Untitled Document
Komisi untuk Orang Hilang dan Korban
Tindak Kekerasan
Untitled Document Pencarian detail

IND | ENG
Untitled Document
Untitled Document
   
BERITA
SEKJEN KOMNAS HAM: KASUS PEMBUNUHAN TEUNGKU BANTAQIAH TUNGGU PENGADILAN HAM

Sumber: KOMPAS | Tgl terbit: Selasa, 29 Februari 2000

Jakarta, Kompas
Sekretaris Jenderal Komisi Nasional Hak Asasi Manusia Asmara Nababan mengatakan, pihaknya sudah mengusulkan kepada Menteri Negara Hak Asasi Manusia (HAM) Hasballah M Saad agar pengadilan koneksitas lima kasus Aceh ditunda hingga menunggu terbentuknya Pengadilan HAM. Akan tetapi Hasballah mengatakan, mereka diburu-buru oleh desakan masyarakat supaya adanya pengadilan.

Nababan mengemukakan hal itu ketika menerima pengaduan dari keluarga almarhum Teungku Bantaqiah, pengurus yayasan pesantren Teungku Bantaqiah, Teungku Iskandar, serta Usman mewakili Komisi untuk Orang Hilang dan Korban Tindak Kekerasan (Kontras) di Jakarta,Senin (28/2).

"Saya kira kalau masyarakat diberi pengertian yang benar, mereka akan bisa menunggu sampai ada Pengadilan HAM. Itu 'kan tidak lama, paling tiga bulan kalau kita benar-benar serius mau mendirikannya," jelas Nababan.

Nababan mengemukakan, proses ke Pengadilan HAM penting agar pemerintah tidak dinilai diskriminatif, di mana untuk kasus Timtim dibawa ke Pengadilan HAM, sedangkan kasus Aceh ke pengadilan koneksitas yang hakikatnya dianggap sebagai kejahatan pidana biasa. Melalui Pengadilan HAM, korban bisa langsung mendapatkan rehabilitasi dan reparasi (ganti rugi). Sedang jika melalui pengadilan koneksitas, rehabilitasi dan terutama reparasi baru bisa diperoleh dengan
mengajukan gugatan perdata.

Keluarga Teungku Bantaqiah dalam pertemuan dengan Komnas HAM kembali meminta jaminan keamanan. Usman dari Kontras menjelaskan, jaminan keamanan yang dijanjikan Jaksa Agung Marzuki Darusman sampai saat pengaduan itu disampaikan belum diterima keluarga dan pengurus yayasan Bantaqiah, namun dari salinan yang belum ditandatangani Jaksa Agung diketahui bahwa bunyi dari jaminan tersebut ternyata hanya perintah kepada Jaksa Tinggi di Aceh untuk memberikan perlindungan kepada para saksi, melalui koordinasi dengan aparat keamanan di wilayahnya.

Abdullah menambahkan, Komnas HAM juga perlu memperhatikan penghidupan para keluarga korban yang ditinggalkan, serta anak-anak dari murid pesantren yang kehilangan orangtuanya, dan Komnas perlu ikut mencarikan jalan untuk menanggulangi kesulitan hidup yang mereka alami. (oki)



Isu terkait:


Wilayah terkait:


Aktor Pelaku terkait:

Dilihat : 288 kali

Untitled Document
ARTIKEL TERPOPULER

Dua Tahun Pemerintahan Widodo-Kalla: Minim Prestasi, Gemar Klaim Sepihak Keberhasilan Penegakan Hukum Dan HAM
Hilangnya Wiji Thukul
Penembakan dan Pembunuhan Sewenang – Wenang di Enarotali, Paniai;
Segera Bentuk Tim Independen, Pulihkan Korban dan Masyarakat;

Peringatan Hari HAM Sedunia 10 Desember 2014
HAM hari ini: Siapa yang akan bertanggung jawab?

Surat Terbuka :
"Mendesak Komnas HAM untuk Membentuk Tim Penyelidikan Terkait Dugaan Peristiwa Kejahatan Terhadap Kemanusiaan di Paniai"

Komnas HAM Harus Segera Keluarkan Rekomendasi Hasil Penyelidikan Kasus Pelanggaran HAM Berat Aceh
Pemerintah Indonesia Tidak Pro HAM dan Demokrasi Dengan Kembali Abstain dalam Resolusi PBB Terhadap Korea Utara
Bentrokan TNI Vs Polri: Ancaman Atas Rasa Aman Bagi Masyarakat
Peringatan 66 Tahun Hari HAM Internasional :
Hentikan Penyiksaan dan Penuhi Hak-Hak Korban

Komnas HAM dan Kejaksaan Agung harus Segera Panggil AM. Hendropriyono
Pembebasan Pollycarpus: Negara tidak berdaya terhadap pelaku kejahatan kemanusian
Menanggapi pro dan kontra Pengakuan Prabowo Subianto atas keterlibatannya dalam kasus penculikan aktivis 1997-1998
Surat Terbuka: Desakan kepada Panglima TNI untuk menindak tegas anggota TNI pelaku penyerbuan terhadap petugas Satpam Kramat Jati
Proses Penyelesaian Kasus Penculikan dan Pelanggaran HAM
Mempertanyakan Komitmen Indonesia sebagai Anggota Dewan HAM PBB Periode 2015 – 2018
Surat Terbuka: Desakan kepada Kapolri untuk mengusut Tuntas Praktik Mafia Perdagangan Orang di institusi Polda NTT
Pernyataan Sikap Bersama 16 Tahun Tragedy Semanggi I Presiden, Pilihlah Jaksa Agung Bermental Baja
Hentikan Perampasan Tanah, Intimidasi, Kekerasan dan Kriminalisasi Terhadap Petani Takalar, Sulawesi Selatan
Kedatangan dan Tuntutan Keluarga Tengku Bantaqiyah
Laporan Lanjutan Kerusuhan Sambas
15 tahun Tragedi Semanggi I : Mereka Lupa, Kami Luka
Potret Penanganan Kasus Pelanggaran HAM di Papua Komnas HAM Gagal Menghadirkan Keadilan
Surat : Penolakan Pemberian Gelar Pahlawan Bagi (alm.) Soeharto
POLEMIK PENYELESAIAN KASUS PELANGGARAN HAM
English
Presiden Jokowi; Pilih Jaksa Agung yang Berani Melakukan Penyidikan Kasus Pelanggaran HAM Berat
Media Sosial |        
KABAR TERKINI
Untitled Document
SIARAN PERS
BERITA
OPINI
DATA
KEGIATAN
KAMPANYE
Untitled Document

Copyright © 2015 | www.kontras.org
JL. Kramat II No. 7, Kwitang, Senen | Jakarta Pusat 10420
Tlp: 021-3919097, 3919098 | Fax: 021-3919099 | Email: kontras_98@kontras.org | Webmaster: pemelihara@kontras.org