Untitled Document
Komisi untuk Orang Hilang dan Korban
Tindak Kekerasan
Untitled Document Pencarian detail

IND | ENG
Untitled Document
Untitled Document
   
BERITA
Hilangnya Tersangka Letkol Sudjono: PANGLIMA TNI DAN JAKSA AGUNG HARUS BERTANGGUNG JAWAB

Sumber: KOMPAS | Tgl terbit: Rabu, 09 Februari 2000

Jakarta, Kompas
Panglima TNI Laksamana Widodo AS dan Jaksa Agung Marzuki Darusman harus bertanggung jawab atas hilangnya Letkol Sudjono, asisten intelijen Komando Resor Militer (Korem) Lilawangsa, sebagai tersangka utama kasus pembunuhan Tengku Bantaqiah. Hilangnya Sudjono sekaligus menguji komitmen TNI dalam upaya menyelesaikan berbagai kasus pelanggaran HAM.

Demikian dikatakan Koordinator Badan Pekerja Komisi untuk Orang Hilang dan Korban Tindak Kekerasan (Kontras), Munir, dan Ketua Yayasan Lembaga Studi dan Advokasi Masyarakat (Elsam), Abdul Hakim Garuda Nusantara, secara terpisah di Jakarta, Selasa (8/2).     Abdul Hakim dan Munir menyatakan, keberadaan Sudjono harus dipastikan apakah dia "hilang", "disuruh menghilang", atau malah "dihilangkan secara paksa" (involuntary disappearence). "Kecil kemungkinan seorang berpangkat Letkol melarikan diri karena akan diproses secara hukum," ujar Munir.

Bagi Abdul Hakim, karena Sudjono tidak ditahan, maka yang pertama kali harus bertanggung jawab adalah atasan yang bersangkutan. Dan, sebagai penanggung jawab tertinggi adalah Panglima TNI. Lain halnya kalau Sudjono menghilang dari tahanan. "Kalau dia menghilang dari tahanan yang bertanggung jawab adalah Komandan Polisi Militer setempat," kata Abdul Hakim seraya menyatakan keheranannya seorang tersangka berpangkat letkol bisa hilang.
 
Masih dicari
Kepala Pusat Penerangan (Kapuspen) TNI Marsekal Muda Graito Usodo kembali menegaskan bahwa Sudjono, tersangka kasus pelanggaran hak asasi manusia di Aceh, berada dalam status cuti dan belum kembali. Tersangka juga masih dicari oleh TNI.

Namun, Graito tidak bisa memastikan di mana keberadaan Sudjono saat ini. "(Sudjono) masih dalam proses pencarian. Kalau memang cutinya di Jakarta, ya akan dicari oleh Polisi Militer Komando Daerah Militer di sini (Jakarta/Jayakarta)," ujarnya menjawab pers di Jakarta, Selasa.

Mengenai kebenaran status tersangka dari Sudjono yang diajukan Jaksa Agung, Graito hanya mengatakan, "Pada waktu dia cuti dia belum tersangka." Ketidakhadiran Sudjono ini, menurut Graito, bisa jadi akan mengakibatkan pengadilan HAM Aceh mundur. "Kalau tidak ada saksi atau personelnya kurang dari yang diharapkan di dalam proses peradilan tidak ada, ya dengan sendirinya ada kemungkinan diundur," kata Graito. 

Tak terlihat
Munir menambahkan, Kontras belum berhasil menemui pihak keluarga Sudjono untuk memastikan apakah Sudjono menghilang atau ada proses lain. "Dari tetangga di sekeliling rumah beliau, kami mendapatkan keterangan sudah tiga minggu terakhir yang bersangkutan tidak terlihat kembali ke rumah, " jelas Munir.

Hilangnya Sudjono, menurut Munir, merupakan akibat dari kelemahan pada tidak jelasnya bagaimana kontrol terhadap seorang yang diperiksa dan distatuskan sebagai tersangka. "Oleh karena ketidakjelasan ini maka ada kesempatan bagi orang untuk melarikan diri, lari, atau dihilangkan. Kemungkinan itu masih sangat luas, tetapi ini jelas kelemahan dari proses penyidikannya," tegasnya.

Munir menambahkan, Jaksa Agung harus menjelaskan status Sudjono dalam proses hukum sebelumnya dan mengapa yang bersangkutan tidak ditahan. Sementara itu, Panglima TNI harus menjelaskan posisinya sebagai Panglima TNI terhadap jajarannya ke bawah, oleh karena Letkol Sudjono masih tentara aktif sehingga seharusnya diketahui dimana keberadaannya, serta memastikan proteksi terhadap dirinya kalau dia menjadi sasaran korban kekerasan yang lain.

"Kalaupun keluarganya merasa berkepentingan karena hilangnya Sudjono diidentifikasikan sebagai penghilangan paksa, Kontras siap untuk membantu," ungkapnya.

Mengenai pengadilan in-absentia, menurut Munir, sebetulnya bisa saja dilakukan, tetapi sebuah pengadilan akan sia-sia apabila orang yang begitu penting untuk menjelaskan peristiwa yang diperkarakan tidak bisa dihadirkan. "Sebaiknya proses peradilan tidak perlu terburu-buru dipaksakan, tetapi kalau kemudian Sudjono dalam waktu yang cukup lama tetap tidak ditemukan maka ada baiknya proses penyelidikannya diulang kembali dengan menempatkan peristiwa Sudjono
dari rangkaian peristiwa. Ada baiknya proses hilangnya Sudjono ini justru membuat proses yang lama ditinjau kembali, untuk adanya proses penyelidikan yang lebih utuh dan menyeluruh," paparnya. 

Memprihatinkan
Dalam perspektif lebih luas, Abdul Hakim mengatakan, hilangnya Sudjono secara langsung menguji komitmen TNI untuk menyelesaikan berbagai kasus pelanggaran HAM di beberapa tempat di Tanah Air. Kenyataan itu sekaligus menimbulkan rasa pesimis masyarakat akan hadirnya sebuah Pengadilan HAM.

"Jika kasus hilangnya Sudjono tak bisa dijelaskan, jangan salahkan saksi-saksi pelanggaran HAM di Timtim jika mereka tak mau datang ke Jakarta. Mereka akan berpikir, seorang anggota TNI saja bisa hilang apalagi saksi biasa," kata Abdul Hakim.

Abdul Hakim mengharapkan, kasus hilangnya Sudjono jangan dianggap sepele. "Yang dipertaruhkan nama TNI dan nama bangsa Indonesia secara keseluruhan dalam upaya menyelesaikan berbagai pelanggaran HAM di Tanah Air," kata Abdul Hakim. (oki/bur/bdm)



Isu terkait:


Wilayah terkait:


Aktor Pelaku terkait:

Dilihat : 2,108 kali

Untitled Document
ARTIKEL TERPOPULER

Dua Tahun Pemerintahan Widodo-Kalla: Minim Prestasi, Gemar Klaim Sepihak Keberhasilan Penegakan Hukum Dan HAM
Hilangnya Wiji Thukul
Penembakan dan Pembunuhan Sewenang – Wenang di Enarotali, Paniai;
Segera Bentuk Tim Independen, Pulihkan Korban dan Masyarakat;

Peringatan Hari HAM Sedunia 10 Desember 2014
HAM hari ini: Siapa yang akan bertanggung jawab?

Surat Terbuka :
"Mendesak Komnas HAM untuk Membentuk Tim Penyelidikan Terkait Dugaan Peristiwa Kejahatan Terhadap Kemanusiaan di Paniai"

Pemerintah Indonesia Tidak Pro HAM dan Demokrasi Dengan Kembali Abstain dalam Resolusi PBB Terhadap Korea Utara
Komnas HAM Harus Segera Keluarkan Rekomendasi Hasil Penyelidikan Kasus Pelanggaran HAM Berat Aceh
Bentrokan TNI Vs Polri: Ancaman Atas Rasa Aman Bagi Masyarakat
Peringatan 66 Tahun Hari HAM Internasional :
Hentikan Penyiksaan dan Penuhi Hak-Hak Korban

Komnas HAM dan Kejaksaan Agung harus Segera Panggil AM. Hendropriyono
Pembebasan Pollycarpus: Negara tidak berdaya terhadap pelaku kejahatan kemanusian
Menanggapi pro dan kontra Pengakuan Prabowo Subianto atas keterlibatannya dalam kasus penculikan aktivis 1997-1998
Surat Terbuka: Desakan kepada Panglima TNI untuk menindak tegas anggota TNI pelaku penyerbuan terhadap petugas Satpam Kramat Jati
Proses Penyelesaian Kasus Penculikan dan Pelanggaran HAM
Mempertanyakan Komitmen Indonesia sebagai Anggota Dewan HAM PBB Periode 2015 – 2018
Surat Terbuka: Desakan kepada Kapolri untuk mengusut Tuntas Praktik Mafia Perdagangan Orang di institusi Polda NTT
Pernyataan Sikap Bersama 16 Tahun Tragedy Semanggi I Presiden, Pilihlah Jaksa Agung Bermental Baja
Hentikan Perampasan Tanah, Intimidasi, Kekerasan dan Kriminalisasi Terhadap Petani Takalar, Sulawesi Selatan
Kedatangan dan Tuntutan Keluarga Tengku Bantaqiyah
Laporan Lanjutan Kerusuhan Sambas
15 tahun Tragedi Semanggi I : Mereka Lupa, Kami Luka
Surat : Penolakan Pemberian Gelar Pahlawan Bagi (alm.) Soeharto
Potret Penanganan Kasus Pelanggaran HAM di Papua Komnas HAM Gagal Menghadirkan Keadilan
Presiden Jokowi; Pilih Jaksa Agung yang Berani Melakukan Penyidikan Kasus Pelanggaran HAM Berat
POLEMIK PENYELESAIAN KASUS PELANGGARAN HAM
English
Media Sosial |        
KABAR TERKINI
Untitled Document
SIARAN PERS
BERITA
OPINI
DATA
KEGIATAN
KAMPANYE
Untitled Document

Copyright © 2015 | www.kontras.org
JL. Kramat II No. 7, Kwitang, Senen | Jakarta Pusat 10420
Tlp: 021-3919097, 3919098 | Fax: 021-3919099 | Email: kontras_98@kontras.org | Webmaster: pemelihara@kontras.org