Untitled Document
Komisi untuk Orang Hilang dan Korban
Tindak Kekerasan
Untitled Document Pencarian detail

IND | ENG
Untitled Document
Untitled Document
   
BERITA
"BUKU PUTIH" PRABOWO JANGAN HANYA JADI MEDIA PEMBELAAN DIRI

Sumber: KOMPAS | Tgl terbit: Sabtu, 11 Maret 2000

Jakarta, Kompas
Rencana mantan Panglima Kostrad Prabowo Subianto untuk menyusun "buku putih" peristiwa Mei 1998, hendaknya dilengkapi juga dengan pengungkapan dia mengenai peristiwa penculikan aktivis dan proses pemeriksaan dirinya oleh Dewan Kehormatan Perwira (DKP).

Buku putih itu juga hendaknya jangan semata-mata menjadi media pembelaan diri Prabowo sendiri, namun harus disertai dengan kesungguhan Prabowo untuk mengungkap kembali kasus penculikan dan kasus Mei melalui jalur hukum yang semestinya.

Pandangan tersebut disampaikan Koordinator Badan Pekerja Komisi untuk Orang Hilang dan Korban Tindak Kekerasan (Kontras), Munir, Jumat (10/3), di Jakarta.

Munir mengingatkan, akhir-akhir ini banyak tokoh masyarakat membuat memoir mengenai dirinya semata-mata hanya untuk menonjolkan prestasinya dan sebagai pembelaan diri atas tudingan kurang baik yang disampaikan kepadanya. Oleh karena itu, kuat kemungkinan Prabowo pun mengeluarkan buku putih hanya untuk tujuan pembelaan diri. Apalagi jika yang akan diungkapkannya adalah soal kerusuhan Mei 1998.

"Kalau Prabowo hanya menyusun buku putih, maka itu bisa dinilai lebih sebagai upaya untuk mendapatkan dukungan opini publik semata. Yang lebih penting justru Prabowo harus mengungkap seluruh apa yang terjadi melalui prosedur hukum. Dia seharusnya mendatangi langsung Puspom (Pusat Polisi Militer) dan meminta kasusnya dibuka kembali. Kalau pelaku yang meminta, masak Puspom mau menolak?" jelasnya.

Pimpinan Kontras itu menambahkan, kasus yang membuat Prabowo tergusur dari lingkaran elite politik adalah kasus penculikan aktivis, yang sampai saat ini pun masih mengundang banyak pertanyaan karena tidak dituntaskan sebagaimana mestinya.

"Seharusnya, kasus penculikan ini dulu yang dia ungkapkan, juga proses pemeriksaan DKP-nya seperti apa, baru kemudian meningkat ke kerusuhan Mei. Jangan sepotong-sepotong kalau mau meluruskan sejarah," tegasnya.

Oleh karena itu, menurut Munir, dari pihak pemerintah, khususnya Panglima TNI, harus ada kemauan untuk membuka kembali kasus-kasus yang berkaitan dengan Prabowo. "Selama ini kasus Prabowo ini tidak diungkapkan karena adanya impunity dari Wiranto. Sekarang faktor Wiranto ini sudah tidak ada, Panglima TNI seharusnya membuang impunity untuk Prabowo itu," tandas Munir. (oki)



Kasus terkait Tragedi Mei 1998;:


Isu terkait:


Wilayah terkait:


Aktor Pelaku terkait:

Dilihat : 292 kali

Untitled Document
ARTIKEL TERPOPULER

Dua Tahun Pemerintahan Widodo-Kalla: Minim Prestasi, Gemar Klaim Sepihak Keberhasilan Penegakan Hukum Dan HAM
Hilangnya Wiji Thukul
Penembakan dan Pembunuhan Sewenang – Wenang di Enarotali, Paniai;
Segera Bentuk Tim Independen, Pulihkan Korban dan Masyarakat;

Peringatan Hari HAM Sedunia 10 Desember 2014
HAM hari ini: Siapa yang akan bertanggung jawab?

Surat Terbuka :
"Mendesak Komnas HAM untuk Membentuk Tim Penyelidikan Terkait Dugaan Peristiwa Kejahatan Terhadap Kemanusiaan di Paniai"

Komnas HAM Harus Segera Keluarkan Rekomendasi Hasil Penyelidikan Kasus Pelanggaran HAM Berat Aceh
Pemerintah Indonesia Tidak Pro HAM dan Demokrasi Dengan Kembali Abstain dalam Resolusi PBB Terhadap Korea Utara
Bentrokan TNI Vs Polri: Ancaman Atas Rasa Aman Bagi Masyarakat
Peringatan 66 Tahun Hari HAM Internasional :
Hentikan Penyiksaan dan Penuhi Hak-Hak Korban

Komnas HAM dan Kejaksaan Agung harus Segera Panggil AM. Hendropriyono
Pembebasan Pollycarpus: Negara tidak berdaya terhadap pelaku kejahatan kemanusian
Menanggapi pro dan kontra Pengakuan Prabowo Subianto atas keterlibatannya dalam kasus penculikan aktivis 1997-1998
Surat Terbuka: Desakan kepada Panglima TNI untuk menindak tegas anggota TNI pelaku penyerbuan terhadap petugas Satpam Kramat Jati
Proses Penyelesaian Kasus Penculikan dan Pelanggaran HAM
Mempertanyakan Komitmen Indonesia sebagai Anggota Dewan HAM PBB Periode 2015 – 2018
Surat Terbuka: Desakan kepada Kapolri untuk mengusut Tuntas Praktik Mafia Perdagangan Orang di institusi Polda NTT
Pernyataan Sikap Bersama 16 Tahun Tragedy Semanggi I Presiden, Pilihlah Jaksa Agung Bermental Baja
Hentikan Perampasan Tanah, Intimidasi, Kekerasan dan Kriminalisasi Terhadap Petani Takalar, Sulawesi Selatan
Kedatangan dan Tuntutan Keluarga Tengku Bantaqiyah
Laporan Lanjutan Kerusuhan Sambas
15 tahun Tragedi Semanggi I : Mereka Lupa, Kami Luka
Potret Penanganan Kasus Pelanggaran HAM di Papua Komnas HAM Gagal Menghadirkan Keadilan
Surat : Penolakan Pemberian Gelar Pahlawan Bagi (alm.) Soeharto
POLEMIK PENYELESAIAN KASUS PELANGGARAN HAM
English
Presiden Jokowi; Pilih Jaksa Agung yang Berani Melakukan Penyidikan Kasus Pelanggaran HAM Berat
Media Sosial |        
KABAR TERKINI
Untitled Document
SIARAN PERS
BERITA
OPINI
DATA
KEGIATAN
KAMPANYE
Untitled Document

Copyright © 2015 | www.kontras.org
JL. Kramat II No. 7, Kwitang, Senen | Jakarta Pusat 10420
Tlp: 021-3919097, 3919098 | Fax: 021-3919099 | Email: kontras_98@kontras.org | Webmaster: pemelihara@kontras.org