Untitled Document
Komisi untuk Orang Hilang dan Korban
Tindak Kekerasan
Untitled Document Pencarian detail

IND | ENG
Untitled Document
Untitled Document
   
BERITA
PERLU KONTROL TERHADAP MILITER

Sumber: KOMPAS | Tgl terbit: Jumat, 14 Januari 2000

Jakarta, Kompas
Salah satu  langkah  awal untuk  menyelesaikan  masalah  Ambon adalah mengadakan kontrol kuat terhadap militer. Selain itu, perlu adanya persepsi yang sama di  antara  elemen-elemen  bangsa  dalam memandang penyelesaian masalah Maluku.

Demikian diungkapkan Ketua MPR Amien Rais dan Koordinator Badan Pekerja  Komisi  untuk  Orang  Hilang  dan  Korban Tindak Kekerasan (Kontras) Munir, setelah keduanya mengadakan  pembicaraan  mengenai penyelesaian  konflik  Maluku.  Pertemuan  berlangsung di  kediaman resmi  Amien Rais, Kompleks Perumahan Widya Chandra, Jakarta, Kamis (13/1).

"Untuk menyelesaikan Ambon, tidak ada jalan lain  yaitu  kontrol terhadap militer. Karena pertikaian Ambon tidak terpisah dari peran militer sejak  pertama  pertikaian  tersebut.  Harus  diawali  dari Jakarta,  dan kontrol  seluruh  elemen  Polri dan  TNI,  baik  yang terlibat  langsung  maupun  tidak  langsung, dan pertanggungjawaban wilayah. Baru kemudian langkah-langkah lain," kata Munir.

Selain  itu,  sekarang  ini, menurut  Munir, diperlukan sinergi dari semua pihak untuk mengontrol militer. Bias pertikaian di bawah ternyata sangat kuat. "Hal  ini  terjadi karena  pada  waktu   awal proses  pertikaian  di Ambon  sampai pergantian pemerintahan mereka tidak  dimintai pertanggungjawaban mengapa  masalah di  Ambon tidak diselesaikan. Kenapa dulu gagal, bagaimana peran militer," katanya.

Sementara itu, Amien Rais mengatakan, akan memberikan  dukungan politis terhadap  penyelesaian  masalah Maluku  ini. Ia  menyetujui diperlukannya  sinergi yang kuat untuk menyelesaikan masalah Maluku yang  telah  berlarut-larut  ini. "Dalam  kasus  apa saja perlu ada kesamaan pandangan antara pemerintah, legislatif, pimpinan TNI, dan tokoh-tokoh masyarakat. Supaya ada sinergi yang kuat," tambah Amien.
      
Skenario dari Jakarta
Dalam membantu memberi  masukan  mengenai  penyelesaian masalah Maluku  ini, Munir  merencanakan akan  mengadakan  pertemuan dengan Presiden  Abdurrahman  Wahid,  Wapres  Megawati,  Ketua  DPR  Akbar Tandjung  dan tokoh-tokoh  masyarakat  lainnya.  Ia    menambahkan,  Kontras telah memiliki data temuan lengkap mengenai konflik  Maluku ini. Orang-orang    tersebut   dianggap  mempunyai  proporsi  untuk menyelesaikan masalah ini.

Amien Rais sendiri mengatakan, dirinya menghargai  usaha  Munir dalam menyusun laporan tersebut,dan tidak langsung mempublikasikan-nya  secara luas karena menyangkut beberapa nama. "Menurut data Mas Munir, para pemegang skenario ada di Jakarta. Dalam waktu dekat (ia) akan  membuat  laporan  lengkap temuan di lapangan karena menyangkut nama-nama  dan orang-orang, akan diberikan kepada presiden, wapres, ketua MPR dan DPR dan tokoh lain. Intinya, di balik itu ada pemegang skenario yang harus diselesaikan," ujar Amien Rais.       

Antartokoh politik
Kepada pers seusai pertemuan, Munir mengatakan bahwa berlanjutnya pertikaian  di  Maluku  juga  disebabkan  adanya   ketidakharmonisan antartokoh politik nasional terhadap penyelesaian masalah di Maluku. Ketidakharmonisan itu dapat mempengaruhi masyarakat dan membuat penyelesaian masalah di Maluku menjadi lebih sulit.

"Kontras  melihat  ada  ketidakharmonisan   antartokoh    politik nasional  terhadap masalah  Ambon. Misalnya, Amien Rais sebagai Ketua MPR  berpidato   di  Monas.  Mengapa  sebagai  pejabat  lembaga tidak  ngomong saja kepada Presiden," kata Munir.

Munir menambahkan, ia menyampaikan fakta  soal Ambon  yang  sudah terjadi   satu  tahun    yang lalu  kepada  Amien  Rais. "Fakta-fakta menunjukkan, pertikaian di  Ambon  bukan  spesifik   masyarakat  yang bertikai,  tetapi  interaksi  politik  para elite sehingga pertikaian meluas," tuturnya.

Oleh  karena  itu,  menurut  Munir, Kontras   mengharapkan ada pembicaraan yang serius antara Ketua DPR  Akbar  Tandjung, Ketua  MPR Amien Rais, dan Presiden Abdurrahman Wahid  terhadap  masalah  Ambon. (joe/fer)



Wilayah terkait:


Aktor Pelaku terkait:

Dilihat : 243 kali

Untitled Document
ARTIKEL TERPOPULER

Dua Tahun Pemerintahan Widodo-Kalla: Minim Prestasi, Gemar Klaim Sepihak Keberhasilan Penegakan Hukum Dan HAM
Hilangnya Wiji Thukul
Penembakan dan Pembunuhan Sewenang – Wenang di Enarotali, Paniai;
Segera Bentuk Tim Independen, Pulihkan Korban dan Masyarakat;

Peringatan Hari HAM Sedunia 10 Desember 2014
HAM hari ini: Siapa yang akan bertanggung jawab?

Surat Terbuka :
"Mendesak Komnas HAM untuk Membentuk Tim Penyelidikan Terkait Dugaan Peristiwa Kejahatan Terhadap Kemanusiaan di Paniai"

Komnas HAM Harus Segera Keluarkan Rekomendasi Hasil Penyelidikan Kasus Pelanggaran HAM Berat Aceh
Pemerintah Indonesia Tidak Pro HAM dan Demokrasi Dengan Kembali Abstain dalam Resolusi PBB Terhadap Korea Utara
Bentrokan TNI Vs Polri: Ancaman Atas Rasa Aman Bagi Masyarakat
Peringatan 66 Tahun Hari HAM Internasional :
Hentikan Penyiksaan dan Penuhi Hak-Hak Korban

Komnas HAM dan Kejaksaan Agung harus Segera Panggil AM. Hendropriyono
Pembebasan Pollycarpus: Negara tidak berdaya terhadap pelaku kejahatan kemanusian
Surat Terbuka: Desakan kepada Panglima TNI untuk menindak tegas anggota TNI pelaku penyerbuan terhadap petugas Satpam Kramat Jati
Menanggapi pro dan kontra Pengakuan Prabowo Subianto atas keterlibatannya dalam kasus penculikan aktivis 1997-1998
Proses Penyelesaian Kasus Penculikan dan Pelanggaran HAM
Mempertanyakan Komitmen Indonesia sebagai Anggota Dewan HAM PBB Periode 2015 – 2018
Surat Terbuka: Desakan kepada Kapolri untuk mengusut Tuntas Praktik Mafia Perdagangan Orang di institusi Polda NTT
Pernyataan Sikap Bersama 16 Tahun Tragedy Semanggi I Presiden, Pilihlah Jaksa Agung Bermental Baja
Hentikan Perampasan Tanah, Intimidasi, Kekerasan dan Kriminalisasi Terhadap Petani Takalar, Sulawesi Selatan
Kedatangan dan Tuntutan Keluarga Tengku Bantaqiyah
Laporan Lanjutan Kerusuhan Sambas
15 tahun Tragedi Semanggi I : Mereka Lupa, Kami Luka
Potret Penanganan Kasus Pelanggaran HAM di Papua Komnas HAM Gagal Menghadirkan Keadilan
Surat : Penolakan Pemberian Gelar Pahlawan Bagi (alm.) Soeharto
Presiden Jokowi; Pilih Jaksa Agung yang Berani Melakukan Penyidikan Kasus Pelanggaran HAM Berat
POLEMIK PENYELESAIAN KASUS PELANGGARAN HAM
English
Media Sosial |        
KABAR TERKINI
Untitled Document
SIARAN PERS
BERITA
OPINI
DATA
KEGIATAN
KAMPANYE
Untitled Document

Copyright © 2015 | www.kontras.org
JL. Kramat II No. 7, Kwitang, Senen | Jakarta Pusat 10420
Tlp: 021-3919097, 3919098 | Fax: 021-3919099 | Email: kontras_98@kontras.org | Webmaster: pemelihara@kontras.org