Untitled Document
Komisi untuk Orang Hilang dan Korban
Tindak Kekerasan
Untitled Document Pencarian detail

IND | ENG
Untitled Document
Untitled Document
   
BERITA
Kasus TKI di Malaysia
Salahnya Menlu dan Mennakertrans

Sumber: nasional.kompas.com | Tgl terbit: Senin, 23 Agustus 2010

JAKARTA, KOMPAS.com — Terkait pernyataan Juru Bicara Kepresidenan Julian Aldrin Pasha bahwa Presiden SBY belum mengetahui soal 345 WNI di Malaysia yang terancam hukuman mati, Direktur Migrant Care Anis Hidayah menilai hal tersebut sungguh keterlaluan.

"Hal ini sungguh keterlaluan. Ini politik ABS (asal bapak senang). Saya menyalahkan Menteri Luar Negeri (Marty Natalegawa) dan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi (Muhaimin Iskandar)," kata Anis kepada Kompas.com, Senin (23/8/2010) di Jakarta.

Sebelumnya, berita soal ratusan WNI yang terancam hukuman mati menjadi berita utama di beberapa harian nasional. Harian Kompas, misalnya, memberitakan kasus ini pada halaman 1 Kompas edisi Sabtu, 21 Agustus 2010, dengan judul "Ratusan WNI Terancam Pidana Mati di Malaysia."

Dikatakan Anis, jumlah WNI yang terancam hukuman mati meningkat sepanjang tahun 2007-2008. "Tidak ada upaya preventif untuk mencegah hukuman mati," sambungnya.

Data 345 WNI yang terancam hukuman mati ini dilansir Migrant Care bersama Komisi untuk Orang Hilang dan Korban Tindak Kekerasan (Kontras) dan International NGO Forum on Indonesian Development (Infid) pada Jumat silam di Jakarta. Data ini, kata Anis, diperoleh dari Kedutaan Besar RI di Malaysia, Kementerian Luar Negeri Malaysia, dan laporan Interpol.

Menurut Anis, dari 345 orang yang terancam hukuman mati itu, tujuh di antaranya sudah dieksekusi. Sekitar 300 WNI yang terancam hukuman mati itu didakwa melakukan tindak pidana terkait narkoba. Terkait asal, lebih dari separuh WNI yang terancam hukuman mati itu berasal dari Aceh.

Terkait ancaman mati, Migrant Care, bersama Kontras dan Infid, meminta Presiden SBY dan pemerintahannya segera melakukan diplomasi HAM ke Kerajaan Malaysia. Diplomasi HAM ini dinilai penting mengingat Indonesia memiliki kewajiban penghormatan HAM bagi warga negaranya sebagaimana yang sudah dijamin Konstitusi, seperti jaminan hak hidup. Kewajiban promosi HAM ini juga harus dijadikan standar hubungan diplomasi di masa mendatang agar semua bentuk hubungan, kerja sama atau penyelesaian sengketa (hukum) juga terus mengarusutamakan HAM.

"
Hal ini sungguh keterlaluan. Ini politik ABS (asal bapak senang). Saya menyalahkan Menteri Luar Negeri (Marty Natalegawa) dan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi (Muhaimin Iskandar). "
-- Anis Hidayah


Isu terkait:


Wilayah terkait:


Dilihat : 320 kali

Untitled Document
ARTIKEL TERPOPULER

Dua Tahun Pemerintahan Widodo-Kalla: Minim Prestasi, Gemar Klaim Sepihak Keberhasilan Penegakan Hukum Dan HAM
Hilangnya Wiji Thukul
Penembakan dan Pembunuhan Sewenang – Wenang di Enarotali, Paniai;
Segera Bentuk Tim Independen, Pulihkan Korban dan Masyarakat;

Peringatan Hari HAM Sedunia 10 Desember 2014
HAM hari ini: Siapa yang akan bertanggung jawab?

Surat Terbuka :
"Mendesak Komnas HAM untuk Membentuk Tim Penyelidikan Terkait Dugaan Peristiwa Kejahatan Terhadap Kemanusiaan di Paniai"

Komnas HAM Harus Segera Keluarkan Rekomendasi Hasil Penyelidikan Kasus Pelanggaran HAM Berat Aceh
Pemerintah Indonesia Tidak Pro HAM dan Demokrasi Dengan Kembali Abstain dalam Resolusi PBB Terhadap Korea Utara
Bentrokan TNI Vs Polri: Ancaman Atas Rasa Aman Bagi Masyarakat
Peringatan 66 Tahun Hari HAM Internasional :
Hentikan Penyiksaan dan Penuhi Hak-Hak Korban

Komnas HAM dan Kejaksaan Agung harus Segera Panggil AM. Hendropriyono
Pembebasan Pollycarpus: Negara tidak berdaya terhadap pelaku kejahatan kemanusian
Menanggapi pro dan kontra Pengakuan Prabowo Subianto atas keterlibatannya dalam kasus penculikan aktivis 1997-1998
Surat Terbuka: Desakan kepada Panglima TNI untuk menindak tegas anggota TNI pelaku penyerbuan terhadap petugas Satpam Kramat Jati
Proses Penyelesaian Kasus Penculikan dan Pelanggaran HAM
Mempertanyakan Komitmen Indonesia sebagai Anggota Dewan HAM PBB Periode 2015 – 2018
Surat Terbuka: Desakan kepada Kapolri untuk mengusut Tuntas Praktik Mafia Perdagangan Orang di institusi Polda NTT
Pernyataan Sikap Bersama 16 Tahun Tragedy Semanggi I Presiden, Pilihlah Jaksa Agung Bermental Baja
Hentikan Perampasan Tanah, Intimidasi, Kekerasan dan Kriminalisasi Terhadap Petani Takalar, Sulawesi Selatan
Kedatangan dan Tuntutan Keluarga Tengku Bantaqiyah
Laporan Lanjutan Kerusuhan Sambas
15 tahun Tragedi Semanggi I : Mereka Lupa, Kami Luka
Potret Penanganan Kasus Pelanggaran HAM di Papua Komnas HAM Gagal Menghadirkan Keadilan
Surat : Penolakan Pemberian Gelar Pahlawan Bagi (alm.) Soeharto
Presiden Jokowi; Pilih Jaksa Agung yang Berani Melakukan Penyidikan Kasus Pelanggaran HAM Berat
POLEMIK PENYELESAIAN KASUS PELANGGARAN HAM
English
Media Sosial |        
KABAR TERKINI
Untitled Document
SIARAN PERS
BERITA
OPINI
DATA
KEGIATAN
KAMPANYE
Untitled Document

Copyright © 2015 | www.kontras.org
JL. Kramat II No. 7, Kwitang, Senen | Jakarta Pusat 10420
Tlp: 021-3919097, 3919098 | Fax: 021-3919099 | Email: kontras_98@kontras.org | Webmaster: pemelihara@kontras.org