Untitled Document
Komisi untuk Orang Hilang dan Korban
Tindak Kekerasan
Untitled Document Pencarian detail

IND | ENG
Untitled Document
Untitled Document
   
BERITA
KONTRAS: PERLU DIBENTUK KPP HAM ACEH

Sumber: KOMPAS | Tgl terbit: Senin, 17 Januari 2000

Jakarta, Kompas
Komisi untuk Orang Hilang dan Korban Tindak Kekerasan (Kontras) mendesak pemerintah dan Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (Komnas HAM) guna membentuk Komisi Penyelidik Pelanggaran (KPP) HAM untuk Aceh dalam waktu sesegera mungkin. Pembentukan itu mendesak karena eskalasi kekerasan yang terus-menerus terjadi di Aceh. Demikian pendapat Koordinator Badan Pekerja Kontras Munir di Jakarta, akhir pekan lalu.

Kontras juga mendesak TNI dan Gerakan Aceh Merdeka (GAM) untuk menahan diri dan tidak melakukan aksi-aksi bersenjata. "Ini penting untuk mencegah timbulnya korban yang lebih besar dari kalangan rakyat sipil yang timbul sebagai akibat yang mengikuti setiap serangan bersenjata," kata Munir.

Menurut Munir, aparat keamanan kembali melakukan tindakan kekerasan dan pelanggaran HAM di Aceh setelah Hari Raya Idul Fitri. Situasi ini menunjukkan keamanan dan penegakan hak-hak sipil rakyat Aceh pascapembentukan pemerintah baru tetap saja belum menampakkan arah yang jelas.

"Aksi-aksi bersenjata yang dilakukan oleh GAM terhadap pos-pos aparat keamanan diikuti tindakan kekerasan oleh aparat keamanan dalam bentuk sweeping, penangkapan, dan penganiayaan," tuturnya.

Munir mencontohkan, peristiwa penyerangan terhadap Kepolisian Sektor (Polsek) Pantol Labi dan Lhoksukon, Aceh Utara, 9 Januari 2000. Setelah penyerangan itu, terjadi pembakaran pertokoan dan rumah-rumah milik penduduk yang terdapat di sekitarnya.

Ia menambahkan, perlakukan aparat yang berbentuk kejahatan terhadap kemanusiaan juga mulai terarah kepada para pekerja kemanusiaan, khususnya mahasiswa. "Kasus-kasus kekerasan terhadap mahasiswa dan pekerja kemanusiaan mainnya makin sering terjadi dengan mengambil korban yang semakin banyak," katanya.

Melihat eskalasi kekerasan itu, menurut Munir, belum adanya penegakan hukum yang tegas terhadap para pelaku tindakan kejahatan terhadap kemanusiaan di Aceh, baik dalam rentang waktu Daerah Operasi Militer (DOM) maupun pasca-DOM yang telah menimbulkan akibat-akibat yang kompleks.

Karena itu, tambah Munir, Kontras juga mendesak pemerintah menggelar persidangan di peradilan HAM terhadap kasus-kasus kejahatan terhadap kemanusiaan, bukan secara kasuistis saja. Hal itu diperlukan karena kekerasan yang terjadi di Aceh juga berkaitan dengan pengambil kebijakan di tingkat pusat. (fer)



Isu terkait:


Wilayah terkait:


Aktor Pelaku terkait:

Dilihat : 396 kali

Untitled Document
ARTIKEL TERPOPULER

Dua Tahun Pemerintahan Widodo-Kalla: Minim Prestasi, Gemar Klaim Sepihak Keberhasilan Penegakan Hukum Dan HAM
Hilangnya Wiji Thukul
Penembakan dan Pembunuhan Sewenang – Wenang di Enarotali, Paniai;
Segera Bentuk Tim Independen, Pulihkan Korban dan Masyarakat;

Peringatan Hari HAM Sedunia 10 Desember 2014
HAM hari ini: Siapa yang akan bertanggung jawab?

Surat Terbuka :
"Mendesak Komnas HAM untuk Membentuk Tim Penyelidikan Terkait Dugaan Peristiwa Kejahatan Terhadap Kemanusiaan di Paniai"

Komnas HAM Harus Segera Keluarkan Rekomendasi Hasil Penyelidikan Kasus Pelanggaran HAM Berat Aceh
Pemerintah Indonesia Tidak Pro HAM dan Demokrasi Dengan Kembali Abstain dalam Resolusi PBB Terhadap Korea Utara
Bentrokan TNI Vs Polri: Ancaman Atas Rasa Aman Bagi Masyarakat
Peringatan 66 Tahun Hari HAM Internasional :
Hentikan Penyiksaan dan Penuhi Hak-Hak Korban

Komnas HAM dan Kejaksaan Agung harus Segera Panggil AM. Hendropriyono
Pembebasan Pollycarpus: Negara tidak berdaya terhadap pelaku kejahatan kemanusian
Menanggapi pro dan kontra Pengakuan Prabowo Subianto atas keterlibatannya dalam kasus penculikan aktivis 1997-1998
Surat Terbuka: Desakan kepada Panglima TNI untuk menindak tegas anggota TNI pelaku penyerbuan terhadap petugas Satpam Kramat Jati
Proses Penyelesaian Kasus Penculikan dan Pelanggaran HAM
Mempertanyakan Komitmen Indonesia sebagai Anggota Dewan HAM PBB Periode 2015 – 2018
Surat Terbuka: Desakan kepada Kapolri untuk mengusut Tuntas Praktik Mafia Perdagangan Orang di institusi Polda NTT
Pernyataan Sikap Bersama 16 Tahun Tragedy Semanggi I Presiden, Pilihlah Jaksa Agung Bermental Baja
Hentikan Perampasan Tanah, Intimidasi, Kekerasan dan Kriminalisasi Terhadap Petani Takalar, Sulawesi Selatan
Kedatangan dan Tuntutan Keluarga Tengku Bantaqiyah
Laporan Lanjutan Kerusuhan Sambas
15 tahun Tragedi Semanggi I : Mereka Lupa, Kami Luka
Potret Penanganan Kasus Pelanggaran HAM di Papua Komnas HAM Gagal Menghadirkan Keadilan
Surat : Penolakan Pemberian Gelar Pahlawan Bagi (alm.) Soeharto
POLEMIK PENYELESAIAN KASUS PELANGGARAN HAM
English
Presiden Jokowi; Pilih Jaksa Agung yang Berani Melakukan Penyidikan Kasus Pelanggaran HAM Berat
Media Sosial |        
KABAR TERKINI
Untitled Document
SIARAN PERS
BERITA
OPINI
DATA
KEGIATAN
KAMPANYE
Untitled Document

Copyright © 2015 | www.kontras.org
JL. Kramat II No. 7, Kwitang, Senen | Jakarta Pusat 10420
Tlp: 021-3919097, 3919098 | Fax: 021-3919099 | Email: kontras_98@kontras.org | Webmaster: pemelihara@kontras.org