Untitled Document
Komisi untuk Orang Hilang dan Korban
Tindak Kekerasan
Untitled Document Pencarian detail

IND | ENG
Untitled Document
Untitled Document
   
BERITA
BERSAMA-SAMA MEMBANGUN ENERGI PERDAMAIAN

Sumber: KOMPAS | Tgl terbit: Kamis, 11 November 1999

KERUSUHAN Mei 1998 tiba-tiba membuka mata banyak orang, ternyata posisi perempuan dalam masyarakat sangat rentan, apalagi kejadian itu berlangsung di Jakarta, pusat pemerintahan yang sebelumnya memberi kesan tempat yang aman. Meskipun ada sejumlah kesaksian tentang adanya perempuan dalam jumlah relatif besar yang diperkosa pada kerusuhan itu seperti yang ditemui sejumlah relawan untuk kemanusiaan, tetapi pemerintah sebagai institusi yang seharusnya
melindungi rakyat terus melakukan penyangkalan.

Sejak itu, semakin banyak kesaksian tentang perempuan sebagai korban kekerasan muncul ke permukaan, di Maluku, Timor Timur dan Aceh yang sekarang sedang menuntut keadilan. Pemerintahan sudah berganti dan ada janji untuk mencari solusi damai atas konflik yang nyaris selalu berakhir dengan kekerasan tersebut. Apakah janji tersebut akan terwujud, masih harus menunggu waktu.

Di berbagai belahan dunia korban kekerasan bukan cuma perempuan, tetapi juga laki-laki. Mereka menjadi korban rasisme, perang, dominasi negara atau konflik antarnegara. Namun, ada perbedaan bila kekerasan itu dilihat dari bentuk, kualitas serta tujuannya. "Perempuan dapat mengalami kekerasan semata-mata karena ia
perempuan," papar Dr Karlina Leksono dari Tim Relawan untuk Kemanusiaan.

Dalam situasi konflik, perkosaan dan kekerasan seksual lainnya terhadap perempuan menjadi salah satu cara yang sering dipakai pihak yang bertikai untuk meneror, menyakiti dan menghina bukan hanya perempuan korban tetapi juga seluruh kelompok tempat perempuan korban bergabung.

Adriani Sumampouw dari lembaga swadaya masyarakat Yayasan Limpad di Semarang yang melakukan penelitian tentang akar konflik di 10 kota mulai dari Ambon, Maluku, hingga Semarang, Jawa Tengah, juga melihat hal yang sama. Perempuan menjadi korban kekerasan karena jenis kelamin dan alat reproduksinya yang membedakannya dari laki-laki. Oleh karena itu yang banyak terjadi, perempuan selalu jadi korban perkosaan.

MESKIPUN pemerintahan sudah berganti dan ada janji akan bertindak lebih adil untuk meredam munculnya konflik baru, tetapi tidak dengan sendirinya kekerasan terhadap perempuan akan berakhir. Koordinator Komisi untuk Orang Hilang dan Korban Tindak Kekerasan (Kontras), Munir, memberikan prediksi yang tidak terlalu menggembirakan.

Dalam diskusi lanjutan persiapan Penyusunan Kerangka Aksi Nasional Penghapusan Kekerasan Terhadap Perempuan (KAN-PKTP) di Depok Selasa pekan lalu, Munir menegaskan perubahan politik nasional tidak otomatis mengubah politik kekerasan dan gejala kekerasan yang tumbuh sebagai problem kelas, problem khusus sebagai akibat problem struktural, dan kekerasan aparat secara langsung.

Selama belum ada perubahan mendasar pada sektor politik kapital, kekerasan terhadap petani dan terutama perempuan sebagai problem kelas akan terus terjadi. Selama kebijakan industri adalah bersaing dengan mengandalkan tenaga buruh murah dan bukannya pada birokrasi pemerintah yang bersih dan efisien, perempuan buruh yang jumlahnya 70 persen di sektor industri akan tetap menjadi korban penekanan dan eksploitasi demi produk industri yang kompetitif.

Pada bentuk kekerasan lain yang muncul karena problem struktural, perempuan selain menjadi korban kelompok lawan juga menjadi korban sistem sosial kelompoknya. Isu kekerasan terhadap perempuan potensial dibangun menjadi bagian politik teror antarkekuatan yang bertikai untuk membangun ketakutan lawan. Dalam kasus Ambon, misalnya, menurut Munir masing-masing pihak yang bertikai merasa yakin lawannya telah merobek perut perempuan hamil dan mengeluarkan serta membunuh janin di dalam kandungan.

Kekerasan oleh aparat represif negara yang bisa dilihat dari tindakan militer tidak berarti berakhir dengan ditariknya militer ke barak, apalagai kekerasan oleh negara sebagai pemegang kekuasaan telah melalui proses internalisasi dalam masyarakat. Akibatnya, peluang perempuan mempersoalkan kekerasan domestik di rumah tangganya sangat terbatas sehingga kekerasan domestik nyaris tidak pernah dimunculkan ke permukaan atau dicatat oleh perempuan korban itu
sendiri.

DALAM menyelesaikan kekerasan terhadap perempuan, alternatif yang bisa ditempuh adalah memperkuat basis-basis masyarakat dengan mengajak perempuan ikut mencari penyelesaian terhadap konflik agar tidak berakhir dengan kekerasan melainkan menghasilkan perdamaian dari pihak yang bertikai.

Keterlibatan perempuan dalam penyelesaian konflik diperlukan karena sebagai perempuan, sebagai anggota masyarakat, berpotensi menjadi pencetus konflik, disadari atau tidak, sekaligus korban. "Jangan melibatkan perempuan dalam resolusi konflik karena stereotip ia punya sifat halus, keibuan dan sebagainya, tetapi benar-benar dipertimbangkan berdasarkan perspektif gender," kata Adriani. Dalam hal ini berarti kesetaraan perempuan dan laki-laki harus benar-benar dipegang, bukan cuma diomongkan.   

Salah satu temuan penelitian Adriani adalah konflik yang bermuara pada kekerasan disebabkan masyarakat gagal menerima kemajemukan, perbedaan, termasuk di dalam kemajemukan itu adalah peran perempuan. Dalam ulasan Karlina Leksono, akar ketidakmampuan menerima perbedaan itu adalah karena ketimpangan antara yang diidealkan oleh negara dengan kenyataan. Pembangunan, misalnya, ditekan-tekankan untuk menciptakan masyarakat adil dan makmur sementara kenyataannya jurang kaya dan miskin begitu besar. Dalam suasana ketimpangan dan ketidakadilan itu, orang yang tidak berdaya melawan musuh struktural (negara), mencari kesamaan dalam bentuk paling sederhana yaitu kembali pada asal-usul yang dirasa mampu memberi perlindungan. Musuh yang paling mudah dipilih kemudian adalah semua "yang lain".

Dalam menyelesaikan konflik, sikap bahwa perempuan tidak perlu dilibatkan karena tempatnya adalah mengurus rumah, tidak akan memberi hasil. Fakta menunjukkan, di mana-mana perempuan masih didominasi dan ditindas. Di Irian, misalnya, ketika laki-laki kehilangan peran karena larangan berperang, energi berperang tersebut membutuhkan penyaluran. Bila alternatif penyaluran energi itu tidak ada, demikian Adriani, energi itu akan mencari pelampiasan dan salah satunya adalah pada perempuan.

Penghapusan kekerasan terhadap perempuan karenanya tidak bisa dilepaskan dari peran negara yang sangat dominan dan mengambil alih semua inisiatif masyarakat, sementara keadilan belum merata untuk semua orang. Dalam pandangan Munir, negara dan masyarakat harus bersama-sama menciptakan struktur sosial dan politik yang lebih adil. Dalam sistem politik, keadilan itu bisa berarti lebih banyak perempuan duduk dalam jabatan politik meskipun bukan berarti satu
banding satu yaitu karena jumlah penduduk perempuan 51 persen maka 51 persen jabatan politik diberikan kepada perempuan.

Pada sisi masyarakat, perempuan dan laki-laki bisa sama-sama berperan meredam konflik agar tidak berlanjut menjadi kekerasan. Usaha itu bisa dimulai dari rumah seperti ketika mendongengkan untuk anak-anak cerita yang menolak kekerasan, dan tidak melakukan kekerasan itu sendiri kepada anggota keluarga.

Yang harus dibangun adalah kesadaran bahwa perempuan dan laki-laki bisa sama-sama memiliki energi feminin, yang menghendaki penyelesaian damai dan menolak kekerasan. (dirman thoha/imam prihadiyoko/ ninuk mp)



Kasus terkait Tragedi Mei 1998;:


Isu terkait:


Wilayah terkait:


Aktor Pelaku terkait:

Dilihat : 542 kali

Untitled Document
ARTIKEL TERPOPULER

Dua Tahun Pemerintahan Widodo-Kalla: Minim Prestasi, Gemar Klaim Sepihak Keberhasilan Penegakan Hukum Dan HAM
Hilangnya Wiji Thukul
Penembakan dan Pembunuhan Sewenang – Wenang di Enarotali, Paniai;
Segera Bentuk Tim Independen, Pulihkan Korban dan Masyarakat;

Peringatan Hari HAM Sedunia 10 Desember 2014
HAM hari ini: Siapa yang akan bertanggung jawab?

Surat Terbuka :
"Mendesak Komnas HAM untuk Membentuk Tim Penyelidikan Terkait Dugaan Peristiwa Kejahatan Terhadap Kemanusiaan di Paniai"

Komnas HAM Harus Segera Keluarkan Rekomendasi Hasil Penyelidikan Kasus Pelanggaran HAM Berat Aceh
Pemerintah Indonesia Tidak Pro HAM dan Demokrasi Dengan Kembali Abstain dalam Resolusi PBB Terhadap Korea Utara
Bentrokan TNI Vs Polri: Ancaman Atas Rasa Aman Bagi Masyarakat
Peringatan 66 Tahun Hari HAM Internasional :
Hentikan Penyiksaan dan Penuhi Hak-Hak Korban

Komnas HAM dan Kejaksaan Agung harus Segera Panggil AM. Hendropriyono
Pembebasan Pollycarpus: Negara tidak berdaya terhadap pelaku kejahatan kemanusian
Surat Terbuka: Desakan kepada Panglima TNI untuk menindak tegas anggota TNI pelaku penyerbuan terhadap petugas Satpam Kramat Jati
Menanggapi pro dan kontra Pengakuan Prabowo Subianto atas keterlibatannya dalam kasus penculikan aktivis 1997-1998
Proses Penyelesaian Kasus Penculikan dan Pelanggaran HAM
Mempertanyakan Komitmen Indonesia sebagai Anggota Dewan HAM PBB Periode 2015 – 2018
Surat Terbuka: Desakan kepada Kapolri untuk mengusut Tuntas Praktik Mafia Perdagangan Orang di institusi Polda NTT
Pernyataan Sikap Bersama 16 Tahun Tragedy Semanggi I Presiden, Pilihlah Jaksa Agung Bermental Baja
Hentikan Perampasan Tanah, Intimidasi, Kekerasan dan Kriminalisasi Terhadap Petani Takalar, Sulawesi Selatan
Kedatangan dan Tuntutan Keluarga Tengku Bantaqiyah
Laporan Lanjutan Kerusuhan Sambas
15 tahun Tragedi Semanggi I : Mereka Lupa, Kami Luka
Potret Penanganan Kasus Pelanggaran HAM di Papua Komnas HAM Gagal Menghadirkan Keadilan
Surat : Penolakan Pemberian Gelar Pahlawan Bagi (alm.) Soeharto
Presiden Jokowi; Pilih Jaksa Agung yang Berani Melakukan Penyidikan Kasus Pelanggaran HAM Berat
POLEMIK PENYELESAIAN KASUS PELANGGARAN HAM
English
Media Sosial |        
KABAR TERKINI
Untitled Document
SIARAN PERS
BERITA
OPINI
DATA
KEGIATAN
KAMPANYE
Untitled Document

Copyright © 2015 | www.kontras.org
JL. Kramat II No. 7, Kwitang, Senen | Jakarta Pusat 10420
Tlp: 021-3919097, 3919098 | Fax: 021-3919099 | Email: kontras_98@kontras.org | Webmaster: pemelihara@kontras.org