Untitled Document
Komisi untuk Orang Hilang dan Korban
Tindak Kekerasan
Untitled Document Pencarian detail

IND | ENG
Untitled Document
Untitled Document
   
BERITA
PEMAHAMAN HAM SEBATAS MATEMATIS

Sumber: KOMPAS | Tgl terbit: Sabtu, 16 Oktober 1999

MASALAH pelanggaran hak asasi manusia (HAM) yang terjadi pada era kepemimpinan Presiden BJ Habibie menjadi salah satu topik yang mendapat sorotan tajam masyarakat, selain masalah skandal Bank Bali, masalah pemberantasan korupsi, kolusi dan nepotisme (KKN), serta masalah Timtim. Dua kali pidato Habibie untuk menjelaskan soal HAM dinilai banyak pihak belum memberikan penjelasan yang lengkap dan komprehensif.

TOKOH di bidang HAM seperti Ketua Badan Pengurus Perhimpunan Bantuan Hukum dan Hak Asasi Manusia Indonesia (PBHI) Hendardi, Koordinator Badan Pekerja Komisi untuk Orang Hilang dan Korban Tindak Kekerasan (Kontras) Munir, Ketua Dewan Pengurus Yayasan Lembaga Bantuan Hukum Indonesia (YLBHI) Bambang Widjojanto, maupun anggota Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (Komnas HAM) Koesparmono Irsan, serta beberapa anggota MPR, semuanya sependapat, Habibie sama sekali tidak menjelaskan persoalan HAM yang terjadi di Indonesia. Habibie juga tidak menjelaskan analisis dia, sebab-musababnya mengapa itu terjadi, upaya konkret yang sudah dilakukan dan sejauhmana keberhasilan serta kegagalannya, dan pemikiran jangka panjang untuk
mengurangi terjadinya pelanggaran HAM di Indonesia.

Lebih tegas lagi, Hendardi, Munir, dan Widjojanto sampai pada kesimpulan bahwa Presiden BJ Habibie tidak merasa bersalah atas terjadinya berbagai bentuk pelanggaran HAM berat di Indonesia, selama 16 bulan masa pemerintahannya. Habibie juga tidak merasa harus bertanggung jawab atas tidak selesainya berbagai persoalan pelanggaran HAM, yang di kalangan masyarakat justru memunculkan tuntutan yang semakin keras terhadap pemerintah dan TNI.

"Bentuk pertanggungjawaban apa yang sudah diambil Habibie atas terjadinya berbagai bentuk pelanggaran HAM, tidak ada sama sekali, seolah-olah pelanggaran HAM itu hanya pelanggaran oleh oknum-oknum aparat yang di luar kendalinya," ungkap Widjojanto.

Suara keras juga disampaikan juru bicara Fraksi Kesatuan dan Kebangsaan Indonesia (F-KKI) Sutradara Gintings saat memberikan pandangan fraksinya. Dia menyatakan, penyelesaian masalah dengan menggunakan kekerasan yang cenderung mengakibatkan pelanggaran HAM, menunjukkan, Presiden Habibie memang tidak memiliki kemampuan untuk mengelola dan menyelesaikan konflik sosial, horizontal maupun vertikal.

***

DALAM pidato pertanggungjawabannya, Habibie lebih banyak menyayangkan terjadinya berbagai bentuk pelanggaran HAM seperti terjadi di Sambas, Maluku, Aceh, Irian Jaya. Persoalan Aceh disinggung lebih banyak, tetapi Habibie juga tidak melakukan penelaahan mendalam mengapa persoalan HAM di Aceh itu terjadi. Upaya konkret yang disampaikannya, diungkapkan Munir, baru sebatas pernyataan dan hanya tawaran-tawaran penyelesaian persoalan secara
parsial, misalnya pembentukan Kodam di Aceh, pembuatan UU Keistimewaan Propinsi Istimewa Aceh.

Pada saat menyampaikan jawaban atas pandangan fraksi-fraksi, Habibie memang menjelaskan cukup rinci upaya yang sudah dilakukan untuk menyelesaikan berbagai kasus, mulai dari kasus penculikan aktivis, Sambas, Banyuwangi, Ketapang, Ambon, Aceh, dan Ciamis. Seperti ketika menyampaikan data kuantitatif dalam kasus KKN, dalam kasus pelanggaran HAM, Habibie juga menyebutkan berapa orang yang sudah ditangkap, berapa yang sudah diproses hukum, berapa yang sudah dihadapkan ke pengadilan, dan berapa yang dijatuhi hukuman dan lama hukumannya.

Akan tetapi, menurut Munir dan Hendardi, jawaban Habibie itu kembali hanya menyampaikan angka-angka pelaku yang sudah ditangkap, berapa yang sudah diproses ke pengadilan, dan sejenisnya, tanpa mendalami mengapa persoalan HAM itu terjadi. Padahal, pemahaman terhadap terjadinya persoalan adalah kunci untuk menentukan kebijakan penyelesaian yang harus dilakukan, sehingga persoalan yang sama tidak akan terjadi lagi di kemudian hari.

"Habibie memahami persoalan hak asasi sebagai soal matematis, berapa yang tewas, berapa yang ditangkap, berapa yang diproses. Padahal, soal HAM bukan soal angka-angka. Jadi, landasan berpijak dia untuk mempertanggungjawabkan soal-soal HAM saja sudah salah," tegas Munir.

Upaya yang telah dilakukan pemerintah untuk mengusut berbagai pelanggaran HAM, juga tidak dievaluasi apakah berhasil atau tidak. Padahal, sebagaimana disampaikan Koesparmono, pembentukan Komisi Independen untuk persoalan Aceh misalnya, tidak menjawab persoalan sama sekali. "Nyatanya, kasus pelanggaran HAM masih terjadi," ungkapnya.

***

MENGAPA Habibie tidak menyentuh pokok persoalan HAM? Jawabnya, menurut Hendardi, adalah karena sumber pokoknya justru berada di dalam dirinya dan lingkungannya, yaitu rezim yang otoriter yang mengandalkan militer sebagai pemukul terhadap masyarakat yang bersifat kritis terhadap pemerintah. Selain aksi langsung aparat terhadap rakyat, pembiaran oleh pemerintah/aparat atas terjadinya berbagai tindak kekerasan di tingkat horizontal adalah juga pelanggaran HAM.

"Kita pahami jawaban Habibie itu adalah jawaban yang sifatnya karitatif, karena persoalan intinya tidak dijawab, yaitu persoalan kekerasan militer. Kalau persoalan utama tidak dijamah, bagaimana kita mau menyelesaikan persoalan? Jadi, Habibie juga tidak menjawab persoalan secara jujur," tandas pemimpin PBHI itu.

Munir menambahkan, Habibie tidak akan mungkin mempertanggungjawabkan soal pelanggaran HAM karena dalam soal HAM itu terkait sejumlah pejabat tinggi militer, yang justru kepada pihak itulah Habibie mencari perlindungan. Konsesi dengan pihak militer itulah yang menyebabkan berbagai kasus pelanggaran HAM tidak tuntas, kalaupun diusut seperti kasus penculikan aktivis dan penembakan Semanggi I, hanya berhenti di tingkat pelaksana di bawah atau tidak berkaitan dengan garis komando dan garis kebijakan yang diambil oleh pimpinan tertinggi militer.

Dari sisi praktik, Ketua Komnas HAM Marzuki Darusman beberapa kali menyatakan, peraturan perundangan di Indonesia selama ini belum cukup akomodatif untuk digunakan pada berbagai pelanggaran HAM. Banyak pelanggaran HAM tidak bisa diteruskan ke pengadilan, karena aturan hukum mengharuskan adanya sejumlah mekanisme pembuktian dan kesaksian yang kaku. Oleh karena itulah, Komnas HAM pun mendorong digolkannya Undang-undang Hak Asasi Manusia (UU HAM).

Akan tetapi, menurut Munir, UU HAM itu pun judulnya saja yang menarik, tetapi isinya tidak banyak berbeda. "Di tingkat substansial punya pertentangan nilai yang parah sehingga tidak implementatif, tidak bisa jadi jaminan dalam perbaikan kondisi HAM. Adanya UU HAM itu tidak menyelesaikan soal-soal imunitas para pelaku, otoritas politik yang dominan dalam soal-soal HAM, juga tidak menyebabkan adanya kewajiban perilaku aparat untuk tidak melakukan pelanggaran HAM," jelas Munir. Walhasil, dalam soal HAM memang belum ada langkah berarti yang sudah dilakukan Habibie selama 16 bulan memimpin Republik ini. (oki)



Kasus terkait Semanggi I 1998;:


Isu terkait:


Wilayah terkait:


Aktor Pelaku terkait:

Dilihat : 365 kali

Untitled Document
ARTIKEL TERPOPULER

Dua Tahun Pemerintahan Widodo-Kalla: Minim Prestasi, Gemar Klaim Sepihak Keberhasilan Penegakan Hukum Dan HAM
Hilangnya Wiji Thukul
Penembakan dan Pembunuhan Sewenang – Wenang di Enarotali, Paniai;
Segera Bentuk Tim Independen, Pulihkan Korban dan Masyarakat;

Peringatan Hari HAM Sedunia 10 Desember 2014
HAM hari ini: Siapa yang akan bertanggung jawab?

Surat Terbuka :
"Mendesak Komnas HAM untuk Membentuk Tim Penyelidikan Terkait Dugaan Peristiwa Kejahatan Terhadap Kemanusiaan di Paniai"

Komnas HAM Harus Segera Keluarkan Rekomendasi Hasil Penyelidikan Kasus Pelanggaran HAM Berat Aceh
Pemerintah Indonesia Tidak Pro HAM dan Demokrasi Dengan Kembali Abstain dalam Resolusi PBB Terhadap Korea Utara
Bentrokan TNI Vs Polri: Ancaman Atas Rasa Aman Bagi Masyarakat
Peringatan 66 Tahun Hari HAM Internasional :
Hentikan Penyiksaan dan Penuhi Hak-Hak Korban

Komnas HAM dan Kejaksaan Agung harus Segera Panggil AM. Hendropriyono
Pembebasan Pollycarpus: Negara tidak berdaya terhadap pelaku kejahatan kemanusian
Surat Terbuka: Desakan kepada Panglima TNI untuk menindak tegas anggota TNI pelaku penyerbuan terhadap petugas Satpam Kramat Jati
Menanggapi pro dan kontra Pengakuan Prabowo Subianto atas keterlibatannya dalam kasus penculikan aktivis 1997-1998
Proses Penyelesaian Kasus Penculikan dan Pelanggaran HAM
Mempertanyakan Komitmen Indonesia sebagai Anggota Dewan HAM PBB Periode 2015 – 2018
Surat Terbuka: Desakan kepada Kapolri untuk mengusut Tuntas Praktik Mafia Perdagangan Orang di institusi Polda NTT
Pernyataan Sikap Bersama 16 Tahun Tragedy Semanggi I Presiden, Pilihlah Jaksa Agung Bermental Baja
Hentikan Perampasan Tanah, Intimidasi, Kekerasan dan Kriminalisasi Terhadap Petani Takalar, Sulawesi Selatan
Kedatangan dan Tuntutan Keluarga Tengku Bantaqiyah
Laporan Lanjutan Kerusuhan Sambas
15 tahun Tragedi Semanggi I : Mereka Lupa, Kami Luka
Potret Penanganan Kasus Pelanggaran HAM di Papua Komnas HAM Gagal Menghadirkan Keadilan
Surat : Penolakan Pemberian Gelar Pahlawan Bagi (alm.) Soeharto
Presiden Jokowi; Pilih Jaksa Agung yang Berani Melakukan Penyidikan Kasus Pelanggaran HAM Berat
POLEMIK PENYELESAIAN KASUS PELANGGARAN HAM
English
Media Sosial |        
KABAR TERKINI
Untitled Document
SIARAN PERS
BERITA
OPINI
DATA
KEGIATAN
KAMPANYE
Untitled Document

Copyright © 2015 | www.kontras.org
JL. Kramat II No. 7, Kwitang, Senen | Jakarta Pusat 10420
Tlp: 021-3919097, 3919098 | Fax: 021-3919099 | Email: kontras_98@kontras.org | Webmaster: pemelihara@kontras.org