Untitled Document
Komisi untuk Orang Hilang dan Korban
Tindak Kekerasan
Untitled Document Pencarian detail

IND | ENG
Untitled Document
Untitled Document
   
BERITA
JAKSA AGUNG JAMIN KEAMANAN KELUARGA BANTAQIAH

Sumber: KOMPAS | Tgl terbit: Sabtu, 26 Februari 2000

Jakarta, Kompas
Jaksa Agung Marzuki Darusman menjamin keamanan keluarga Teungku Bantaqiah dan juga para saksi dalam kasus pembunuhan Teungku Bantaqiah. Dengan adanya jaminan keamanan itu, para saksi diharapkan dapat memberikan keterangan sejujurnya tanpa dilanda rasa takut. Kejaksaan Agung menunggu siapa saja yang perlu diberikan perlindungan.

"Ada suasana yang harus dipulihkan agar para saksi bisa menyampaikan kesaksiannya tanpa dirintangi hal-hal yang menghalanginya (mengancam). Juga kehadiran aparat keamanan perlu pengaturan lagi agar kegiatan pesantren kembali normal," kata Marzuki Darusman usai menerima kedatangan keluarga Teungku Bantaqiah yang didampingi Komisi Untuk Orang Hilang dan Korban Tindak Kekerasan (Kontras), di Kejagung, Jakarta, Jumat (25/2).

Kedatangan keluarga Teungku Bantaqiah tersebut menurut Koordinator Badan Pekerja Kontras, Munir, salah satunya adalah untuk meminta agar Jaksa Agung melindungi keluarga Teungku Bantaqiah dan para saksi.

"Kami melihat banyak fakta yang seharusnya bisa diungkap lebih jauh, seperti bahwa ternyata satu bulan sebelumnya Teungku Bantaqiah sudah tahu bahwa dirinya akan dibunuh. Dan soal ini pun sebenarnya sudah diketahui oleh aparat keamanan setempat. Juga soal temuan senjata nonstandar TNI, yang katanya milik keluarga Teungku Bantaqiah, tetapi sebenarnya tidak ada (senjata) itu. Tetapi ini semua belum masuk dalam berkas perkara," kata Munir.
 
Surati Kapolri
Selain surat jaminan untuk keluarga Teungku Bantaqiah, menurut Munir, Marzuki juga berjanji akan segera mengirimkan surat kepada Panglima TNI dan Kapolri untuk meminta penghapusan dua pos tentara di jalan masuk menuju pesantren Teungku Bantaqiah. "Sebelum suasana di pesantren bisa dipulihkan, para saksi akan tetap tidak berani untuk memberikan kesaksiannya, dan ini tidak kondusif untuk proses pengadilan yang akan diselenggarakan," jelasnya.

Kepada Jaksa Agung, lanjut Munir, Kontras menyediakan diri untuk mengumpulkan para saksi kejadian yang belum didengar keterangannya, namun dengan prasyarat lingkungan di sekitar pesantren "dibuka" kembali sehingga masyarakat, keluarga dan murid-murid pesantren Bantaqiah bisa melaksanakan aktivitasnya sehari-hari.

"Pengadilan tersebut tidak akan memberi manfaat apa pun kalau kondisi masyarakat sebagai sumber informasi masih dalam keadaan ketakutan. Keadilan baru bisa jalan kalau saksi-saksi ini dalam keadaan aman. Harus ada jaminan keamanan dan sore ini (Jumat sore) Jaksa Agung akan menerbitkan surat jaminan keamanan, mirip yang diberikan Puspom TNI dalam peristiwa kasus penculikan," katanya.

"Di sana (Aceh) masih mahal harga nyawa ayam daripada nyawa kami," kata Sekretaris Yayasan Teungku Bantaqiah, Teungku Zainuddin ketika ditanya dari mana Tengku Bantaqiah tahu bahwa dirinya akan dibunuh.    

Tergesa-gesa
Mengenai rencana pemerintah menggelar pengadilan koneksitas kasus pelanggaran HAM di Aceh, menurut Munir, Kejagung terlalu tergesa-gesa dan tidak tepat untuk mengungkap rangkaian kekerasan di Aceh selama ini. Karena itu harus ada semacam pengadilan ad hoc untuk kasus Aceh.

"Jangan (pengadilan) koneksitas seperti ini. Pola peradilan koneksitas yang dipaksakan ini tidak akan memberikan proses yang adil bagi masyarakat tanpa melihat konteks seluruh kekerasan yang sudah berlangsung selama ini (di Aceh)," jelas Munir.

Sementara itu secara terpisah, Jaksa Agung Marzuki Darusman mengatakan, pengadilan kasus pembunuhan Teungku Bantaqiah akan dilakukan dalam waktu dua minggu ini. Saat ini berkas perkaranya masih dalam proses penelitian di Kejagung," katanya.

Selain dengan Jaksa Agung, keluarga Teungku Bantaqiah dijadwalkan akan bertemu pula dengan Menteri Negara Hak Asasi Manusia Hasballah M Saad, Minggu sore besok, Kapolri (Senin pagi), Komnas HAM (Senin sore), Menteri Agama (Selasa), dan Panglima TNI serta Presiden. Namun dua nama terakhir sampai saat ini masih belum mendapatkan konfirmasi. (ika)



Wilayah terkait:


Aktor Pelaku terkait:

Dilihat : 380 kali

Untitled Document
ARTIKEL TERPOPULER

Dua Tahun Pemerintahan Widodo-Kalla: Minim Prestasi, Gemar Klaim Sepihak Keberhasilan Penegakan Hukum Dan HAM
Hilangnya Wiji Thukul
Penembakan dan Pembunuhan Sewenang – Wenang di Enarotali, Paniai;
Segera Bentuk Tim Independen, Pulihkan Korban dan Masyarakat;

Peringatan Hari HAM Sedunia 10 Desember 2014
HAM hari ini: Siapa yang akan bertanggung jawab?

Surat Terbuka :
"Mendesak Komnas HAM untuk Membentuk Tim Penyelidikan Terkait Dugaan Peristiwa Kejahatan Terhadap Kemanusiaan di Paniai"

Pemerintah Indonesia Tidak Pro HAM dan Demokrasi Dengan Kembali Abstain dalam Resolusi PBB Terhadap Korea Utara
Komnas HAM Harus Segera Keluarkan Rekomendasi Hasil Penyelidikan Kasus Pelanggaran HAM Berat Aceh
Bentrokan TNI Vs Polri: Ancaman Atas Rasa Aman Bagi Masyarakat
Peringatan 66 Tahun Hari HAM Internasional :
Hentikan Penyiksaan dan Penuhi Hak-Hak Korban

Komnas HAM dan Kejaksaan Agung harus Segera Panggil AM. Hendropriyono
Pembebasan Pollycarpus: Negara tidak berdaya terhadap pelaku kejahatan kemanusian
Menanggapi pro dan kontra Pengakuan Prabowo Subianto atas keterlibatannya dalam kasus penculikan aktivis 1997-1998
Surat Terbuka: Desakan kepada Panglima TNI untuk menindak tegas anggota TNI pelaku penyerbuan terhadap petugas Satpam Kramat Jati
Proses Penyelesaian Kasus Penculikan dan Pelanggaran HAM
Mempertanyakan Komitmen Indonesia sebagai Anggota Dewan HAM PBB Periode 2015 – 2018
Surat Terbuka: Desakan kepada Kapolri untuk mengusut Tuntas Praktik Mafia Perdagangan Orang di institusi Polda NTT
Pernyataan Sikap Bersama 16 Tahun Tragedy Semanggi I Presiden, Pilihlah Jaksa Agung Bermental Baja
Hentikan Perampasan Tanah, Intimidasi, Kekerasan dan Kriminalisasi Terhadap Petani Takalar, Sulawesi Selatan
Kedatangan dan Tuntutan Keluarga Tengku Bantaqiyah
Laporan Lanjutan Kerusuhan Sambas
15 tahun Tragedi Semanggi I : Mereka Lupa, Kami Luka
Surat : Penolakan Pemberian Gelar Pahlawan Bagi (alm.) Soeharto
Potret Penanganan Kasus Pelanggaran HAM di Papua Komnas HAM Gagal Menghadirkan Keadilan
Presiden Jokowi; Pilih Jaksa Agung yang Berani Melakukan Penyidikan Kasus Pelanggaran HAM Berat
POLEMIK PENYELESAIAN KASUS PELANGGARAN HAM
English
Media Sosial |        
KABAR TERKINI
Untitled Document
SIARAN PERS
BERITA
OPINI
DATA
KEGIATAN
KAMPANYE
Untitled Document

Copyright © 2015 | www.kontras.org
JL. Kramat II No. 7, Kwitang, Senen | Jakarta Pusat 10420
Tlp: 021-3919097, 3919098 | Fax: 021-3919099 | Email: kontras_98@kontras.org | Webmaster: pemelihara@kontras.org