Untitled Document
Komisi untuk Orang Hilang dan Korban
Tindak Kekerasan
Untitled Document Pencarian detail

IND | ENG
Untitled Document
Untitled Document
   
BERITA
Presiden KH Abdurrahman Wahid: ACEH TAKKAN LEPAS DARI RI

Sumber: KOMPAS | Tgl terbit: Selasa, 09 November 1999

Phnom Penh, Kompas
Walaupun diselenggarakan referendum, Aceh tidak akan lepas dari Indonesia karena Aceh ikut mendirikan Republik Indonesia, kata Presiden KH Abdurrahman Wahid (Gus Dur) di Istana Kerajaan Kamboja, Moha Prasat Khemarin, di Phnom Penh, Senin (8/11) malam.

"Tidak akan Aceh meninggalkan Indonesia. Bahwa sekarang ada kehendak referendum, itu wajar-wajar saja. Referendum ... kenapa tidak. Keputusan akhir dari suara rakyat itu bagaimana, nanti harus dihormati. Tetapi saya yakin tidak akan lepas," kata Gus Dur dalam jumpa pers yang didampingi Menteri Luar Negeri Alwi Shihab.

"Saya sudah menyatakan pro-referendum. Bagaimana nanti, lihat saja," ujarnya lebih lanjut.

Menurut Gus Dur, seperti dilaporkan wartawan Kompas J Osdar, walaupun ada referendum, Aceh belum tentu lepas dari RI. "Saya tahu rakyat Aceh," katanya. "Kalau ada referendum di Timor Timur, mengapa tidak boleh di Aceh. Itu namanya 'kan tidak adil," tegas Gus Dur.

Tentang mekanisme referendum, Gus Dur mengatakan masih akan dibicarakan lagi dengan pemerintah daerah. "Sekarang situasinya lagi cair, belum bisa berembuk apa-apa," tuturnya lagi.

Mengenai isu adanya tanda tangan sekitar dua juta orang pro-referendum, Gus Dur mengatakan, "Itu 'kan belum separuh rakyat Aceh, tetapi silakan saja, itu urusan orang Aceh, bukan urusan saya."

Dalam pembicaraannya dengan para pemimpin Kamboja, masalah Aceh juga disinggung. Gus Dur kemarin mengadakan pembicaraan dengan Raja Norodom Sihanouk, Perdana Menteri Hun Sen, Ketua Senat Chea Sim, dan Ketua Majelis Nasional Pangeran Ranaridh. Semua pemimpin Kamboja itu kemarin menjemput Gus Dur dan Ny Sinta Nuriyah Abdurrahman Wahid di Bandar Udara Ponchentong. Ikut menyambut Ratu Monineath. Sebelumnya, Gus Dur berada di Vientiane, Laos.

Raja Sihanouk kemarin juga menyampaikan salam untuk Wakil Presiden Megawati Soekarnoputri.

Gus Dur mengatakan kepada wartawan bahwa ia enginginkan referendum Aceh karena sebelumnya beberapa pimpinan sipil dan militer setempat telah berbuat kesalahan pada masyarakat Aceh. 

Harus dialog
Sementara di Jakarta, Koordinator Badan Pekerja Komisi untuk Orang Hilang dan Korban Tindak Kekerasan (Kontras) Munir SH menyatakan, pemerintah harus lebih serius melakukan dialog nyata dengan masyarakat Aceh dan mengambil keputusan politik yang lebih maju, serta upaya konkret untuk menyelesaikan berbagai persoalan. Dengan demikian, pemerintah tidak tertinggal dari tuntutan politik yang semakin gencar disampaikan akhir-akhir ini.

Di sisi lain, katanya, sudah saatnya pemerintah mempercepat evaluasi mengenai keberadaan pasukan TNI di Aceh, karena pasukan organik di wilayah itu pun sudah terbukti menjadi bagian dari pelaku kekerasan terhadap rakyat Aceh.

Munir menilai, berdasarkan pengamatan Kontras terhadap pawai referendum yang melibatkan satu juta warga Aceh, soal referendum telah menjadi kebutuhan politik rakyat Aceh saat ini yang lebih penting artinya dari sekadar makan nasi.

"Sudah seharusnya pemerintah membentuk semacam komisi untuk benar-benar berunding dengan rakyat Aceh, sehingga benar-benar mengetahui referendum itu harga mati atau bukan. Terlalu terburu-buru kalau kalangan pemerintah khawatir akan kehilangan wilayah dalam soal Aceh," tegas Munir sambil menambahkan kelemahan utama pemerintah selama ini belum melakukan dialog sangat serius dengan rakyat Aceh.

Pimpinan Kontras itu menambahkan, melihat pengalaman rakyat Moro di Filipina dan sangat rendahnya kepercayaan rakyat Aceh terhadap Pemerintah Indonesia, maka pemerintah harus membuka peluang melakukan negosiasi dengan rakyat Aceh dengan memanfaatkan mediator negara lain yang bisa diterima rakyat Aceh. Malaysia, menurut Munir, merupakan salah satu negara yang paling memungkinkan.

"Semua tawaran politik pemerintah terhadap rakyat Aceh mengalami ketidakpercayaan yang begitu dalam dari rakyat Aceh. Selama ini masyarakat Aceh menangkap bahwa semua yang dikatakan pemerintah itu bohong. Kalau soalnya ketidakpercayaan, jawabannya adalah bagaimana menumbuhkan kepercayaan bahwa melakukan upaya nyata yang bisa langsung dilihat rakyat Aceh," tambahnya. 

Evaluasi pasukan
Munir menambahkan, peristiwa 1 November 1999 merupakan satu peristiwa penting yang harus disikapi segera. Kekerasan oleh pasukan Batalyon Infanteri (Yonif) 113 kepada masyarakat, dengan pola penembakan membabi-buta dan pembakaran rumah warga masyarakat kemungkinan besar memiliki hubungan dengan keputusan penarikan pasukan non-organik oleh Presiden.

"Peristiwa itu menunjukkan bahwa penimbul kekerasan di wilayah Aceh bukan hanya pasukan non-organik, tetapi juga pasukan organik. Karena itu, pasukan organik seharusnya juga dievaluasi keberadaannya di wilayah Aceh, karena dalam beberapa peristiwa besar terlibat juga pasukan organik ini. Yonif 113 terlibat di peristiwa Gedung KNPI, juga peristiwa Simpang KKA," ungkapnya sambil menambahkan pemerintah selama ini tidak dalam kapasitas penuh untuk mengendalikan pasukan.

Untuk itu, menurut Munir, pemerintah harus segera mempercepat proses evaluasi kembali keberadaan pasukan organik di Aceh, sebagai bagian dari keseriusan menangani persoalan Aceh.

Ia menambahkan, sekarang persoalan Aceh harus dilihat dalam kerangka dan pemahaman baru. Ada tiga hal yang harus diperhatikan. Pertama, dengan turunnya sekitar 30 persen masyarakat Aceh ke jalan-jalan, persoalan Aceh bukanlah semata-mata perbedaan pandangan antara Gerakan Aceh Merdeka dengan Pemerintah Indonesia, tetapi persoalan masyarakat Aceh secara keseluruhan yang melihat referendum sebagai kebutuhan politik masyarakat Aceh.

Kedua, kini hampir semua basis politik masyarakat Aceh telah menjadi bagian dari tuntutan referendum, misalnya basis-basis pesantren yang telah menjadi sumber energi yang begitu luas.

Ketiga, penolakan masyarakat Aceh adalah terhadap eksistensi pemerintah pusat, tanpa melihat siapa presidennya. Siapa pun presidennya, di mata Aceh persoalannya adalah soal Jakarta. (oki)     



Kasus terkait Pelanggaran HAM di Aceh;:


Wilayah terkait:


Aktor Pelaku terkait:

Dilihat : 362 kali

Untitled Document
ARTIKEL TERPOPULER

Dua Tahun Pemerintahan Widodo-Kalla: Minim Prestasi, Gemar Klaim Sepihak Keberhasilan Penegakan Hukum Dan HAM
Hilangnya Wiji Thukul
Penembakan dan Pembunuhan Sewenang – Wenang di Enarotali, Paniai;
Segera Bentuk Tim Independen, Pulihkan Korban dan Masyarakat;

Peringatan Hari HAM Sedunia 10 Desember 2014
HAM hari ini: Siapa yang akan bertanggung jawab?

Surat Terbuka :
"Mendesak Komnas HAM untuk Membentuk Tim Penyelidikan Terkait Dugaan Peristiwa Kejahatan Terhadap Kemanusiaan di Paniai"

Komnas HAM Harus Segera Keluarkan Rekomendasi Hasil Penyelidikan Kasus Pelanggaran HAM Berat Aceh
Pemerintah Indonesia Tidak Pro HAM dan Demokrasi Dengan Kembali Abstain dalam Resolusi PBB Terhadap Korea Utara
Bentrokan TNI Vs Polri: Ancaman Atas Rasa Aman Bagi Masyarakat
Peringatan 66 Tahun Hari HAM Internasional :
Hentikan Penyiksaan dan Penuhi Hak-Hak Korban

Komnas HAM dan Kejaksaan Agung harus Segera Panggil AM. Hendropriyono
Pembebasan Pollycarpus: Negara tidak berdaya terhadap pelaku kejahatan kemanusian
Menanggapi pro dan kontra Pengakuan Prabowo Subianto atas keterlibatannya dalam kasus penculikan aktivis 1997-1998
Surat Terbuka: Desakan kepada Panglima TNI untuk menindak tegas anggota TNI pelaku penyerbuan terhadap petugas Satpam Kramat Jati
Proses Penyelesaian Kasus Penculikan dan Pelanggaran HAM
Mempertanyakan Komitmen Indonesia sebagai Anggota Dewan HAM PBB Periode 2015 – 2018
Surat Terbuka: Desakan kepada Kapolri untuk mengusut Tuntas Praktik Mafia Perdagangan Orang di institusi Polda NTT
Pernyataan Sikap Bersama 16 Tahun Tragedy Semanggi I Presiden, Pilihlah Jaksa Agung Bermental Baja
Hentikan Perampasan Tanah, Intimidasi, Kekerasan dan Kriminalisasi Terhadap Petani Takalar, Sulawesi Selatan
Kedatangan dan Tuntutan Keluarga Tengku Bantaqiyah
Laporan Lanjutan Kerusuhan Sambas
15 tahun Tragedi Semanggi I : Mereka Lupa, Kami Luka
Potret Penanganan Kasus Pelanggaran HAM di Papua Komnas HAM Gagal Menghadirkan Keadilan
Surat : Penolakan Pemberian Gelar Pahlawan Bagi (alm.) Soeharto
POLEMIK PENYELESAIAN KASUS PELANGGARAN HAM
English
Presiden Jokowi; Pilih Jaksa Agung yang Berani Melakukan Penyidikan Kasus Pelanggaran HAM Berat
Media Sosial |        
KABAR TERKINI
Untitled Document
SIARAN PERS
BERITA
OPINI
DATA
KEGIATAN
KAMPANYE
Untitled Document

Copyright © 2015 | www.kontras.org
JL. Kramat II No. 7, Kwitang, Senen | Jakarta Pusat 10420
Tlp: 021-3919097, 3919098 | Fax: 021-3919099 | Email: kontras_98@kontras.org | Webmaster: pemelihara@kontras.org