Untitled Document
Komisi untuk Orang Hilang dan Korban
Tindak Kekerasan
Untitled Document Pencarian detail

IND | ENG
Untitled Document
Untitled Document
   
BERITA
Korupsi di pertambangan jadi sorotan

Sumber: web.bisnis.com | Tgl terbit: Minggu, 08 Agustus 2010
JAKARTA: KPK diminta menelusuri dugaan korupsi di sektor pertambangan karena besarnya potensi kerugian negara, selain merusak hak ekonomi masyarakat.

Manajer Pendidikan Publik Jaringan Tambang (Jatam) Luluk Uliyah mengatakan masalah yang meliputi sektor pertambangan sungguh kompleks untuk ditelisik. Dari masalah keterbukaan data hingga perizinan yang diindikasikan memiliki tindak pidana korupsi.

"Masalah perizinan batu bara, misalnya banyak diduga terjadi kongkalikong antara pengusaha dan pejabat daerah setempat. Biasanya, pejabat itu memiliki saham di sana atau justru mendapatkan jatah setelah pemberian izin diberikan," kata Luluk hari ini.

Sebanyak 36 organisasi masyarakat melakukan aksi menyerukan untuk membebaskan Indonesia dari praktik korupsi, kekerasan dan kerusakan lingkungan pada hari ini. Aksi ini berangkat dari tidak selesainya banyak masalah mengenai korupsi, aksi kekerasan hingga kerusakan lingkungan.

Selain Jatam, organisasi lain yang menyerukan hal itu adalah a.l. Aliansi Nasional Bhineka Tunggal Ika, Indonesia Corruption Watch (ICW), Komisi untuk Orang Hilang dan Korban Tindak Kekerasan (Kontras), Sawit Watch, Transparency International Indonesia (TII) dan Wahana Lingkungan Hidup (Walhi). 

Menurut Luluk, dugaan korupsi  di sektor batu bara itu terjadi di Kalimantan Timur berkaitan dengan proses pemberian izin antara perusahaan itu dengan pemerintah daerah setempat. Dia menuturkan modus pemberian izin tersebut tidak dibeda-bedakan apakah itu perusahaan besar atau kecil di sebuah wilayah.

"KPK harus bisa masuk ke dalam sektor ini, karena kompleksitas masalah dan besarnya dugaan kerugian negara. Jatam juga terus meneliti terkait dengan dugaan keterlibatan aktor, pejabat negara dan aliran modal khusus pertambangan batu bara," kata dia. (tw)


Isu terkait:


Wilayah terkait:


Aktor Pelaku terkait:

Dilihat : 845 kali

Untitled Document
ARTIKEL TERPOPULER

Dua Tahun Pemerintahan Widodo-Kalla: Minim Prestasi, Gemar Klaim Sepihak Keberhasilan Penegakan Hukum Dan HAM
Hilangnya Wiji Thukul
Penembakan dan Pembunuhan Sewenang – Wenang di Enarotali, Paniai;
Segera Bentuk Tim Independen, Pulihkan Korban dan Masyarakat;

Peringatan Hari HAM Sedunia 10 Desember 2014
HAM hari ini: Siapa yang akan bertanggung jawab?

Surat Terbuka :
"Mendesak Komnas HAM untuk Membentuk Tim Penyelidikan Terkait Dugaan Peristiwa Kejahatan Terhadap Kemanusiaan di Paniai"

Komnas HAM Harus Segera Keluarkan Rekomendasi Hasil Penyelidikan Kasus Pelanggaran HAM Berat Aceh
Pemerintah Indonesia Tidak Pro HAM dan Demokrasi Dengan Kembali Abstain dalam Resolusi PBB Terhadap Korea Utara
Bentrokan TNI Vs Polri: Ancaman Atas Rasa Aman Bagi Masyarakat
Peringatan 66 Tahun Hari HAM Internasional :
Hentikan Penyiksaan dan Penuhi Hak-Hak Korban

Komnas HAM dan Kejaksaan Agung harus Segera Panggil AM. Hendropriyono
Pembebasan Pollycarpus: Negara tidak berdaya terhadap pelaku kejahatan kemanusian
Menanggapi pro dan kontra Pengakuan Prabowo Subianto atas keterlibatannya dalam kasus penculikan aktivis 1997-1998
Surat Terbuka: Desakan kepada Panglima TNI untuk menindak tegas anggota TNI pelaku penyerbuan terhadap petugas Satpam Kramat Jati
Proses Penyelesaian Kasus Penculikan dan Pelanggaran HAM
Mempertanyakan Komitmen Indonesia sebagai Anggota Dewan HAM PBB Periode 2015 – 2018
Surat Terbuka: Desakan kepada Kapolri untuk mengusut Tuntas Praktik Mafia Perdagangan Orang di institusi Polda NTT
Pernyataan Sikap Bersama 16 Tahun Tragedy Semanggi I Presiden, Pilihlah Jaksa Agung Bermental Baja
Hentikan Perampasan Tanah, Intimidasi, Kekerasan dan Kriminalisasi Terhadap Petani Takalar, Sulawesi Selatan
Kedatangan dan Tuntutan Keluarga Tengku Bantaqiyah
Laporan Lanjutan Kerusuhan Sambas
15 tahun Tragedi Semanggi I : Mereka Lupa, Kami Luka
Potret Penanganan Kasus Pelanggaran HAM di Papua Komnas HAM Gagal Menghadirkan Keadilan
Surat : Penolakan Pemberian Gelar Pahlawan Bagi (alm.) Soeharto
Presiden Jokowi; Pilih Jaksa Agung yang Berani Melakukan Penyidikan Kasus Pelanggaran HAM Berat
POLEMIK PENYELESAIAN KASUS PELANGGARAN HAM
English
Media Sosial |        
KABAR TERKINI
Untitled Document
SIARAN PERS
BERITA
OPINI
DATA
KEGIATAN
KAMPANYE
Untitled Document

Copyright © 2015 | www.kontras.org
JL. Kramat II No. 7, Kwitang, Senen | Jakarta Pusat 10420
Tlp: 021-3919097, 3919098 | Fax: 021-3919099 | Email: kontras_98@kontras.org | Webmaster: pemelihara@kontras.org