Untitled Document
Komisi untuk Orang Hilang dan Korban
Tindak Kekerasan
Untitled Document Pencarian detail

IND | ENG
Untitled Document
Untitled Document
   
BERITA
KELUARGA AKTIVIS TEMUI HASBALLAH

Sumber: KOMPAS | Tgl terbit: Senin, 14 Februari 2000

Jakarta, Kompas
Keluarga korban penculikan yang sebagian besar belum diketahui nasibnya hingga saat ini, akan disertai Kontras (Komisi untuk Orang Hilang dan Korban Tindak Kekerasan) menemui Menteri Negara Urusan Hak Asasi Manusia (HAM) Hasballah M Saad, Selasa (15/2). "Kami sudah mendapat lampu hijau untuk bertemu Pak Hasballah," kata Andi Arief, aktivis SMID yang juga salah seorang korban penculikan, Sabtu (12/2).

Menurut Arief, setelah Kapolri Letjen (Pol) Drs Rusdihardjo setuju kasus penculikan atas dirinya dibuka kembali, telah mendorong dia dan keluarga korban lainnya menemui Hasballah. Tujuannya, agar kasus tersebut sesegera mungkin terungkap. Dengan demikian akan menjadi jelas siapa orang-orang yang menculik dirinya dan bisa pula ditelusuri nasib 13 aktivis yang belum diketahui hingga saat ini.

Andi Arief diculik di Bandarlampung, 28 Maret 1998. Tanggal 14 April 1998 dia diserahkan orang-orang yang belum jelas identitasnya hingga saat ini kepada Komandan Korps Reserse Polri Mayjen (Pol) Drs Nurfaizi. Saat ini Nurfaizi telah menjadi Kepala Kepolisian Daerah (Kapolda) Metro Jaya.

Sebelum diserahkan kepada polisi, keluarga Andi Arief telah melacak keberadaan Arief di berbagai instansi keamanan, baik di Bandarlampung maupun di Jakarta. Namun, instansi-instansi tentara dan polisi itu sama menyatakan tidak tahu dan tidak pernah menahan Andi Arief.

Namun, segera setelah dirinya diserahkan ke polisi, Korps Reserse Polri kemudian mengakui bahwa sejak 29 Maret pihaknyalah yang menahan Andi Arief. Untuk menguatkan pernyataannya, Korps Reserse Polri mengirimkan Surat Penahanan bertanggal 29 Maret 1998.

Surat penahanan itu diragukan banyak pihak diterbitkan sesuai tanggalnya. Soalnya, sejak diculik, keluarga Andi Arief sudah melacak ke markas tentara dan polisi, tetapi pihak-pihak itu mengatakan tidak pernah menangkap, dan apalagi menahan Andi Arief. Karena itu, Surat penahanan itu dicurigai dibuat dengan memundurkan
tanggalnya.

"Semua itu akan menjadi jelas bila kasus saya dibuka kembali," kata Andi Arief. Tindakan awal membuka kembali kasus tersebut, kata Rusdihardjo, ialah dengan memeriksa Mayjen (Pol) Nurfaizi dan Kolonel (Pol) Lubis. Nurfaizi sendiri telah menyatakan dirinya siap diperiksa berkaitan dengan ihwal penyerahan Andi Arief. Namun, ia secara tegas menolak bersaksi dalam kasus penculikan tersebut.

Tentang masalah penerimaan Andi Arief, Nurfaizi mengatakan hal itu dia lakukan atas perintah Kapolri yang saat itu dijabat Jenderal (Pol) Dibyo Widodo. Sementara Jenderal Dibyo Widodo ketika dihubungi dengan tegas mengatakan tidak mau menanggapi pernyataan Nurfaizi tersebut. "Nantilah saya jawab di Komnas HAM," Katanya.

"Setelah bertemu Hasballah, kami keluarga korban penculikan masih akan bertemu Presiden Gus Dur," kata Andi Arief. (lom)



Kasus terkait Tragedi Mei 1998;:


Isu terkait:


Wilayah terkait:


Aktor Pelaku terkait:

Dilihat : 367 kali

Untitled Document
ARTIKEL TERPOPULER

Dua Tahun Pemerintahan Widodo-Kalla: Minim Prestasi, Gemar Klaim Sepihak Keberhasilan Penegakan Hukum Dan HAM
Hilangnya Wiji Thukul
Penembakan dan Pembunuhan Sewenang – Wenang di Enarotali, Paniai;
Segera Bentuk Tim Independen, Pulihkan Korban dan Masyarakat;

Peringatan Hari HAM Sedunia 10 Desember 2014
HAM hari ini: Siapa yang akan bertanggung jawab?

Surat Terbuka :
"Mendesak Komnas HAM untuk Membentuk Tim Penyelidikan Terkait Dugaan Peristiwa Kejahatan Terhadap Kemanusiaan di Paniai"

Komnas HAM Harus Segera Keluarkan Rekomendasi Hasil Penyelidikan Kasus Pelanggaran HAM Berat Aceh
Pemerintah Indonesia Tidak Pro HAM dan Demokrasi Dengan Kembali Abstain dalam Resolusi PBB Terhadap Korea Utara
Bentrokan TNI Vs Polri: Ancaman Atas Rasa Aman Bagi Masyarakat
Peringatan 66 Tahun Hari HAM Internasional :
Hentikan Penyiksaan dan Penuhi Hak-Hak Korban

Komnas HAM dan Kejaksaan Agung harus Segera Panggil AM. Hendropriyono
Pembebasan Pollycarpus: Negara tidak berdaya terhadap pelaku kejahatan kemanusian
Surat Terbuka: Desakan kepada Panglima TNI untuk menindak tegas anggota TNI pelaku penyerbuan terhadap petugas Satpam Kramat Jati
Menanggapi pro dan kontra Pengakuan Prabowo Subianto atas keterlibatannya dalam kasus penculikan aktivis 1997-1998
Proses Penyelesaian Kasus Penculikan dan Pelanggaran HAM
Mempertanyakan Komitmen Indonesia sebagai Anggota Dewan HAM PBB Periode 2015 – 2018
Surat Terbuka: Desakan kepada Kapolri untuk mengusut Tuntas Praktik Mafia Perdagangan Orang di institusi Polda NTT
Pernyataan Sikap Bersama 16 Tahun Tragedy Semanggi I Presiden, Pilihlah Jaksa Agung Bermental Baja
Hentikan Perampasan Tanah, Intimidasi, Kekerasan dan Kriminalisasi Terhadap Petani Takalar, Sulawesi Selatan
Kedatangan dan Tuntutan Keluarga Tengku Bantaqiyah
Laporan Lanjutan Kerusuhan Sambas
15 tahun Tragedi Semanggi I : Mereka Lupa, Kami Luka
Potret Penanganan Kasus Pelanggaran HAM di Papua Komnas HAM Gagal Menghadirkan Keadilan
Surat : Penolakan Pemberian Gelar Pahlawan Bagi (alm.) Soeharto
Presiden Jokowi; Pilih Jaksa Agung yang Berani Melakukan Penyidikan Kasus Pelanggaran HAM Berat
POLEMIK PENYELESAIAN KASUS PELANGGARAN HAM
English
Media Sosial |        
KABAR TERKINI
Untitled Document
SIARAN PERS
BERITA
OPINI
DATA
KEGIATAN
KAMPANYE
Untitled Document

Copyright © 2015 | www.kontras.org
JL. Kramat II No. 7, Kwitang, Senen | Jakarta Pusat 10420
Tlp: 021-3919097, 3919098 | Fax: 021-3919099 | Email: kontras_98@kontras.org | Webmaster: pemelihara@kontras.org