Untitled Document
Komisi untuk Orang Hilang dan Korban
Tindak Kekerasan
Untitled Document Pencarian detail

IND | ENG
Untitled Document
Untitled Document
   
BERITA
PEMECATAN BRIMOB, TINDAKAN POSITIF

Sumber: KOMPAS | Tgl terbit: Kamis, 10 Februari 2000

Jakarta, Kompas
Pemecatan yang dilakukan Komandan Korps Brigade Mobil (Brimob) Brigjen (Pol) Firman Gani terhadap lima anggota Brimob yang diduga melakukan kejahatan, merupakan hal yang positif. Hal itu merupakan manifestasi tanggung jawab korps Brimob untuk membersihkan nama baik mereka. Namun, tindakan tersebut hendaknya dapat dilakukan pula oleh institusi Kepolisian dan TNI terhadap perwira-perwira menengah dan tinggi.

Hal tersebut dikatakan pengamat politik dari Central for Strategis and International Studies (CSIS) Kusnanto Anggoro serta kriminolog Universitas Indonesia Prof Dr Tubagus Roni Nitibaskara, Rabu (9/2) menanggapi langkah pemecatan terhadap lima aparat Brimob yang diduga melakukan kejahatan (Kompas, 9/2). "Itu tindakan tepat, " kata Roni.

Namun Koordinator Badan Pekerja Komisi untuk Orang Hilang dan Korban Tindak Kekerasan (Kontras) Munir yang dihubungi terpisah mengatakan, kebijakan Firman Gani memecat para anggotanya yang diduga melakukan kejahatan terlalu berlebihan. "Seharusnya, ditahan untuk menjalani proses hukum. Jangan dipecat dulu," katanya.

Menurut Kusnanto, kebijakan Firman memecat anggotanya sebagai sanksi intern Korps Brimob merupakan kebijakan yang positif sebagai shock therapy untuk membenahi institusi korps Brimob. Hal sama sebaiknya diterapkan untuk para perwira menengah dan tinggi pada institusi Kepolisian maupun militer yang diduga melakukan atau terlibat kejahatan. "Itu akan lebih bagus kalau diangkat ke atas. Artinya, diperlakukan juga terhadap mereka yang berpangkat tinggi.
Jangan hanya prajurit," tuturnya.

Pemecatan itu, kata Roni, juga penting untuk mengingatkan aparat Kepolisian yang lain agar tidak mencoba-coba melakukan penyimpangan. Bahkan dia berharap tindakan serupa juga diambil oleh pimpinan semua angkatan di TNI jika ada anggotanya yang melakukan tindak pidana umum. Sebab, dengan pemecatan itu mereka akan bisa diadili di pengadilan sipil yang lebih transparan.

Dengan adanya sanksi pemecatan itu, menurut Kusnanto, hal itu akan membangun supremasi hukum. Artinya, tidak ada kekebalan bagi aparat yang melakukan kejahatan. Selain itu, proses hukum oleh penyidik dapat dilakukan secara independen. "Tidak dipengaruhi institusi Kepolisian maupun kepangkatan seseorang," tuturnya.

Ketika ditanya, bukankah aparat yang dipecat belum tentu bersalah karena belum ada vonis pengadilan, Kusnanto mengatakan, kalau tidak bersalah, orang tersebut dapat direhabilitasi.

TNI AD juga
Sementara Kepala Penerangan Kodam (Kapendam) Jaya Letkol (Inf) DJ Nachrowi mengatakan, TNI AD, khususnya pimpinan Komando Daerah Militer (Kodam) Jaya, tidak akan segan-segan dan ragu melakukan tindakan tegas terhadap oknum TNI yang melakukan tindak pidana. "Tindakan tegas itu antara lain berupa pemecatan dan pemrosesan oknum yang melakukan tindak pidana secara hukum," kata Nachrowi kepada pers usai upacara peringatan ke-50 Kavaleri TNI AD Garnisun-1 Jakarta, di lapangan Batalyon Kavaleri (Yonkav)-7/Serangan Khusus (Sersus) Cijantung, pukul 09.00, Rabu.

Inspektur upacara (Irup) dalam upacara tersebut Kepala Staf Kodam (kasdam) Jaya Brigjen A Yahya menggantikan Mayjen TNI Ryamizard RC yang berhalangan hadir. (fer/msh)



Isu terkait:


Wilayah terkait:


Aktor Pelaku terkait:

Dilihat : 253 kali

Untitled Document
ARTIKEL TERPOPULER

Dua Tahun Pemerintahan Widodo-Kalla: Minim Prestasi, Gemar Klaim Sepihak Keberhasilan Penegakan Hukum Dan HAM
Hilangnya Wiji Thukul
Penembakan dan Pembunuhan Sewenang – Wenang di Enarotali, Paniai;
Segera Bentuk Tim Independen, Pulihkan Korban dan Masyarakat;

Peringatan Hari HAM Sedunia 10 Desember 2014
HAM hari ini: Siapa yang akan bertanggung jawab?

Surat Terbuka :
"Mendesak Komnas HAM untuk Membentuk Tim Penyelidikan Terkait Dugaan Peristiwa Kejahatan Terhadap Kemanusiaan di Paniai"

Komnas HAM Harus Segera Keluarkan Rekomendasi Hasil Penyelidikan Kasus Pelanggaran HAM Berat Aceh
Pemerintah Indonesia Tidak Pro HAM dan Demokrasi Dengan Kembali Abstain dalam Resolusi PBB Terhadap Korea Utara
Bentrokan TNI Vs Polri: Ancaman Atas Rasa Aman Bagi Masyarakat
Peringatan 66 Tahun Hari HAM Internasional :
Hentikan Penyiksaan dan Penuhi Hak-Hak Korban

Komnas HAM dan Kejaksaan Agung harus Segera Panggil AM. Hendropriyono
Pembebasan Pollycarpus: Negara tidak berdaya terhadap pelaku kejahatan kemanusian
Menanggapi pro dan kontra Pengakuan Prabowo Subianto atas keterlibatannya dalam kasus penculikan aktivis 1997-1998
Surat Terbuka: Desakan kepada Panglima TNI untuk menindak tegas anggota TNI pelaku penyerbuan terhadap petugas Satpam Kramat Jati
Proses Penyelesaian Kasus Penculikan dan Pelanggaran HAM
Mempertanyakan Komitmen Indonesia sebagai Anggota Dewan HAM PBB Periode 2015 – 2018
Surat Terbuka: Desakan kepada Kapolri untuk mengusut Tuntas Praktik Mafia Perdagangan Orang di institusi Polda NTT
Pernyataan Sikap Bersama 16 Tahun Tragedy Semanggi I Presiden, Pilihlah Jaksa Agung Bermental Baja
Hentikan Perampasan Tanah, Intimidasi, Kekerasan dan Kriminalisasi Terhadap Petani Takalar, Sulawesi Selatan
Kedatangan dan Tuntutan Keluarga Tengku Bantaqiyah
Laporan Lanjutan Kerusuhan Sambas
15 tahun Tragedi Semanggi I : Mereka Lupa, Kami Luka
Potret Penanganan Kasus Pelanggaran HAM di Papua Komnas HAM Gagal Menghadirkan Keadilan
Surat : Penolakan Pemberian Gelar Pahlawan Bagi (alm.) Soeharto
POLEMIK PENYELESAIAN KASUS PELANGGARAN HAM
English
Presiden Jokowi; Pilih Jaksa Agung yang Berani Melakukan Penyidikan Kasus Pelanggaran HAM Berat
Media Sosial |        
KABAR TERKINI
Untitled Document
SIARAN PERS
BERITA
OPINI
DATA
KEGIATAN
KAMPANYE
Untitled Document

Copyright © 2015 | www.kontras.org
JL. Kramat II No. 7, Kwitang, Senen | Jakarta Pusat 10420
Tlp: 021-3919097, 3919098 | Fax: 021-3919099 | Email: kontras_98@kontras.org | Webmaster: pemelihara@kontras.org