukan pengadilan tersebut," jelas Munarman.

Panjaitan menambahkan, ketentuan pada pasal 11 RUU juga menutup peluang bagi kontrol masyarakat dalam proses penghentian penyidikan perkara, dengan membatasi hak mengajukan gugatan praperadilan yang hanya dapat diajukan oleh keluarga korban. "Hal itu bertentangan dengan prinsip bahwa pelanggaran HAM bukanlah hubungan yang bersifat individual antara pelaku dan korban. Pelanggaran HAM lahir dari penyalahgunaan kekuasaan yang tidak mungkin hanya dapat dikontrol oleh mereka yang menjadi korban langsung, tetapi oleh seluruh anggota masyarakat. Sehingga seharusnya peluang mengajukan permohonan
praperadilan juga diberikan kepada lembaga atau organisasi kemasyarakatan dan masyarakat," paparnya. 

Pembatasan kewenangan
Menurut Munir, pembatasan kewenangan peradilan HAM hanya pada pelanggaran berat HAM, sebaiknya juga diubah dengan pemberian kewenangan terhadap berbagai bentuk pelanggaran baik terhadap Kovenan Hak Sipil dan Politik maupun Kovenan Ekonomi, Sosial dan Budaya sebagaimana dimuat dalam UU No 39/1999 tentang HAM.

"Seharusnya hal ini dapat dilakukan dengan amandemen terhadap KUHP. Terbatasnya pelanggaran HAM yang dijangkau oleh RUU ini dikhawatirkan akan membuat Peradilan HAM di kemudian hari tidak mempunyai pekerjaan, karena bergesernya pola dan sistem pemerintahan juga akan mengubah jenis pelanggaran HAM yang terjadi di suatu negara," jelasnya.

Munir mengharapkan UU Peradilan Militer dicabut. Adanya dualisme peradilan pidana, yaitu Peradilan Umum dan Peradilan Militer itu bertentangan dengan asas peradilan yang jujur dan tidak memihak, serta bertentangan dengan prinsip persamaan di depan hukum. "Pada praktiknya, khusus untuk kalangan militer, para pelaku diberikan perlindungan dan kekebalan hukum melalui kelembagaan perwira penyerah perkara (Pepera) dan atasan yang berhak menghukum (Ankum),"
tegasnya. (oki)



Isu terkait:


Wilayah terkait:


Aktor Pelaku terkait:

Dilihat : 310 kali

Untitled Document
ARTIKEL TERPOPULER

Dua Tahun Pemerintahan Widodo-Kalla: Minim Prestasi, Gemar Klaim Sepihak Keberhasilan Penegakan Hukum Dan HAM
Hilangnya Wiji Thukul
Penembakan dan Pembunuhan Sewenang – Wenang di Enarotali, Paniai;
Segera Bentuk Tim Independen, Pulihkan Korban dan Masyarakat;

Peringatan Hari HAM Sedunia 10 Desember 2014
HAM hari ini: Siapa yang akan bertanggung jawab?

Surat Terbuka :
"Mendesak Komnas HAM untuk Membentuk Tim Penyelidikan Terkait Dugaan Peristiwa Kejahatan Terhadap Kemanusiaan di Paniai"

Komnas HAM Harus Segera Keluarkan Rekomendasi Hasil Penyelidikan Kasus Pelanggaran HAM Berat Aceh
Pemerintah Indonesia Tidak Pro HAM dan Demokrasi Dengan Kembali Abstain dalam Resolusi PBB Terhadap Korea Utara
Bentrokan TNI Vs Polri: Ancaman Atas Rasa Aman Bagi Masyarakat
Peringatan 66 Tahun Hari HAM Internasional :
Hentikan Penyiksaan dan Penuhi Hak-Hak Korban

Komnas HAM dan Kejaksaan Agung harus Segera Panggil AM. Hendropriyono
Pembebasan Pollycarpus: Negara tidak berdaya terhadap pelaku kejahatan kemanusian
Surat Terbuka: Desakan kepada Panglima TNI untuk menindak tegas anggota TNI pelaku penyerbuan terhadap petugas Satpam Kramat Jati
Menanggapi pro dan kontra Pengakuan Prabowo Subianto atas keterlibatannya dalam kasus penculikan aktivis 1997-1998
Proses Penyelesaian Kasus Penculikan dan Pelanggaran HAM
Mempertanyakan Komitmen Indonesia sebagai Anggota Dewan HAM PBB Periode 2015 – 2018
Surat Terbuka: Desakan kepada Kapolri untuk mengusut Tuntas Praktik Mafia Perdagangan Orang di institusi Polda NTT
Pernyataan Sikap Bersama 16 Tahun Tragedy Semanggi I Presiden, Pilihlah Jaksa Agung Bermental Baja
Hentikan Perampasan Tanah, Intimidasi, Kekerasan dan Kriminalisasi Terhadap Petani Takalar, Sulawesi Selatan
Kedatangan dan Tuntutan Keluarga Tengku Bantaqiyah
Laporan Lanjutan Kerusuhan Sambas
15 tahun Tragedi Semanggi I : Mereka Lupa, Kami Luka
Potret Penanganan Kasus Pelanggaran HAM di Papua Komnas HAM Gagal Menghadirkan Keadilan
Surat : Penolakan Pemberian Gelar Pahlawan Bagi (alm.) Soeharto
Presiden Jokowi; Pilih Jaksa Agung yang Berani Melakukan Penyidikan Kasus Pelanggaran HAM Berat
POLEMIK PENYELESAIAN KASUS PELANGGARAN HAM
English
Media Sosial |        
KABAR TERKINI
Untitled Document
SIARAN PERS
BERITA
OPINI
DATA
KEGIATAN
KAMPANYE
Untitled Document

Copyright © 2015 | www.kontras.org
JL. Kramat II No. 7, Kwitang, Senen | Jakarta Pusat 10420
Tlp: 021-3919097, 3919098 | Fax: 021-3919099 | Email: kontras_98@kontras.org | Webmaster: pemelihara@kontras.org