Untitled Document
Komisi untuk Orang Hilang dan Korban
Tindak Kekerasan
Untitled Document Pencarian detail

IND | ENG
Untitled Document
Untitled Document
   
BERITA
ANDI ARIEF MINTA TUNDA PELANTIKAN NURFAIZI

Sumber: KOMPAS | Tgl terbit: Sabtu, 05 Februari 2000

Jakarta, Kompas
Andi  Arief,  aktivis  Solidaritas  Mahasiswa  Indonesia  untuk Demokrasi  (SMID),  memastikan dirinya bisa menunjukkan jalan untuk mendapatkan bukti-bukti baru sehingga kasus penculikan atas dirinya dan  13  mahasiswa lainnya bisa dibuka kembali. Untuk itu, ia harus segera  bisa bertemu dan mendesak Kapolri Letjen (Pol) Rusdihardjo, agar  pimpinan  tertinggi  polisi  itu  meminta  pertanggungjawaban Mayjen (Pol) Drs Nurfaizi.

"Saya  harus  segera  bisa  bertemu  Kapolri  sebelum  Nurfaizi dilantik menjadi Kapolda Metro Jaya," kata Andi Arief, Jumat (4/2). Arief  menambahkan,  dia  akan  disertai  pengacaranya,  Munir dari Komisi untuk Orang Hilang dan Korban Tindak Kekerasan (Kontras).

Andi menuturkan, tekadnya sudah jelas, mendesak Kapolri membuka kembali kasus penculikan atas dirinya dan 13 rekannya. Bila bertemu Kapolri, dia mau menunjukkan jalan untuk menemukan bukti-bukti baru. "Caranya,   meminta   pertanggungjawaban  Nurfaizi,  yang  menerima dirinya  saat  diserahkan  dari  para  penculik.  Saat  itu  Mayjen Nurfaizi  menjabat  Komandan  Korps  Serse  Mabes  Polri.  Saat ini Nurfaizi menjabat Kapolda Jawa Tengah.

"Nurfaizi  harus  diminta  pertanggungjawabannya.  Kalau  perlu tunda  dulu  pelantikannya sebagai Kapolda Metro Jaya. Kalau tidak, pelantikannya  itu  bermasalah, karena dia mempunyai masalah dengan kasus ini," tegas Andi.

Nurfaizi, nilai Andi, jelas-jelas tidak konsisten dalam masalah penculikan  ini.  Pada  saat  dirinya  diserahkan  para penculiknya kepada Nurfaizi pada 14 April 1998, tutur Andi, Nurfaizi menyatakan bahwa polisilah yang menculik dan menyekapnya sejak 28 Maret 1998.

Namun,  lanjut  Andi, sekarang Nurfaizi menyatakan bukan polisi apalagi  dirinya yang menculik Andi dan yang lainnya. "Silakan baca pernyataan Nurfaizi di koran Anda (Kompas 3/2, -Red). Jelas di situ ketidakkonsistenan   Nurfaizi.  Saya  punya  bukti-bukti  perkataan Nurfaizi  pada  Maret  1998  yang  menyatakan  bahwa polisilah yang menculik dan menyekap kami. Silakan Anda buka-buka lagi file berita bulan Maret 1998," kata Andi.

Pada  bagian lain Andi menyatakan, sebetulnya dia tadinya tidak peduli,  apakah  Nurfaizi  akan dilantik atau tidak menjadi Kapolda Metro  Jaya.  Namun,  katanya,  sekarang  menjadi lain karena jelas Nurfaizi telah melakukan kesalahan dalam menangani kasus penculikan dirinya.  "Promosi  dia  menjadi  Kapolda  Metro Jaya harus ditunda dahulu.  Kalau  dia bisa membuktikan dirinya tidak bermasalah dalam kasus  penculikan  ini,  silakan  saja  Kapolri melantiknya menjadi
Kapolda Metro," tuturnya.

Andi  menyatakan,  ia bertekad mendesak Kapolri membuka kembali kasus  penculikan,  karena  ia juga menginginkan nasib semua korban penculikan lainnya bisa diketahui.

"Saya  sudah  dihubungi  para orangtua yang anaknya jadi korban penculikan  itu.  Mereka  juga  akan  mendesak dan menuntut Kapolri untuk  membuka  kasus  itu.  Sebab kami semua tahu bahwa pengadilan dulu  hanya  sandiwara.  Pengadilan itu tidak mengarah ditemukannya para korban, dan juga tidak melibatkan para jenderal," tambahnya. (rts)



Kasus terkait Tragedi Mei 1998;:


Isu terkait:


Wilayah terkait:


Aktor Pelaku terkait:

Dilihat : 417 kali

Untitled Document
ARTIKEL TERPOPULER

Dua Tahun Pemerintahan Widodo-Kalla: Minim Prestasi, Gemar Klaim Sepihak Keberhasilan Penegakan Hukum Dan HAM
Hilangnya Wiji Thukul
Penembakan dan Pembunuhan Sewenang – Wenang di Enarotali, Paniai;
Segera Bentuk Tim Independen, Pulihkan Korban dan Masyarakat;

Peringatan Hari HAM Sedunia 10 Desember 2014
HAM hari ini: Siapa yang akan bertanggung jawab?

Surat Terbuka :
"Mendesak Komnas HAM untuk Membentuk Tim Penyelidikan Terkait Dugaan Peristiwa Kejahatan Terhadap Kemanusiaan di Paniai"

Pemerintah Indonesia Tidak Pro HAM dan Demokrasi Dengan Kembali Abstain dalam Resolusi PBB Terhadap Korea Utara
Komnas HAM Harus Segera Keluarkan Rekomendasi Hasil Penyelidikan Kasus Pelanggaran HAM Berat Aceh
Bentrokan TNI Vs Polri: Ancaman Atas Rasa Aman Bagi Masyarakat
Peringatan 66 Tahun Hari HAM Internasional :
Hentikan Penyiksaan dan Penuhi Hak-Hak Korban

Komnas HAM dan Kejaksaan Agung harus Segera Panggil AM. Hendropriyono
Pembebasan Pollycarpus: Negara tidak berdaya terhadap pelaku kejahatan kemanusian
Menanggapi pro dan kontra Pengakuan Prabowo Subianto atas keterlibatannya dalam kasus penculikan aktivis 1997-1998
Surat Terbuka: Desakan kepada Panglima TNI untuk menindak tegas anggota TNI pelaku penyerbuan terhadap petugas Satpam Kramat Jati
Proses Penyelesaian Kasus Penculikan dan Pelanggaran HAM
Mempertanyakan Komitmen Indonesia sebagai Anggota Dewan HAM PBB Periode 2015 – 2018
Surat Terbuka: Desakan kepada Kapolri untuk mengusut Tuntas Praktik Mafia Perdagangan Orang di institusi Polda NTT
Pernyataan Sikap Bersama 16 Tahun Tragedy Semanggi I Presiden, Pilihlah Jaksa Agung Bermental Baja
Hentikan Perampasan Tanah, Intimidasi, Kekerasan dan Kriminalisasi Terhadap Petani Takalar, Sulawesi Selatan
Kedatangan dan Tuntutan Keluarga Tengku Bantaqiyah
Laporan Lanjutan Kerusuhan Sambas
15 tahun Tragedi Semanggi I : Mereka Lupa, Kami Luka
Surat : Penolakan Pemberian Gelar Pahlawan Bagi (alm.) Soeharto
Potret Penanganan Kasus Pelanggaran HAM di Papua Komnas HAM Gagal Menghadirkan Keadilan
Presiden Jokowi; Pilih Jaksa Agung yang Berani Melakukan Penyidikan Kasus Pelanggaran HAM Berat
POLEMIK PENYELESAIAN KASUS PELANGGARAN HAM
English
Media Sosial |        
KABAR TERKINI
Untitled Document
SIARAN PERS
BERITA
OPINI
DATA
KEGIATAN
KAMPANYE
Untitled Document

Copyright © 2015 | www.kontras.org
JL. Kramat II No. 7, Kwitang, Senen | Jakarta Pusat 10420
Tlp: 021-3919097, 3919098 | Fax: 021-3919099 | Email: kontras_98@kontras.org | Webmaster: pemelihara@kontras.org