Untitled Document
Komisi untuk Orang Hilang dan Korban
Tindak Kekerasan
Untitled Document Pencarian detail

IND | ENG
Untitled Document
Untitled Document
   
BERITA
KONTRAS: MASYARAKAT PERLU BENTUK TIM PENJAGA PERDAMAIAN MALUKU

Sumber: KOMPAS | Tgl terbit: Kamis, 06 Januari 2000

Jakarta, Kompas
Penyelesaian persoalan Maluku tidak bisa lagi diharapkan pada pemerintah sehingga seluruh unsur masyarakat seharusnya segera berbuat aktif untuk mewujudkan perdamaian di Maluku. Oleh karena itu, masyarakat perlu segera membentuk Tim Penjaga Perdamaian di Maluku, karena penyelesaian oleh institusi militer kurang bisa diandalkan. Di sisi lain, pemerintah juga harus memaksimalkan perannya dalam upaya menyelesaikan krisis di Kepulauan Maluku, termasuk pengawasan ketat
terhadap berbagai operasi TNI dan Polri, guna mencegah penyimpangan-penyimpangan yang bisa memperburuk suasana.

Hal tersebut disampaikan Koordinator Badan Pekerja Komisi untuk Orang Hilang dan Korban Tindak Kekerasan (Kontras) Munir, dan Koordinator Badan Pekerja Lembaga Rekonsiliasi dan Perdamaian (Lerai) Tamrin Amal Tomagola, Kamis (6/1), di Jakarta. Terkait dengan upaya penyelesaian Maluku, Kontras dan Lerai membuka Posko Kemanusiaan di Jalan Mendut No 3, Jakarta Pusat, untuk menyalurkan bantuan, dan terutama membuka saluran bagi pendapat dari masyarakat tentang upaya yang dapat dilakukan untuk memecahkan krisis di Maluku.

Munir menyatakan, krisis di Maluku tidak bisa lagi diselesaikan dengan pola-pola pembentukan tim oleh pemerintah, tetapi justru harus lebih banyak melibatkan komponen-komponen masyarakat non Maluku. Sudah seharusnya pemerintah mengkoordinasikan upaya masyarakat sipil menjadi relawan untuk menjaga keamanan di wilayah Maluku.    

"Semacam peace keeping team tetapi bukan peace keeping force. Pola semacam ini untuk menjembatani keterbatasan aparat TNI dan Polri, dan sekaligus juga menjembatani komunikasi antarmasyarakat. Yang dilibatkan ialah mereka yang tidak bias pertikaian, tetapi mereka yang memiliki kemauan yang sangat kuat untuk menjembatani komunikasi antarmasyarakat. Pekerjaan mereka adalah pekerjaan kemanusiaan, misalnya membantu para pengungsi, penyaluran bahan makanan, dan juga mencoba menjembatani proses perdamaian. Kami melihat tokoh-tokoh agama di Jakarta, di Jawa dan di luar Maluku, masih punya potensi untuk
melakukan itu," ujar Munir berlandaskan pada pengalaman Kontras selama ini di Maluku.

Di sisi lain, Munir menambahkan, aparat keamanan di Maluku juga seharusnya segera ditarik dan diganti dengan aparat baru, dan terus menerus diganti untuk menghindarkan aparat keamanan menjadi bagian dari konflik. "Terlalu lamanya mereka berada di Maluku membuat mereka menjadi bias pertikaian, sehingga juga menjadi bagian dari pertikaian," ujarnya.

Sedangkan menurut Tomagola, selain mengganti pasukan TNI dan Polri di Maluku, pemerintah juga selayaknya melakukan overhaul pejabat-pejabat pemerintahan di Maluku, tidak cukup hanya mengganti gubernurnya saja. Selanjutnya jabatan-jabatan pemerintahan yang diperebutkan kelompok-kelompok yang bertikai itu diisi oleh orang-orang dengan dasar profesionalisme di bidangnya.

Sementara itu, pada hari yang sama sekitar 40 orang pemuda dan pemudi yang tergabung dalam Suara Hati Umat (Shaum), mendatangi Komisi Nasional Hal Asasi Manusia (Komnas HAM). Mereka diterima oleh dua anggota Komnas HAM, BN Marbun dan Sugiri. Kepada Komnas HAM, Sugiri, Shaum menuntut agar Komnas melakukan langkah-langkah kongkret segera untuk menyelesaikan persoalan Maluku, dan membentuk semacam KPP HAM.

Komnas juga seharusnya menempatkan orangnya di Maluku untuk melakukan pemantauan dari hari ke hari, sehingga benar-benar mengetahui apa yang terjadi di Maluku dan bagaimana jalan untuk menyelesaikannya. (oki)



Isu terkait:


Wilayah terkait:


Aktor Pelaku terkait:

Dilihat : 374 kali

Untitled Document
ARTIKEL TERPOPULER

Dua Tahun Pemerintahan Widodo-Kalla: Minim Prestasi, Gemar Klaim Sepihak Keberhasilan Penegakan Hukum Dan HAM
Hilangnya Wiji Thukul
Penembakan dan Pembunuhan Sewenang – Wenang di Enarotali, Paniai;
Segera Bentuk Tim Independen, Pulihkan Korban dan Masyarakat;

Peringatan Hari HAM Sedunia 10 Desember 2014
HAM hari ini: Siapa yang akan bertanggung jawab?

Surat Terbuka :
"Mendesak Komnas HAM untuk Membentuk Tim Penyelidikan Terkait Dugaan Peristiwa Kejahatan Terhadap Kemanusiaan di Paniai"

Komnas HAM Harus Segera Keluarkan Rekomendasi Hasil Penyelidikan Kasus Pelanggaran HAM Berat Aceh
Pemerintah Indonesia Tidak Pro HAM dan Demokrasi Dengan Kembali Abstain dalam Resolusi PBB Terhadap Korea Utara
Bentrokan TNI Vs Polri: Ancaman Atas Rasa Aman Bagi Masyarakat
Peringatan 66 Tahun Hari HAM Internasional :
Hentikan Penyiksaan dan Penuhi Hak-Hak Korban

Komnas HAM dan Kejaksaan Agung harus Segera Panggil AM. Hendropriyono
Pembebasan Pollycarpus: Negara tidak berdaya terhadap pelaku kejahatan kemanusian
Surat Terbuka: Desakan kepada Panglima TNI untuk menindak tegas anggota TNI pelaku penyerbuan terhadap petugas Satpam Kramat Jati
Menanggapi pro dan kontra Pengakuan Prabowo Subianto atas keterlibatannya dalam kasus penculikan aktivis 1997-1998
Proses Penyelesaian Kasus Penculikan dan Pelanggaran HAM
Mempertanyakan Komitmen Indonesia sebagai Anggota Dewan HAM PBB Periode 2015 – 2018
Surat Terbuka: Desakan kepada Kapolri untuk mengusut Tuntas Praktik Mafia Perdagangan Orang di institusi Polda NTT
Pernyataan Sikap Bersama 16 Tahun Tragedy Semanggi I Presiden, Pilihlah Jaksa Agung Bermental Baja
Hentikan Perampasan Tanah, Intimidasi, Kekerasan dan Kriminalisasi Terhadap Petani Takalar, Sulawesi Selatan
Kedatangan dan Tuntutan Keluarga Tengku Bantaqiyah
Laporan Lanjutan Kerusuhan Sambas
15 tahun Tragedi Semanggi I : Mereka Lupa, Kami Luka
Potret Penanganan Kasus Pelanggaran HAM di Papua Komnas HAM Gagal Menghadirkan Keadilan
Surat : Penolakan Pemberian Gelar Pahlawan Bagi (alm.) Soeharto
Presiden Jokowi; Pilih Jaksa Agung yang Berani Melakukan Penyidikan Kasus Pelanggaran HAM Berat
POLEMIK PENYELESAIAN KASUS PELANGGARAN HAM
English
Media Sosial |        
KABAR TERKINI
Untitled Document
SIARAN PERS
BERITA
OPINI
DATA
KEGIATAN
KAMPANYE
Untitled Document

Copyright © 2015 | www.kontras.org
JL. Kramat II No. 7, Kwitang, Senen | Jakarta Pusat 10420
Tlp: 021-3919097, 3919098 | Fax: 021-3919099 | Email: kontras_98@kontras.org | Webmaster: pemelihara@kontras.org