Untitled Document
Komisi untuk Orang Hilang dan Korban
Tindak Kekerasan
Untitled Document Pencarian detail

IND | ENG
Untitled Document
Untitled Document
   
BERITA
SBY Didesak Minta Pengampunan 345 TKI yang Divonis Mati di Malaysia

Sumber: detiknews.com | Tgl terbit: Senin, 23 Agustus 2010
Jakarta - Sebanyak 345 TKI kasus narkoba dan pembunuhan divonis mati di Malaysia. Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) didesak meminta pengampunan kepada Malaysia.

"Satu-satunya cara adalah memilih prioritas bagaimana Pak SBY secara langsung meminta permohonan pengampunan," kata Direktur Eksekutif Migrant Care Anis Hidayah saat bertemu dengan staf khusus Presiden bidang bencana Andi Arif di Sayap Timur Istana Kepresidenan, Jl Veteran, Jakarta Pusat, Senin (23/8/2010).

Hadir dalam pertemuan itu Koordinator Komisi untuk Orang Hilang dan Korban Tindak Kekerasan (Kontras) Haris Azhar dan Program Manager International NGO Forum on Indonesia Development (Infid) Wahyu Susilo.

Anis menambahkan, 345 TKI yang divonis mati berdasarkan data LSM, Kemlu dan Interpol itu terakumulasi  sejak tahun 1990-an dan meningkat pada tahun 1997-1998.

Sementara Koordinator Kontras Haris Azhar mengatakan vonis mati yang menjerat TKI itu rata-rata karena kasus narkoba dan pembunuhan. Sebagian besar, sekitar 250-an TKI berasal dari Aceh yang dulu menjual ganja di luar negeri untuk kepentingan Gerakan Aceh Merdeka (GAM).

"Agak susah karena secara legal Indonesia masih ada hukuman mati, mungkin (pemerintah) malu kalau bikin pembelaan penjual narkoba," kata Haris.

Pemprov Aceh dan para napi itu, imbuhnya, sudah melakukan diplomasi kecil-kecilan dengan mengirimkan surat ke Presiden, KBRI Malaysia hingga ke Pemerintah Malaysia.

"Faktanya hari ini 345 jumlahnya, bukan kasuistis lagi tapi sistematis. Ini butuh diplomasi tingkat tinggi," ujar Haris.

Menanggapi hal itu, Staf Khusus Presiden Bidang Bencana Andi Arif mengatakan sudah bertemu Presiden SBY dan menyampaikan data-data tentang 345 TKI yang divonis mati itu.

Ia juga sudah bertemu dengan staf khusus bidang luar negeri, dan akan melibatkan beberapa menteri terkait seperti Menlu, Menakertrans dan Menkum HAM.

"Tidak perlu malu untuk membela kasus pembunuhan dan narkoba karena hukumannya mati. Kalau betul ada aspek politik mmenjual ganja untuk GAM dari 250 itu harus dikasih amnestilah," kata pria berkacamata ini.

(nwk/aan)


Kasus terkait Tragedi Mei 1998;:


Isu terkait:


Wilayah terkait:


Dilihat : 266 kali

Untitled Document
ARTIKEL TERPOPULER

Dua Tahun Pemerintahan Widodo-Kalla: Minim Prestasi, Gemar Klaim Sepihak Keberhasilan Penegakan Hukum Dan HAM
Hilangnya Wiji Thukul
Penembakan dan Pembunuhan Sewenang – Wenang di Enarotali, Paniai;
Segera Bentuk Tim Independen, Pulihkan Korban dan Masyarakat;

Peringatan Hari HAM Sedunia 10 Desember 2014
HAM hari ini: Siapa yang akan bertanggung jawab?

Surat Terbuka :
"Mendesak Komnas HAM untuk Membentuk Tim Penyelidikan Terkait Dugaan Peristiwa Kejahatan Terhadap Kemanusiaan di Paniai"

Komnas HAM Harus Segera Keluarkan Rekomendasi Hasil Penyelidikan Kasus Pelanggaran HAM Berat Aceh
Pemerintah Indonesia Tidak Pro HAM dan Demokrasi Dengan Kembali Abstain dalam Resolusi PBB Terhadap Korea Utara
Bentrokan TNI Vs Polri: Ancaman Atas Rasa Aman Bagi Masyarakat
Peringatan 66 Tahun Hari HAM Internasional :
Hentikan Penyiksaan dan Penuhi Hak-Hak Korban

Komnas HAM dan Kejaksaan Agung harus Segera Panggil AM. Hendropriyono
Pembebasan Pollycarpus: Negara tidak berdaya terhadap pelaku kejahatan kemanusian
Menanggapi pro dan kontra Pengakuan Prabowo Subianto atas keterlibatannya dalam kasus penculikan aktivis 1997-1998
Surat Terbuka: Desakan kepada Panglima TNI untuk menindak tegas anggota TNI pelaku penyerbuan terhadap petugas Satpam Kramat Jati
Proses Penyelesaian Kasus Penculikan dan Pelanggaran HAM
Mempertanyakan Komitmen Indonesia sebagai Anggota Dewan HAM PBB Periode 2015 – 2018
Surat Terbuka: Desakan kepada Kapolri untuk mengusut Tuntas Praktik Mafia Perdagangan Orang di institusi Polda NTT
Pernyataan Sikap Bersama 16 Tahun Tragedy Semanggi I Presiden, Pilihlah Jaksa Agung Bermental Baja
Hentikan Perampasan Tanah, Intimidasi, Kekerasan dan Kriminalisasi Terhadap Petani Takalar, Sulawesi Selatan
Kedatangan dan Tuntutan Keluarga Tengku Bantaqiyah
Laporan Lanjutan Kerusuhan Sambas
15 tahun Tragedi Semanggi I : Mereka Lupa, Kami Luka
Potret Penanganan Kasus Pelanggaran HAM di Papua Komnas HAM Gagal Menghadirkan Keadilan
Surat : Penolakan Pemberian Gelar Pahlawan Bagi (alm.) Soeharto
Presiden Jokowi; Pilih Jaksa Agung yang Berani Melakukan Penyidikan Kasus Pelanggaran HAM Berat
POLEMIK PENYELESAIAN KASUS PELANGGARAN HAM
English
Media Sosial |        
KABAR TERKINI
Untitled Document
SIARAN PERS
BERITA
OPINI
DATA
KEGIATAN
KAMPANYE
Untitled Document

Copyright © 2015 | www.kontras.org
JL. Kramat II No. 7, Kwitang, Senen | Jakarta Pusat 10420
Tlp: 021-3919097, 3919098 | Fax: 021-3919099 | Email: kontras_98@kontras.org | Webmaster: pemelihara@kontras.org