Untitled Document
Komisi untuk Orang Hilang dan Korban
Tindak Kekerasan
Untitled Document Pencarian detail

IND | ENG
Untitled Document
Untitled Document
   
BERITA
TKI di Ujung Maut, Pemerintah Lamban

Sumber: mediaindonesia.com | Tgl terbit: Selasa, 24 Agustus 2010
NASIB buruk tenaga kerja Indonesia (TKI) di Malaysia seperti cerita yang tidak jelas kapan akan berakhir. Belum hilang dari ingatan kita bagaimana Nirmala Bonat disetrika hingga kuit tubuhnya mengelupas oleh majikannya di Malaysia.

Juga TKI bernama Siti Hajar yang disiram air panas hingga mukanya hancur. Kini, 345 TKI sedang diancam hukuman mati oleh pemerintah Malaysia. Tiga di antaranya, yakni Bustaman, Tarmizi, dan Parlan Dadeh, tengah menunggu tiang gantungan.

Celakanya, pemerintah terlambat merespons, bahkan tidak menganggap persoalan TKI di negeri jiran tersebut sebagai suatu yang urgen. "Indikatornya, mengapa sudah ada 345 TKI divonis mati, tetapi respons pemerintah biasa-biasa saja? Saat kita menyampaikan itu, pemerintah malah mempersoalkan jumlah yang menurut mereka 177 TKI," kata Program Manager International NGO Forum on Indonesia Development (INFID) Wahyu Susilo, tadi malam.

Bersama Direktur Eksekutif Migrant Care Anis Hidayah dan Koordinator Kontras Haris Azhar, Wahyu menemui Staf Khusus Presiden Bidang Bencana Andi Arif di Istana Kepresidenan, kemarin. Mereka mendesak Presiden Susilo Bambang Yudhoyono meminta pengampunan kepada Malaysia untuk 345 TKI itu.

"Satu-satunya cara adalah memilih prioritas bagaimana Pak SBY secara langsung meminta pengampunan," kata Anis.

Presiden Susilo Bambang Yudhoyono mengatakan telah meminta penjelasan dari Menteri Luar Negeri Marty Natalegawa terkait dengan kabar 345 WNI yang terancam hukuman mati. Presiden meminta agar ada tindak lanjut hukum terhadap mereka.

"Ada yang mesti diklarifikasi, apa betul ada sekian banyak warga negara kita yang diputus hukuman mati. Saya ingin di-update berapa karena selama ini kita gigih. Saya datang sendiri beberapa kali untuk mengurus ini," tandas Presiden dalam pembukaan sidang kabinet di Kantor Presiden, kemarin.

Presiden menyatakan Indonesia akan tetap memberikan bantuan hukum, pembelaan, dan upaya diplomasi untuk meringankan hukuman bagi WNI yang mendapatkan hukuman mati.

Kepala Badan Nasional Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia Jumhur Hidayat langsung menugasi Anjar Prihantono, Direktur Kerja Sama Luar Negeri Kawasan Asia Pasifik dan Amerika, serta Rohyati Sarosa, Direktorat Perlindungan dan Advokasi Kawasan Asia Pasifik, untuk berangkat ke Malaysia.

Namun, ia membantah bahwa jumlah WNI yang terancam hukuman mati di Malaysia sebanyak 345 orang. "Data KBRI menunjukkan 177 WNI terancam hukuman mati di Malaysia. Sebanyak 142 orang pengedar narkoba. Sisanya karena pembunuhan atau memiliki senjata api."

Wahyu justru mengkritik sikap pemerintah yang lebih mementingkan soal angka. "Jumlah 345 itu kita dapat dari KBRI dari 1990. Saya menduga ada komunikasi yang tidak beres di antara pejabat pemerintah." (Alw/CC/*/X-7)


Isu terkait:


Dilihat : 794 kali

Untitled Document
ARTIKEL TERPOPULER

Dua Tahun Pemerintahan Widodo-Kalla: Minim Prestasi, Gemar Klaim Sepihak Keberhasilan Penegakan Hukum Dan HAM
Hilangnya Wiji Thukul
Penembakan dan Pembunuhan Sewenang – Wenang di Enarotali, Paniai;
Segera Bentuk Tim Independen, Pulihkan Korban dan Masyarakat;

Peringatan Hari HAM Sedunia 10 Desember 2014
HAM hari ini: Siapa yang akan bertanggung jawab?

Surat Terbuka :
"Mendesak Komnas HAM untuk Membentuk Tim Penyelidikan Terkait Dugaan Peristiwa Kejahatan Terhadap Kemanusiaan di Paniai"

Pemerintah Indonesia Tidak Pro HAM dan Demokrasi Dengan Kembali Abstain dalam Resolusi PBB Terhadap Korea Utara
Komnas HAM Harus Segera Keluarkan Rekomendasi Hasil Penyelidikan Kasus Pelanggaran HAM Berat Aceh
Bentrokan TNI Vs Polri: Ancaman Atas Rasa Aman Bagi Masyarakat
Peringatan 66 Tahun Hari HAM Internasional :
Hentikan Penyiksaan dan Penuhi Hak-Hak Korban

Komnas HAM dan Kejaksaan Agung harus Segera Panggil AM. Hendropriyono
Pembebasan Pollycarpus: Negara tidak berdaya terhadap pelaku kejahatan kemanusian
Menanggapi pro dan kontra Pengakuan Prabowo Subianto atas keterlibatannya dalam kasus penculikan aktivis 1997-1998
Surat Terbuka: Desakan kepada Panglima TNI untuk menindak tegas anggota TNI pelaku penyerbuan terhadap petugas Satpam Kramat Jati
Proses Penyelesaian Kasus Penculikan dan Pelanggaran HAM
Mempertanyakan Komitmen Indonesia sebagai Anggota Dewan HAM PBB Periode 2015 – 2018
Surat Terbuka: Desakan kepada Kapolri untuk mengusut Tuntas Praktik Mafia Perdagangan Orang di institusi Polda NTT
Pernyataan Sikap Bersama 16 Tahun Tragedy Semanggi I Presiden, Pilihlah Jaksa Agung Bermental Baja
Hentikan Perampasan Tanah, Intimidasi, Kekerasan dan Kriminalisasi Terhadap Petani Takalar, Sulawesi Selatan
Kedatangan dan Tuntutan Keluarga Tengku Bantaqiyah
Laporan Lanjutan Kerusuhan Sambas
15 tahun Tragedi Semanggi I : Mereka Lupa, Kami Luka
Surat : Penolakan Pemberian Gelar Pahlawan Bagi (alm.) Soeharto
Potret Penanganan Kasus Pelanggaran HAM di Papua Komnas HAM Gagal Menghadirkan Keadilan
Presiden Jokowi; Pilih Jaksa Agung yang Berani Melakukan Penyidikan Kasus Pelanggaran HAM Berat
POLEMIK PENYELESAIAN KASUS PELANGGARAN HAM
English
Media Sosial |        
KABAR TERKINI
Untitled Document
SIARAN PERS
BERITA
OPINI
DATA
KEGIATAN
KAMPANYE
Untitled Document

Copyright © 2015 | www.kontras.org
JL. Kramat II No. 7, Kwitang, Senen | Jakarta Pusat 10420
Tlp: 021-3919097, 3919098 | Fax: 021-3919099 | Email: kontras_98@kontras.org | Webmaster: pemelihara@kontras.org