Untitled Document
Komisi untuk Orang Hilang dan Korban
Tindak Kekerasan
Untitled Document Pencarian detail

IND | ENG
Untitled Document
Untitled Document
   
BERITA
MASALAH MASA LALU HARUS DITUNTASKAN

Sumber: KOMPAS | Tgl terbit: Sabtu, 23 Oktober 1999

Jakarta, Kompas
Penyelesaian berbagai masalah masa lalu, akan menjadi kunci untuk mengembalikan kepercayaan rakyat terhadap pemerintah. Kemauan politik saja sebagaimana disampaikan Presiden Abdurrahman Wahid dan Wakil Presiden Megawati Soekarnoputri dalam sambutan masing-masing, tidak cukup. Janji mereka harus dilanjutkan dengan langkah konkret untuk segera menyelesaikan masalah masa silam, baik masalah hak asasi manusia maupun masalah KKN, secara hukum maupun secara politik.

Hal tersebut ditegaskan Ketua Komisi Nasional HAM (Komnas HAM) Marzuki Darusman, anggota Komnas HAM Albert Hasibuan, Satjipto Rahardjo dan Anton Sujata, Koordinator Badan Pekerja Komisi untuk Orang Hilang dan Korban Tindak Kekerasan (Kontras) Munir, dan pakar hukum dari Universitas Indonesia Loebby Loqman Jumat (22/10), di Jakarta.

Mereka menilai, pidato presiden dan wakil presiden baru, yang banyak menyinggung supremasi hukum dan penegakan hak asasi manusia (HAM), merupakan isyarat kemauan politik yang tinggi dari rezim Gus Dur untuk mewujudkan supremasi hukum dan penegakan HAM.

"Pernyataan Ibu Mega itu bisa dianggap sebagai kemauan politik yang jelas, yang akan menjadi program kabinet yang akan datang, yaitu melaksanakan hal yang sesuai dengan ketentuan hukum, dan sekaligus menandakan ketaatannya terhadap supremasi hukum," ungkap Hasibuan.
 
Tekanan masyarakat
Baik Hasibuan, Marzuki maupun Munir, sependapat, tekanan masyarakat untuk mengungkap kembali persoalan masa lalu akan muncul ke permukaan. Masyarakat akan menuntut persoalan masa lalu itu diungkap secara jujur, terbuka, dan tuntas secara hukum dan kemudian digenapkan secara politik. Persoalan hukum masa lalu di antaranya ialah soal Aceh, Irian Jaya, Maluku, Bank Bali, dan Kasus Soeharto.

Marzuki menguraikan, yang pokok sekarang ialah, kepemimpinan nasional baru itu ialah simbol dari pemutusan hubungan dengan masa lalu, dan dengan demikian bangsa Indonesia memasuki fase di mana dari kedua pimpinan nasional ini diharapkan dapat dipulihkan terlebih dulu persatuan dan kesatuan. Untuk itu tidak cukup hanya semangat, tetapi harus melembaga.

"Kalau itu bisa dilakukan, suasana rujuk kembali, diperkuat dan dilembagakan dalam bentuk penegakan hukum, sekaligus terhadap persoalan yang lalu, akan berdampak positif terhadap iklim ekonomi dan politik ekonomi," papar Marzuki.

Hasibuan menambahkan, tantangan atas kemauan politik pemerintahan Gus Dur-Megawati memang banyak sekali, karena pelanggaran hukum sudah membudaya, begitu juga ketidaktaatan hukum. "Karena itu saya melihat tugas melaksanakan supremasi hukum adalah pekerjaan berat. Sekalipun memang ada political will sebagai pendorong melaksanakan tugas itu, tetapi upaya itu harus dilakukan secara kontinyu, sistematis, dan dicari bidang-bidang mana yang menjadi penghambat," ungkap Hasibuan.

Praktisi hukum Anton Sujata menilai, pemerintah baru ini harus lebih mengarahkan konsentrasi kepada penegakan hukum, bukan pembentukan hukum atau menciptakan undang-undang baru. Bukan pula membentuk tim ini dan itu.

Dalam upaya penegakan hukum itu, tambah Sujata, terdapat beberapa hal yang perlu diperhatikan. Yakni pertama, pemerintahan harus mempunyai kemauan politik menegakkan hukum dan keadilan. Kedua, aparat penegak hukum harus mempunyai integritas tinggi. Profesionalisme serta obyektivitasnya bisa dipertanggungjawabkan.

Ketiga, lanjut Sujata, harus ada transparansi, sehingga mudah dikontrol. Kontrol dapat dilakukan dengan pola vertikal dan horizontal. Dengan kontrol ini, masyarakat tahu dengan terbuka, apa yang diputuskan penegak hukum. Dengan sistem ini diharapkan tidak ada lagi penerbitan Surat Perintah Penghentikan Penyidikan (SP-3) yang kontroversial.

"Untuk menghasilkan transparansi, aparat hukum harus diberi kemandirian, jangan dicampuradukkan dengan kepentingan politik, kroni, konco, sehingga apa yang diputuskan penegak hukum betul-betul obyektif, dan demi keadilan," katanya.

Satjipto Rahardjo menyatakan, pemulihan kepercayaan terhadap penegakan hukum, merupakan tugas pemerintah baru dalam upaya membangun supremasi hukum. Sebab, pembentukan undang-undang, dan lembaga penegakan hukum akan berfungsi efektif, jika ada kepercayaan dari masyarakat.

Diingatkan Satjipto, penyelenggaraan kehidupan hukum oleh negara merupakan mandat yang diperoleh dari rakyat. Penyelenggara mandat tersebut harus memberi kepercayaan pada pemberi mandat. Kenyataannya selama ini, rakyat lebih dijadikan sasaran hukum sehingga harus patuh pada hukum dan menerima sanksi jika tidak patuh. Ketidakpercayaan terhadap penegakan hukum itu, jelas Satjipto, disebabkan kekuasaan yang masif pada masa Orde Baru. Rakyat percaya atau tidak, bukan masalah karena negara merasa memiliki alat untuk membuat rakyat patuh.

Sebenarnya, ungkapnya lagi, bibit ketidakpercayaan pemberi mandat sudah lama tumbuh, terhadap lembaga peradilan atau perundang-undangan yang dibentuk. Sejak lama di sana-sini muncul ketidakpercayaan dari kalangan profesional, intelektual yang memberikan dalam bentuk sinyal.

"Baru pada saat kekuasaan Orde Baru runtuh, ketidakpercayaan itu muncul dengan jelas, sehingga tugas pemerintah baru untuk memulihkan kepercayaan itu. Beberapa tindakan bisa dilakukan, dan saya berharap tindakan itu dilakukan dengan motivasi memulihkan kepercayaan pada upaya penegakan hukum," kata Satjipto. (oki/dth/aji/smn/as)     



Isu terkait:


Wilayah terkait:


Aktor Pelaku terkait:

Dilihat : 460 kali

Untitled Document
ARTIKEL TERPOPULER

Dua Tahun Pemerintahan Widodo-Kalla: Minim Prestasi, Gemar Klaim Sepihak Keberhasilan Penegakan Hukum Dan HAM
Hilangnya Wiji Thukul
Penembakan dan Pembunuhan Sewenang – Wenang di Enarotali, Paniai;
Segera Bentuk Tim Independen, Pulihkan Korban dan Masyarakat;

Peringatan Hari HAM Sedunia 10 Desember 2014
HAM hari ini: Siapa yang akan bertanggung jawab?

Surat Terbuka :
"Mendesak Komnas HAM untuk Membentuk Tim Penyelidikan Terkait Dugaan Peristiwa Kejahatan Terhadap Kemanusiaan di Paniai"

Komnas HAM Harus Segera Keluarkan Rekomendasi Hasil Penyelidikan Kasus Pelanggaran HAM Berat Aceh
Pemerintah Indonesia Tidak Pro HAM dan Demokrasi Dengan Kembali Abstain dalam Resolusi PBB Terhadap Korea Utara
Bentrokan TNI Vs Polri: Ancaman Atas Rasa Aman Bagi Masyarakat
Peringatan 66 Tahun Hari HAM Internasional :
Hentikan Penyiksaan dan Penuhi Hak-Hak Korban

Komnas HAM dan Kejaksaan Agung harus Segera Panggil AM. Hendropriyono
Pembebasan Pollycarpus: Negara tidak berdaya terhadap pelaku kejahatan kemanusian
Surat Terbuka: Desakan kepada Panglima TNI untuk menindak tegas anggota TNI pelaku penyerbuan terhadap petugas Satpam Kramat Jati
Menanggapi pro dan kontra Pengakuan Prabowo Subianto atas keterlibatannya dalam kasus penculikan aktivis 1997-1998
Proses Penyelesaian Kasus Penculikan dan Pelanggaran HAM
Mempertanyakan Komitmen Indonesia sebagai Anggota Dewan HAM PBB Periode 2015 – 2018
Surat Terbuka: Desakan kepada Kapolri untuk mengusut Tuntas Praktik Mafia Perdagangan Orang di institusi Polda NTT
Pernyataan Sikap Bersama 16 Tahun Tragedy Semanggi I Presiden, Pilihlah Jaksa Agung Bermental Baja
Hentikan Perampasan Tanah, Intimidasi, Kekerasan dan Kriminalisasi Terhadap Petani Takalar, Sulawesi Selatan
Kedatangan dan Tuntutan Keluarga Tengku Bantaqiyah
Laporan Lanjutan Kerusuhan Sambas
15 tahun Tragedi Semanggi I : Mereka Lupa, Kami Luka
Potret Penanganan Kasus Pelanggaran HAM di Papua Komnas HAM Gagal Menghadirkan Keadilan
Surat : Penolakan Pemberian Gelar Pahlawan Bagi (alm.) Soeharto
Presiden Jokowi; Pilih Jaksa Agung yang Berani Melakukan Penyidikan Kasus Pelanggaran HAM Berat
POLEMIK PENYELESAIAN KASUS PELANGGARAN HAM
English
Media Sosial |        
KABAR TERKINI
Untitled Document
SIARAN PERS
BERITA
OPINI
DATA
KEGIATAN
KAMPANYE
Untitled Document

Copyright © 2015 | www.kontras.org
JL. Kramat II No. 7, Kwitang, Senen | Jakarta Pusat 10420
Tlp: 021-3919097, 3919098 | Fax: 021-3919099 | Email: kontras_98@kontras.org | Webmaster: pemelihara@kontras.org