Untitled Document
Komisi untuk Orang Hilang dan Korban
Tindak Kekerasan
Untitled Document Pencarian detail

IND | ENG
Untitled Document
Untitled Document
   
BERITA
WIRANTO DIJADWALKAN DIPANGGIL PEKAN DEPAN

Sumber: KOMPAS | Tgl terbit: Sabtu, 06 Mei 2000

Jakarta, Kompas
Jaksa Agung Marzuki Darusman mengatakan, minggu depan mantan Panglima TNI Jenderal Wiranto dijadwalkan diperiksa oleh tim penyidik gabungan kasus pelanggaran hak asasi manusia (HAM) Timor Timur. Wiranto dipanggil sebagai saksi. Sejauh ini, tim penyidik belum menentukan tersangka dalam kasus pelanggaran HAM Timtim karena baru akan ditetapkan setelah pemeriksaan para saksi.

"Pemeriksaan Wiranto mungkin minggu depan. Kapan tepatnya, semua diserahkan pada koordinator tim penyidik Pak Rachman (Jaksa Agung Muda bidang Tindak Pidana Umum)," kata Marzuki kepada wartawan usai shalat Jumat di Kejagung, Jakarta, Jumat (5/5).

Ditanya mengapa sampai sekarang belum ditentukan siapa tersangka dalam kasus pelanggaran HAM Timtim, menurut Marzuki, karena tim penyidik berhati-hati dalam menangani kasus ini. "Dalam hal ini kita harus cermat dan tidak (boleh) sembrono (sembarangan). Pada waktunya nanti akan dilihat siapa yang akan diajukan tersangka. Sekarang ini masih diperiksa para saksinya," jelasnya.
   
Tak serius
Sementara di tempat terpisah, empat lembaga swadaya masyarakat (LSM) di bidang hukum dan hak asasi manusia, YLBHI, Kontras, Elsam dan PBHI memprotes keras cara kerja Kejaksaan Agung menindaklanjuti hasil Komisi Penyelidik Pelanggaran (KPP) HAM Timor Timur. Proses hukum yang dilakukan Kejaksaan Agung dinilai tidak serius, hanya untuk menunda-nunda waktu sampai pembicaraan mengenai penyelesaian politik benar-benar dicapai. Proses hukum itu pun jauh dari standar internasional karena memperlakukan kejahatan terhadap kemanusiaan sebagai kejahatan biasa.

Penegasan tersebut disampaikan Irianto Subiakto (YLBHI), Rachland Nashidik (PBHI), Munir (Kontras), Amiruddin (Elsam), Jumat (5/5) di Jakarta, menanggapi pemeriksaan sejumlah pejabat tinggi TNI dan Polri dalam kasus Timtim.

Keempatnya menyatakan meragukan Tim Penyidik Kejaksaan Agung dapat bekerja atas dasar prinsip independensi dan imparsialitas, karena tim ini melibatkan TNI dan Polri, dua institusi yang justru bertanggung jawab dalam kejahatan terhadap kemanusiaan di Timtim. "Kami menilai proses hukum yang dijalankan tidak memenuhi standar internasional, karena sampai hari ini Indonesia tidak memiliki norma hukum kejahatan internasional ke mana crimes against humanity
digolongkan. Kami juga menolak penggunaan KUHP sebagai dasar bagi proses penyidikan, karena KUHP berisi norma kejahatan biasa," ungkap Irianto.

Irianto dan Munir menegaskan, langkah penyidikan Kejaksaan Agung yang mengawali dengan memanggil sejumlah petinggi TNI dan Polri sebagai saksi, padahal oleh KPP HAM Timtim mereka direkomendasikan sebagai orang yang harus bertanggung jawab merupakan suatu kesalahan fatal. Kejaksaan Agung seharusnya mengumpulkan dulu bukti yang masih harus diperoleh oleh Kejaksaan Agung dan tidak bisa diperoleh KPP HAM Timtim karena tidak mempunyai kapasitas sebagai penyidik, serta menghimpun lebih banyak data dari para korban dan saksi di lapangan.

Keempat LSM itu mendesak dibentuknya suatu peradilan ad hoc bagi kasus Timtim dengan norma hukum materiil dan formal yang dibuat khusus untuk keperluan ini, sesuai dengan standar hukum internasional HAM. Mereka juga mendesak Sekjen PBB dalam kerja sama dengan pemerintah Indonesia mengirimkan utusan khusus ke Indonesia untuk mengamati dan menilai seluruh proses hukum yang dilakukan pemerintah RI dalam kasus Timtim sampai selesai. (ika/oki/tra)



Kasus terkait Tragedi Mei 1998;:


Wilayah terkait:


Aktor Pelaku terkait:

Dilihat : 203 kali

Untitled Document
ARTIKEL TERPOPULER

Dua Tahun Pemerintahan Widodo-Kalla: Minim Prestasi, Gemar Klaim Sepihak Keberhasilan Penegakan Hukum Dan HAM
Hilangnya Wiji Thukul
Penembakan dan Pembunuhan Sewenang – Wenang di Enarotali, Paniai;
Segera Bentuk Tim Independen, Pulihkan Korban dan Masyarakat;

Peringatan Hari HAM Sedunia 10 Desember 2014
HAM hari ini: Siapa yang akan bertanggung jawab?

Surat Terbuka :
"Mendesak Komnas HAM untuk Membentuk Tim Penyelidikan Terkait Dugaan Peristiwa Kejahatan Terhadap Kemanusiaan di Paniai"

Komnas HAM Harus Segera Keluarkan Rekomendasi Hasil Penyelidikan Kasus Pelanggaran HAM Berat Aceh
Pemerintah Indonesia Tidak Pro HAM dan Demokrasi Dengan Kembali Abstain dalam Resolusi PBB Terhadap Korea Utara
Bentrokan TNI Vs Polri: Ancaman Atas Rasa Aman Bagi Masyarakat
Peringatan 66 Tahun Hari HAM Internasional :
Hentikan Penyiksaan dan Penuhi Hak-Hak Korban

Komnas HAM dan Kejaksaan Agung harus Segera Panggil AM. Hendropriyono
Pembebasan Pollycarpus: Negara tidak berdaya terhadap pelaku kejahatan kemanusian
Menanggapi pro dan kontra Pengakuan Prabowo Subianto atas keterlibatannya dalam kasus penculikan aktivis 1997-1998
Surat Terbuka: Desakan kepada Panglima TNI untuk menindak tegas anggota TNI pelaku penyerbuan terhadap petugas Satpam Kramat Jati
Proses Penyelesaian Kasus Penculikan dan Pelanggaran HAM
Mempertanyakan Komitmen Indonesia sebagai Anggota Dewan HAM PBB Periode 2015 – 2018
Surat Terbuka: Desakan kepada Kapolri untuk mengusut Tuntas Praktik Mafia Perdagangan Orang di institusi Polda NTT
Pernyataan Sikap Bersama 16 Tahun Tragedy Semanggi I Presiden, Pilihlah Jaksa Agung Bermental Baja
Hentikan Perampasan Tanah, Intimidasi, Kekerasan dan Kriminalisasi Terhadap Petani Takalar, Sulawesi Selatan
Kedatangan dan Tuntutan Keluarga Tengku Bantaqiyah
Laporan Lanjutan Kerusuhan Sambas
15 tahun Tragedi Semanggi I : Mereka Lupa, Kami Luka
Potret Penanganan Kasus Pelanggaran HAM di Papua Komnas HAM Gagal Menghadirkan Keadilan
Surat : Penolakan Pemberian Gelar Pahlawan Bagi (alm.) Soeharto
POLEMIK PENYELESAIAN KASUS PELANGGARAN HAM
English
Presiden Jokowi; Pilih Jaksa Agung yang Berani Melakukan Penyidikan Kasus Pelanggaran HAM Berat
Media Sosial |        
KABAR TERKINI
Untitled Document
SIARAN PERS
BERITA
OPINI
DATA
KEGIATAN
KAMPANYE
Untitled Document

Copyright © 2015 | www.kontras.org
JL. Kramat II No. 7, Kwitang, Senen | Jakarta Pusat 10420
Tlp: 021-3919097, 3919098 | Fax: 021-3919099 | Email: kontras_98@kontras.org | Webmaster: pemelihara@kontras.org