Untitled Document
Komisi untuk Orang Hilang dan Korban
Tindak Kekerasan
Untitled Document Pencarian detail

IND | ENG
Untitled Document
Untitled Document
   
BERITA
KERUSUHAN AMBON HARUS DIJELASKAN FOKUS

Sumber: KOMPAS | Tgl terbit: Senin, 18 Oktober 1999

PRESIDEN BJ Habibie harus bisa menjelaskan mengapa kerusuhan di Ambon yang sudah berlangsung hampir satu tahun, belum juga bisa diselesaikan. Dalam kasus Ambon, Habibie hendaknya tidak malah menyalahkan karakteristik masyarakat Ambon yang begini dan begitu. "Dia harus menjelaskan mengapa ia belum bisa menyelesaikan," kata Koordinator Badan Pekerja Komisi untuk Orang Hilang dan Korban Tindak Kekerasan (Kontras) Munir.

Berikut petikan percakapan Kompas dengan Munir.
Bagaimana Anda melihat pertanggungjawaban Habibie di bidang hak asasi manusia (HAM)?
Untuk mengukur pertanggungjawaban, ada beberapa alat ukur. Alat ukur pertama adalah kejujuran menyampaikan semua problem HAM yang dihadapi. Habibie tidak menjelaskan peristiwa mana yang krusial dan langkah yang diambil untuk menyelesaikannya. Kalaupun dia menyebut Aceh, dia hanya menyebut penarikan pasukan, sementara pengiriman pasukan seolah-olah bukan tanggung jawab dia. Padahal selama 16 bulan berkuasa, selama 14 bulan ada operasi militer di Aceh yang tidak dipertanggungjawabkan. Kasus besar seperti Sambas, Ambon, Banyuwangi, Biak, Timtim sebelum keluarnya opsi kemerdekaan, aksi mahasiswa, Aceh,
tidak dijelaskan langkah apa yang sudah diambil.

Dari alat ukur langkah hukum yang diambil, tidak terlihat juga ada tindakan hukum. Ini bisa dilihat bahwa semua peristiwa HAM yang sampai hari ini terjadi tidak ada yang diselesaikan, dan dia tidak menjelaskan langkah konkret apa yang sudah dilakukan untuk mendorong proses hukum itu. Ini berarti ada upaya menghindari tanggung jawab pemerintah untuk menyelesaikan berbagai problem yang dihadapi masyarakat secara langsung.

Alat ukur ketiga adalah perubahan institusional yang dilakukan untuk bisa mengeliminir pelanggaran HAM. Institusi pelayanan publik yang gagal melakukan penegakan HAM seharusnya diubah, tetapi yang terjadi Habibie sama sekali tidak mengadakan perubahan institusional itu.

Mengapa Habibie tidak mampu melakukan pengusutan atas pelanggaran HAM yang terjadi di berbagai daerah, pada masa pemerintahannya?

Pertama, ada kecenderungan utama dari Habibie untuk mencoba mengkonsolidasikan diri dari banyak kekuatan yang mencoba mencari perlindungan darinya. Dan sebaliknya dia sendiri mencari perlindungan dari orang-orang lain, sehingga dia tidak pernah mengambil keputusan yang jelas. Misalnya untuk membangun perlindungan militer, dia memberikan konsesi untuk tidak membuka persoalan HAM yang dilakukan militer. Ini bisa dilihat dari ketidaktegasan dia untuk mempersoalkan Aceh. Berbagai langkah penyelesaian persoalan Aceh, hampir semuanya berasal dari pihak militer. Persoalan sebenarnya adalah Habibie tidak
bisa mengendalikan militer sehingga banyak melakukan konsesi dengan militer, yang kemudian banyak bertindak diluar kontrol. Parahnya, Habibie juga menikmati perlindungan itu untuk melindunginya dari lawan-lawan politiknya.

Ketidakjelasan pengungkapan kasus pelanggaran HAM itu jelas harus dipertanyakan fraksi di MPR. Misalnya dalam kasus Ambon, Habibie harus menjawab mengapa kasus Ambon belum selesai, bukannya malahan menyalahkan penyebabnya pada karakteristik masyarakat Ambon yang begini-begitu, bukannya menjelaskan kegagalan dia untuk mengatasi berbagai persoalan itu.

Menurut Anda, bagaimana pemahaman Presiden Habibie tentang HAM?
Kalau dilihat dari pembicaraannya saat dia berdialog dengan para pemimpin redaksi beberapa hari setelah diangkat presiden, terlihat jelas dia tidak mengerti HAM. Habibie ketika itu mengatakan bahwa dalam 16 hari masa jabatannya jumlah korban ribuan, sedangkan pada 16 hari pertama masa kekuasaan Soeharto korbannya ratusan ribu. Esensi persoalan HAM bagi dia adalah angka, bukan manusia. Padahal persoalan HAM tidak bisa ditanggapi dengan angka-angka seperti itu.

Beberapa kasus pelanggaran HAM sudah diproses ke pengadilan, menurut Anda?
Sejauh ini hanya dua kasus yang sampai ke pengadilan, yaitu kasus Tim Mawar dalam kasus penculikan dan kasus di Gedung KNPI Aceh. Dari dua kasus ini yang di Aceh peradilannya lebih jujur karena dengan sederhana peristiwa itu TNI bisa memisahkan antara motif pribadi anggota TNI yang marah dengan motif TNI sebagai lembaga. Sehingga motifnya oknum, jadi mudah dibawa ke pengadilan. Sedangkan pada kasus Tim Mawar, Tim itu adalah kambing hitam untuk melokalisir kasus.

Kedua kasus itu juga sampai ke pengadilan lebih karena tekanan masyarakat terhadap TNI, bukan kemauan politik Habibie. Dalam soal Tim Gabungan Pencari Fakta (TGPF) misalnya, Habibie yang inginnya transparansi tetapi tidak mempunyai komitmen terhadap hasil apa pun yang ditindaklanjuti. Inginnya populis tetapi tidak ada keinginan bertanggung jawab. Habibie merasa puas dengan membentuk tim pencari fakta pada berbagai kasus pelanggaran HAM tetapi tidak ada komitmen tindak lanjutnya. Terhadap kasus pelanggaran HAM lama, Habibie lebih tidak punya tanggung jawab, sehingga lebih melindungi kejahatan pemerintahan Soeharto ketimbang melakukan pembaruan. (oki)  



Kasus terkait Penculikan dan Penghilangan Paksa 1997/1998;:


Wilayah terkait:


Aktor Pelaku terkait:

Dilihat : 383 kali

Untitled Document
ARTIKEL TERPOPULER

Dua Tahun Pemerintahan Widodo-Kalla: Minim Prestasi, Gemar Klaim Sepihak Keberhasilan Penegakan Hukum Dan HAM
Hilangnya Wiji Thukul
Penembakan dan Pembunuhan Sewenang – Wenang di Enarotali, Paniai;
Segera Bentuk Tim Independen, Pulihkan Korban dan Masyarakat;

Peringatan Hari HAM Sedunia 10 Desember 2014
HAM hari ini: Siapa yang akan bertanggung jawab?

Surat Terbuka :
"Mendesak Komnas HAM untuk Membentuk Tim Penyelidikan Terkait Dugaan Peristiwa Kejahatan Terhadap Kemanusiaan di Paniai"

Komnas HAM Harus Segera Keluarkan Rekomendasi Hasil Penyelidikan Kasus Pelanggaran HAM Berat Aceh
Pemerintah Indonesia Tidak Pro HAM dan Demokrasi Dengan Kembali Abstain dalam Resolusi PBB Terhadap Korea Utara
Bentrokan TNI Vs Polri: Ancaman Atas Rasa Aman Bagi Masyarakat
Peringatan 66 Tahun Hari HAM Internasional :
Hentikan Penyiksaan dan Penuhi Hak-Hak Korban

Komnas HAM dan Kejaksaan Agung harus Segera Panggil AM. Hendropriyono
Pembebasan Pollycarpus: Negara tidak berdaya terhadap pelaku kejahatan kemanusian
Surat Terbuka: Desakan kepada Panglima TNI untuk menindak tegas anggota TNI pelaku penyerbuan terhadap petugas Satpam Kramat Jati
Menanggapi pro dan kontra Pengakuan Prabowo Subianto atas keterlibatannya dalam kasus penculikan aktivis 1997-1998
Proses Penyelesaian Kasus Penculikan dan Pelanggaran HAM
Mempertanyakan Komitmen Indonesia sebagai Anggota Dewan HAM PBB Periode 2015 – 2018
Surat Terbuka: Desakan kepada Kapolri untuk mengusut Tuntas Praktik Mafia Perdagangan Orang di institusi Polda NTT
Pernyataan Sikap Bersama 16 Tahun Tragedy Semanggi I Presiden, Pilihlah Jaksa Agung Bermental Baja
Hentikan Perampasan Tanah, Intimidasi, Kekerasan dan Kriminalisasi Terhadap Petani Takalar, Sulawesi Selatan
Kedatangan dan Tuntutan Keluarga Tengku Bantaqiyah
Laporan Lanjutan Kerusuhan Sambas
15 tahun Tragedi Semanggi I : Mereka Lupa, Kami Luka
Potret Penanganan Kasus Pelanggaran HAM di Papua Komnas HAM Gagal Menghadirkan Keadilan
Surat : Penolakan Pemberian Gelar Pahlawan Bagi (alm.) Soeharto
Presiden Jokowi; Pilih Jaksa Agung yang Berani Melakukan Penyidikan Kasus Pelanggaran HAM Berat
POLEMIK PENYELESAIAN KASUS PELANGGARAN HAM
English
Media Sosial |        
KABAR TERKINI
Untitled Document
SIARAN PERS
BERITA
OPINI
DATA
KEGIATAN
KAMPANYE
Untitled Document

Copyright © 2015 | www.kontras.org
JL. Kramat II No. 7, Kwitang, Senen | Jakarta Pusat 10420
Tlp: 021-3919097, 3919098 | Fax: 021-3919099 | Email: kontras_98@kontras.org | Webmaster: pemelihara@kontras.org