Untitled Document
Komisi untuk Orang Hilang dan Korban
Tindak Kekerasan
Untitled Document Pencarian detail

IND | ENG
Untitled Document
Untitled Document
   
BERITA
MARZUKI: REFERENDUM UNTUK PERLU TIDAKNYA REFERENDUM

Sumber: KOMPAS | Tgl terbit: Senin, 08 November 1999

Jakarta, Kompas
Mengamati semakin kerasnya tuntutan di kalangan masyarakat Aceh untuk melakukan referendum, Ketua Komnas HAM Marzuki Darusman mengusulkan, ada baiknya jika referendum itu dilakukan saja tetapi dengan satu pertanyaan saja, yaitu apakah diperlukan referendum untuk menentukan masa depan Aceh atau tidak. Hal ini perlu dilakukan untuk benar-benar mengukur lebih cermat keinginan rakyat Aceh dari apa yang diketahui sekarang ini, yang lebih merupakan pengungkapan-pengungkapan insidental akan tetapi serius, dari kelompok yang semakin besar di Aceh yang membutuhkan penyaluran.

Hal itu disampaikan Ketua Komnas HAM Marzuki Darusman ketika ditemui, Jumat (5/11), di Komnas HAM Jakarta. "Referendum untuk menjawab perlu tidaknya dilakukan referendum itu seperti yang pernah dilakukan di Quebec, Kanada," jelasnya sambil menambahkan referendum tersebut dilakukan hanya untuk masyarakat Aceh.

Namun, menurut Koordinator Badan Pekerja Komisi untuk Orang Hilang dan Korban Tindak Kekerasan (Kontras), Munir, referendum model itu harus didahului sebelumnya oleh adanya keputusan pemerintah sendiri untuk benar-benar menerima apa pun hasil referendum itu. "Kalau kemudian menurut hasil referendum itu ternyata sebagian besar masyarakat Aceh minta referendum, ya pemerintah harus benar-benar melaksanakannya. Sekarang ini keputusan politik itu 'kan yang belum
ada," ujarnya.

Sepanjang pengetahuan Komnas HAM, menurut Marzuki, rakyat Aceh ingin merdeka di dalam Republik Indonesia, ingin bebas di dalam kemerdekaan Republik Indonesia dan tidak ingin memisahkan diri. "Referendum merupakan puncak manifestasi dari protes yang dilakukan secara politik oleh karena tidak ada cara lain. Karena itu kalau hendak diputuskan bagaimana kelanjutannya, maka kita mempercayakan prakarsa untuk melakukan perundingan atau kontak dengan Gerakan Aceh Merdeka kepada presiden dan pemerintah, seraya mempertimbangkan jikalau harus dilakukan maka hendaknya referendum itu menyangkut satu pertanyaan pokok, apakah perlu referendum mengenai kemungkinan kemerdekaan bagi Aceh," ungkap Marzuki. (oki) 



Wilayah terkait:


Aktor Pelaku terkait:

Dilihat : 537 kali

Untitled Document
ARTIKEL TERPOPULER

Dua Tahun Pemerintahan Widodo-Kalla: Minim Prestasi, Gemar Klaim Sepihak Keberhasilan Penegakan Hukum Dan HAM
Hilangnya Wiji Thukul
Penembakan dan Pembunuhan Sewenang – Wenang di Enarotali, Paniai;
Segera Bentuk Tim Independen, Pulihkan Korban dan Masyarakat;

Peringatan Hari HAM Sedunia 10 Desember 2014
HAM hari ini: Siapa yang akan bertanggung jawab?

Surat Terbuka :
"Mendesak Komnas HAM untuk Membentuk Tim Penyelidikan Terkait Dugaan Peristiwa Kejahatan Terhadap Kemanusiaan di Paniai"

Pemerintah Indonesia Tidak Pro HAM dan Demokrasi Dengan Kembali Abstain dalam Resolusi PBB Terhadap Korea Utara
Komnas HAM Harus Segera Keluarkan Rekomendasi Hasil Penyelidikan Kasus Pelanggaran HAM Berat Aceh
Bentrokan TNI Vs Polri: Ancaman Atas Rasa Aman Bagi Masyarakat
Peringatan 66 Tahun Hari HAM Internasional :
Hentikan Penyiksaan dan Penuhi Hak-Hak Korban

Komnas HAM dan Kejaksaan Agung harus Segera Panggil AM. Hendropriyono
Pembebasan Pollycarpus: Negara tidak berdaya terhadap pelaku kejahatan kemanusian
Menanggapi pro dan kontra Pengakuan Prabowo Subianto atas keterlibatannya dalam kasus penculikan aktivis 1997-1998
Surat Terbuka: Desakan kepada Panglima TNI untuk menindak tegas anggota TNI pelaku penyerbuan terhadap petugas Satpam Kramat Jati
Proses Penyelesaian Kasus Penculikan dan Pelanggaran HAM
Mempertanyakan Komitmen Indonesia sebagai Anggota Dewan HAM PBB Periode 2015 – 2018
Surat Terbuka: Desakan kepada Kapolri untuk mengusut Tuntas Praktik Mafia Perdagangan Orang di institusi Polda NTT
Pernyataan Sikap Bersama 16 Tahun Tragedy Semanggi I Presiden, Pilihlah Jaksa Agung Bermental Baja
Hentikan Perampasan Tanah, Intimidasi, Kekerasan dan Kriminalisasi Terhadap Petani Takalar, Sulawesi Selatan
Kedatangan dan Tuntutan Keluarga Tengku Bantaqiyah
Laporan Lanjutan Kerusuhan Sambas
15 tahun Tragedi Semanggi I : Mereka Lupa, Kami Luka
Surat : Penolakan Pemberian Gelar Pahlawan Bagi (alm.) Soeharto
Potret Penanganan Kasus Pelanggaran HAM di Papua Komnas HAM Gagal Menghadirkan Keadilan
Presiden Jokowi; Pilih Jaksa Agung yang Berani Melakukan Penyidikan Kasus Pelanggaran HAM Berat
POLEMIK PENYELESAIAN KASUS PELANGGARAN HAM
English
Media Sosial |        
KABAR TERKINI
Untitled Document
SIARAN PERS
BERITA
OPINI
DATA
KEGIATAN
KAMPANYE
Untitled Document

Copyright © 2015 | www.kontras.org
JL. Kramat II No. 7, Kwitang, Senen | Jakarta Pusat 10420
Tlp: 021-3919097, 3919098 | Fax: 021-3919099 | Email: kontras_98@kontras.org | Webmaster: pemelihara@kontras.org