Untitled Document
Komisi untuk Orang Hilang dan Korban
Tindak Kekerasan
Untitled Document Pencarian detail

IND | ENG
Untitled Document
Untitled Document
   
BERITA
Milisi Bersenjata Di NTT, ANCAMAN BAGI HUKUM DAN RAKYAT

Sumber: KOMPAS | Tgl terbit: Rabu, 06 Oktober 1999

Jakarta, Kompas
Keberadaan para milisi Timor Timur di wilayah Nusatenggara Timur (NTT) dengan membawa senjata, berpotensi menimbulkan kerawanan di propinsi itu. Sikap aparat keamanan yang membiarkan situasi itu bukan saja membahayakan masyarakat, tetapi juga merupakan ancaman bagi penegakan hukum, dan juga bagi TNI yang selama ini dituduh memberikan dukungan terhadap para milisi. Oleh karena itu aparat keamanan harus menertibkan para milisi tersebut, dan tidak menjadikan propinsi NTT sebagai basis perlawanan para milisi terhadap pasukan multinasional PBB di Timtim (Interfet).

Hal tersebut ditegaskan Koordinator Badan Pekerja Komisi untuk Orang Hilang dan Korban Tindak Kekerasan (Kontras) Munir, dan Ketua Badan Pengurus Perhimpunan Bantuan Hukum dan Hak Asasi Manusia Indonesia (PBHI) Hendardi, Selasa (5/10), di Jakarta. Keduanya menyatakan prihatin melihat pemberitaan di media massa mengenai bagaimana para milisi mempersiapkan diri di wilayah NTT, untuk kemudian masuk kembali ke wilayah Timtim dan melakukan perlawanan
terhadap pasukan Interfet.

Sementara itu Tommy Ariyanto dari divisi monitoring dan kajian Kontras yang belum lama ini kembali dari Kupang mengungkapkan, para milisi yang membawa berbagai persenjataan itu memang telah menimbulkan kecemasan dan juga ketidaksenangan di banyak kalangan masyarakat NTT. Sejumlah mahasiswa Universitas Nusa Cendana, Kupang, secara resmi bahkan telah mengajukan protes kepada gubernur dan DPRD. Namun, orang-orang yang membawa senjata api dengan bebas masih terlihat di jalan-jalan, terlebih lagi di sekitar Atambua yang berbatasan dengan wilayah Timtim.

"Memang ada beberapa kali sweeping senjata di kamp-kamp pengungsian, tetapi senjata-senjata itu sudah diberi nama dan menurut beberapa milisi, senjata itu bisa diambil kembali kapan-kapan," jelasnya.
   
Perkuat dugaan
Munir menegaskan, secara hukum baik untuk kepentingan nasional maupun penyelesaian soal Timtim, pemerintah dan aparat keamanan Indonesia tidak boleh membiarkan adanya orang-orang sipil bersenjata yang berkeliaran secara bebas. "Kalau dibiarkan, itu artinya aparat keamanan menerapkan standar ganda dalam hal penggunaan senjata api di wilayah hukum Indonesia. Di Jakarta kalau ada orang di jalan menenteng-nenteng golok di tangannya saja, pasti akan ditangkap,
apalagi bawa senjata api," ujarnya.

Hendardi menambahkan, pembiaran berkeliarannya orang-orang bersenjata di wilayah NTT akan mempersulit penegakkan hukum di wilayah itu. Keadaan bisa semakin rawan kalau orang sipil dibiarkan membawa senjata dan berbaur dengan warga lainnya. Banyak warga akan resah dan berpotensi juga bagi terjadinya tindakan kriminal. Di kalangan masyarakat NTT yang sebelum patuh terhadap hukum, juga bisa timbul perlawanan terhadap hukum karena adanya diskriminasi penerapan hukum tersebut.

Hendardi maupun Munir sependapat, dari pandangan masyarakat internasional, dijadikannya wilayah NTT sebagai basis bagi para milisi pro-integrasi untuk persiapan melawan tentara Interfet akan semakin menambah bukti bahwa TNI memang terlebih secara langsung dengan aktivitas pasukan milisi pro-integrasi.

Munir menambahkan, adanya kontak senjata antara pasukan milisi dengan pasukan Interfet di perbatasan Timtim dan NTT, membahayakan posisi TNI yang selama ini dituduh mendukung para milisi. Seharusnya TNI dan Kepolisian Indonesia mengusir mereka kembali masuk ke Timtim, jika tetap tidak mau menyerahkan senjatanya. (oki) 



Isu terkait:


Wilayah terkait:


Aktor Pelaku terkait:

Dilihat : 239 kali

Untitled Document
ARTIKEL TERPOPULER

Dua Tahun Pemerintahan Widodo-Kalla: Minim Prestasi, Gemar Klaim Sepihak Keberhasilan Penegakan Hukum Dan HAM
Hilangnya Wiji Thukul
Penembakan dan Pembunuhan Sewenang – Wenang di Enarotali, Paniai;
Segera Bentuk Tim Independen, Pulihkan Korban dan Masyarakat;

Peringatan Hari HAM Sedunia 10 Desember 2014
HAM hari ini: Siapa yang akan bertanggung jawab?

Surat Terbuka :
"Mendesak Komnas HAM untuk Membentuk Tim Penyelidikan Terkait Dugaan Peristiwa Kejahatan Terhadap Kemanusiaan di Paniai"

Komnas HAM Harus Segera Keluarkan Rekomendasi Hasil Penyelidikan Kasus Pelanggaran HAM Berat Aceh
Pemerintah Indonesia Tidak Pro HAM dan Demokrasi Dengan Kembali Abstain dalam Resolusi PBB Terhadap Korea Utara
Bentrokan TNI Vs Polri: Ancaman Atas Rasa Aman Bagi Masyarakat
Peringatan 66 Tahun Hari HAM Internasional :
Hentikan Penyiksaan dan Penuhi Hak-Hak Korban

Komnas HAM dan Kejaksaan Agung harus Segera Panggil AM. Hendropriyono
Pembebasan Pollycarpus: Negara tidak berdaya terhadap pelaku kejahatan kemanusian
Menanggapi pro dan kontra Pengakuan Prabowo Subianto atas keterlibatannya dalam kasus penculikan aktivis 1997-1998
Surat Terbuka: Desakan kepada Panglima TNI untuk menindak tegas anggota TNI pelaku penyerbuan terhadap petugas Satpam Kramat Jati
Proses Penyelesaian Kasus Penculikan dan Pelanggaran HAM
Mempertanyakan Komitmen Indonesia sebagai Anggota Dewan HAM PBB Periode 2015 – 2018
Surat Terbuka: Desakan kepada Kapolri untuk mengusut Tuntas Praktik Mafia Perdagangan Orang di institusi Polda NTT
Pernyataan Sikap Bersama 16 Tahun Tragedy Semanggi I Presiden, Pilihlah Jaksa Agung Bermental Baja
Hentikan Perampasan Tanah, Intimidasi, Kekerasan dan Kriminalisasi Terhadap Petani Takalar, Sulawesi Selatan
Kedatangan dan Tuntutan Keluarga Tengku Bantaqiyah
Laporan Lanjutan Kerusuhan Sambas
15 tahun Tragedi Semanggi I : Mereka Lupa, Kami Luka
Potret Penanganan Kasus Pelanggaran HAM di Papua Komnas HAM Gagal Menghadirkan Keadilan
Surat : Penolakan Pemberian Gelar Pahlawan Bagi (alm.) Soeharto
POLEMIK PENYELESAIAN KASUS PELANGGARAN HAM
English
Presiden Jokowi; Pilih Jaksa Agung yang Berani Melakukan Penyidikan Kasus Pelanggaran HAM Berat
Media Sosial |        
KABAR TERKINI
Untitled Document
SIARAN PERS
BERITA
OPINI
DATA
KEGIATAN
KAMPANYE
Untitled Document

Copyright © 2015 | www.kontras.org
JL. Kramat II No. 7, Kwitang, Senen | Jakarta Pusat 10420
Tlp: 021-3919097, 3919098 | Fax: 021-3919099 | Email: kontras_98@kontras.org | Webmaster: pemelihara@kontras.org