Untitled Document
Komisi untuk Orang Hilang dan Korban
Tindak Kekerasan
Untitled Document Pencarian detail

IND | ENG
Untitled Document
Untitled Document
   
BERITA
PENYELESAIAN SOAL ACEH HARUS MENYELURUH

Sumber: KOMPAS | Tgl terbit: Rabu, 03 November 1999

Jakarta, Kompas
Penyelesaian persoalan Aceh tidak bisa dilakukan hanya dengan melakukan penyelidikan atas satu kasus, misalnya kasus di Beutong Ateuh yang menewaskan Teungku Bantaqiah dan pengikut-pengikutnya. Penyelesaian soal Aceh harus dilakukan secara menyeluruh terhadap seluruh kasus, karena keseluruhan kasus itu merupakan rangkaian peristiwa yang bersifat sistematis, yang lahir dari pengambilan keputusan politik oleh pejabat-pejabat pemerintah.

Penyelesaian soal Aceh secara hukum bisa dilakukan dengan menggunakan Undang-undang Hak Asasi Manusia, bukan Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP). Dengan demikian, institusi penyelidik yang seharusnya memainkan peran besar adalah Komnas HAM sesuai kewenangan dalam UU HAM, dengan didukung penyediaan Hukum Acara Peradilan HAM secara segera.

Hal tersebut disampaikan Koordinator Badan Pekerja Komisi untuk Orang Hilang dan Korban Tindak Kekerasan (Kontras), Munir, Selasa (2/11), di Jakarta. Kontras, jelas Munir, Senin, sudah bertemu dengan Menteri Negara Urusan HAM Hasballah M Saad, dan menyampaikan data jumlah korban seluruh kasus Aceh. Data itu disampaikan untuk memberi gambaran yang lebih utuh terhadap persoalan Aceh, karena persoalan Aceh bukan semata persoalan Beutong Ateuh, tetapi suatu rangkaian peristiwa yang bersifat sistematis yang lahir dari keputusan-keputusan yang bersifat politik oleh pejabat-pejabat di pemerintah, baik sipil maupun militer.

Berdasarkan catatan Kontras, lanjut Munir, ada sejumlah peristiwa besar yang mengakibatkan jumlah korban cukup besar sejak Agustus 1998 sampai akhir Oktober 1999. Antara lain peristiwa pembantaian 3 Januari 1999 yang menewaskan 20 orang dan luka tembak 27 orang di depan Polres Lhokseumawe, peristiwa di Gedung KNPI yang menewaskan empat orang, kasus penghilangan orang di PTP V yang mengakibatkan tujuh orang hilang, peristiwa tanggal 11 September memakan korban 336 korban luka dan beberapa tewas, juga peristiwa Simpang KKA yang belum diusut, dan peristiwa Beutong Ateuh.

"Oleh karena rangkaian peristiwa itu berlangsung terus menerus, dalam perspektif kami persoalan Aceh harus dilihat dalam kerangka besar pengambilan keputusan untuk melakukan represi terhadap ketidakpuasan masyarakat, terhadap tuntutan masyarakat, bukan kasus per kasus. Proses membangun kembali kepercayaan rakyat Aceh terhadap pemerintah harus dilakukan secara sistematis pula, tidak cukup hanya dengan menyelesaikan kasus Beutong Ateuh," tegasnya sambil menyarankan pembukaan pos-pos pengaduan masyarakat di seluruh wilayah, untuk menampung masukan dari masyarakat Aceh.

Munir menekankan, penyelesaian persoalan Aceh secara hukum tidak cukup hanya merujuk pada KUHP, karena KUHP sama sekali tidak memadai untuk memroses pelanggaran HAM di Aceh, yang merupakan gabungan dari tindak penyiksaan, pemerkosaan, penculikan, pembantaian. Untuk itu, UU HAM sepatutnya dimanfaatkan sebagai landasan bagi pengusutan persoalan HAM. (oki)


Kasus terkait Pelanggaran HAM di Aceh;:


Isu terkait:


Wilayah terkait:


Aktor Pelaku terkait:

Dilihat : 518 kali

Untitled Document
ARTIKEL TERPOPULER

Dua Tahun Pemerintahan Widodo-Kalla: Minim Prestasi, Gemar Klaim Sepihak Keberhasilan Penegakan Hukum Dan HAM
Hilangnya Wiji Thukul
Penembakan dan Pembunuhan Sewenang – Wenang di Enarotali, Paniai;
Segera Bentuk Tim Independen, Pulihkan Korban dan Masyarakat;

Peringatan Hari HAM Sedunia 10 Desember 2014
HAM hari ini: Siapa yang akan bertanggung jawab?

Surat Terbuka :
"Mendesak Komnas HAM untuk Membentuk Tim Penyelidikan Terkait Dugaan Peristiwa Kejahatan Terhadap Kemanusiaan di Paniai"

Komnas HAM Harus Segera Keluarkan Rekomendasi Hasil Penyelidikan Kasus Pelanggaran HAM Berat Aceh
Pemerintah Indonesia Tidak Pro HAM dan Demokrasi Dengan Kembali Abstain dalam Resolusi PBB Terhadap Korea Utara
Bentrokan TNI Vs Polri: Ancaman Atas Rasa Aman Bagi Masyarakat
Peringatan 66 Tahun Hari HAM Internasional :
Hentikan Penyiksaan dan Penuhi Hak-Hak Korban

Komnas HAM dan Kejaksaan Agung harus Segera Panggil AM. Hendropriyono
Pembebasan Pollycarpus: Negara tidak berdaya terhadap pelaku kejahatan kemanusian
Surat Terbuka: Desakan kepada Panglima TNI untuk menindak tegas anggota TNI pelaku penyerbuan terhadap petugas Satpam Kramat Jati
Menanggapi pro dan kontra Pengakuan Prabowo Subianto atas keterlibatannya dalam kasus penculikan aktivis 1997-1998
Proses Penyelesaian Kasus Penculikan dan Pelanggaran HAM
Mempertanyakan Komitmen Indonesia sebagai Anggota Dewan HAM PBB Periode 2015 – 2018
Surat Terbuka: Desakan kepada Kapolri untuk mengusut Tuntas Praktik Mafia Perdagangan Orang di institusi Polda NTT
Pernyataan Sikap Bersama 16 Tahun Tragedy Semanggi I Presiden, Pilihlah Jaksa Agung Bermental Baja
Hentikan Perampasan Tanah, Intimidasi, Kekerasan dan Kriminalisasi Terhadap Petani Takalar, Sulawesi Selatan
Kedatangan dan Tuntutan Keluarga Tengku Bantaqiyah
Laporan Lanjutan Kerusuhan Sambas
15 tahun Tragedi Semanggi I : Mereka Lupa, Kami Luka
Potret Penanganan Kasus Pelanggaran HAM di Papua Komnas HAM Gagal Menghadirkan Keadilan
Surat : Penolakan Pemberian Gelar Pahlawan Bagi (alm.) Soeharto
Presiden Jokowi; Pilih Jaksa Agung yang Berani Melakukan Penyidikan Kasus Pelanggaran HAM Berat
POLEMIK PENYELESAIAN KASUS PELANGGARAN HAM
English
Media Sosial |        
KABAR TERKINI
Untitled Document
SIARAN PERS
BERITA
OPINI
DATA
KEGIATAN
KAMPANYE
Untitled Document

Copyright © 2015 | www.kontras.org
JL. Kramat II No. 7, Kwitang, Senen | Jakarta Pusat 10420
Tlp: 021-3919097, 3919098 | Fax: 021-3919099 | Email: kontras_98@kontras.org | Webmaster: pemelihara@kontras.org