Untitled Document
Komisi untuk Orang Hilang dan Korban
Tindak Kekerasan
Untitled Document Pencarian detail

IND | ENG
Untitled Document
Untitled Document
   
BERITA
BENJAMIN KEBERATAN MASUK KPP HAM PRIOK

Sumber: KOMPAS | Tgl terbit: Kamis, 02 Maret 2000

Jakarta, Kompas
Anggota Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (Komnas HAM) Benjamin Mangkoedilaga secara resmi telah menyatakan keberatan untuk dipilih menjadi anggota maupun Ketua Komisi Penyelidikan Pelanggaran (KPP) HAM Tanjungpriok 1984. Dengan penolakan Benjamin itu, anggota Komnas HAM M Salim dan BN Marbun berpeluang besar untuk menjadi Ketua KPP HAM Priok.

Penolakan Benjamin itu disampaikan Ketua Komnas HAM Djoko Soegianto, ketika ditemui pers, Rabu (1/3), di Komnas HAM Jakarta. "Saya sudah bertemu dan berbicara langsung dengan beliau, dan beliau menolak dengan alasan ada kemungkinan akan diproyeksikan sebagai hakim ad hoc," ujar Djoko.

Djoko menjelaskan, sejak awal anggota Komnas yang sudah diproyeksikan memimpin KPP HAM Priok adalah BN Marbun, M Salim, dan Benjamin Mangkoedilaga. Dari ketiga orang itu, M Salim sebelumnya bersama Baharuddin Lopa dan Asmara Nababan pernah melakukan pencarian data mendalam dalam soal kasus Priok. "Insya Allah, besok kami akan membicarakan mengenai hal ini," paparnya.

Ketua Komnas HAM sampai saat ini belum bisa menyebutkan siapa saja yang akan duduk dalam KPP HAM Priok, dan kewenangan apa saja yang akan dimiliki KPP tersebut. Akan tetapi, dia memperkirakan KPP HAM Priok itu akan mempunyai kewenangan yang serupa dengan KPP HAM Timtim, hanya saja jumlah anggotanya kemungkinan lebih kecil dari KPP HAM Timtim. "Mungkin tujuh orang saja anggotanya," katanya.

Djoko mengungkapkan, penyelidikan yang dilakukan KPP HAM bukan untuk mencari tersangka atau terdakwa. Yang dicari terlebih dulu adalah adakah bukti kejadiannya. "Lha kalau kita tidak mencari tersangka ya kita tidak boleh ngomong, misalnya Pak Try (Sutrisno) terlibat, 'kan ndak boleh," tambahnya.
   
Kompromistis
Koordinator Badan Pekerja Komisi untuk Orang Hilang dan Korban Tindak Kekerasan (Kontras) Munir mengingatkan, agar penyusunan orang yang akan duduk dalam KPP Priok tidak dilakukan dengan pertimbangan kompromistis. "KPP Priok ini akan sangat menentukan masa depan Komnas. Kalau sampai KPP ini gagal, dianggap tidak kredibel dan memihak, orang akan sulit lagi mempercayai Komnas HAM," tegasnya.

Lebih jauh Munir mengingatkan agar Komnas HAM juga memastikan dengan Menteri Hukum dan Perundang-undangan bahwa akan ada Pengadilan HAM ad hoc untuk kasus Priok. "Kalau hasil penyelidikan KPP Priok kemudian ditindaklanjuti Kejaksaan Agung dengan arah akan diteruskan ke pengadilan koneksitas, hasil KPP Priok itu akan menjadi tidak ada artinya, dan para korban Priok akan meragukan pengadilan tersebut. Oleh karena itu, pengadilan ad hoc ini harus satu paket dengan KPP HAM Priok," ungkapnya. (oki)



Kasus terkait Tanjung Priok 1984;:


Isu terkait:


Wilayah terkait:


Aktor Pelaku terkait:

Dilihat : 270 kali

Untitled Document
ARTIKEL TERPOPULER

Dua Tahun Pemerintahan Widodo-Kalla: Minim Prestasi, Gemar Klaim Sepihak Keberhasilan Penegakan Hukum Dan HAM
Hilangnya Wiji Thukul
Penembakan dan Pembunuhan Sewenang – Wenang di Enarotali, Paniai;
Segera Bentuk Tim Independen, Pulihkan Korban dan Masyarakat;

Peringatan Hari HAM Sedunia 10 Desember 2014
HAM hari ini: Siapa yang akan bertanggung jawab?

Surat Terbuka :
"Mendesak Komnas HAM untuk Membentuk Tim Penyelidikan Terkait Dugaan Peristiwa Kejahatan Terhadap Kemanusiaan di Paniai"

Komnas HAM Harus Segera Keluarkan Rekomendasi Hasil Penyelidikan Kasus Pelanggaran HAM Berat Aceh
Pemerintah Indonesia Tidak Pro HAM dan Demokrasi Dengan Kembali Abstain dalam Resolusi PBB Terhadap Korea Utara
Bentrokan TNI Vs Polri: Ancaman Atas Rasa Aman Bagi Masyarakat
Peringatan 66 Tahun Hari HAM Internasional :
Hentikan Penyiksaan dan Penuhi Hak-Hak Korban

Komnas HAM dan Kejaksaan Agung harus Segera Panggil AM. Hendropriyono
Pembebasan Pollycarpus: Negara tidak berdaya terhadap pelaku kejahatan kemanusian
Menanggapi pro dan kontra Pengakuan Prabowo Subianto atas keterlibatannya dalam kasus penculikan aktivis 1997-1998
Surat Terbuka: Desakan kepada Panglima TNI untuk menindak tegas anggota TNI pelaku penyerbuan terhadap petugas Satpam Kramat Jati
Proses Penyelesaian Kasus Penculikan dan Pelanggaran HAM
Mempertanyakan Komitmen Indonesia sebagai Anggota Dewan HAM PBB Periode 2015 – 2018
Surat Terbuka: Desakan kepada Kapolri untuk mengusut Tuntas Praktik Mafia Perdagangan Orang di institusi Polda NTT
Pernyataan Sikap Bersama 16 Tahun Tragedy Semanggi I Presiden, Pilihlah Jaksa Agung Bermental Baja
Hentikan Perampasan Tanah, Intimidasi, Kekerasan dan Kriminalisasi Terhadap Petani Takalar, Sulawesi Selatan
Kedatangan dan Tuntutan Keluarga Tengku Bantaqiyah
Laporan Lanjutan Kerusuhan Sambas
15 tahun Tragedi Semanggi I : Mereka Lupa, Kami Luka
Potret Penanganan Kasus Pelanggaran HAM di Papua Komnas HAM Gagal Menghadirkan Keadilan
Surat : Penolakan Pemberian Gelar Pahlawan Bagi (alm.) Soeharto
POLEMIK PENYELESAIAN KASUS PELANGGARAN HAM
English
Presiden Jokowi; Pilih Jaksa Agung yang Berani Melakukan Penyidikan Kasus Pelanggaran HAM Berat
Media Sosial |        
KABAR TERKINI
Untitled Document
SIARAN PERS
BERITA
OPINI
DATA
KEGIATAN
KAMPANYE
Untitled Document

Copyright © 2015 | www.kontras.org
JL. Kramat II No. 7, Kwitang, Senen | Jakarta Pusat 10420
Tlp: 021-3919097, 3919098 | Fax: 021-3919099 | Email: kontras_98@kontras.org | Webmaster: pemelihara@kontras.org