Untitled Document
Komisi untuk Orang Hilang dan Korban
Tindak Kekerasan
Untitled Document Pencarian detail

IND | ENG
Untitled Document
Untitled Document
   
BERITA
345 WNI di Malaysia Terancam Hukuman Mati

Sumber: dunia.vivanews.com | Tgl terbit: Selasa, 24 Agustus 2010

VIVAnews -SEKITAR 345 Warga Negara Indonesia terancam hukuman mati di Malaysia. Mereka kini dalam proses pengadilan untuk dakwaan kejahatan pembunuhan, dan perdagangan narkotika. Dua diantaranya, Bustamam bin Bukhari dan Tarmizi bin Yakob, warga Aceh telah divonis mati pada 18 Agustus 2010 lalu.

Mereka ditahan sejak 1995, dan kini menunggu hidupnya berakhir di tiang gantungan.

Laporan mengejutkan itu disampaikan sejumlah perwakilan LSM, antara lain Migrant Care, INFID dan Kontras kepada Staf Khusus Presiden Bidang Bencana dan Bantuan Sosial Andi Arief, Senin 23 Agustus 2010.

“Kami berharap presiden bisa segera mengambil tindakan untuk membela para WNI yang tersangkut perkara di sana,” ujar Anis Hidayah, Direktur Eksekutif Migrant Care kepada VIVAnews, Senin kemarin.

Menurut Anis, laporan itu sudah dilansir sepekan lalu, dan mulai diberitakan media massa setelah vonis bagi dua napi Aceh di Malaysia itu. Proses hukum bagi mereka yang telah vonis telah final. Satu-satunya harapan adalah memakai jalur diplomasi meminta grasi kepada pemerintah Malaysia.

Pertemuan para aktivis itu dengan Staf Khusus Presiden terjadi setelah Andi Arief mencantumkan  informasi itu di laman jejaring sosial Twitter. Melalui akun @andiariefnew, Andi menyatakan, “Kasus ini baru dilaporkan, mudah-mudahan ada jalan keluarnya,” tulisnya, Senin pagi.

Soal angka 345 WNI terancam vonis mati ini membuat Presiden Susilo Bambang Yudhoyono meminta penjelasan Menteri Luar Negeri Marty Natalegawa, pada pembukaan sidang kabinet paripurna di Kantor Presiden, Senin 23 Agustus 2010.

Presiden meminta ada tindak lanjut hukum terhadap mereka yang terancam. "Ada yang mesti diklarifikasi, apa betul ada sekian banyak warga negara kita yang diputus hukuman mati. Saya ingin di-up date, karena selama ini kita gigih, saya datang sendiri beberapa kali untuk mengurus," ujar Presiden Yudhoyono.

Indonesia, ujar presiden, akan tetap memberikan bantuan hukum, pembelaan, dan upaya diplomasi meringankan hukuman bagi WNI yang mendapatkan hukuman mati.  "Laporkan nanti berapa sebetulnya, dan langkah-langkah kita untuk membela, melindungi saudara-saudara kita yang divonis hukum di Malaysia, utamanya hukuman mati," ujar presiden.

Kasus dadah

Wakil Koordinator Komisi untuk Orang Hilang dan Korban Tindak Kekerasan (Kontras), Haris Azhar, menegaskan angka 345 itu adalah data valid jumlah orang Indonesia yang terancam vonis mati.

Data itu adalah hasil pemantauan aktivis buruh migran, dan juga pernah diungkap Kementerian Luar Negeri. "Mereka, 345 orang tersebut sudah jatuh vonis namun belum dieksekusi. Kebanyakan dari mereka terlibat kasus kriminal, narkoba atau dadah," kata Haris kepada VIVAnews, Senin 23 Agustus 2010.

Wahyu Susilo dari INFID (International NGO Forum on Indonesia Development) mengkritik  pemerintah yang kurang maksimal membela WNI yang tertimpa perkara di Malaysia itu.

Ancaman eksekusi mati terhadap 345 WNI di Malaysia, kata Wahyu, adalah wujud ketidakberdayaan diplomasi Indonesia terhadap Malaysia. "Seharusnya, pemerintah memperkuat kembali diplomasi kita, bukan diam saja," kata Wahyu, Kepala Program Monitoring International INFID, Senin 23 Agustus 2010.

Wahyu yakin pemerintah tahu ada 345 Warga Negara Indonesia yang terancam hukuman mati itu, tapi tidak mengambil langkah pembelaan. WNI yang terancam hukuman mati ini dituding terlibat kasus perkosaan dan narkoba.

"Padahal kita bisa mempertanyakan ke pengadilan di Malaysia, apakah benar-benar mereka melakukan tindak kejahatan itu. Apakah 345 WNI itu merasa tertekan selama di persidangan? Pemerintah seharusnya mencari tahu," ujar Wahyu. Bahkan, bila perlu saat di pengadilan pemerintah mendampingi, dan melakukan pembelaan.

Sementara itu Haris Azhar dari Kontras mendesak pemerintah segera bertindak. "Pemerintah harusnya bikin diplomasi, pendekatan ke Malaysia untuk mengubah hukuman, kalau bisa diekstradisi ke Indonesia. Sebab mereka yang divonis punya keluarga," ujar Haris.

Menurut dia, adalah fakta para WNI itu tak mendapat pendampingan yang baik dari Kedutaan Besar RI di Malaysia. Haris mengatakan lembaganya pernah mengadukan hal ini ke Pemda Aceh agar melakukan advokasi ke Malaysia.

“Gubernur Aceh pernah mengirim tim pengacara ke Malaysia untuk menyelamatkan warga Aceh yang terancam hukuman mati. Tapi upaya hukum di Malaysia sudah final. Yang dibutuhkan pendekatan diplomasi dari Jakarta ke Kuala Lumpur,” ujar Haris.

KBRI tak peduli?

Secara terpisah, Menteri Luar Negeri Marty Natalegawa, menyatakan perlindungan warga di luar negeri adalah salah satu prioritas bagi misi Kementerian Luar Negeri. "Kami juga akan terus memastikan hak warga negara Indonesia terpenuhi," kata Natalegawa, Senin 23 Agustus 2010.

Marty memberikan komentarnya berkaitan 345 WNI yang terancam hukuman mati itu. Masalahnya, kata Marty,  adalah bila WNI bersangkutan benar-benar terbukti berbuat kriminal. “Pemerintah Indonesia tidak bisa serta merta mengintervensi keputusan hukum negara tuan rumah dalam menindak pelanggar hukum,” ujarnya.

Langkah maksimal pemerintah, ujar Marty, adalah melalui perwakilan di luar negeri untuk memastikan hak-hak dasar warga yang sedang diproses hukum itu diperhatikan. "Melalui KBRI, kita berikan advokasi hukum, bantuan perlindungan hukum bagi tenaga kerja kita di luar negeri," kata Natalegawa.

Dia mengingatkan, ada beberapa kasus menyangkut nasib WNI, yang semula diberi vonis hukuman mati, berhasil diturunkan bobotnya. "Tetapi sekarang semua kasus [yang menimpa WNI] itu beragam, ada kejahatan narkoba dan lain-lain," kata Natalegawa.

Menurut Wahyu, upaya serius memang pernah ditunjukkan KBRI Singapura dalam membebaskan WNI yang terancam hukuman mati beberapa waktu lalu. Tapi, di Malaysia, upaya itu tak terlihat. Para pejabat KBRI di Kuala Lumpur tampaknya tak peduli dengan para WNI yang terbelit perkara berat itu.

Ada pandangan, kata Wahyu, para WNI bermasalah itu dianggap pekerja illegal. “Seharusnya yang dilihat adalah status sebagai Warga Negara Indonesia, bukan soal legal atau illegal,” ujar Wahyu.

Staf Khusus Presiden Andi Arief mengatakan pemerintah akan melengkapi data tentang kasus ini, agar segera dicarikan solusi dalam waktu dekat. “Langkah selanjutnya segera dibuat, dan kemungkinan akan ada koordinasi bersama antara Menteri Luar Negeri, Menteri Hukum dan HAM, serta Menteri Tenaga Kerja,” ujar Andi.(np)

• VIVAnews


Isu terkait:


Wilayah terkait:


Aktor Pelaku terkait:

Dilihat : 234 kali

Untitled Document
ARTIKEL TERPOPULER

Dua Tahun Pemerintahan Widodo-Kalla: Minim Prestasi, Gemar Klaim Sepihak Keberhasilan Penegakan Hukum Dan HAM
Hilangnya Wiji Thukul
Penembakan dan Pembunuhan Sewenang – Wenang di Enarotali, Paniai;
Segera Bentuk Tim Independen, Pulihkan Korban dan Masyarakat;

Peringatan Hari HAM Sedunia 10 Desember 2014
HAM hari ini: Siapa yang akan bertanggung jawab?

Surat Terbuka :
"Mendesak Komnas HAM untuk Membentuk Tim Penyelidikan Terkait Dugaan Peristiwa Kejahatan Terhadap Kemanusiaan di Paniai"

Komnas HAM Harus Segera Keluarkan Rekomendasi Hasil Penyelidikan Kasus Pelanggaran HAM Berat Aceh
Pemerintah Indonesia Tidak Pro HAM dan Demokrasi Dengan Kembali Abstain dalam Resolusi PBB Terhadap Korea Utara
Bentrokan TNI Vs Polri: Ancaman Atas Rasa Aman Bagi Masyarakat
Peringatan 66 Tahun Hari HAM Internasional :
Hentikan Penyiksaan dan Penuhi Hak-Hak Korban

Komnas HAM dan Kejaksaan Agung harus Segera Panggil AM. Hendropriyono
Pembebasan Pollycarpus: Negara tidak berdaya terhadap pelaku kejahatan kemanusian
Menanggapi pro dan kontra Pengakuan Prabowo Subianto atas keterlibatannya dalam kasus penculikan aktivis 1997-1998
Surat Terbuka: Desakan kepada Panglima TNI untuk menindak tegas anggota TNI pelaku penyerbuan terhadap petugas Satpam Kramat Jati
Proses Penyelesaian Kasus Penculikan dan Pelanggaran HAM
Mempertanyakan Komitmen Indonesia sebagai Anggota Dewan HAM PBB Periode 2015 – 2018
Surat Terbuka: Desakan kepada Kapolri untuk mengusut Tuntas Praktik Mafia Perdagangan Orang di institusi Polda NTT
Pernyataan Sikap Bersama 16 Tahun Tragedy Semanggi I Presiden, Pilihlah Jaksa Agung Bermental Baja
Hentikan Perampasan Tanah, Intimidasi, Kekerasan dan Kriminalisasi Terhadap Petani Takalar, Sulawesi Selatan
Kedatangan dan Tuntutan Keluarga Tengku Bantaqiyah
Laporan Lanjutan Kerusuhan Sambas
15 tahun Tragedi Semanggi I : Mereka Lupa, Kami Luka
Potret Penanganan Kasus Pelanggaran HAM di Papua Komnas HAM Gagal Menghadirkan Keadilan
Surat : Penolakan Pemberian Gelar Pahlawan Bagi (alm.) Soeharto
Presiden Jokowi; Pilih Jaksa Agung yang Berani Melakukan Penyidikan Kasus Pelanggaran HAM Berat
POLEMIK PENYELESAIAN KASUS PELANGGARAN HAM
English
Media Sosial |        
KABAR TERKINI
Untitled Document
SIARAN PERS
BERITA
OPINI
DATA
KEGIATAN
KAMPANYE
Untitled Document

Copyright © 2015 | www.kontras.org
JL. Kramat II No. 7, Kwitang, Senen | Jakarta Pusat 10420
Tlp: 021-3919097, 3919098 | Fax: 021-3919099 | Email: kontras_98@kontras.org | Webmaster: pemelihara@kontras.org