Untitled Document
Komisi untuk Orang Hilang dan Korban
Tindak Kekerasan
Untitled Document Pencarian detail

IND | ENG
Untitled Document
Untitled Document
   
BERITA
DPR Didesak Panggil Kapolri

Sumber: suaramerdeka.com | Tgl terbit: Jumat, 23 Juli 2010

Rekening Mencurigakan Jenderal Polri

JAKARTA- Kalangan DPR diminta mendorong penuntusan rekening mencurigakan yang diduga milik petinggi Polri. Lembaga legislatif itu diminta memanggil Kapolri untuk menjelaskan secara rinci hasil pemeriksaan terhadap rekening ”gendut” perwira Polri dan program reformasi kepolisian.

Hal itu dikatakan Koordinator Hukum dan Pemantau Peradilan Indonesia Corruption Watch (ICW) usai bertemu dengan sejumlah anggota DPR, Kamis (22/7). Dalam pertemuan tersebut, ICW bersama koalisi yang terdiri dari Transparency International Indonesia (TII), Indonesia Budget Center (IBC), Pusat Studi Hukum dan Kebijakan (PSHK), Imparsial, Indonesia Legal Rountable (ILR), Masyarakat Transparansi Indonesia (MTI), Kontras, Indonesia Legal Resource Center (ILRC), dan KP2KKN Semarang bertemu dengan Fraksi PDIP.

Menurut Febri, koalisi meminta DPR menjalankan fungsi pengawasan dengan cara mendesak Presiden RI untuk membentuk Tim Verifikasi Rekening Perwira Polri. ”Kami juga meminta DPR memanggil dan mendesak KPK untuk memprioritaskan penuntasan kasus korupsi yang terjadi di institusi penegak hukum termasuk penuntasan kasus rekening gemuk Polri,” tegasnya.

Jumat (16/7) pekan lalu Mabes Polri mengumumkan hasil penelitian terhadap 23 rekening mencurigakan perwira Polri. Hasilnya sebanyak 17 rekening dapat dibuktikan wajar. Selebihnya sudah diproses pidana dan satu rekening dimiliki oleh orang yang meninggal. Adapun sisanya masih diteliti.

Dia menilai, pemeriksaan rekening jenderal polri tidak wajar. Pihak Polri tidak melakukan proses projusticia seperti melakukan penyelidikan atau penyidikan, namun hanya sebatas klarifikasi.

”Dengan cara meminta keterangan sepihak dari oknum polisi yang memiliki rekening yang mencurigakan. Pihak kepolisian juga tidak menelusuri asal muasal transaksi rekening yang mencurigakan maupun melakukan pemeriksaan terhadap saksi-saksi yang diduga mentransfer sejumlah uang kepada oknum polisi tersebut,” katanya.

Dia menambahkan, proses itu berbeda dan diskriminatif jika dibandingkan dengan penanganan kasus pencucian uang serupa seperti dalam kasus yang menimpa Vincentius Amin dan Gayus Tambunan.

Dalam kedua kasus tersebut, polisi langsung mengambil tindakan penyelidikan dan penyidikan terhadap pelaku yang berasal dari sipil. (J13-41)

 



Isu terkait:


Wilayah terkait:


Aktor Pelaku terkait:

Dilihat : 230 kali

Untitled Document
ARTIKEL TERPOPULER

Dua Tahun Pemerintahan Widodo-Kalla: Minim Prestasi, Gemar Klaim Sepihak Keberhasilan Penegakan Hukum Dan HAM
Hilangnya Wiji Thukul
Penembakan dan Pembunuhan Sewenang – Wenang di Enarotali, Paniai;
Segera Bentuk Tim Independen, Pulihkan Korban dan Masyarakat;

Peringatan Hari HAM Sedunia 10 Desember 2014
HAM hari ini: Siapa yang akan bertanggung jawab?

Surat Terbuka :
"Mendesak Komnas HAM untuk Membentuk Tim Penyelidikan Terkait Dugaan Peristiwa Kejahatan Terhadap Kemanusiaan di Paniai"

Komnas HAM Harus Segera Keluarkan Rekomendasi Hasil Penyelidikan Kasus Pelanggaran HAM Berat Aceh
Pemerintah Indonesia Tidak Pro HAM dan Demokrasi Dengan Kembali Abstain dalam Resolusi PBB Terhadap Korea Utara
Bentrokan TNI Vs Polri: Ancaman Atas Rasa Aman Bagi Masyarakat
Peringatan 66 Tahun Hari HAM Internasional :
Hentikan Penyiksaan dan Penuhi Hak-Hak Korban

Komnas HAM dan Kejaksaan Agung harus Segera Panggil AM. Hendropriyono
Pembebasan Pollycarpus: Negara tidak berdaya terhadap pelaku kejahatan kemanusian
Surat Terbuka: Desakan kepada Panglima TNI untuk menindak tegas anggota TNI pelaku penyerbuan terhadap petugas Satpam Kramat Jati
Menanggapi pro dan kontra Pengakuan Prabowo Subianto atas keterlibatannya dalam kasus penculikan aktivis 1997-1998
Proses Penyelesaian Kasus Penculikan dan Pelanggaran HAM
Mempertanyakan Komitmen Indonesia sebagai Anggota Dewan HAM PBB Periode 2015 – 2018
Surat Terbuka: Desakan kepada Kapolri untuk mengusut Tuntas Praktik Mafia Perdagangan Orang di institusi Polda NTT
Pernyataan Sikap Bersama 16 Tahun Tragedy Semanggi I Presiden, Pilihlah Jaksa Agung Bermental Baja
Hentikan Perampasan Tanah, Intimidasi, Kekerasan dan Kriminalisasi Terhadap Petani Takalar, Sulawesi Selatan
Kedatangan dan Tuntutan Keluarga Tengku Bantaqiyah
Laporan Lanjutan Kerusuhan Sambas
15 tahun Tragedi Semanggi I : Mereka Lupa, Kami Luka
Potret Penanganan Kasus Pelanggaran HAM di Papua Komnas HAM Gagal Menghadirkan Keadilan
Surat : Penolakan Pemberian Gelar Pahlawan Bagi (alm.) Soeharto
Presiden Jokowi; Pilih Jaksa Agung yang Berani Melakukan Penyidikan Kasus Pelanggaran HAM Berat
POLEMIK PENYELESAIAN KASUS PELANGGARAN HAM
English
Media Sosial |        
KABAR TERKINI
Untitled Document
SIARAN PERS
BERITA
OPINI
DATA
KEGIATAN
KAMPANYE
Untitled Document

Copyright © 2015 | www.kontras.org
JL. Kramat II No. 7, Kwitang, Senen | Jakarta Pusat 10420
Tlp: 021-3919097, 3919098 | Fax: 021-3919099 | Email: kontras_98@kontras.org | Webmaster: pemelihara@kontras.org