Untitled Document
Komisi untuk Orang Hilang dan Korban
Tindak Kekerasan
Untitled Document Pencarian detail

IND | ENG
Untitled Document
Untitled Document
   
BERITA
PENGADILAN HAM BARU AKAN DIBENTUK SETELAH ADA UU

Sumber: KOMPAS | Tgl terbit: Kamis, 03 Februari 2000

Jakarta, Kompas
Pemerintah tidak akan tergesa-gesa membentuk pengadilan hak asasi manusia (HAM) dengan menggunakan dasar hukum Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang (Perpu) No 1/ 1999. Pembentukan pengadilan HAM akan dilakukan setelah ada Undang-Undang (UU) Pengadilan HAM. UU Pengadilan HAM akan menganut asas retroaktif atau berlaku surut.

Hal itu disampaikan Menteri Hukum dan Perundang-undangan Yusril Ihza Mahendra ketika ditemui di sela-sela Diskusi Pertanggungjawaban Negara terhadap Kejahatan Kemanusiaan di Tanah Papua, Rabu (2/2), di Jakarta.

Menurut Yusril, seandainya proses pembahasan RUU Pengadilan HAM di DPR tidak secepat proses penyidikan kejaksaan atas kasus pelanggaran HAM di Timor Timur, maka terpaksa pengadilan terhadap para pelanggar HAM berat di Timtim dilakukan dengan dasar ketentuan perundangan yang ada sekarang.

Dikatakan, kalau pemerintah membentuk pengadilan HAM berdasarkan Perpu No 1/1999, dan jika kemudian Perpu itu ditolak DPR, maka pengadilan yang sedang berjalan harus dibubarkan. Risikonya, berdasarkan prinsip hukum pidana yaitu asas ne bis in idem, seseorang tidak boleh dituntut dua kali dalam proses kasus yang sama.

"Kalau si XYZ sedang diadili di pengadilan HAM sementara Perpu-nya ditolak oleh DPR, maka pengadilan itu harus bubar dan orang yang sedang diadili itu tidak bisa diadili pada pengadilan yang baru. Karena itu, sampai sekarang kami tidak membentuk peradilan HAM itu, kecuali menunggu selesainya UU Pengadilan HAM itu," jelasnya.
   
Retroaktif
Soal ketentuan retroaktif dalam undang-undang, menurut Yusril, itu adalah problem yang bukan hanya dihadapi Indonesia tetapi juga negara lain. Banyak kontroversi dan pandangan berkaitan dengan ketentuan retroaktif tersebut. "Saya ingin mendapatkan masukan, kalau UU Pengadilan HAM nanti harus diretroaktifkan, pertanyaannya sampai tahun berapa harus diretroaktifkan? Apa alasannya?" ujarnya.

Dia menambahkan, harus ada alasan yang kuat mengenai berapa tahun ke belakang retroaktif itu akan diberlakukan, oleh karena di Indonesia cukup banyak terjadi peristiwa pembantaian, misalnya pembantaian 40.000 orang oleh Westerling, pelanggaran HAM dalam kasus PKI Madiun tahun 1948, pelanggaran HAM pada masa Orde Lama, pelanggaran HAM pada tahun 1965, dan seterusnya.

Menanggapi soal batas waktu retroaktif, Koordinator Badan Pekerja Komisi untuk Orang Hilang dan Korban Tindak Kekerasan (Kontras) Munir berpendapat, penentuan waktu retroaktif hendaknya mengacu pada kategori jenis pelanggaran HAM berat yang tergolong kejahatan terhadap kemanusiaan.

"Oleh karena itu, kita perlu melihat apakah kejadian kekerasan pada masa lalu itu memenuhi kriteria kejahatan terhadap kemanusiaan atau tidak? Dari sanalah kemudian ditetapkan waktu retroaktif untuk pengadilan HAM. Sedangkan terhadap pelanggaran HAM yang tidak termasuk kategori bisa ke pengadilan HAM maka disediakan mekanisme melalui Komisi Kebenaran dan Rekonsiliasi.

Sementara itu, konsultan Tim Advokasi HAM Perwira TNI Muladi menyarankan agar UU Pengadilan HAM yang akan diundangkan sebaiknya berlaku surut sejak Januari 1999. "Saya kira akan lebih baik jika berlaku surut mulai 27 Januari 1999, dengan alasan bersamaan waktunya dengan ketika ditawarkan dua opsi bagi Timtim," katanya seperti dikutip Antara.

Sedangkan mantan Jaksa Agung Soedjono Ch Atmonegoro mengatakan tidak setuju seandainya UU Pengadilan HAM berlaku surut. "Dari asas hukum, tidak ada ketentuan berlaku surut. Jika UU Pengadilan HAM menganut asas retroaktf, maka akan melanggar ketentuan asas hukum yang mengatur soal penghukuman pidana melarang adanya ketentuan berlaku surut. Baca pasal 1 KUHP. Tidak ada hukuman dapat dijatuhkan selama belum ada aturan hukumannya," kata Soedjono. (oki/bw/bdm)



Kasus terkait Peristiwa 1965/1966;:


Isu terkait:


Wilayah terkait:


Aktor Pelaku terkait:

Dilihat : 474 kali

Untitled Document
ARTIKEL TERPOPULER

Dua Tahun Pemerintahan Widodo-Kalla: Minim Prestasi, Gemar Klaim Sepihak Keberhasilan Penegakan Hukum Dan HAM
Hilangnya Wiji Thukul
Penembakan dan Pembunuhan Sewenang – Wenang di Enarotali, Paniai;
Segera Bentuk Tim Independen, Pulihkan Korban dan Masyarakat;

Peringatan Hari HAM Sedunia 10 Desember 2014
HAM hari ini: Siapa yang akan bertanggung jawab?

Surat Terbuka :
"Mendesak Komnas HAM untuk Membentuk Tim Penyelidikan Terkait Dugaan Peristiwa Kejahatan Terhadap Kemanusiaan di Paniai"

Pemerintah Indonesia Tidak Pro HAM dan Demokrasi Dengan Kembali Abstain dalam Resolusi PBB Terhadap Korea Utara
Komnas HAM Harus Segera Keluarkan Rekomendasi Hasil Penyelidikan Kasus Pelanggaran HAM Berat Aceh
Bentrokan TNI Vs Polri: Ancaman Atas Rasa Aman Bagi Masyarakat
Peringatan 66 Tahun Hari HAM Internasional :
Hentikan Penyiksaan dan Penuhi Hak-Hak Korban

Komnas HAM dan Kejaksaan Agung harus Segera Panggil AM. Hendropriyono
Pembebasan Pollycarpus: Negara tidak berdaya terhadap pelaku kejahatan kemanusian
Menanggapi pro dan kontra Pengakuan Prabowo Subianto atas keterlibatannya dalam kasus penculikan aktivis 1997-1998
Surat Terbuka: Desakan kepada Panglima TNI untuk menindak tegas anggota TNI pelaku penyerbuan terhadap petugas Satpam Kramat Jati
Proses Penyelesaian Kasus Penculikan dan Pelanggaran HAM
Mempertanyakan Komitmen Indonesia sebagai Anggota Dewan HAM PBB Periode 2015 – 2018
Surat Terbuka: Desakan kepada Kapolri untuk mengusut Tuntas Praktik Mafia Perdagangan Orang di institusi Polda NTT
Pernyataan Sikap Bersama 16 Tahun Tragedy Semanggi I Presiden, Pilihlah Jaksa Agung Bermental Baja
Hentikan Perampasan Tanah, Intimidasi, Kekerasan dan Kriminalisasi Terhadap Petani Takalar, Sulawesi Selatan
Kedatangan dan Tuntutan Keluarga Tengku Bantaqiyah
Laporan Lanjutan Kerusuhan Sambas
15 tahun Tragedi Semanggi I : Mereka Lupa, Kami Luka
Surat : Penolakan Pemberian Gelar Pahlawan Bagi (alm.) Soeharto
Potret Penanganan Kasus Pelanggaran HAM di Papua Komnas HAM Gagal Menghadirkan Keadilan
Presiden Jokowi; Pilih Jaksa Agung yang Berani Melakukan Penyidikan Kasus Pelanggaran HAM Berat
POLEMIK PENYELESAIAN KASUS PELANGGARAN HAM
English
Media Sosial |        
KABAR TERKINI
Untitled Document
SIARAN PERS
BERITA
OPINI
DATA
KEGIATAN
KAMPANYE
Untitled Document

Copyright © 2015 | www.kontras.org
JL. Kramat II No. 7, Kwitang, Senen | Jakarta Pusat 10420
Tlp: 021-3919097, 3919098 | Fax: 021-3919099 | Email: kontras_98@kontras.org | Webmaster: pemelihara@kontras.org